REVITALISASI POS KAMLING BERBASIS KOMUNITAS DIMASA PANDEMI COVID-19

Dalam situasi Pandemi Covid-19 ini, Negara dan Masyarakat meletakkan harapan besar kepada Aparatur Negara yang berkaitan dengan Pencegahan Penyebaran Covid-19, khususnya TNI dan POLRI, apalagi secara tegas disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar, dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Tentu saja meskipun kedua institusi tersebut sudah tepat dan sangat strategis, namun Negara dan Masyarakaat tidak bisa menggantungkan sepenuhnya kepada kedua Instansi yang dibantu oleh aparatur lainnya, karena jumlah aparatur sangat terbatas. Masyarakat mempunyai potensi besar untuk mengelola sendiri Sistem Keamanan Lingkungannya dengan Poskamlingnya, yang beberapa dekade yang lalu pernah menjadi ikon Pemeliharaan Kamtibmas, oleh karenanya Pemerintah dan Masyarakat perlu menghidupkan kembali Poskamling yang di dalamnya ada Siskamling. Dengan mendisain peran dan fungsi siskamling yang prinsipnya berbasis masyarakat, yaitu yang awalnya untuk menjaga keamanan kampung di fungsikan untuk mencegah penularan melalui patroli keliling kampung saling mengingatkan antara lain membiasakan cuci tangan, sosial distanching, Agar dengan dihidupkan kembali Siskamling, penyebaran Covid-19 bisa ditekan, berkurang, atau bahkan bisa hilang atau tidak mewabah, dan masyarakat bisa hidup normal kembali, tidak dicekam wabah Covid-19.

“Fake news” dan Pemolisian: Pendekatan Diagram Kreativitas

Policing and fake news have been view has a linier relation, particularly by the practice of conventional policing that focus on law enforcement activities. Fake news are negative modes in nature that must be handled in such away so will not triger society disorders or influence people to engage in criminal behaviours. By utilizing conseptual application method, this paper analyses fake news as a meme – holon-parton defined in creative practice theory. Therefore it is part of a field that could make fake news become popular memes as there are competition in the field to gain fake news popularity which also depends upon the purpose and goals of creating them. The popularities give advantages for fake news creators in term of capital and influence agen’s habitus. Overall, the presence of fake news and its popularities affect agents in the field of social system. These fake news (negativity) impacts are the police domain to take necessaries actions in the form of policing choices so fake news cycles to become popular can be controlled.

Covid-19 Dalam Kerangka Irregular Warfare ditinjau dari Perspektif Strategi Pertahanan Negara

ABSTRAK Ancaman terhadap pertahanan negara pada hakekatnya tidak hanya berasal dari militer atau fisik semata, namun ancaman juga datang dari aspek non militer dan non fisik bahkan kasat mata. Ancaman yang saat ini sedang terjadi di Indonesia dan bahkan dunia saat ini adalah berupa wabah penyakit yang disebabkan oleh virus yang dinamakan Covid-19. Wabah penyakit Covid-19 ini dapat digolongkan sebagai ancaman non militer dalam bentuk ancaman nyata pada saat ini dan pada masa mendatang. Untuk menghadapi ancaman ini menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Artiket ini membahas tentang Covid-19 dalam kerangka peperangan non konvensional atau irregular warfare pada masa mendatang. Dibutuhkan strategi pertahanan negara yang berbeda jika Covid-19 ini digunakan oleh aktor non negara dalam kerangka irreguler warfare yang sudah mengancam kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa. Strategi tersebut adalah strategi pertahanan semesta yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang diselenggarakan dengan menempatkan unsur pertahanan menjadi komponen utama didukung seluruh komponen bangsa lainnya. Hal ini membutuhkan payung hukum sebagai landasan pelaksanaannya. Indonesia perlu menyiapkan diri untuk menghadapi irreguler warfare ini pada masa mendatang.

Analisis Tata Kelola Keamanan Indonesia Masa Kini: Studi Kasus UU NO. 34/2004, UU NO. 2/2002, UU NO. 7/2012

This article discusses the analysis of security governance in relation to three important laws, namely (1) Law no. 34/2004 on the Indonesian National Army (TNI), (2) Law no. 2/2002 on the Indonesian National Police (POLRI), and (3) Law. No. 7/2012 on Social Conflict Management. This discussion is imperative in order to understand the main duties, roles and functions of the TNI / POLRI as the front guard in maintaining national security. This article argues that there is a positive relationship between the ineffectiveness of regulations on Indonesia's national security and the approach that Indonesia has chosen in managing national security. In addition, the type of approach chosen in defining security issues will be directly proportional to the adopted security policy. Therefore, the discussion of this paper is divided into three sections, namely the analysis of Law no. 34/2004 on TNI, analysis of Law no. 2/2002 on POLRI, Law no. 7/2012 on handling social conflict, and conclusions.

Policing Model in Building Synergy to Improve Papuan Welfare

Papua is one of the regions in the eastern part of Indonesia. Papua has great wealth and potential, however, there are several conflicts that often occur in Papua. The Papua problem must be resolved through dialogue with local leaders in order to restore political confidence in joining Indonesia. The method used in this research is qualitative by means of interviews and focus group discussions (FGD). Meanwhile, the theory used in this research is conflict resolution theory and the concept of policing in dealing with this conflict. The result of this research is a model of policing to build synergy between the Police-Indonesian National Army, the Regional Government, and the Community that integrate to deal with conflicts that occur in Papua. With an approach through communication with the heart and conducting the discussion goes down directly to the community.

Pemahaman Moderasi Beragama dan Prilaku Intoleran terhadap Remaja di Kota-Kota Besar di Jawa Barat

Kota-kota besar di Jawa Barat seperti Bandung, Depok, dan Bogor kerap menjadi sorotan terkait persoalan toleransi kerukunan antar umat beragama. Dalam Indeks Kota Toleran yang dikeluarkan Setara Institute Tahun 2017 dan 2018 Kota Bandung meski telah beranjak dari posisi 83 (2017) ke 69 (2018) namun belum masuk dalam 50 kota teratas yang toleran. Sementara, Kota Depok dan Bogor dari posisi 90 dan 92 (2017) menjadi 88 dan 89 (2018). Depok dan Bogor masih masuk di sepuluh terburuk di Indonesia. Oleh karena itu, perlu penelitian lebih lanjut terutama terhadap kelompok remaja di kota-kota tersebut, karena remaja merupakan generasi tulang punggung masa depan bangsa dan negara. Penelitian ini akan menggambarkan pemahaman dan sikap remaja di kota-kota besar di Jawa Barat dalam moderasi beragama, dan korelasinya dengan perilaku intoleran. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Pertama, dilakkan perhitungan jumlah populasi populasi remaja SMA di 3 kota, yaitu Bandung, Bogor dan Depok. Lalu sampel populasi ditentukan menggunakan probability sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pemberian kuesioner kepada responden, data hasil yang diperoleh diuji validitas menggunakan rumus koefisien korelasi Product Moment Pearson. Hasil penelitian diperoleh melalui analisis regresi logistik berganda. Tujuan dari hasil penelitian ini untuk mengetahui pemahaman dan sikap siswa menengah atas dalam moderasi beragama, pengaruh Pendidikan Agama, serta korelasinya terhadap sikap dan interaksi siswa dalam toleransi antar umat beragama di 3 kota besar di Jawa Barat

Penanggulangan Keadaan Darurat Ancaman Covid-19 dalam Sudut Pandang Tata Negara

Sejak ditetapkan sebagai pandemi internasional oleh WHO, wabah penyakit Covid-19 telah menjangkit ke segala sektor kehidupan bermasyarakat baik itu, kesehatan masyarakat sampai dengan perekonomian nasional, hingga akhirnya Presiden menetapkan status nasional dalam keadaan daruarat kesehatan masyarakat. Tujuan penulisan untuk memahami konsep keadaan darurat, kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah saat kondisi darurat, serta memberikan satu rekomendasi atas situasi darurat tersebut. Metode penelitian bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis permasalahan secara kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa, ketika status keadaan darurat telah ditetapkan oleh Presiden maka kemudian kebijakan apa saja boleh dilakukan oleh negara untuk menanggulangi keadaan darurat tersebut. Contohnya, menaikkan iuran BPJS, menunda pembayaran gaji PNS, dan lain sebagainya. Kecuali, kebijakan yang tidak bisa dilakukan oleh negara saat situasi darurat adalah mengurangi atau menyimpangi hak asasi yang dijamin dalam Pasal 28I UUD 1945 atau sering disebut “non derogable rights”. Oleh sebab itu, penulis merekomendasikan agar Pemerintah menerapkan “new normal life” supaya menjaga stabilitas keseimbangan antara kesehatan masyarakat dan perekonomian nasional.

Tinjauan Fenomena “Hate Speech” dengan Muatan Politik di Indonesia dalam Perspektif “Psychological Hatred”

AbstrakMunculnya media sosial di Indonesia memberikan efek manfaat positif dan negatif dalam bidang informasi. Beberapa permasalahan timbul diakibatkan perkembangan teknologi berkaitan dengan media sosial, munculnya berita bohong, ujaran kebencian, dan penipuan adalah beberapa faktor efek dari media sosial. Fenomena “Pemilu” baik Presiden dan Kepala Daerah menyeret media sosial ke dalam arus kampanye negatif, dan menjadi pematik munculnya “hate speech” dalam media sosial. Secara historis “hate speech” sudah lama muncul dan disertai dengan peristiwa-peristiwa kekerasan, perundungan, maupun genosida massal pada sekelompok orang dan masyarakat tertentu. Hal ini menjadi permasalahan yang serius bila tidak ditangani dengan serius, karena pada dasarnya menjadi penyebab dari munculnya disintegrasi bangsa Indonesia. Kajian Psikologis mencoba mengurai benang merah kemunculan dari “hate speech”, sehingga pada nantinya didapatkan potensi ide-ide dalam mengurai masalah berkaitan dengan hate speech, khususnya dalam bidang pendidikan. Kata Kunci : Media sosial, hate speech, Pemilu, PsikologisAbstractThe emergence of social media in Indonesia gives the effect of positive and negative benefits in information field. Some problems arise due to the development of technology related to social media, the emergence of lying news, hate speech, and fraud are some factors that effect from social media. The phenomenon of "elections" both the president and the regional head dragged social media into the current negative campaign, and became the emergence of "hate speech" in social media. Historically "hate speech" has long emerged and is accompanied by events of violence, abuse, or mass genocide in certain groups of people and communities. This is a serious problem if it is not handled seriously, because it is essentially the cause of the emergence of the breakup of the Indonesian nation. Psychological studies are trying to parse the emergence of red threads from "hate speech", so that in the future the potential ideas in parsing problems related to hate speech, especially in the field of education.Keyword : Social Media, Hate Speech, Election, Psychological

Narrative Policy Framework (NPF) Analysis Terhadap Pelibatan Intelijen Negara dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia

The policy of involving and taking steps by the State Intelligence Agency (BIN) as a secret agency in handling Covid-19 is deemed incompatible with its main duties and functions. The polemic arose when it was feared that this involvement could potentially lead to abuse of authority and practice of reducing BIN to the role of other, more credible institutions in handling Covid-19. Through the analysis of the Narrative Policy Framework (NPF) on the existing literature review, this study will confront the policy counter-narrative with the dominant narrative used, namely that Covid-19 is a national security threat which is the responsibility of BIN as the first line of national defense. The metanarative results in this study explain that the difference in perceptions between the two narratives originates from the trauma of intelligence practices in the past, which is faced with the dynamics of national security threats today and in the future.

Tinjauan Ekonomi, Politik dan Keamanan Terhadap Pengembangan Food Estate di Kalimantan Tengah Sebagai Alternatif Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Pandemi Covid-19

Sejak Maret 2020 Indonesia dinyatakan sebagai wilayah yang terdampak pandemi Covid-19. Virus Corona sebagai penyebab pandemi yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China, dengan cepat menyebar ke seluruh dunia seperti Italia, India, Iran dan Indonesia. Kondisi tersebut telah menempatkan sejumlah negara di dunia, termasuk Indonesia, pada gerbang resesi ekonomi. Sejumlah kebijakan telah ditempuh Pemerintah Indonesia, antara lain menunjuk Menteri Pertahanan untuk menjaga ketahanan pangan nasional agar dapat bertahan dari resesi yang berpotensi datang melalui program food estate di Kalimantan Tengah. Atas dasar itulah, penelitian ini mengkaji pengembangan food estate di Kalimantan Tengah sebagai alternatif menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi Covid-19 melalui tiga perspektif, yaitu ekonomi, politik, dan keamanan. Pembahasan dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan epistemologis berdasarkan empat pilar ketahanan pangan yang ditetapkan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), yaitu ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas.