scholarly journals PERKEMBANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) DAN ANTISIPASINYA DENGAN PENAL POLICY

2016 ◽  
Author(s):  
Supanto ,
Keyword(s):  
Information Technology ◽  
Criminal Policy ◽  
Criminal Code ◽  
Cyber Crime ◽  
Criminal Offense ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Electronic Transactions ◽  
Policy Information ◽  
The Law ◽  
No Innovation

<p>Abstract<br />The research conducted to inventory of the various laws (the legislative products) relating to the regulating in the field of information technology crime, to identify its adjustment in globalization, to describe the conduct proscribed as a crime of the Information and Electronic Transaction, as well as reviewing the formulation of criminal sanctions. Studies based on the idea that regulation Law Number 11 of 2008 is aimed at setting the utilization of information technology, particularly the information and electronic transactions, in order to be implemented properly and maintain the safety and benefit of humanity. However, their use potentially criminal, which must be addressed, including the use of criminal law, therefore there is a provision in the law of criminal sanctions, in this case defined the prohibited acts and penalties specified criminal, offense. Conclusions obtained, In line with an information technology and The Law of Infromation and Transaction of electronic (The Law No. 11 of 2008/UU ITE), inventoried some legislation which can be understood as an attempt arrangement of information technology, especially as a crime, as in the Criminal Code (KUHP), the Law on Telecommunications, the Law on Copyright / patent, the law of terrorism . The adjustment of The Law Number 11 of 2008 on the Information and Electronic Transactions with global regulation and a comparative assessment of the demands that must be met in order to harmony especially on the cyber crime law. In addition, the formulation of a threatened criminal sanctions in offenses under the Act remain as types of criminal sanctions prescribed in the Penal Code,<br />which is a kind of imprisonment sanction fines and criminal sanctions, but not formulated an additional  criminal sanction. Therefore, its system is no innovation typical types of criminal sanctions for offenses in the field of information and electronic transactions.<br /><em>Keywords: Cyber crime, criminal policy,information technology</em></p><p><br />Abstrak<br />Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menginventarisasi berbagai undang-undang (produk legislatif) yang berkaitan dengan bidang kejahatan teknologi informasi, untuk mengidentifikasi penyesuaian dalam era globalisasi, untuk menggambarkan perilaku terlarang sebagai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik , serta meninjau perumusan sanksi pidana. Studi didasarkan pada gagasan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 bertujuan untuk pengaturan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan menjaga keamanan dan kepentingan kemanusiaan, namun penggunaannya berpotensi pidana, termasuk penggunaan hukum pidana, karena ada ketentuan dalam hukum sanksi pidana, dalam hal ini didefinisikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang ditentukan pidana. Kesimpulan yang diperoleh, Perlu penyesuaian UU Nomor 11 Tahun</p><p>2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan regulasi bersifat global dan penilaian komparatif dari tuntutan yang harus dipenuhi untuk keharmonisan terutama pada hukum kejahatan cyber. Dalam UU ITE, terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP,   dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengandemikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik.<br /><em>Kata Kunci: Kejahatan Dunia Maya, Hukum Pidana,Teknologi Informasi</em></p>

scholarly journals PERKEMBANGAN KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI (CYBER CRIME) DAN ANTISIPASINYA DENGAN PENAL POLICY

2016 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
Author(s):  
Supanto
Keyword(s):  
Information Technology ◽  
Criminal Policy ◽  
Criminal Code ◽  
Cyber Crime ◽  
Criminal Offense ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Electronic Transactions ◽  
Policy Information ◽  
The Law ◽  
No Innovation

<div class="WordSection1"><p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Th</em><em>e research conducted to inventory of the various laws (the legislative products) relating to the regulating in the field of information technology crime, to identify  its adjustment   in globalization, to describe the conduct proscribed as a crime of the Information and Electronic Transaction, as well as reviewing the formulation of criminal sanctions. Studies based on the idea that regulation Law Number 11 of  2008 is aimed at setting the utilization of information technology, particularly the information and electronic transactions, in order to be implemented properly and maintain the safety and benefit of humanity. However, their use potentially criminal, which must be addressed, including the use of criminal law, therefore there is a provision in the law of criminal sanctions, in this case defined the prohibited acts and penalties specified criminal, offense. Conclusions obtained, In line with an information technology and The Law of Infromation and  Transaction  of electronic (The Law No. 11 of 2008/UU ITE), inventoried some legislation which can be understood as an attempt arrangement of information technology, especially as a crime, as in the Criminal Code (KUHP), the Law on Telecommunications, the Law on Copyright / patent, the law of terrorism . The adjustment of The Law Number 11 of 2008 on the Information and Electronic Transactions with global regulation and a comparative assessment of the demands that must be met in order to harmony especially on the cyber crime law. In addition, the formulation of a threatened criminal sanctions in offenses under the Act remain as types of criminal sanctions prescribed in the Penal Code, which is a kind of imprisonment sanction fines and criminal sanctions, but not formulated an additional criminal sanction. Therefore, its system is no innovation typical types of criminal sanctions for offenses in the field of information and electronic transactions.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Cyber crime, criminal policy,information technology</em></p><p> </p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menginventarisasi berbagai undang-undang (produk legislatif) yang berkaitan dengan bidang kejahatan teknologi informasi, untuk mengidentifikasi penyesuaian dalam era globalisasi, untuk menggambarkan perilaku terlarang sebagai kejahatan Informasi dan Transaksi Elektronik , serta meninjau perumusan sanksi pidana. Studi didasarkan pada gagasan bahwa UU Nomor 11 Tahun 2008 bertujuan untuk pengaturan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya informasi dan transaksi elektronik, agar dapat dilaksanakan dengan baik dan menjaga keamanan dan kepentingan kemanusiaan, namun penggunaannya berpotensi pidana, termasuk penggunaan hukum pidana, karena ada ketentuan dalam hukum sanksi pidana, dalam hal ini didefinisikan tindakan yang dilarang dan hukuman yang ditentukan pidana. Kesimpulan yang diperoleh, Perlu penyesuaian UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan regulasi bersifat global dan penilaian komparatif dari tuntutan yang harus dipenuhi untuk keharmonisan terutama pada hukum kejahatan <em>cyber</em>. Dalam UU ITE, terhadap perbuatan yang dilarang diancam sanksi pidana. Adapun jenis sanksi pidananya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Jenis sanksi ini sudah dikenal dalam Pasal 10 KUHP, dan tidak ditentukan jenis pidana tambahan. Dengan demikian tidak ada pengembangan mengenai jenis pidana khusus yang ditujukan bagi pelaku tindak pidana  di bidang informasi dan transaksi elektronik.</p><p><strong>Kata Kunci:  </strong>Kejahatan Dunia Maya<em>,  </em>Hukum Pidana<em>,</em>Teknologi Informasi</p></div>

scholarly journals Tinjauan Yuridis Akibat Berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Sanksi Pidana Perpajakan

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 222-235
Author(s):  
Hadzil Hadzil ◽  
Mahdi Syahbandir ◽  
Syarifuddin Hasyim
Keyword(s):  
Criminal Code ◽  
The State ◽  
Criminal Offense ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Tax Amnesty ◽  
The Poor ◽  
The Law ◽  
The Government

Terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Salah satu jenis pengampunan yang ditawarkan adalah memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak (WP) yang melanggar undang-undang. Oleh sebab itu, hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat miskin atau WP yang taat pajak. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah penghapusan sanksi pidana terkait pengampunan pajak (tax amnesty) sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penghapusan sanksi pidana telah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tujuan mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal penghapusan sanksi pidana dalam tax amnesty tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip penghapusan pidana dalam konsep KUHP, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf karena apabila harta tersebut berasal dari hasil korupsi, hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang patut dan benar untuk dimaafkan. Disarankan kebijakan dalam pengampunan pajak (tax amnesty) sebaiknya tidak diberlakukan penghapusan pada unsur tindak pidana, apalagi dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur yang merugikan negara.There are enough people who deliberately commit fraud and neglect their obligations in carrying out the payment of taxes that have been set so as to cause the arrears of taxes. In response, the Government passed the Tax Amnesty Act Number 11 Year 2016 About Tax Amnesty. One type of amnesty offered is to provide the abolition of a criminal offense for a Taxpayer (WP) that violates the law. Therefore, it is interesting to investigate because it can be considered as a form of betrayal of the poor or WP who are tax-conscious. The main problem in this research is whether the abolition of criminal sanctions related to tax amnesty is in line with the principles of punishment. This study aims to determine and explain the elimination of criminal sanctions are appropriate or not with the principles of punishment. This study is a normative juridical research with the aim of studying the principles and rules contained in the science of law. The data used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results indicate that of the abolition of criminal sanctions in the tax amnesty is not in accordance with the principles of criminal abolition in the concept of the Criminal Code, namely the justification and reasons for forgiveness because if the property is derived from the corruption, it is not a proper and proper act to be forgiven. It is recommended that the tax amnesty should not be abolished on the element of criminal acts, morever in the criminal act there are elements that harm the state.

scholarly journals KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA POLIGAMI DIKAITKAN DENGAN SISTEM HUKUM PERKAWINAN INDONESIA

2017 ◽  
Author(s):  
Ateng Sudibyo
Keyword(s):  
Legal System ◽  
Government Regulation ◽  
Criminal Policy ◽  
Criminal Code ◽  
Criminal Offense ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Polygamous Marriage ◽  
Negative Effect ◽  
The Government ◽  
Polygynous Marriage

Law No. 1 of 1974 on Marriage basically adhere to the principle of monogamy. Although not essential to the principle of monogamy, there is still a polygamist who often take shortcuts to legalize polygynous marriage. Polygamous marriage act is a violation of Law No. 1 Year 1974 on Marriage, and Government Regulation No. 9 of 1975 on implementation of Law No. 1 Year 1974 on Marriage, although the threat of criminal sanction only published in the Government Regulation. Another case in the Criminal Code (KUHP), the sanction of polygamy as criminal action regulated in Article 279. Is the threat of criminal sanctions contained in the Criminal Code and Regulation No. 9 of 1975 in line with the values and ideals of community law in Indonesia? The purpose of this study is to determine the applicative policy for polygamy as criminal offense in marriages in Indonesia’s legal system and to formulate the concept of criminalisation policy for polygamous marriage act as criminal offense in the Indonesia’s legal system of marriage for the future. This is due to criminal sanctions in Article 279 of the Criminal Code and Law No. 1 of 1974 and Article 45 of Government Regulation Number 9 Year 1975, there is still a legal synchrony. The concept of future criminal polygamy criminal policies should apply the principle of ultimum remedium otherwise known as the “last drug”. Whatever the reason for the imposition of criminal punishment will still have a negative effect on the perpetrator and his family and will cause sociological and psychological implications if criminal sanctions are applied. In the legal state of Pancasila especially for the Muslims, the concept of marriage is a worship then it must be fostered, if there are deviations should not be destroyed by a criminal threat. Therefore, to overcome the criminal act of polygamy the need of a non penal criminal policy means, that is prevention without punishment.

scholarly journals TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DENGAN MENGGUNAKAN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM DITINJAU DARI PASAL 310 AYAT (3) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 120
Author(s):  
Danny Putera Christian ◽  
Dian Andriawan Daeng Tawang
Keyword(s):  
Social Media ◽  
Criminal Law ◽  
Research Method ◽  
Criminal Code ◽  
Cyber Crime ◽  
Criminal Offense ◽  
Legal Rules ◽  
Electronic Transactions

The regulation of defamation is stated in the Indonesia Criminal Code, specifically it’s stated on the article 310. However, the legal rules of defamation by using social media are specifically regulated in Undang-UndangNo.19 Year 2016 About the Amendment of Undang-Undang No.11 Year 2008 About Information And Electronic Transactions. In a thesis that written by the author, the author did an analysis of the actions that have been done by a defendant who deliberately perform an action that meets the element of offense in Article 27 Paragraph (3) of Undang-Undang No.19 Year 2016 on Amendment to Law No. 11 Year 2008 About Information And Electronic Transactions. The acts committed by the defendant shall not be subject to juridical sanctions, since the criminal law also applies the reasons for the criminal offense both for justification and for reasons of forgiveness. The act committed by the defendant in Decision No.1047 / Pid.Sus / PN.JKT.SEL was analyzed as justification because the defendant committed the act to defend himself, as regulated in Article 310 Paragraph (3) of the Criminal Code . The research method whichused by the author is normative research supported by conducting interviews to cyber crime experts.

scholarly journals SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA MEDIA ONLINE (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO. 642/PID.B/2015/PN.DPS.)

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 784
Author(s):  
Calvin . ◽  
Dian Andriawan Daeng Tawang
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Sex Workers ◽  
Criminal Code ◽  
Online Media ◽  
Commercial Sex ◽  
Commercial Sex Workers ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Electronic Transactions ◽  
The Law

Cybercrime is a crime involving online media means as an object to carry out the crime. Cybercrime itself also has many forms that one of them is cybersex, cybersex is a crime that violates the offense of decency in which the crime involves the medium of online media. For example the case in this case is a crime in the form of selling the services of online prostitution whose perpetrator is a pimp, pimps in this case means the person who acts as a caregiver and / or owner of commercial sex workers. Most cases of online prostitution crime are in the bali area of Denpasar. Online prostitution crime itself has violated Article 45 paragraph 1 of Law Number 19 Year 2016 on Information and electronic transactions. But the panel of judges in its decision only decided in the form of articles contained in the Criminal Code so that the imposition of criminal sanctions on the defendant became very light and made the perpetrators became not afraid of the relatively light criminal sanctions. So that the law in Indonesia becomes very weak and from the light criminal law sanction makes the perpetrators continue to do the crime action. When viewed from the lex specialist derogate legi generalie principle stating the special provisions to override general provisions, meaning that the Act should be used is Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions.

scholarly journals Development of Cyber Crime and its Regulations in Indonesia

2021 ◽  
Vol 04 (02) ◽  
Author(s):  
Muhammad Iqbal ◽  
Keyword(s):  
Information Technology ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Copyright Law ◽  
Cyber Crime ◽  
Literature Study ◽  
Legal Documents ◽  
Electronic Transactions ◽  
The One ◽  
Two Sides

The development of information technology is like "two sides of the sword," because, on the one hand, it brings convenience, speed in doing work. Still, on the other hand, it raises legal problems that are done using information technology. This problem is called Cyber Crime. This article was prepared to discover the development of information technology, the development of Cyber Crime in Indonesia, and its arrangements in Indonesia. The research method used is normative juridical, using secondary data consisting of primary legal material, namely legislation related to Cyber Crime and examples of Cyber Crime cases in Indonesia. This study also uses secondary legal materials, namely books and journals related to Cyber Crime. The legal documents were collected through a literature study and analyzed descriptively analytically. Based on the research results, it is known that the necessary statutory provisions of the Cyber Crime are in the “Criminal Code, Law Number 11 the Year 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Law Number 19 the Year 2002 Regarding Copyright, Law Number 15 the Year 2002 Regarding Money Laundering Crimes”.

scholarly journals Law Enforcement Of Fraud Through Electronic Media

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 61-67
Author(s):  
I Nyoman Gede Sugiartha ◽  
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi ◽  
I Made Minggu Widyantara
Keyword(s):  
Electronic Media ◽  
Criminal Code ◽  
Criminal Offense ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Criminal Penalty ◽  
Criminal Offenses ◽  
Electronic Transactions ◽  
Legal Policies ◽  
The Moment ◽  
False News

Fraud case of using electronic media often occur in Indonesia at the moment. This illustrates that the community is remain very vulnerable in carrying out activities related to the electronic media. For this reason, it is necessary to undertake a research regarding to criminal offenses using electronic means, especially against criminal fraud. This obsolutely obtains an attention to investigate about legal policies of fraud through electronic media, and criminal penalty of fraud perpetrators through Electronic Media. This study aims to find out about the criminal sanctions of fraud perpetrators through electronic media and to find out the legal policies of criminal acts of fraud through electronic media. This research used the Normative research method. Fraud in Indonesia as regulated in article 378 of the Criminal Code, while fraud by spreading false news which harms consumers in electronic transactions through online or electronic media is regulated in article 28 Paragraph (1) of the Information and Electronic Transaction Act. The spread of hoaxes is equated with acts of deception in the real world as stipulated in article 378 of the Criminal Code. Fraud criminal penalty through electronic media may be subject to multiple articles against a criminal act that fulfills the elements of a criminal offense as regulated in article 378 of the Criminal Code and meets the elements of a criminal act article 28 paragraph (1) of the Information and Electronic Transaction Act.

scholarly journals Reformulasi Sanksi Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Online

2019 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 327-338
Author(s):  
Rahmat Fadli ◽  
Mohd. Din ◽  
Mujibussalim Mujibussalim
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Legal Protection ◽  
Online Media ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Electronic Transactions ◽  
The Law ◽  
Sense Of Justice

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media online dan menjelaskan pemenuhan restitusi yang seharusnya diterima korban pencemaran nama baik melalui media online. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum, dikarenakan telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Rumusan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media online diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik. Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang ini. Dalam Undang-Undang ini belum diatur sanksi pidana yang berbentuk restitusi, sehingga kurang melindungi korban pencemaran nama baik melalui media online. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ancaman pidana pada Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Infomasi dan Transaksi Elektronik belum memenuhi rasa keadilan dan memberi manfaat kepada korban. Karena pada pasal ini belum mengatur sanksi pidana yang bersifat ganti rugi terhadap korban. Reformulation of  Criminal Sanctions on Defamation Through Online Media This study aims to examine the legal protection of victims of defamation through online media and explain the fulfillment of restitution that should be received by victims. Defamation is an act against the law, because it has attacked someone's honor or reputation. The formulation of criminal defamation through online media is regulated in Article 27 paragraph (3) of the Information and Electronic Transactions Law. The criminal sanctions are regulated in Article 45 paragraph (3). This law has not yet regulated criminal sanctions in the form of restitution, so it does not protect victims of defamation through online media. The research method is a normative juridical by using primary, secondary, and tertiary legal materials. The results found that the criminal threat in Article 45 paragraph (3) of the Law on Information and Electronic Transaction had not fulfilled a sense of justice and benefited for victims. It is because this article does not yet regulate criminal sanctions that are compensation for the victim.

scholarly journals Putusan Tentang Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan

2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 68-78
Author(s):  
Listiana Listiana ◽  
Elly Sudarti
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Deterrent Effect ◽  
Criminal Offence ◽  
Criminal Offense ◽  
Criminal Sanctions ◽  
The Law ◽  
One Year

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis putusan dalam tindak pidana penadahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif.  Keputusan Pengadilan Negeri Sarolangun menunjukkan dalam penjatuhan pidana, hakim belum menerapkan ketentuan sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku penadahan kurang dari 1 (satu) tahun penjara, sementara ancaman maksimal dari tindak pidana penadahan adalah 4 (empat) tahun penjara. Hal ini mengakibatkan pemidanaan tidak akan memberikan efek jera bagi pelaku. ABSTRACT This article aims to find out and analyze the verdict of criminal offence. The research methods is normative research. The Sarolangun District Court's decision shows that in a criminal sentence, the judge did not apply the provisions of criminal sanctions contained in the law to the maximum. This can be seen from the punishment imposed on perpetrators of detention of less than 1 (one) year in prison, while the maximum threat of criminal offense is  4 (four) years in prison. This resulted in the punishment will not give a deterrent effect for the offender.

scholarly journals Efficiency of Judiciary and Penalty Policy of Courts in Serbia for Criminal Work Violence in Family // Efikasnost pravosuđa i kaznena politika sudova u Srbiji za krivično delo nasilje u porodici

2019 ◽  
Vol 9 (9) ◽  
pp. 69
Author(s):  
Dragan Jovašević
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Rule Of Law ◽  
Criminal Policy ◽  
Criminal Code ◽  
International Standards ◽  
Criminal Prosecution ◽  
Criminal Offense ◽  
The Rule Of Law ◽  
Judicial Practice ◽  
The Family

Under the influence of international standards, in the first place of the Istanbul Convention, in Serbia at the beginning of this century, there were several statutory texts such as the Criminal Law (2002), the Family Law (2005), the Criminal Code (2005) and the Law on the Prevention of Violence in the family (2016) determined the concept, elements, characteristics and forms of manifestation of the criminal act of domestic violence, as well as a system of preventive and punitive measures in order to prevent and suppress it. However, there is a greater or lesser disparity between legislative solutions and judicial practice, which also affects the efficiency of the functioning of the judiciary, and therefore the rule of law in general. To a large extent they contribute to the results of the policy of criminal prosecution, ie the criminal policy of the courts for the criminal offense of domestic violence in the last decade in Serbia whose results are presented in this paper.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document