scholarly journals ANALISIS KINERJA KEUANGAN PERUM BULOG SELAMA PENUGASAN PUBLIC SERVICE OBLIGATION TAHUN 2015—2018

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 15-31
Author(s):  
Putu Restu Krisnawan ◽  
Ambang Aries Yudanto
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Public Service Obligation

Tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan Perum BULOG selama menerima penugasan PSO pada tahun 2015—2018 melalui tinjauan terhadap laporan keuangan dan analisis rasio yang diproksikan dengan rasio likuiditas, solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan melalui proses wawancara. Metode analisis data menggunakan metode kombinasi untuk menyimpulkan data berupa angka menjadi analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan penurunan kinerja penjualan dan peningkatan beban keuangan perusahaan. Rasio likuiditas dan solvabilitas berada dalam kondisi baik, rasio aktivitas mengalami fluktuasi, dan adanya trend penurunan pada rasio profitabilitas. Saran dari penelitian ini adalah Perum BULOG perlu melakukan kontrol pada persediaan, liabilitas jangka pendek, dan optimalisasi segmen komersial. 

scholarly journals Peran Informasi Risiko, Informasi Modal Manusia, dan Keputusan Manajemen Mempengaruhi Kinerja Unit Bisnis

2020 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 137
Author(s):  
Sigit Djalu Purwoko
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Multivariate Statistic ◽  
Public Service Obligation

Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi tugas untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat atau public service obligation (PSO) yang berorientasi sosial dan memperoleh laba, yang kinerjanya perlu ditingkatkan. Informasi Risiko yang akurat, lengkap, dan pada waktu yang tepat, akan memberikan sinyal awal untuk mengkritisi minimal 2 (dua) aspek yang mempengaruhi masa depan BUMN terkait dengan kebolehjadian terjadinya risiko dan dampak yang diakibatkannya, sedangkan Informasi Modal manusia sebagai aset Perusahaan untuk membangun kapabilitas dan sikap tenaga kerja, penguatan organisasi, yang pada akhirnya akan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan BUMN. Hasil penelitian dengan metoda descriptive statistic menunjukkan bahwa Informasi Risiko belum mencukupi dalam memberikan pengaruh nilai tambah bagi Perusahaan pada level Unit Bisnis; Informasi Modal Manusia belum diterapkan sesuai harapan Unit Bisnis; Keputusan Manajemen belum dilaksanakan secara tepat; dan Kinerja Unit Bisnis belum tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Hasil penelitian dengan metoda multivariate statistic menunjukkan bahwa Informasi Modal Manusia lebih berpengaruh daripada Informasi Risiko dalam mempengaruhi Keputusan Manajemen; Keputusan Manajemen lebih berpengaruh daripada Informasi Modal Manusia dan Informasi Risiko dalam mempengaruhi Kinerja Unit Bisnis; uji variabel intervening pengaruh Informasi Risiko melalui Keputusan Manajemen berpengaruh signifikan pada Kinerja Unit Bisnis; dan Informasi Modal Manusia melalui Keputusan Manajemen berpengaruh signifikan pada Kinerja Unit Bisnis. Pencapaian Kinerja Unit Bisnis paling signifikan dipengaruhi oleh Informasi Modal Manusia melalui Keputusan Manajemen sebagai prioritas utama untuk ditindaklanjuti.

scholarly journals Kebutuhan Angkutan Laut yang Menghubungkan Pulau-Pulau Terpencil di Wilayah Kepulauan Riau

2019 ◽  
Vol 26 (6) ◽  
pp. 287
Author(s):  
Teguh Himawan
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Public Service Obligation

Pulau-pulau terpencil dan terluar pada umumnya merupakan daerah terpencil, miskin, tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian pemerintah. Angkutan laut yang ada saat ini baru dapat menghubungkan ibukota kecamatan dengan ibukota kabupaten, maupun ibukota provinsi, sedangkan pada tingkat desa masyarakat masih menggunakan speed boat dan perahu kecil yang disebut pompong. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah pusat dan pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dalam hal pemberian public service obligation, bahwa perlu dikembangkan layanan angkutan laut perintis yang menghubungkan antar desa dengan ibukota kecamatan, dengan kapasitas kapal yang disesuaikan dengan perkiraan jumlah penumpang yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep peningkatan pelayanan angkutan laut pada pulau-pulau terpencil di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan hasil analisis, dari 19 pulau terluar di Provinsi Kepulaun Riau hanya 4 pulau yang dihuni oleh penduduk dan 1 pulau sebagai pangkalan militer, yakni: Pulau Senoa berada di wilayah Kecamatan Bunguran Timur memiliki indeks konektivitas sebesar 0,05602221, Pulau Subi Kecil berada di wilayah Kecamatan Subi dengan indeks konektivitas sebesar 0,05602221, Pulau Karimun Kecil berada di Kecamatan Tebing dengan indeks konektivitas 0,02433643, dan Pulau Pelampung dan Pulau Nipah berada di Kota Batam, dengan indeks konektivitas 0,0000448.

scholarly journals STATEOWNED ENTERPRISE AND PUBLIC SERVICE OBLIGATION IN THE SECTOR OF OIL AND GAS

2018 ◽  
Vol 29 (3) ◽  
pp. 515
Author(s):  
Muhammad Insa Ansari
Keyword(s):  
Natural Gas ◽  
Public Service ◽  
Oil And Gas ◽  
For Profit ◽  
Oil And Natural Gas ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
Oil And Gas Sector ◽  
Energy Law ◽  
Public Service Obligation

AbstractThe 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates natural recources in its particular article. Then, the Energy Law and the Oil and Gas Law regulate the state’s control of oil and natural gas. In the sectoral regulations of oil and gas, there is a public service obligation (PSO) which must be assumed by the Government and State Owned Enterprises (SOE). Meanwhile, in the SOE Law introduced entity Perum and Persero. Where in Perum entities carrying out public service, while the Persero entity to assume the role for profit. But in practice found a PSO on the oil and gas sector carried by state-run entities Persero. IntisariDalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 diatur penguasaan negara terhadap sumber daya alam. Kemudian UU Enegi dan UU Minyak dan Gas Bumi mengatur penguasaan negara terhadap minyak dan gas bumi. Dalam pengaturan sektoral di bidang tersebut juga mengatur kewajiban pelayanan umum yang harus diemban oleh pemerintah dan BUMN. Sementara itu dalam UU BUMN diperkenalkan  entitas Perusahaan Umum (Perum) dan Perseroan Terbatas (Persero). Dimana entitas Perum mengemban peran pelayanan umum (public service), sementara entitas Persero mengemban peran mencari keuntungan (profit oriented). Namun dalam praktek ditemukan kewajiban pelayanan umum pada sektor minyak dan gas bumi diemban oleh BUMN dengan entitas Persero. 

scholarly journals Analisis Kebijakan Subsidi (Public Service Obligation) Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun 2013

2019 ◽  
Vol 25 (4) ◽  
pp. 230
Author(s):  
Agunan P Samosir
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Public Service Obligation

Ada tiga penyebab perhitungan subsidi yang diperkirakan menjadi tidak transparan dan akuntabel: (i) belum ditetapkannya komponen biaya yang dapat diperhitungkan (allowable cost) dan tidak dapat diperhitungkan (non allowable cost) dalam subsidi KA, (ii) belum ditetapkannya besaran biaya penggunaan prasarana perkeretaapian (TAC) oleh KA kelas ekonomi, dan (iii) belum diperkenankannya KRL AC memperoleh subsidi. Padahal, penumpang angkutan kereta api semakin hari semakin meningkat karena angkutan ini mampu mengangkut penumpang secara masal dan tidak terkena macet. Dukungan yang diberikan Pemerintah belum mampu menentukan siapa sebenarnya penumpang yang berhak menerima subsidi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan besaran TAC menjadi faktor penting dalam perhitungan PSO kereta api kelas ekonomi. Selanjutnya, regulasi yang mengatur biaya yang dapat diperhitungkan dan tidak dapat diperhitungkan segera diterbitkan pada tahun 2013. Hal lainnya yang menjadi perhatian adalah sudah waktunya Pemerintah meniadakan KRL kelas ekonomi yang panas, gelap, bau dan jorok. Pemberian subsidi dialihkan ke KRL AC.

The Production of Electricity from Renewable Energy Sources as a Public Service Obligation

2006 ◽  
Vol 3 (6) ◽  
pp. 486-499
Author(s):  
Tim Maxian Rusche
Keyword(s):  
Renewable Energy ◽  
Public Service ◽  
Regulatory Mechanism ◽  
Renewable Energy Sources ◽  
State Aid ◽  
Electricity Production ◽  
Energy Sources ◽  
Member States ◽  
Compensation Payments ◽  
Public Service Obligation

AbstractThe article analyses whether electricity production from renewable energy sources can be the object of a public service obligation. This question is of particular importance for the State aid assessment of payments to producers of electricity from renewable energy sources. Such payments typically occur under so-called feed-in tariffs, which are a regulatory mechanism used in most Member States to promote the production of electricity from renewable energy sources. The author argues that there are compelling reasons for considering that Member States can introduce public service obligations with respect to the production of electricity from renewable energy sources, and that compensation payments granted are exempted from the notification obligation under Article 88(3) EC treaty, if the beneficiary undertaking receives not more then 30 million EUR per year as compensation, and if its turnover does not exceed 100 million EUR. Should these thresholds be exceeded, the compensation payments need to be notified to the Commission. The Commission will then assess them under the Community framework for public service compensations, which has been adopted in November 2005.

scholarly journals Public Service Obligation System Principles

2017 ◽  
Vol 2 (1-2) ◽  
Author(s):  
Snježana Rajilić
Keyword(s):  
Transport System ◽  
Public Service ◽  
Public Transport ◽  
State Level ◽  
Passenger Transport ◽  
Local Authorities ◽  
The Public ◽  
Eu Countries ◽  
Public Service Obligation ◽  
The Eu

This paper tries to model the public passenger transport system in the railroad traffic from the aspect of the PSO obligation – the Public Transport Obligations, defined by a Regulation enacted by the state level of authority, in accordance with the EU Parliament Regulation 1370/2007/EC. The paper focuses on the aims of the Regulation which regulate the PSO principles, system financing, compensation and subsidies systems. It also establishes the conditions and trends in EU countries. There is also stress about the structure of expenses and income in the exploitation process in relation to the need for subsidies by local authorities for the transport of passengers

scholarly journals ANALISIS ISI PEMBERITAAN COVID-19 PADA ANTARANEWS.COM

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
Author(s):  
Daniari Setiawati ◽  
Artini Soeparmo ◽  
Deddy Irwandy
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Public Affairs ◽  
Breaking News ◽  
Public Service Obligation

Era internet digambarkan oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel (2012) sebagai era banjir informasi, sehingga masyarakat kebingungan mencari informasi akurat. Dalam konteks sekarang ini, pernyataan tersebut menjadi relevan karena Indonesia sedang menghadapi wabah virus COVID-19. Liputan wabah COVID-19 merupakan breaking news sepanjang hari sejak awal Maret 2020. Masyarakat sulit membedakan berita-berita, mana yang akurat dan mana hoax yang dirilis media, termasuk media online/siber. Catatan Dewan Pers April 2020 menunjukkan bahwa banyak pemberitaan COVID-19 bersifat sensasional sehingga menimbulkan kepanikan dan ketakutan pada masyarakat karena media terus menerus mengeksploitasi penderitaan pasien korona. Objectives: untuk menggambarkan kualitas pemberitaan wabah COVID-19 yang dirilis antaranews.com LKBN ANTARA, sebagai satu-satunya kantor berita BUMN di Indonesia sejak 2007, dengan kewajiban menyebarkan kepentingan pemerintah (PSO – public service obligation), dan juga dijual ke berbagai media. Methods: menggunakan analisis isi deskriptif dengan tujuh elemen kualitas berita Lacy&Rosenstiel (2015) dan McQuail (2005) yakni presentation quality, trustworthiness, diversity, depth and breadth information, comprehensive, public affairs, objectivity, dengan unit analisis 50 item berita COVID-19 di DKI Jakarta. Implication: apa pun posisi wartawan, di perusahaan pers atau di BUMN, maka secara professional perlu menyajikan berita berkualitas sesuai fungsi sosial media massa yang menjadi hak publik.Kata Kunci: kualitas berita; media online;objektivitas

Introspecting the Office of the Special Prosecutor's Act and Ghana's Constitutional Framework on Anti-Corruption

2020 ◽  
Vol 28 (2) ◽  
pp. 219-243
Author(s):  
E. Kofi Abotsi
Keyword(s):  
Rule Of Law ◽  
Public Service ◽  
Law Reform ◽  
The Political ◽  
The Rule Of Law ◽  
Political Actors ◽  
Legal Rules ◽  
Exogenous Factors ◽  
The Impact ◽  
Public Service Obligation

There exists broad consensus that the reality and persistence of corruption under the 1992 Ghanaian Constitution undermines the ongoing attempt at democratic consolidation and responsible governance. From the standpoint of constitutional trusteeship, corruption has been said to undermine regime legitimacy and the overall public service obligation incumbent on political actors. However, past attempts at fighting the menace through the mechanism of law reform have floundered. The recent passage of the Office of the Special Prosecutor's Act 2018 (Act 663) represents yet another statement of intent to reinforce the accountability framework of the constitution and presents opportunities for fresh but nuanced reflections on the impact of the Constitution and legal rules on the prevention and suppression of corruption in Ghana. This article reviews the passage of the new law within the context of the political economy of the Rule of Law (ROL) and anti-corruption initiatives in Ghana. In this vein, the author makes the broad claim that while advocates of the ROL might race to appropriate any glory for its passage and future effectiveness, the reality cannot be denied that legally exogenous factors arguably constitute the main levers of change in the fight against corruption in Ghana. Accordingly, the success of this law depends on a host of contextual systemic and other variables impacting its operation.

scholarly journals Analisis Kebijakan Subsidi (Public Service Obligation) Angkutan Laut Kelas Ekonomi 2014 & 2015

2019 ◽  
Vol 26 (7) ◽  
pp. 409
Author(s):  
Agunan P Samosir
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Public Service Obligation

PSO PT Pelni mulai diberikan oleh pemerintah tahun 2003. Awalnya anggaran yang disediakan sekitar Rp80 miliar dan dalam satu dasawarsa meningkat menjadi Rp726,5 miliar. Dalam pelaksanaan PSO, PT Pelni sering melebihi anggaran yang disediakan APBN. Hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan BPK yang menunjukkan bahwa PT Pelni dalam melakukan penugasan justru melebihi pagu besaran PSO yang ditetapkan dalam APBN. Penyebabnya adalah (i) penyusunan biaya pokok penyediaan PSO belum sesuai dengan kondisi perekonomian, dan (ii) aturan yang membatasi bahwa bila ada kekurangan pembayaran akibat pelaksanaan PSO tidak dapat ditagihkan ke APBN. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah menganalisis komponen biaya dan memformulasikan biaya pokok penyediaan (BPP) PSO Pelni kelas ekonomi. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penyusunan biaya pokok direflesikan dengan Subsidi diperoleh dari selisih tarif yang ditetapkan pemerintah dengan tarif yang diusulkan PT Pelni. Hasil analisis menunjukkan bahwa penyusunan biaya yang realistis dan mendekati aspek keekonomian mulai terlihat dalam APBN 2015 bahwa alokasi PSO Pelni sebesar Rp1,60 triliun. Untuk itu, dimasa mendatang, Pemerintah perlu merevisi Peraturan Menteri Perhubungan (PM) nomor 57 tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 173 tahun 2013 agar parameter dan indikator penentu biaya-biaya kategori PSO dapat disusun dengan transparan dan akuntabel serta menghindari multi interpretasi dari semua pihak.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document