scholarly journals Who can talk about abortion? Information, offence, freedom of speech, and the advertising ban in Germany

Politics ◽  
2021 ◽  
pp. 026339572110244
Author(s):  
Alexej Ulbricht
Keyword(s):  
General Practitioner ◽  
Criminal Law ◽  
Speech Acts ◽  
Freedom Of Speech ◽  
Medical Professionals ◽  
Factual Information ◽  
The Law ◽  
Advertising Ban ◽  
Offensive Speech

This article examines the debate in Germany on Article 219a of the criminal law, which prohibits doctors from advertising for abortions. This ban prevents advertising for abortions on the grounds that it would be offensive, while defining ‘advertising’ so broadly that it prevents doctors from publicly providing any information about abortions. The article offers an overview of the law, as well as the controversy following the conviction of General Practitioner Kristina Hänel, which led to a reform of the law. The curtailment of the provision of factual information by medical professionals is contrasted with the freedom of speech protection given to highly offensive speech acts by anti-abortion activists. The argument is made that there is a Christian perfectionism at the heart of the law on abortion in Germany that is shared by anti-abortion activists, leading to a situation that facilitates the mobilisation of anti-abortion sentiment while curtailing the freedom of speech of doctors.

PERSINGGUNGAN KEWENANGAN MENGADILI PENYALAHGUNAAN DISKRESI ANTARA PENGADILAN TUN DAN PENGADILAN TIPIKOR / INTERCEPTION OF JUSTICE AUTHORITY OF DISCRETION ABUSE BETWEEN ADMINISTRATION COURT AND CORRUPTION COURTS

2018 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Budi Suhariyanto
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Criminal Law ◽  
Administrative Law ◽  
The State ◽  
Government Officials ◽  
Criminal Process ◽  
The Supreme Court ◽  
State Finance ◽  
The Law ◽  
To Receive

Diskresi sebagai wewenang bebas, keberadaannya rentan akan disalahgunakan. Penyalahgunaan diskresi yang berimplikasi merugikan keuangan negara dapat dituntutkan pertanggungjawabannya secara hukum administrasi maupun hukum pidana. Mengingat selama ini peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak merumuskan secara rinci yang dimaksudkan unsur menyalahgunakan kewenangan maka para hakim menggunakan konsep penyalahgunaan wewenang dari hukum administrasi. Problema muncul saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana telah memicu persinggungan dalam hal kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi) antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkembangannya, persinggungan kewenangan mengadili tersebut ditegaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 bahwa PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi) dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Sehubungan tidak dijelaskan tentang definisi dan batasan proses pidana yang dimaksud, maka timbul penafsiran yang berbeda. Perlu diadakan kesepakatan bersama dan dituangkan dalam regulasi tentang tapal batas persinggungan yang jelas tanpa meniadakan kewenangan pengujian penyalahgunaan wewenang diskresi pada Pengadilan TUN.Discretion as free authority is vulnerable to being misused. The abuse of discretion implicating the state finance may be prosecuted by both administrative and criminal law. In view of the fact that the law on corruption eradication does not formulate in detail the intended element of authority abuse, the judges use the concept of authority abuse from administrative law. Problems arise when the enactment of Law No. 30 of 2014 triggered an interception in terms of justice/ adjudicate authority on authority abuse (including discretion) between the Administrative Court and Corruption Court. In its development, the interception of justice authority is affirmed by Regulation of the Supreme Court Number 4 of 2015 that the Administrative Court has the authority to receive, examine and decide upon the appeal there is or there is no misuse of authority in the Decision and / or Action of Government Officials prior to the criminal process. That is, shortly before the commencement of the criminal process then that's when the authority of PTUN decides to judge the misuse of authority over the case. In this context, Perma No. 4 of 2015 has imposed restrictions on the authority of the TUN Court in prosecuting the abuse of discretionary authority.

Law and Protestantism in Denmark

2016 ◽  
Vol 102 (1) ◽  
pp. 406-418
Author(s):  
Ditlev Tamm
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Marriage Law ◽  
The Reformation ◽  
The Law ◽  
The Concept Of Law ◽  
The Church ◽  
Concept Of Law ◽  
Catholic Bishops

Abstract This contribution deals with the influence of the Reformation on the law in Denmark. The Reformation was basically a reform of the church, but it also affected the concept of law and state in general. In 1536, King Christian III dismissed the catholic bishops and withheld the property of the church. The king, as custos duarum tabularum, guardian of both the tablets of law, also took over the legislation for the church. Especially in subjects of morals and criminal law new principles and statutes were enacted. Copenhagen University was reformed into a protestant seminary even though the former faculties were maintained. For that task Johannes Bugenhagen was summoned who also drafted the new church ordinance of 1537. In marriage law protestant principles were introduced. A marriage order was established in 1582.

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG DI BIDANG POLITIK

Jurnal Hukum ◽  
2016 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 1592
Author(s):  
Hanafi Amrani
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Administrative Law ◽  
Moral Values ◽  
Criminal Sanction ◽  
Criminal Sanctions ◽  
The Law

AbstrakArtikel ini membahas dua permasalahan pokok: pertama, kriteria yang digunakan oleh pembentuk undang-undang di bidang politik dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (kriminalisasi); dan kedua, fungsi sanksi pidana dalam undang-undang di bidang politik. Terkait dengan kriminalisasi, undang-undang di bidang politik yang termasuk ke dalam hukum administrasi, maka pertimbangan dari pembuat undang-undang tentu saja tidak sekedar kriminalisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana dalam arti sebenarnya. Hal tersebut disebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertama, perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana administrasi lebih berorientasi pada perbuatan yang bersifat mala prohibita, sedangkan dalam ketentuan hukum pidana yang sesungguhnya berorientasi pada perbuatan yang bersifat mala in se. Kedua, sebagai konsekuensi dari adanya penggolongan dua kategori kejahatan tersebut, maka pertimbangan yang dijadikan acuan juga akan berbeda. Untuk yang pertama (mala prohibita), sanksi pidana itu dibutuhkan untuk menjamin ditegakkannya hukum administrasi tersebut. Dalam hal ini sanksi pidana berfungsi sebagai pengendali dan pengontrol tingkah laku individu untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan. Sedangkan untuk yang kedua (mala in se), fungsi hukum pidana dan sanksi pidana lebih berorientasi pada melindungi dan mempertahankan nilai-nilai moral yang tertanam di masyarakat tempat di mana hukum itu diberlakukan atau ditegakkan. Kata Kunci: Kebijakan, Kriminalisasi, Undang-Undang PolitikThis article discusses two main problems: firstly, the criteria used by the legislators in the field of politics in determining an act as a criminal act (criminalization); secondly, the function of criminal sanctions in legislation in the field of politics. Associated with criminalization, legislation in the field of politics that is included in administrative law, the consideration of the legislators of course not just criminalization as stipulated in the provisions of criminal law in the true sense. This is due to certain considerations. Firstly, the act which is forbidden in the administration of criminal law is more oriented to act is malum prohibitum offences, whereas in actual criminal law provisions in the act are mala in se offences. Secondly, as a consequence of the existence of two categories of classification of the crime, then consideration will also vary as a reference. For the first (mala prohibita), criminal sanctions are needed to ensure the enforcement of the administrative law. In this case the criminal sanction serves as controller and controlling the behavior of individuals to achieve a desired state. As for the second (mala in se), the function of criminal law and criminal sanctions is more oriented to protect and maintain the moral values that are embedded in a society where the law was enacted or enforced.

ANALISIS HUKUM PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BENGKULU (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 24-33
Author(s):  
Apen Diansyah
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Primary Data ◽  
Economic Factors ◽  
Inhibiting Factors ◽  
Library Research ◽  
The Law ◽  
The City

ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan denda terhadap pelanggar berlalu lintas di kota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggar barlalu lintas di Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan disatuan lalu lintas Polres dan Polda Kota Bengkulu. Adapun data yang didapatkan adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif. Peraturan yang tertera pada undang-undang yang tertera sepenuhnya untuk meningkatkan kesadaran untuk setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran, tetapi pada kota Bengkulu undang-undang tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif. Menurut pandangan Undang-undang 22 Tahun 2009, penerapan pidana denda masuk dalam kategori pidana pokok (sesuai Pasal 10 KUHP) sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Selain dari itu, faktor penghambat keefektifan Undang-undang seperti faktor ekonomi, faktor kedekatan emosional dan faktor kekebalan institusional.Kata kunci: tindak pidana; hukum pidana; dendaABSTRACTThis study aims to determine the application of violators from cities in Bengkulu in terms of Law Number 22 of 2009, and to find out the inhibiting factors in the application of fines to traffic violators in the city of Bengkulu. The research was carried out in the traffic city of the City Police of the City of Bengkulu. The data obtained are primary data and secondary data used for library research and research, then the data are analyzed descriptively. The regulations stated in the law that are fully stated to increase awareness for every offender who commits an offense, but in the city of Bengkulu the law is not fully effective. According to the view of Law 22 of 2009, the application of criminal fines falls into the main criminal category (according to Article 10 of the Criminal Code) as the last or fourth order, after the death penalty, imprisonment and imprisonment. Apart from that, factors inhibiting the effectiveness of the law such as economic factors, emotional proximity factors and institutional immune factors.Keywords: crime; criminal law; fines

Introduction

2017 ◽  
Author(s):  
Cécile Laborde ◽  
Aurélia Bardon
Keyword(s):  
Political Philosophy ◽  
Religious Freedom ◽  
Freedom Of Speech ◽  
State Sovereignty ◽  
Religious Symbols ◽  
Secular Education ◽  
The Law ◽  
Structural Architecture

There is already an important literature on religion and political philosophy, focusing especially on controversies about religious symbols, freedom of speech, or secular education. The introduction explains the distinctive approach of the volume. Instead of focusing on specific political controversies, the book explores the conceptual, structural architecture of liberal political philosophy itself. The authors distinguish four different themes: the special status of religion in the law; state sovereignty, non-establishment, and neutrality; accommodation and religious freedom; and toleration, conscience, and identity. The chapter explains the particular questions raised in each of these four themes, and briefly presents the twenty-two contributions gathered in the volume.

V. II principio dell’irretroattività della legge nell’esperienza giuridica romana dell’età repubblicana

2021 ◽  
Vol 138 (1) ◽  
pp. 245-273
Author(s):  
Umberto Laffi
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Civil Law ◽  
First Century ◽  
The Political ◽  
Political Struggle ◽  
Dynamic Relationship ◽  
Depth Analysis ◽  
The Law ◽  
Criminal Legislation ◽  
Epigraphic Evidence

Abstract The Principle of the Irretroactivity of the Law in the Roman Legal Experience in the Republican Age. Through an in-depth analysis of literary and legal sources (primarily Cicero) and of epigraphic evidence, the author demonstrates that the principle of the law’s non-retroactivity was known to, and applied by, the Romans since the Republican age. The political struggle favored on several occasions the violation of this principle by imposing an extraordinary criminal legislation, aimed at sanctioning past behaviors of adversaries. But, although with undeniable limits of effectiveness in the dynamic relationship with the retroactivity, the author acknowledges that at the end of the first century BC non-retroactivity appeared as the dominant principle, consolidated both in the field of the civil law as well as substantive criminal law.

Consent after the House of Lords: Taking and leading astray the Law of Theft

Legal Studies ◽  
1993 ◽  
Vol 13 (3) ◽  
pp. 308-322
Author(s):  
Mitchell C. Davies
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
House Of Lords ◽  
The Law ◽  
Definition Of ◽  
Specific Definition

The objectives of the Criminal Law Revision Committee when drafting the radical reforms proposed by the 1966 Theft Bill were described by a contemporary commentator2 as being: ‘. . . to do away with the more embarrassing and restrictive technicalities of the existing law . . .’In the same place it was observed that the Committee faced a choice between creating a specific definition of the various theft offences and their elements, or one whose generality would allow it to evolve to meet the challenges presented by ever more complex and sophisticated dishonest dealing.

An Undergraduate Course in Psychology and the Law

1987 ◽  
Vol 14 (4) ◽  
pp. 238-239 ◽  
Author(s):  
Edith Greene ◽  
Edith Greene
Keyword(s):  
Decision Making ◽  
Dispute Resolution ◽  
Criminal Law ◽  
Alternative Dispute Resolution ◽  
Civil Law ◽  
Plea Bargaining ◽  
Jury Decision Making ◽  
Teaching Aids ◽  
The Law ◽  
Jury Decision

This article describes a course that bridged the disciplines of clinical and experimental psychology and the law. The course included discussion of issues in criminal law, such as the psychology of policing, the reliability of confessions, victimization, plea bargaining, jury decision making, and alternative dispute resolution, and in civil law, such as civil commitment, predicting dangerousness, and child custody. Course objectives, requirements, and teaching aids are outlined, and some thoughts on integrating these diverse topics are included.

Formation and development of a Special part of criminal law in the period of the X – beginning of the XX century

2021 ◽  
pp. 150
Author(s):  
Ruslan G. Aslanyan
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Criminal Code ◽  
Institutional Structure ◽  
Historical Aspects ◽  
Literary Sources ◽  
Special Part ◽  
The Law

The article examines the historical aspects of the formation and development of a Special part of the Russian Criminal Law. The analysis is based on legal monuments of the X - beginning of the XX century and literary sources. The research is developing in three main directions: a) the ratio of the law and other forms of expression of criminal law prescriptions (here the process of transition from customs to the law as the only means of expressing criminal law norms is revealed); 2) types and system of criminal laws (here the transition from intersectoral laws to the formation of a specialized Criminal Code is shown); 3) systematization of criminal law regulations (here the issues of classification of crimes and structuring of criminal law institutions are revealed). As the main result, it is summarized that by the beginning of the XX century, the idea of creating an independent criminal law was not only implemented in the country, but also, firstly, the principle of its pandect structure was put into practice, suggesting the isolation of its Special part in the structure of the Code and, secondly, the principle of building the most Special part, based on the institutional structure of the industry and the content of goods protected by law.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document