Keluarnya Britania Raya dari Keanggotaan Uni Eropa dan Implikasinya Bagi Perekonomian

Pada Juni 2016, warga Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa, fenomena ini dikenal dengan nama Britania Exit yang disingkat dengan Brexit. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh Britania Exit (Brexit) terhadap perekonomian Britania Raya, yaitu Gross National Income (GNI) dan Gross National Product (GNP) berdasarkan ekspor-impor, Foreign Direct Investment (FDI) dan ketenagakerjaan. Referendum menunjukkan bahwa lebih dari lima puluh persen warga Inggris memilih keluar dari Uni Eropa. Pasca politik British Exit (Brexit). Referendum Brexit terlihat dari alasan fundamental yaitu regulasi pasar ekonomi Inggris sendiri dan masalah imigrasi. Itu membuat Inggris kehilangan lebih banyak karena akses preferensial yang hilang ke pasar Uni Eropa yang besar. Tulisan ini menganalisis dengan menggunakan teori pertumbuhan ekonomi dan konsep kepentingan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan sumber data sekunder yang didapatkan dari berita online, buku, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), dengan teknik analisis data yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Adapun hasil dan pembahasan dari tulisan ini adalah kepentingan nasional Inggris yang berupa persoalan kedaulatan menjadi alasan dari Brexit, meskipun hal tersebut berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi yang dialami oleh Inggris.

Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)

Tulisan ini akan membahas tentang peran ASEAN dalam menangani konflik di Myanmar. Secara khusus, tulisan ini akan mengkaji konflik etnis Rohingya pada tahun 2017 – 2019. Melihat perkembangan yang terjadi bahwa konflik etnis Rohingya belum selesai dan ASEAN sebagai organisasi regional memiliki tanggungjawab untuk menyelesaikan permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan sumber data sekunder berupa jurnal, buku, artikel cetak dan elektronik serta sumber lainnya yang relevan. Sumber data sekunder terdiri dari jurnal akademik, buku, artikel cetak dan online serta sumber lainnya yang relevan dengan topik ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa terlibatnya ASEAN dalam penanganan konflik Rohingya adalah karena ASEAN memiliki tanggungjawab untuk melindungi negara-negara regionalnya. Dalam upaya penyelesaian konflik tersebut, ASEAN selalu berpegang teguh pada hak asasi manusia. Sementara itu, dalam prosesnya ASEAN dibantu oleh Indonesia untuk melakukan pendekatan soft diplomacy, sementara PBB dengan konsep Responsibility to Protect. Disisi lain, ASEANjuga memiliki tim khusus bernama AKA (ASEAN untuk bantuan kemanusiaan). Tim ini dikhususkan untuk bertugas di wilayah bagian Rakhine dan membuat empat rekomendasi yaitu keamanan fisik, keamanan material, registrasi Rohingya dan Penyatuan sosial untuk mencegah kembali terjadinya konflik horizontal di Myanmar.

Peran Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengakomodasi Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan

Adanya label disabilitas yang melekat pada penyandang disabilitas membuat penyandang disabilitas sulit mendapatkan pekerjaan. Padahal, sesuai dengan hak asasi manusia, penyandang disabilitas harus memiliki hak yang sama dengan masyarakat umum dalam memperoleh pekerjaan. Ditambah dengan adanya payung hukum dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Bali yaitu Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dapat menjadi dasar pemenuhannya. hak-hak penyandang disabilitas di Bali. Termasuk di dalamnya pemenuhan hak kerja bagi penyandang disabilitas. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Data primer diperoleh dengan observasi langsung dan wawancara lapangan dengan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan terkait penyandang disabilitas dalam mengakses pekerjaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam fungsi pemberdayaan masih lemah. Hal ini terlihat dari kegiatan pelatihan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar dan Dinas Tenaga Kerja Kota Denpasar. Pelatihan yang diberikan bervariasi, namun karena keterbatasan anggaran, tampaknya pelatihan yang diberikan jarang dan kurang berkembang bagi sebagian penyandang disabilitas. Selain itu, minimnya pendataan menyebabkan pemerintah cenderung hanya mengundang organisasi disabilitas. Sehingga penyandang disabilitas di luar organisasi kurang mengetahui informasi terkait pelatihan yang diberikan oleh pemerintah. Penelitian ini merekomendasikan agar Dinas Sosial Kota Denpasar dan Disnaker Kota Denpasar meningkatkan sosialisasi agar pemberi kerja lebih peka terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang seharusnya sama dengan masyarakat lain pada umumnya.

Konstruksi Opini Publik melalui Media Sosial: Studi Pendekatan Analisis Wacana Kritis Grup Facebook Lintas Kejadian Kota Jayapura pada Bulan Juni 2021

Opini publik memiliki fungsi yang sangat strategis. Dalam sebuah negara demokratis, opini publik memiliki fungsi ganda. Pertama, sebagai mekanisme kontrol demokratis. Kedua, opini publik berfungsi sebagai faktor-faktor penemuan keputusan politis yang menjawab aspirasi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi grup facebook Lintas Kejadian Kota Jayapura (LKKJ) sebagai cyberspace yang membentuk opini publik sekaligus komunitas virtual. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data-data dianalisis dalam penelitian kualitatif ini berupa gambar dan tulisan. Sumber data sekunder berasal dari salah satu platform media sosial, yakni grup facebook “Info Kejadian Kota Jayapura (IKKJ)”. Analisis data menggunakan pendekatan analisis wacana kritis dengan pendekatan model yang dikembangkan Fairclough. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, analisis tekstual (tataran mikro) struktur teks grup facebook Lintas Kejadian Kota Jayapura (LKKJ) sebagai transmisi komunikasi menyuguhkan bentuk reproduksi komunikasi sekaligus arena diskursif yang menempatkan publik sebagai subjek wacana. Pada lingkup praktik wacana (tataran meso), Pada tataran praksis, sentralisasi wacana menurut Fairclough berada pada proses produksi, distribusi maupun konsumsi teks. Sementara dimensi praktik sosial (lapisan makro), grup facebook LKKJ menjadi salah satu ruang produksi budaya visual. Dengan latar belakang menghubungkan antara substansi jurnalistik yang hendak dibangun.

Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Advokasi: Studi Kasus Kelompok Disabilitas Kabupaten Jember

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan upaya kelompok disabilitas di Kabupaten Jember untuk menunjukkan eksistensi melalui media sosial. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan sumber data hasil observasi, wawancara, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subordinasi disabilitas sebagai penyandang berkebutuhan khusus menyatu dengan budaya masyarakat. Media sosial menjadi pilihan ruang dimana eksistensi disabilitas saling terhubung satu sama lain. Media sosial menawarkan nilai-nilai, paradigma baru untuk mengangkat ragam isu gaya hidup, usaha bersama, kreatifitas pribadi dan kondisi yang berhubungan dengan ranah publik. Penjaringan calon bupati dari penyandang disabilitas telah menunjukkan eksistensi kelompok disabilitas hadir dalam kerangka politik praktis sekaligus mengubah stereotip masyarakat.

Strategi Pengembangan Desa Pelaga Sebagai Destinasi Agrowisata di Kabupaten Badung

Badung Regency is more dominated by beach tourism. More than ten famous beaches in Bali are in Badung Regency. These beaches are only located in a few districts in Badung Regency. Inequality between sub-districts also occurs between areas that have tourism potential such as beaches and areas that have other tourism potential such as waterfalls or other tourism. This will create new problems for Badung Regency in the future. In fact, sub-districts that do not have coastal tourism potential have challenges as well as opportunities to develop. One of them is Petang District, Pelaga Village. This village does not have beach tourism but has other natural potentials that can be used as an attraction for tourists to come and visit Pelaga Village. These potential differences must be implemented which can then be used as opportunities for Pelaga Village. The purpose of this research is to produce a strategy to develop Pelaga Village as a tourism destination. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Data obtained from primary data and secondary data. The data is then processed using data triangulation techniques to reduce the researcher's subjectivity and is also analyzed using SWOT analysis to produce a development strategy. In this study, it was found that Pelaga Village has a lot of potential for agro-tourism and can be developed such as asparagus and some hydroponic plants. . Not only that, the community's high interest in developing agro-tourism also supports the development of Pelaga Village. After assessing the potential that is owned by the opportunity, the threat from Pelaga Village came up with several development strategies for Pelaga Village, namely to further activate the community, especially farmer groups in developing their agro products. increasing the existence of the Agricultural Culture Festival in Pelaga Village, refining the missing destination components such as the availability of restaurants and inns, creating an organization that can bring together various farmer groups in Pelaga Village, in relation to the community in developing and managing the potentials of Pelaga Village.

Melampaui Politik Identitas: Elaborasi Publik dalam Meretas Kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan

This paper will describe and analyze the elaboration of government programs and realities that occur in society as one of the strengths to create a system of integration in the context of poverty in South Central Timor. Furthermore, the article was appointed to show how the identity politics of local communities not only become a symbol of resistance but can also be synergized as a critical space in order to achieve an ideal social transformation. Therefore, the method used in collecting data in the form of reviewing the facts of literature sources will then be tested for relevance to the reality of poverty that is happening in the community. Using Manuel Castells' theory of identity and Peter Blau's explanation of social exchange, this paper will examine the extent to which the incorporation of the values or habits of local communities and government policies can play a role in cracking poverty in the context of South Central Timor. In the end, this paper will also explore the benefits of a mutually beneficial relationship between grassroots residents and the government as a political elite to support economic development and community maturity.

Politik Aksi Humaniter Organisasi Kemanusiaan Dalam Menangani Imigran Ilegal Tahun 2016 (Studi Kasus IOM dan UNHCR di Surabaya)

This paper aims to observe the principles of humanitarianism in the current era. The principle of humanitarianism which consists of humanity, neutrality, impartiality and independence tends to be ignored. The neglect is based on the interests carried by each humanitarian organization. Therefore, the principle tends to be mixed with political affairs. This practice can be seen from the two humanitarian organizations IOM and UNHCR in carrying out their role in dealing with illegal immigrants, especially at the Immigration Detention Center, Surabaya. In practice the element of importance is given priority, giving rise to a dilemma for both organizations in carrying out their mandate as a humanitarian organization. These dilemmas include limited resources, internal work relations patterns of personnel, humanitarian worker’s motivation. Because of the dilemma, it is almost difficult for both organizations to adopt the principle of humanitarianism. In the end, combining elements of interest becomes a new term in humanitarian action. The term is known as new humanitarianism. This writing uses qualitative research methods with primary and secondary data sources. Primary data taken through interviews, observations and secondary data sources taken through books, journals, online news, government regulations. The discussion of this paper will use several concepts, namely humanitarianism and new humanitarianism.

Penggalian Nilai-Nilai Pancasila Berbasis Kearifan Lokal Bali Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan

Consensus on Pancasila is not only because all parties are deeply aware of the need to build a National Insight and Indonesian Unity, but also because Pancasila contains elements that are upheld by all groups and levels of Indonesian society. Pancasila from its reality dimension implies that the basic values of ideology come from the real values of living in a very plural society, including the values of local wisdom that grow in the life of Balinese people. Bali, as one of the pillars of the integrity of the Nation and State, really needs and must be able to always contribute positively and significantly in the effort to achieve common goals. For this reason, this paper focuses on problems related to efforts to explore the values of Balinese local wisdom which are in line with the values of Pancasila in order to strengthen national insight. Balinese people in their daily life practices have local wisdom that cannot be separated from the teachings of Hinduism, which always maintain the balance of Skala and Niskala. Panca Sradha, Tri Kona, Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha, Catur Purusa Artha, Vasudhaiva Kutumbakam, Loka Samasta Sukhina Bhavantu, Bhinneka Tunggal Ika, Tat Twam Asi, Yadnya, Ngayah, Sangkep, and other local wisdom values are the value of local wisdom which is very much in line with Pancasila.

Analisis Keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Program Hutan Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

This paper aims to analyze the involvement of Non-Governmental Organizations (NGOs) of forestry policy frame with focus on the Community Forestry program in West Nusa Tenggara. The method in this study is using literature studies. The Data sources uses secondary data such as documents, legislation, articles and books containing the participation of NGOs in forestry programs. In the implementation of the HKm’s program is to realize democratization that is very strategic. It is because NGOs as a representation the needs and aspirations of people in forest areas. In the realm of policy, Forestry NGOs in NTB region synergized with all stakeholders that involved in the Community Forest program, ranging from formulation to evaluation. The involvement of NGOs in the community of HKm area is manifested by the assistance and business development of the community in the management of Non-Timber Forest Products (HHBK). Monitoring and evaluation efforts as a basis for government policy advocacy to fit the community context is a form of NGO participation in forestry policy. However, as an independent organization, NGOs rely on the availability of fund in handling the empowerment program.