PERANAN PEKERJAAN SOSIAL DALAM MENANGANI PERMASALAHAN LINGKUNGAN

Fokus praktik pekerjaan sosial tidak hanya pada interaksi manusia dengan lingkungan sosial seperti dalam perspektif person-in-environment, melainkan juga pada aspek lingkungan fisik. Permasalahan lingkungan pada tataran global menjadi issue penting dan sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, sehingga menjadi tantangan dalam pengembangan keilmuan pekerjaan sosial. Dalam menangani permasalahan lingkungan, titik fokus pekerjaan sosial pada interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Untuk menguatakan peran dan posisi pekerjaan sosial dalam praktik penanganan permasalahan lingkungan dan dalam bekerja berdampingan dengan profesi lainnya, diperlukan legitimasi secara legal dan konseptul bagi praktik pekerjaan sosial. Artikel ini bertujuan mendiskusikan legitimasi bagi praktik pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan lingkungan, baik itu legitimasi secara legal maupun secara konseptual. Metode deksriptif dilakukan dalam menulis artikel ini dan teknik studi pustaka digunakan dalam proses pengumpulan data. Hasil studi menunjukkan bahwa praktik pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan lingkungan telah mendapatkan legitimasi secara legal dari berbagai organisasi pekerjaan sosial di tingkat global dan di sisi lain pekerja sosial pun terus mengembangkan legitimasi secara konseptual dalam menangani permasalahan lingkungan, salah satunya dalam pengembangan konsepsi perspektif green social work sebagai salah satu bentuk legitimasi konseptual bagi pekerjaan sosial dalam menangani permasalahan lingkungan yang dapat dilakukan pada level praktik mikro, mezzo dan makro.

KONDISI LANJUT USIA DI INDONESIA ERA BONUS DEMOGRAFI

Saat ini Indonesia sedang memasuki era Bonus Demografi. Namun untuk dapat meraihnya, terdapat tantangan besar yang harus dihadapi yaitu kebutuhan akan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Hal ini juga menjadi tantangan dalam menyongsong era Bonus Demografi kedua seiring meningkatnya jumlah lanjut usia. Terkait dengan persyaratan tersebut, kajian ini memberikan gambaran kondisi lanjut usia dan capaian parameter demografi provinsi di era Bonus Demografi. Sumber data kajian adalah Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Tahun 2019, dan hasil proyeksi penduduk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015. Data hasil kajian disajikan secara deksriptif dalam bentuk tabel dan gambar. Kondisi lanjut usia dilihat dari sosial, ekonomi, dan kesehatan, dan parameter demografi provinsi dilihat dari fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Hasil kajian memperlihatkan bahwa pada saat era Bonus Demografi, kondisi lanjut usia masih didominasi oleh mereka yang tingkat sosial ekonominya rendah. Dari sisi kesehatan, 26,2 persen lanjut usia mengalami keluhan kesehatan hingga mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Pada tingkat provinsi, beberapa provinsi masih memerlukan peningkatan penanganan fertilitas dan mortalitas. Berbagai upaya perlu dilakukan oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan kondisi lanjut usia melalui pendidikan, ekonomi, dan kesehatan penduduk untuk menjadi lanjut usia dengan masa depan yang lebih berkualitas. Itu sebabnya, penduduk perlu dibekali dengan pengetahuan, keterampilan, dan akses untuk persiapan masa tua.

KETERPISAHAN ANAK DARI ORANGTUA ATAU PENGASUHNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19

 Tulisan ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk menganalisis fenomena. keterpisahan anak dari orangtua atau pengasuhnya pada masa pandemi COVID-19. Analisis dalam tulisan ini dilakukan melalui kajian pustaka. Pembahasan dalam tulisan ini dimulai dengan mendiskusikan definisi keterpisahan serta gambaran kasus keterpisahan anak pada masa pandemi COVID-19. Defenisi keterpisahan diambil dari Child Protection Working Guiding Principles. Sedangkan gambaran kasus yang diangkat adalah kejadian di Jawa Barat dan DKI Jakarta. Selanjutnya diskusi dipusatkan pada pembahasan masalah psikososial yang dirasakan anak akibat keterpisahan diantaranya : sedih, cemas , stress, trauma dan kehilangan. Pembahasan dalam artikel ini ditutup dengan mendiskusikan cara mengatasi anak yang mengalami keterpisahan/kehilangan/ penderitaan yang mengacu pada pedoman umum perlindungan anak penanganan Covid-19. Penulis menyarankan beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah dampak keterpisahan anak dengan orang tua pada masa pandemi Covid-19 yaitu belajar mengungkapkan perasaan, jangan biasakan memendam amarah, belajar dari kondisi orang lain.

DAMPAK AKSES TERHADAP SUMBER DAYA ALAM PADA KEMISKINAN DAN KETAHANAN PANGAN

Akses terhadap sumber daya alam dianggap berhubungan dengan tingkat kemiskinan dan ketahanan pangan suatu komunitas masyarakat. Akses terhadap sumber daya alam khususnya yang bersifat milik bersama dan terbuka (common property and open access) seperti perairan, hutan dan perikanan, semakin semakin terancam karena pertumbuhan populasi yang tinggi meningkatkan permintaan terhadap sumber daya tersebut sehingga timbul kelangkaan. Metode penelitian kualitatif melalui literature Sehingga formula pengentasan kemiskinanpun tidak bisa digeneralisir pada semua wilayah atau semua sektor. Kemiskinan yang dialami oleh nelayan tidak bisa disamakan dengan ukuran kemiskinan buruh di perkotaan. Bahkan dalam suatu di kabupaten yang sama belum tentu bisa diratakan ukuranya pada desa-desa pesisir yang ada. Program pengentasan kemiskinan nelayan membutuhkan strategi khusus yang mampu menjawab realitas yang terjadi hari ini. Selain itu, peranan hukum juga menjadi sangat penting untuk mensejahterakan para nelayan.

IDENTIFIKASI KESEJAHTERAAN MELALUI PENDEKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

The potential extent of the waters in Indonesia does not guarantee the welfare of the community. Precisely for people living in coastal areas, accessibility to the utilization of coastal resources is still low due to high poverty rates, lack of education, and a culture of market access that focuses on household management. Related to that, this article was written with the aim of identifying the level of welfare and empowerment of coastal communities in Meranti Islands Regency. Based on literature studies, the characteristics of coastal communities are unique but unproductive, resulting in marginalization and low economic levels of coastal communities. The results of this article show that coastal communities need systematic efforts to urge dimensional change through empowerment as an approach to achieve the goals of development of prosperous, fair and prosperous communities as well as strategies that can be used in empowerment. Coastal community empowerment is carried out by paying attention to indicators of coastal community welfare and factors of needs, income, challenges and potential resources (SW0T Analysis) owned by coastal communities in Meranti Islands Regency. Through the results of this literature, information will be obtained on characteristics, identification of welfare levels and strategies of coastal community empowerment approaches. The sources of information in this article are collected from various reference sources such as journals, books with related studies, websites such as Google search, google scholar and scimago as well as some articles derived from other desktop research. Then the secondary data is analyzed systematically review and identified by analyzing SWOT descriptively from references related to the study that the authors found.

COLLABORATIVE GOVERNANCE SEBAGAI SOLUSI DALAM TATA KELOLA PEMBERDAYAAN NELAYAN

Salah satu metode populer dalam model tata kelola saat ini adalah kolaboratif. Kolaborasi tersebut dinilai mampu menghimpun para pemangku kepentingan dalam suatu lembaga yang akan efektif dalam memecahkan masalah, salah satunya adalah masalah dalam pemberdayaan. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membahas persepsi dari pemangku kepentingan terhadap bentuk pengelolaan pemberdayaan nelayan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan multi-kriteria sistematis untuk mengeksplorasi informasi tentang preferensi para pemangku kepentingan mengenai tujuan apa yang mereka anggap penting (apa), langkah-langkah dan strategi untuk mencapai tujuan mereka (bagaimana), dan opsi yang mereka tawarkan untuk meningkatkan tata kelola pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing stakeholder memiliki preferensi, dan langkah-langkah yang berbeda di dalam melihat tata kelola pemberdayaan, tetapi mereka memiliki opsi yang sama tentang bentuk tata kelola pemberdayaan yang dianggap efektif yaitu pengelolaann pemberdayaan yang mampu melibatkan atau mengakomodasi banyak pihak. Sehingga, hasil penelitian ini menyarankan terbentuknya pengelolaan pemberdayaan nelayan yang berbentuk kolaboratif antara stakeholder yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. Dengan cara ini pemberdayaan nelayan dapat lebih baik dalam memfasilitasi kepentingan dan partisipasi dari stakeholder.

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP DAN CORPORATE SHARED VALUE UNTUK PEMBERDAYAAN PETERNAK SAPI PERAH

Peternakan sapi merupakan salah satu sub-sektor yang berperan penting bagi masyarakat Indonesia. Selain karena usaha peternakan sapi mendorong perekonomian masyarakat di wilayah-wilayah pedesaan, peternakan sapi juga penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sayangnya masih banyak peternak sapi rakyat yang hidup pra-sejahtera. Maka dari itu diusung dua buah konsep yang saling berkesinambungan untuk mengatasi permasalahan para peternak sapi rakyat. Konsep pertama adalah social entrepreneurship  di mana para peternak dapat membentuk suatu social entreprise bersama untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar. Dengan konsep ini, para peternak rakyat dapat menyatukan sumber daya yang mereka miliki dalam satu organisasi yang terstruktur dan memiliki legalitas yang lebih kuat. Jika dalam membentuk social entreprise ini para peternak mengalami kesulitan modal, maka mereka dapat menggunakan konsep kedua yaitu creating shared value (CSV). CSV merupakan konsep di mana perusahaan yang bermodal kuat bergandengan dengan social entreprise, bukan hanya untuk mendukung social entreprise itu, namun juga untuk berbagi nilai yang saling menguntungkan. Dengan adanya kerjasama jenis ini, social entreprise dapat berkembang tanpa ketakutan akan kurangnya modal, sedangkan perusahaan pemodal bisa memperoleh keuntungan seperti pasokan bahan baku, pembagian keuntungan, maupun peluang usaha baru. Konsep-konsep ini telah dilaksanakan di negara berkembang lain seperti India dan memberikan dampak positif. Maka dari itu diharapkan konsep-konsep ini juga dapat dijalankan di berbagai wilayah di Indonesia dengan dorongan dari pemerintah, institusi pendidikan, maupun organisasi nirlaba.

KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19

Selama pandemi COVID-19 angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat. Tulisan ini merupakan kajian literatur yang bertujuan untuk mengkaji faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak pada masa pandemi COVID-19 dan upaya pencegahannya. Analisis dalam tulisan ini dilakukan melalui kajian pustaka. Secara umum faktor penyebab kekerasan terhadap anak pada masa pandemi COVID-19 terjadi karena adanya tekanan ekonomi akibat adanya pembatasan aktivitas di ruang publik pada masa pandemi, ketidakseimbangan hubungan anak dan orang tua, dan rendahnya pengetahuan orang tua dalam pola pengasuhan anak. Gambaran kasus kekerasan terhadap anak yang diangkat dalam tulisan ini adalah kekerasan yang dilakukan ibu saat mendampingi anak belajar di rumah. Dampak jangka pendek dari kekerasan adalah mempengaruhi fisik korban, sedangkan dampak jangka panjang berkaitan dengan psikis korban. Pelindungan hukum terhadap anak korban kekerasan adalah Undang-Undang No.35 Tahn 2014 tentang Perlindungan anak. Mengatasi kekerasana terhadap anak pada masa pandemi COVID-19 harus diusahakan dalam lingkungan bermasyarakat melalui berbagai upaya pencegahan. Dalam tulisan ini penulis menyarakan agar perlu adanya kesadaran bersama, bahwa tindak kekerasan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak di masa yang akan datang.

DIMENSI KETERLIBATAN RELAWAN SOSIAL PADA PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

Social volunteers are one of the human resources having an important role in the implementation of social welfare. According to Regulation number 16/2017 (Permensos No. 16/2017) of The Minister of Social Affairs of The Republic of Indonesia, Social volunteer is a person and a community group with or without background in social works, but carrying out activities in the field of social welfare of their own accord, not in the government social institutions, with or without emolument. There are not many research results examining Social volunteer in general terms under the supervisiom of the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia (Kemensos RI). Therefore, the problem of this article is how the dimensions of social volunteer interaction at Kemensos RI are like, The purpose of this article is to describe in general thedimensions of social volunteer interaction at Kemensos RI, using a literature review. The definition of a social volunteer is not quite right because, in reality, most of the social volunteers are individuals and work in social institutions. The involvement of social volunteers at Kemensos RI is not only determined by Kemensos RI but also by an interaction between the consideration of Kemensos RI and that of social volunteers. In the consideration of Kemensos RI, there are four dimensions, namely the decision to use volunteers, the number of volunteers, the contribution of volunteers to Kemensos RI, and the status of volunteers at Kemensos RI. Meanwhile, the consideration of volunteers is the change of volunteers from their organization, factors and diversity, the intensity and duration of their commitment as well as the quality of their works. This article recommends the consideration of Kemensos RI to use social volunteers not only to pursue a target quantity of social volunteers, but also to consider the quality and interaction of consideration between Kemensos RI and social volunteers so that there is a mutually beneficial relationship between Kemensos RI and social volunteers. Keywords: social volunteers, Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia, social welfare, dimension