DIPLOMASI DIGITAL DAN IMPLEMENTASI APLIKASI SAFE TRAVEL DI KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Public Service-Based Information Technology and Communication (ICT), Electronics Neighborhood/Pillars of Citizens (e-RT/RW) (Study of e-Government in Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang). This study is based on the new way to manage public sector-oriented management services to the community forward, rather than the interests of the government. E-Government Program is a program of e-RT/RW Surabaya. The results showed the program e-RT/RW sourced from Palembang Mayor Factors supporting the program e-RT/RW in the Kelurahan Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang is the full support of the government and relevant parties, the basic service standards and infrastructure are qualified. Whereas the inhibiting factor is the public interest, a lack of internal party support, and lack of maintenance of infrastructure. From the research, the researchers suggest that the necessary socialization harder, but not merely socialization but also training to people to operate online. Transparent financial accountability. Holding intense communication forum, addition of website content, and control of technical problems with a thorough evaluation.

DAMPAK KEBIJAKAN PRIVATISASI TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Kebijakan privatisasi menjadi tren global yang terjadi baik di negara maju maupun negara berkembang. Privatisasi atau penjualan aset negara dipandang sebagai program ekonomi yang diperlukan untuk menghindari penghematan yang tinggi dengan membebaskan BUMN dari kerugian. Program privatisasi dapat meningkatkan efisiensi dan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Privatisasi adalah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang mengalihkan sebagian atau seluruh aset yang dimiliki oleh negara kepada pihak swasta. Privatisasi BUMN telah menimbulkan banyak kontroversi di kalangan masyarakat Indonesia. Selama privatisasi dapat membawa manfaat yang lebih baik, beberapa akan baik-baik saja dengan privatisasi, sementara yang lain akan dianggap non-nasionalis dan menolak privatisasi untuk mengkonsumsi aset negara. Tujuan yang dicapai melalui kebijakan privatisasi adalah untuk memberikan kontribusi keuangan kepada organisasi negara dan komersial, akses terbuka ke pasar internasional, dan transfer teknologi ke organisasi komersial. Di Indonesia, privatisasi dianggap penting karena mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik. Privatisasi didasarkan pada prinsip transparansi, independensi, tanggung jawab, akuntabilitas, kewajaran dan harga terbaik, dengan memperhatikan kondisi pasar. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TINGKAT IV DALAM KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN DI PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT

This study aims to evaluate the Level IV Leadership Education and Training Program (Diklatpim) using the COPP evaluation model developed by Stufflebeam. The CIPP evaluation model is expected to produce a complex evaluation of the 2016 Level IV Diklatpim program in the Lahat District Government. Based on the use of the evaluation model, the qualitative research method with a case study approach was chosen by the researcher. Data collection was carried out by interviewing and studying documentation related to the implementation of Level IV Diklatpim in 2016. The informants in this study amounted to 15 people who came from the Agency for Personnel and Human Resources Development (BKPSDM) Lahat Regency, South Sumatra Province, Regional Human Resources Development Center. (BPSDMD) South Sumatra Province and participants of Level IV Training and Education in 2016 in the Lahat Regency government. When viewed from the aspects of the process and product implemented, the results of the study show that the 2016 Level IV Education and Training program in Lahat Regency has been in accordance with applicable regulations and is considered successful. However, based on the context and input aspects, there are several things that are not in accordance with the aims and objectives of the Level IV Diklatpim program in the Lahat Regency government.

PENGARUH PRIVATISASI DALAM KINERJA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu pelaku ekonomi penting dalam perekonomian nasional, bersama dengan pelaku ekonomi lainnya, yaitu sektor swasta. Kinerja merupakan indikasi keadaan atau kondisi suatu perusahaan. Oleh karena itu, konsep privatisasi adalah proses pengalihan sebagian kepemilikan perusahaan dari pemerintah kepada swasta dengan tujuan untuk mengurangi intervensi pemerintah yang berlebihan, sehingga dapat meningkatkan kinerja, efisiensi dan nilai perusahaan melalui privatisasi. Pasar dan persaingan. Sebagai sarana untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, privatisasi adalah penjualan sebagian atau seluruh saham perusahaan kepada pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan, meningkatkan kepentingan negara dan masyarakat, serta memperluas kepemilikan saham. orang-orang.

EFEKTIVITAS PROGRAM �TUKA TUKU PURBALINGGA� SEBAGAI MEDIA PEMASARAN UMKM DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2019

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektifitas program Tuka Tuku Purbalingga sebagai media pemasaran UMKM di Kabupaten Purbalingga tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan pada tahun 2020. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu sekertariat program Tuka Tuku Purbalingga, pelaku UMKM, dan masyarakat di Kabupaten Purbalingga. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam pelaksanaan program Tuka Tuku berkaitan dengan (1) Ketepatan sasaran program Tuka Tuku Purbalingga sudah menyasar pelaku UMKM, namun perlu peningkatan dalam hal jumlah UMKM yang bergabung dalam program. (2) Sosialisasi program Tuka Tuku dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan dengan strategi yang cukup baik, namun perlu ditingkatkan lagi dalam penyampian informasi program karena masih banyak masyarakat yang belum menerima informasi program Tuka Tuku secara keseluruhan dan belum dilakukan secara intens atau terus menrus. (3) Tujuan program Tuka Tuku dapat dirasakan manfaatnya oleh pelaku UMKM dan masyarakat, sehingga hasil dari pelaksanaan program Tuka Tuku sudah sesuai dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya. (4) Pemantuan program sudah dilakukan terhadap pelaku UMKM yang bergabung dalam program terutama berkaitan dengan masalah dan hambatan yang dialami pelaku UMKM.

ANALISIS INOVASI BIROKRASI DI UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) CIMAHI TECHNO PARK

Artikel berjudul Analisis Inovasi Birokrasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cimahi Techno Park bertujuan untuk menganalisis inovasi birokrasi di Unit Pelaksana Teknis Cimahi Technopark dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat inovasi birokrasi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cimahi Technopark. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Cara memperoleh data dilakukan dengan studi kepustakaan dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan inovasi birokrasi di Unit Pelaksana Teknis Cimahi Technopark berada pada tipe inovasi Top Down Innovation to Bottom-up Innovation dengan tingkat inovasi, inovasi birokrasi yang dilakukan pada UPT Cimahi Technopark berada pada tingkat inovasi perbaikan layanan, inovasi sistem dan inovasi konseptual. Faktor pendukung inovasi birokrasi di Unit Pelaksana Teknis Cimahi Technopark terdiri dari kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendukung, infrastruktur yang memadai, ketersediaan sumber daya manusia yang melimpah, jaringan kerja sama yang sudah mulai terbentuk, adanya sumber teknologi dalam klaster, sumber permodalan dan kondisi permintaan sektor terkait. Faktor penghambat inovasi birokrasi di Unit Pelaksana Teknis Cimahi Technopark terdiri dari jumlah anggaran yang kurang, sosialisasi yang dilakukan masih belum menunjukkan hasil yang optimal, perkembangan industri bisnis digital sangat dinamis, Jumlah SDM pengelola sarana prasarana pendukung masih kurang seiring dengan jumlah anggaran yang kurang dan minimnya sertifikasi dana akreditasi untuk pelaksana Creative Business Digital.

EFEKTIVITAS BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH ACEH DALAM MEMFASILITASI URUSAN PEMERINTAH ACEH KE PEMERINTAH PUSAT GUNA MEMAJUKAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH.

Badan Penghubung Pemerintah Aceh, adalah badan Daerah yang satu-satunya terletak di Ibu Kota Negara, setelah diterbentuknya Badan Penghubung Pemerintah Aceh sebagai fasilitator kebutuhan daerah dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat maka peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas Badan Penghubung Pemerintah Aceh dalam memfasilitasi urusan Pemerintah Aceh ke Pemerintah Pusat dalam membantu memajukan pembangunan Daerah Aceh, penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian menunjukkan 1) Krakteristik Organisasi Badan Penghubung Pemerintah Aceh terdiri dari Kepala Badan yang dipimpin oleh Eselon III, Subbidang tata usaha, Subbidang Pelayanan dan Informasi, Subbidang Hubungan Antar Lembaga, Subbidang Promosi dan Pameran,yang seluruhnya dipimpin oleh Eselon IV. 2) Karakteristik Lingkungan Badan Penghubung Pemerintah Aceh berada dalam lingkup pemerintahan kota yang sangat dekat dengan pemerintahan pusat. 3) Karakteristik Pekerja sebagian besar pegawai berasal dari daerah Aceh yang memiliki nilai adat dan budaya yang sama.4) Kebijakan dan Praktek Manajemen dalam Renstra 2017-2022 tertuang yang menjadi kebijakan pemerintah daerah dalam memyusun usaha-usaha untuk membangun daerah aceh berpointkan pada terwujudnya reformasi birokrasi yang berkualitas, terwujudnya tata budaya adat istiadat dan seni ke-Acehan yang Islami, terwujudnya informasi dan data yang terintegritas. Kata Kunci: Efektivitas, Fasilitassi Hubungan Urusan Pemerintah Daerah Dengan Pemerintah Pusat

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI OLEH DPUPR DI KECAMATAN PAKISJAYA KABUPATEN KARAWANG

Penelitian ini berjudul: �Efektivitas Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kecamatan Pakisjaya Kabupaten Karawang�. Fenomena yang terjadi di Kecamatan Pakisjaya adalah kekeringan irigasi. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan air jaringan irigasi di Kecamatan Pakisjaya tidak merata sehingga menghambat produktivitas petani yang ada di Kecamatan Pakisjaya. Metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian, yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teori yang digunakan adalah Efektivitas program menurut Makmur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi di Kecamatan Pakisjaya memiliki permasalahan dalam beberapa dimensi yang dikemukakan oleh Makmur sehingga, belum tercapainya efektivitas pada program tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketepatan waktu dalam pelaksanaan normalisasi belum sesuai, ketepatan perhitungan biaya yang dapat dilihat dari sarana dan prasarana kurang memadai, ketepatan dalam pengukuran dalam pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban belum tepat, ketepatan dalam menentukan pilihan sudah tepat dalam metode pelaksanaan kegiatan program, ketepatan berpikir sudah sesuai dalam memahami konsep dan metode mempunyai pedoman untuk memahami dan proses evaluasi dilakukan dengan baik, ketepatan dalam melakukan perintah sudah sesuai karena mempunyai kriteria tertentu dalam pelaksanaan program, ketepatan dalam menentukan tujuan belum sesuai karena dapat dilihat dari ketentuan dan peraturan sudah ada namun dilihat dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum maksimal, ketepatan sasaran belum sesuai karena masyarakat Pakisjaya masih belum terpenuhi kebutuhan airnya. Kata Kunci: Efektivitas Program, Kecamatan Pakisjaya, Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN SLEMAN

Kasus stunting di Kabupaten Sleman setiap tahunnya mengalami penurunan, tahun 2015 sebesar 12,86%, tahun 2016 sebesar 11,88%, tahun 2017 sebesar 11,99%, tahun 2018 sebesar 11%, dan ditahun 2019 sebesar 8,38%. Permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak, melainkan perlu campur tangan dari pihak lain. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model collaborative governance, peran setiap stakeholder, dan desain kelembagaan dalan upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan collaborative governance yang diukur dengan dinamika kolaborasi yakni keterlibatan berprinsip, motivasi bersama, dan kapasitas aksi bersama secara keseluruhan sudah cukup baik, namun beberapa indikator belum berjalan dengan baik, yaitu belum tersedia forum komunikasi secara khusus di tingkat Pemerintah Kabupaten dan masih kurangnya peran swasta. Tindakan kolaborasi berbentuk inovasi kegiatan dalam penanggulangan stunting pelaksanaannya terdapat faktor penghambat seperti penolakan dari masyarakat, kondisi lingkungan kurang sehat, dan pekerjaan orang tua yang mempengaruhi pola asuh. Faktor pendukung sendiri seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan anggaran. Dampak collaborative governance ini adalah menurunnya angka stunting dan masyarakat lebih teredukasi. Kolaborasi ini menghasilkan desain kelembagaan berupa pola akuntabilitas. Berdasarkan hasil penelitian maka penulis memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Sleman berupa perlunya melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan peran swasta, seluruh stakeholder memperkuat komitmen, dan meningkatkan koordinasi antar stakeholder.

PERAN PEMERINTAH DESA HARGOMULYO KECAMATAN KOKAP KABUPATEN KULON PROGO DALAM PENANGGULANGAN BENCANA KEKERINGAN

Indonesia memiliki iklim tropis, maka Indonesia hanya memiliki dua musim sepanjang tahun yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Namun tetap saja kedua musim tersebut dapat berubah tergantung dari kondisi global yang tak menentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Pemerintah Desa dalam menanggulangi Bencana Kekeringan di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Hal ini juga untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam menanggulangi bencana kekeringan di Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, dan dokumentasi.Data yang telah diperoleh dinalisis melalui tahap reduksi data, teknik pengolahan, analisis data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanyakeberhasilan dalam penanggulangan bencana kekeringan di Desa Hargomulyo ditunjukkan dengan tersedianya air bersih dari truk tanki pada bencana kekeringan di setiap tahunnya. Ada tiga peran yang mempengaruhi keberhasilan penanggulangan bencana kekeringan ini. Tiga peran tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam keberhasilan penanggulangan bencana kekeringan di Desa Hargomulyo terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam setiap prosesnya. Pemerintah Desa diharapkan untuk membantu masyarakat dalam mengajukan proposal pengadaan toren ke Pemerintah Daerah apabila keterbatasan dana desa. Masyarakat dan pemerintah diharapkan dapat mencetuskan dan menjalankan program penanaman pohon sejak dini untuk pencegahan di masa yang akan datang.