Lesson Learned of Rohingya Persecution in Myanmar for Sustainable Development and Policy Transformation in Malaysia

This paper examines about the lesson learned of persecuted Rohingya people in Myanmar. The Myanmar regime does not recognize the Rohingyas as their people and accused them as Bengalis from Bangladesh. The issue of denied citizenship has caused the Rohingya people to live in limbo. Unlike other ethnics in Myanmar, they are denied the rights as sovereign citizens. The situation becomes worse when the other local citizens, for the reason of ethnic and religion matters, join forces with the regime in violating and abusing the Rohingyas. Therefore, the Rohingyas are left as stateless people in their own country and are forced to become refugees to seek a better life. The case of the Rohingya people in Myanmar can be a lesson learned for Malaysians who are living in a multi-society country. The government and the people have to be aware that unfair policy and physical violence could increase the intensity of conflict and cause bad implication in terms of peace and harmony in the country. Hence, several possible peace process initiatives of sustainable development must be introduced to transform the certain policy and further strengthen the ethnic relation in Malaysia to ensure everyone lives together in peace and harmony.

Protracted Public Service Improvement at the Local Level

Artikel ini bertujuan pada eksaminasi kesesuaian agenda kebijakan sertifikasi pelayanan publik dengan mempertimbangkan kinerja pemerintahan daerah saat ini. Studi dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data secara intensif yang menimbang spesifikasi konteks lokal menurut kebijakan desentralisasi yang menjadi arus utama reformasi struktural tata kelola pemerintahan di Indonesia. Meski standar pelayanan publik diberlakukan berdasarkan peraturan-peraturan turunan Undang-Undang Pelayanan Publik No. 25 Tahun 2009, upaya lebih lanjut oleh pemerintahan daerah tak pelak diperlukan. Studi ini dijalankan secara kualitatif di Surabaya, memperhitungkan posisinya pada papan atas pemerintahan daerah yang reformis dan inovatif. Studi ini terdiri atas analisis dokumen kebijakan dan wawancara mendalam untuk pengumpulan datanya. Hasil studi menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi pelayanan publik sekiranya bisa mengarah pada penyesuaian struktural. Terlepas dari kategorisasi layanan pemerintah menurut karakternya masing-masing, berbagai penyesuaian struktural diperlukan menurut konteks masing-masing daerah. Pelibatan berbagai komunitas lokal perlu pengembangan lebih lanjut sebagai cara standar memastikan bahwa sertifikasi tidak hanya relevan tapi juga menjadi bagian integral dari strategi peningkatan pembangunan daerah. The article aims at examining the suitability of the policy agenda of public service certification for the prevalence of local governments' performance. I conduct qualitative approach with intensive data collection, considering of local context specificities upon which decentralization has been mainstreaming in the state structural reform in Indonesia. Although the public service standard takes into effects based on certain regulations derived from the Public Service Act 25/2009, efforts made by local government is deemed necessary. To make the study manageable, I conduct a case study qualitatively in Surabaya considering its prominence in local bureaucracy reform and innovation. I conduct a series of policy document analysis and in-depth interviews for data enquiry. I suggest that the implementation of public service certification is likely to lead to various adjustments towards strengthening the standards to be applied. Apart from categorizing the government services according to the different characteristics of each type of service, various structural adjustments are necessary according to the local context of each region. The local community involvement mechanism still needs improvements as standard enforcement in all regions so that public service certification is not only relevant but also an integral part of the local development improvement strategy.

Integritas Kepemimpinan Perangkat Daerah Dalam Mewujudkan Kinerja Pelayanan Publik Yang Profesional

Pelaksanaan salah satu fungsi pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat adalah pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik belum optimal dalam memenuhi harapan pihak penerima layanan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah disebabkan (1) Kurang terintegrasinya kepemimpinan dalam pelaksanaan tugas menuju pelayanan yang profesional disebabkan lemahnya keteladanan pimpinan, lemahnya kemampuan manajerial; dan lemahnya kemampuan untuk mengembangkan komunikasi sosial yang efektif; (2) Kurang tepatnya penempatan personal aparatur pada jabatan struktur organisasi perangkat daerah; dan (3) Kurang berkembangnya nilai-nilai kepemimpinan yang lebih sesuai dengan tuntutan keadaan serta pengembangan budaya kerja yang berdisiplin dan produktif. Untuk meningkatkan integritas kepemimpinan pada satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik yang profesional, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya pembinaan sumber daya aparatur pada level pimpinan serta mengembangkan pola pengembangan karir yang dilaksanakan dengan sistem lelang jabatan. Pemerintah daerah perlu mengadakan reformasi personal pada struktur jabatan sistem informasi perangkat daerah untuk lebih menyesuaikan antara tuntutan struktur jabatan dengan kapasitas persiapan dan kapabilitas kesiapan sumber daya aparatur yang menempati struktur jabatan. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan yang lebih sesuai dengan tuntutan keadaan serta pengembangan budaya kerja yang berdisiplin dan produktif.

Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Program Bedah Rumah Warga Miskin di Kelurahan Silae Kecamatan Ulujadi Kota Palu

Tulisan ini mengkaji tentang partisipasi masyarakat terhadap program bedah rumah warga miskin dalam program pemerintah yang disinergikan dengan PNPM Mandiri melalui BKM yang mengawasi UPL. Tujuan utama dalam melakukan penelitian ini adalah untuk menggambarkan situasi atau objek secara sistematis, karakteristik, akurat, tepat dan sesuai kejadian yang sebenarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data berasal dari wawancara, observasi, dan studi literature yang dianalisis secara induktif. Ada empat indikator/tahap yang menjadi landasan penelitian ini yaitu tahap assessment, tahap alternative program, tahap implementasi program dan tahap evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kelurahan Silae masih tergolong rendah. Hal ini berdasarkan pada tiga dari empat indikator yang dijadikan acuan dalam penelitian ini dinilai masih belum maksimal. Peneliti menemukan bahwa masyarakat di Kelurahan Silae masih banyak berpartisipasi pada tahap implementasi program.

Penerapan prinsip Citizen’s Charter untuk meningkatkan kualitas layanan publik

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip Citizen’s charter di Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kabupaten Nagan Raya. Disdukcapil merupakan garda terdepan dalam pemberian layanan kepada masyarakat secara langsung hampir semua masyarakat harus berhubungan dan mendapatkan layanan dari Disdukcapil, oleh karena itu, Disdukcapil menjadi barometer utama jika ingin melihat pelayanan disuatu Kabupaten/kota.. Metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dipilih untuk menganilisis penerpan prinsip citizen’s charter. Naramsumber dipilih dengan teknik purposive sampling dengan harapan data yang didapat sesuai kebutuhan peneliti. Data yang didapat baik dari data primer dan data skunder kemudian dianalisis oleh peneliti berdasar konsep prinsip citizen’s chater. Temuan dalam penelitian ini, penerepan prinsip citizen charter sudah dilaksanan akan tetapi belum menyentuh level subtansi dari prinsip tersebut sehingga menyebabkan pelayanan yang diberikan belum maksimal.

Tipologi Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Chindy Fita Yanartin

Inovasi dalam pelayanan publik saat ini menjadi unsur penting sebab hadirnya inovasi di lingkup pemerintahan dapat menjadi solusi permasalahan publik yang ada dan dapat meningkatkan kualitas serta kepuasaan pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tipologi inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Metode yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, data dikumpulkan dengan kajian pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori tipologi inovasi miliki Muluk yang membagi tipologi inovasi ke dalam kategori; Inovasi Produk Layanan yaitu inovasi; Inovasi Proses Layanan; Inovasi Metode Layanan; Inovasi Kebijakan dan Inovasi Sistem. Hasil tipologi inovasi penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat seluruh tipologi inovasi pelayanan dengan dominasi pada inovasi metode layanan sebanyak enam inovasi pelayanan.

Evaluasi Perda Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penertiban Ternak

Suatu kebijakan disajikan kepada publik sebagai aturan yang akan digunakan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sosial. Menjadi bagian dari produk kebijakan publik, Peraturan Kota Palu No. 6 tahun 2012 yang mengatur Pengendalian Ternak hadir untuk menyelesaikan masalah terkait ternak yang sering menyebabkan kerugian di masyarakat dan gangguan estetika lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur keberhasilan Peraturan Kota Palu No. 6 tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak. Landasan teori model evaluasi oleh Eugene Bardach melalui 4 (empat) dimensi, yaitu Dimensi Kelayakan Teknis, Peluang Ekonomi dan Keuangan, Daya Dukung Politik, dan Daya Dukung Administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif yang akan menjelaskan segala sesuatu yang menjadi target penelitian secara lebih mendalam. Pengumpulan data melalui observasi, dokumen, dan wawancara. Serta teknik analisis data menggunakan model Interactive Miles, Huberman dan Saldana (2014). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Peraturan Kota Palu Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengendalian Ternak dievaluasi melalui 4 dimensi, yaitu dimensi kelayakan teknis, dimensi Peluang Ekonomi dan Keuangan, Daya Dukung Politik, Daya Dukung Administrasi, ada dua dimensi yang masih belum berjalan seperti yang diharapkan yaitu dimensi Peluang Ekonomi dan Keuangan, dan dimensi Kelayakan Teknis. Hal ini disebabkan kurangnya keteguhan pelaksana penegakan peraturan daerah di Kota Palu saat ini sehingga masalah ternak berkeliaran di Kota Palu belum terselesaikan sepenuhnya.

The Performance Of The National Narcotics Agency In Illegal Drugs Prevention Efforts Of Palu City, Central Sulawesi, Indonesia

This study aims to determine the performance of Badan Narkotika Nasional or the National Narcotics Agency of Palu in the narcotics prevention efforts, determined by the support of the main tasks and functions of the National Narcotics Agency Office of Palu. The theory used to assess performance is with five dimensions of theory to measure the performance of public bureaucracy which are Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility, and Accountability as proposed by Agus Dwiyanto (2002). This research utilized descriptive-qualitative approach. Data collection techniques used are but not limited to: Observation, Interview, and Documentation. Informants in this study are determined purposively. The results of the study revealed that based on the five dimensions of performance theory from Agus Dwiyanto, it can be concluded that the performance of the National Narcotics Agency of Palu is not insufficient. Thus, the vision proclaimed by the Palu City Government which was the Realization of Government and Community Synergy Towards Drug-Free Palu City in 2015, was not achieved

Analisis Pengaruh Kontribusi dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kontribusi dan efektifitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka baik secara parsial maupun secara simultan. Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah periode 2013 – 2017. Data sekunder dianalisis menggunakan analisis kontribusi dan analisis efektifitas. Selanjutnya untuk pembuktian hipotesis dilakukan melalui Uji F dan Uji t. Hasil analisis kontribusi menunjukan bahwa pajak hotel dan restoran dikatagorikan kurang mempunyai kontribusi, sedangkan pajak hiburan dikatagorikan relatif tidak mempunyai kontribusi .Hasil analisis efektivitas dapat menggambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Sikka dalam merealisasikan pajak hotel dan restoran, sedankan pajak hiburan menunjukan ketidakmampuan Pemda Kabupaten sikka dalam merealisasikan Pajak hiburan. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Pajak Hiburan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil uji t menunjukan bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan secara parsial mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah. Selain itu, hasil koefisien determinasi (R2) menunjukan bahwa variabel Pajak Hotel, Pajak Restoran dan variabel Pajak Pajak Hiburan mampu menjelaskan terhadap variasi naik turunnya variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,1%. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka disarankan untuk terus meningkatkan PAD melalui peningkatan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Pajak Hiburan

Dampak Reklamasi Pantai Boulevard Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Nelayan Di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara

Pembangunan reklamasi pantai diharapkan mampu memenuhi kebutuhan daerah serta dapat menjawab permasalahan pembangunan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat.. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganaslisis dampak reklamasi pantai Boulevard terhadap kesejahteraan rumah tangga nelayan di kota Manado, untuk mengetahui sejauh mana upaya pemerintah menganggapi pola perubahan pekerjaan nelayan akibat reklasmasi pantai, untuk mengetahui harapan nelayan terhadap reklamasi pantai Boulevard. Metode Penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan ruang lingkup penelitian yakni jaminan social, kesehatan, pendidikan, perumahan, pekerjaan social, ketenagakerjaan, ekonomi masyarakat, rekreasional, spiritualitas dan lingkungan hidup. Adapun informan sebanyak 19 orang, dengan teknik pengumpulan data wawancara,observasi dan dokumentasi. Teknik keabsahan data yang digunakan yakni triangulasi. Sedangkan teknik analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tingkat kesejahteraan rumah tangga nelayan di Kota Manado cukup baik, adanya kawasan reklamasi sebagai pusat perdagangan memberikan peluang kepada masyarakat untuk berinovasi dalam dunia perdagangan dan pemerintah lebih memperhatikan masyarakat nelayan sebagai pihak yang paling merasakan dampak reklamasi