PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI ORGANIK DI KABUPATEN BANTAENG

This study aims to analyze to describe the implementation of farmer empowerment, capacity, government capacity in empowerment used in organic farmers and to describe knowledge, development, and empowerment of organic farmers. This research method is a qualitative approach by analyzing all data and information sourced from primary and secondary data with interview and observation techniques in the Biangloe Village, Pajukukang District, Bantaeng Regency, the Agriculture Service Food Security Service of Bantaeng Regency. The results showed that the support program for empowerment of groups of farmers / organic farmers had knowledge, skills in organic rice farming, the abilities that had been obtained had a positive impact on farmers, on the aspect of saving on organic fertilizer financing, improved rice production which was supported by the adoption of planting patterns, prices the promising organic rice, the health side is safer. Several policy aspects in the development of organic rice farming are referred to here. The first aspect; The sustainability of either the national standard or the standard operating language for organic procedures does not have legality, meaning that the government is still in the inland process for assistance that will be provided to organic farmers, both guidance and supervision as well as competent institutions that will be involved. The second aspect; Farmer group institutions have not contributed much in the planning process of organic rice farmer activities in villages and are more focused on inorganic agriculture, but on the other hand, the RPJMDes dominance has been included in the document even though the realization is still considered unsatisfactory for all parties. Prime program planning can still be improved, its coordination and scope can be expanded across SKPD networks across actors / agencies, planning program needs to support organic farming in villages and in general Bantaeng Regency.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BRIGADE SIAGA BENCANA DALAM TANGGAP DARURAT DI KABUPATEN BANTAENG

Disaster in Emergency Response in Bantaeng Regency with several factors affecting the implementation of policies, standards and policy objectives resources, characteristics of the implementing agencies, attitude and tendency of implementers (Disposition) , clarity of information on communication between organizations and implementing activities (inter-organizational communication and enforcement activities) and conditions of the economic, social and political environment (economic, social and political conditions). The method used in this research was descriptive qualitative using observation, interview, and documentation instruments. Then data analysis techniques through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that; (1) Standard and policy objectives (standards and objectivity), the legal basis for its implementation is by the 1945 Constitution article 28 verse 1, which was then technically translated through the Decree of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 462 of 2002 concerning Safe Community. This government policy is expected to be able to enhance public health status. (2) Resources, in terms of the number and expertise of the human resources assigned to the BSB team, are sufficient. (3) The characteristics of the implementing agencies, District government support for this program is quite adequate both in terms of budget and needs. (4) The attitude and tendency of the implementers (Disposition), the understanding of policy implementers about the standards and objectives of this policy is well understood (5) Clarity of information communication between organizations and activities implementer (inter-organizational communication and enforcement activities) that in order to provide clarity of the information to the public, BSB officers involve community groups as information support media (6) Economic, social and political conditions. Strong support for the success of the Disaster Preparedness Brigade program lies in the social capital owned by The Regent of Bantaeng, Nurdin Abdullah as the initiator.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN GOWA 2020

This research was conducted to analyze the openness of public information in the management of village funds in Gowa Regency. This research is a research with a qualitative approach. The villages that were the object of the research were Panaikang Village, Maccinibaji Village, North Bontobiraeng Village and Biringala Village. A total of seven principles of public information disclosure were used as research instruments. The informants in this study were the officials of the village head and the village secretary. The data collection technique is done by interview, observation and documentation. The data analysis technique was done by reducing the data, presenting the data and drawing conclusions. The data validity test in qualitative research includes test, credibility, transferability, dependability, and confirmability. The results showed that of the total 7 principles of public information disclosure, only 6 had been implemented properly and 1 principle still needed improvement and improvement in implementing it, as for the constraining factors, namely the quality of human resources that was less effective as an internal factor and information facilities and infrastructure that had not been implemented properly. online system as an external constraint.

PENGARUH PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

AbstrakPendayagunaan aparatur pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas umum pemerintahan dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan dilandasi semangat dan sikap pengabdian pada masyarakat, bangsa dan negara. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan masih sering terlihat adanya pegawai yang melaksanakan tugas kurang sesuai dengan standar kinerja yang diharapkan organisasi, baik terhadap penggunaan waktu kerja maupun terhadap prosedur-prosedur kerja yang ada, seperti datang terlambat dan pulang lebih cepat serta menyimpn dari prosedur-prosedur kerja yang ada. Data yang didapatkan di lapangan dianalisis secara deskriptif dan didukung oleh data kuantitatif, menggunakan nilai persentase dan analisis rata-rata. Hasil penelitian yaitu 1) Pengawasan preventif di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan indicator pada disiplin kerja oleh pegawai, berjalan baik, yaitu umumnya menggunakan jam kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Terdapat usaha-usaha yang cukup signifikan dari pegawai negeri untuk mentaati jam kerjanya; 2) Tindakan pengawasan represif, maka berbagai tindakan yang dilakukan untuk mendisiplinkan pegawai dalam mentaati prosedur dan mekanisme kerja adalah meminta pegawai yang bersangkutan untuk menghadap langsung ke atasan, dan memberikan teguran peringatan dan bilamana itu belum ditaati, maka dilimpahkan ke pejabat Pembina kepegawaian melalui identifikasi masalah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan evaluasi laporan disiplin pegawai.

TRANSPARANSI PELAYANAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transparansi pelayanan IMB pada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kota Makassar. Jenis penelitian yang digunakan adalah survey dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang melakukan pengurusan administrasi IMB. Penentuan sampel secara random sampling menggunakan tekhnik purposive sampling sehingga terpilih 30 orang responden. Data diperoleh melalui kuesioner, lembar observasi dan dokumentasi yang dianalisis secara statistic deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Transparansi pelayanan IMB pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar berada pada kategori transparan dengan persentase 83,3 % baik dari segi prosedur dan pelayanan, waktu penyelenggaraan, dan biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan (2) Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar berada pada kategori puas dengan persentase 53,5 % baik dari segi prosedur dan pelayanan, waktu penyelenggaraan, dan biaya yang dikeluarkan dalam pelayanan.

KINERJA PEGAWAI DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS POKOK BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetauhui bagaimana Kinerja dan upaya meningkatkan kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok badan pengelola keuagan dan asset daerah kabupaten jeneponto. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan istrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kualitas kerja (2) Kerjasama; (3) Loyalitas.(4) Tanggung jawab kemudian dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai yaitu; 1). Kemampuan Kinerja Pegawai atas Laporan Keuangan (CaLK) mengacu pada Standar, yaitu; mampu memahami Tujuan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (2) Peningkatan Kompetensi Pegawai, yaitu; meningkatakan kompetensi pegawai yang dilakukan dapat memperdalam dan memperluas kemampuan kerja, dan , SKPD harus memiliki SDM yang berkompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan serta mempunyai pengalaman di bagian keuangan. (3) Tunjangan Kesejahteraan Pegawai, yaitu; memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD.

FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT PROSES COLLABORTIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN LUWU UTARA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses collaborative governance dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Luwu Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tipe fenomenologi. Adapun sumber data dari penelitian ini yakni sumber dta primer yang diperoleh melalui interview dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen yang terkait dengan topic penelitian. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor pendukung dalam proses kolaborasi yakni: (a) faktor struktur sosial, adanya hubungan saling percaya, saling menyadari akansetiap tugas dan fungsi masing-masing stakeholder dalam mengelola ruang terbuka, b) kepentingan pemerintah, bahwa pemerintah memiliki kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup dengan menyediakan ruang terbuka hijau, yang kemudian kepentingan tersebut dijabarkan dalam kebijakan tentang pengelolaan ruang terbuka hijau diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Adapun fakto penghambat proses kolaborasi yakni faktor kultural, bahwa masyarakat disekitar ruang terbuka hijau memiliki kebiasaan atau budaya beternak, yang mana hewan ternak ini dibiarkan berkeliaran sehingga merusak fasilitas ruang terbuka hijau dan masyarakat pun masih memiliki kebiasaan yang menganggap bahwa pemerintah yang sepenuhnya yang bertanggung jawab terhadap ruang terbuka hijau sehingga peran dan partisipasi masyarakat masih rendah.

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAKASSAR

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk strategi pemerintah daerah dalam menangani pedagang kaki lima di Pantai Losari Kota Makassar. Pendekatan penelitian menggunakan Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian berjumlah 10 orang yang dipilih secara purposive. Teknik Analisis Data mengunakan Model Interaktif Miles.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi pemerintah daerah Kota Makassar dalam menangani pedagang Kaki Lima melalui 3 bentuk yaitu: 1) Penataan.’ Menetapkan daerah Metro Tanjung Bunga sebagai lokasi berjualan secara tidak permanen setiap hari minggu dengan aturan yang berlaku. 2) Pembinaan.’ Dilakukan melalui organisasi Appatangkasa dengan bekerja sama satpol pp dengan menberikan penyuluhan secara berkelanjutan agar pedagang kaki lima senantiasa taat terhadap lokasi tempat berjualan sesuai dengan ketetapan pemerintah. 3) Pengawasan.’Dilakukan melalui Satpol PP dengan menertipkan Pedangang Kaki Lima jika melanggar aturan demi menegakkan keamanan dan ketertiban jualan di daerah Metro Tanjung Bunga.

PENGARUH PEMBERIAN TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN TERHADAP PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANTO DG. PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO

Isu penting yang berkembang di tengah-tengah geliat perkembangan profesi pegawai negeri sipil di Indonesia adalah masih relatif rendahnya tingkat pendapatan yang diperoleh pegawai negeri sipil bila dibandingkan dengan karyawan-karyawan swasta atau BUMN. Bahkan banyak pihak yang mengkambing hitamkan aspek gaji sebagai faktor penyebab pada rendahnya integritas pegawai negeri sipil, termasuk penyebab terjadinya korupsi atau penyelewengan-penyelewengan kekuasaan dan wewenang dalam lingkungan kerjanya. Terkait hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto menetapkan kebijakan terkait upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dari PNSD yaitu dengan memberikan tunjangan kinerja daerah (TKD) berupa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada seluruh PNSD. Kebijakan ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 39 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang menguji tingkat ekspalanasi. Tipe penelitian ini adalah asosiatif yaitu menghubungkan dua variabel atau lebih, sedangkan sesuai prosesnya dan jenis datanya penelitian ini besifat kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan 1) Kompensasi finansial langsung yang diterima pegawai berupa insentif, dan Uang Tambahan Penghasilan yang dibayar berdasar prestasi kerjanya, pembayarannya sering tidak memuaskan pegawai, sehingga kemampuan pemenuhan kebutuhan pegawai sering tidak dapat terpenuhi, 2) Kompensasi finansial tidak langsung yang diberikan kepada pegawai masih sering adanya keluhan pada kualitas layanan asuransi kesehatan terutama berkaitan dengan pengadaan obat-obatan bagi pegawai yang sakit. Sedangkan dari segi fasilitas kerja, cukup memuaskan, 3) Kompensasi non finansial, masih adanya pegawai yang merasa tidak adil dalam pengangkatan dan penempatan pegawai dalam jabatannya. Sedangkan lingkungan kerja terdapat iklim yang cukup kondusif dalam bekerja, dan 4) Hasil uji hipotesis terdapat pengaruh yang signifikan pemberian kompensasi terhadap kepuasan kerja pegawai, di mana nilai koefisien regresi memperlihatkan bahwa setiap peningkatan kompensasi pegawai akan diikuti oleh kenaikan kepuasan kerja mereka dalam bekerja, dalam arti bahwa pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pegawai, baik kebutuhan fisiologis berupa kompensasi langsung (berupa uang) maupun kompensasi dalam bentuk tidak langsung (pengembangan karier) berpengaruh secara positif terhadap kepuasan kerja pegawai.

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK DI RSUD LANTO DAENG PASEWANG KABUPATEN JENEPONTO

The purpose of this study is to describe and analyze the application of the principles of good governance in public services, the supporting and inhibiting factors for the application of the principles of good governance, and the output of public services at the Lanto daeng Pasewang Regional General Hospital, Jeneponto Regency. This research uses qualitative research. The instrument used in this study was the interview with the informant, then the answers from the informants were analyzed and described descriptively. The results show that the implementation of good governance related to participation has been carried out, but there is still something that needs to be invited to participate, namely community participation (NGO), related to transparency has not been fully implemented, related to responsiveness has not been implemented, related to accountability is not applied by the management of Lanto Daeng Pasewang Regional Hospital. . Supporting factors in the process of implementing the principles of good governance are the factors of cooperation and communication factors. The output of the service system at Lanto Daeng Pasewang Regional Hospital has not been effective in implementing the service standards of the RSUD considering that the administration is still slow and is still waiting for days to get the results of the examination.