The Formation of Responsive Regional Regulations in Supporting Regional Autonomy in Pekanbaru City

This article aims to produce regional laws that are responsive in supporting the implementation of regional autonomy so that the implementation of regional autonomy does not create new problems that can hinder or damage economic development and growth in a region. In this study, several legal approaches used include the main approach of Law number 32 of 2004 concerning regional autonomy and Law number 12 of 2011 concerning the law on the establishment of legislation. Another approach approached in one case is a historical approach, a comparative approach, and a conceptual approach. Results illuminate how the drafting of Perda constitutes based on certain principals (i.e. clarity of objectives, appropriate institutional or organ formation, compatibility between types and material content) can accommodate local wisdom for the community and avoid potentially problematic regulations in the regions.

Download Full-text

POLITIK HUKUM KEWENANGAN KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PROSES LEGISLASI PASCA PUTUSAN MK NOMOR 92/PUU-X/2012

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional ◽

10.33331/rechtsvinding.v4i3.11 ◽

2015 ◽

Vol 4 (3) ◽

pp. 365

Author(s):

Anna Triningsih

Keyword(s):

House Of Representatives ◽

State Institution ◽

The State ◽

Constitutional Court ◽

Conceptual Approach ◽

Historical Approach ◽

The Law ◽

The Republic ◽

Laws And Regulations

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai memiliki problem substantif/materil akibat materi muatannya bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengakibatkan kerugian konstitusional terhadap Dewan Perwakilan Daerah (DPD), meliputi dikuranginya kewenangan DPD untuk dapat mengajukan (Rancangan Undang-Undang) RUU, dikuranginya kewenangan DPD untuk membahas RUU dan dikuranginya kewenangan DPD dalam kedudukannya sebagai lembaga perwakilan daerah. Hal ini menunjukan bahwa pembentukan UU MD3 nyata-nyata tidak menghormati putusan MK yang diberi mandat UUD NRI 1945 sebagai lembaga penafsir dan penjaga konstitusi, dengan tidak menghormati, mematuhi, dan melaksanakan putusan MK ini menunjukkan ketidakpatuhan terhadap putusan lembaga negara yang telah ditunjuk konstitusi untuk mengawal kemurnian pelaksanaan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan ( statute approach ), pendekatan konsep ( conceptual approach ), dan pendekatan historis ( historical approach ). Ketidaktaatan penyusunan UU MD3 pada putusan MK merupakan pengingkaran UUD NRI 1945 dan perkembangan ini merupakan langkah mundur reformasi. Pembentuk Undang-Undang, dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden harus segera melakukan perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan berpijak pada rambu-rambu konstitusional Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012.Law Number 17 Year 2014 on the People’s Consultative Assembly, House of Representatives, Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives (MD3 Law) after the decision of the Constitutional Court (MK) is considered to have a substantive problem due to the substance that is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (the 1945 Constitution), which resulted in the constitutional loss of Regional Representatives Council (DPD), including the reduction of DPD authority to propose draft bills, to discuss draft bills and the reduction in its authority as the regional representative institution. This shows that the drafting of MD3 Law is obviously not respecting the decision of the Court that is mandated by the 1945 Constitution as the interpreter and guardian institution of the constitutional, by not respecting, obeying and implementing MK’s decision which indicates non-compliance with the decision of the state institution that has been designated to guard the purity of the constitution implementation of the constitution. This study uses normative method with statute approach, conceptual approach and a historical approach. The noncompliance of the drafting of MD3 Law towards the MK’s decision is a denial of MK and this development is a step back of Reformation. The legislators, in this case, the House of Representatives (DPR) and the President should immediately amend the Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of Laws and Regulations based on the MK’s Decision No. 92/PUU-X/2012.

Download Full-text

STATUS HUKUM KONTRAKTOR PRIVATE MILITARY AND PRIVATE SECURITY COMPANIES DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Yustisia Jurnal Hukum ◽

10.20961/yustisia.v5i1.8726 ◽

2016 ◽

Vol 5 (1) ◽

Author(s):

Sefriani

Keyword(s):

Cold War ◽

Legal Status ◽

Descriptive Analysis ◽

Private Security ◽

Comparative Approach ◽

Legal Research ◽

Conceptual Approach ◽

Post Cold War ◽

Historical Approach ◽

Private Security Companies

AbstractPost- cold war the number ofmilitary privatization has been raising with many role in .This raises legal problemrelated to the legal status of PMSCs contractors. The method used is a normative legal research with statute approach, the historical approach, conceptual approach, as well as the comparative approach. Results of the study are presented in the form of descriptive analysis. The study concluded that generally the contractors are civilian unless and during they aredirectlyparticipatein thehostilities.Key world: PMSCs contractor; legal status; direct participationAbstrakPasca perang dingin terjadi peningkatan privatisasi militer dengan banyaknya penggunaan kontraktor Private Military and Securites Companies PMSCs untuk berbagai peran di wilayah-wilayah konflik. Hal ini menimbulkan masalah hukum terkait status hukum kontraktor tersebut mengingat belum jelasnya aturan yang ada.Metode penelitianyang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan statute approach, historical, conceptual dan comparative approach yang disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa secara umum dikatakan kontraktor PMSc adalah civilian yang berhak atas perlindungan dari penyerangan langsung kecuali dan selama mereka ambil bagian langsung dalam permusuhan..Kata kunci: kontraktor PMSCs, status hukum, partisipasi langsung

Download Full-text

STATUS HUKUM KONTRAKTOR PRIVATE MILITARY AND PRIVATE SECURITY COMPANIES DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

Yustisia Jurnal Hukum ◽

10.20961/yustisia.v0i94.2794 ◽

2016 ◽

Author(s):

Sefriani ,

Keyword(s):

Cold War ◽

Legal Status ◽

Descriptive Analysis ◽

Private Security ◽

Comparative Approach ◽

Legal Research ◽

Conceptual Approach ◽

Post Cold War ◽

Historical Approach ◽

Private Security Companies

Abstract Post- cold war the number ofmilitary privatization has been raising with many role in .This raises legal problemrelated to the legal status of PMSCs contractors. The method used is a normative legal research with statute approach, the historical approach, conceptual approach, as well as the comparative approach. Results of the study are presented in the form of descriptive analysis. The study concluded that generally the contractors are civilian unless and during they aredirectlyparticipatein thehostilities. Key world: PMSCs contractor; legal status; direct participationAbstrak Pasca perang dingin terjadi peningkatan privatisasi militer dengan banyaknya penggunaan kontraktor Private Military and Securites Companies PMSCs untuk berbagai peran di wilayah-wilayah konflik. Hal ini menimbulkan masalah hukum terkait status hukum kontraktor tersebut mengingat belum jelasnya aturan yang ada.Metode penelitianyang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan statute approach, historical, conceptual dan comparative approach yang disajikan secara deskriptif analitis. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa secara umum dikatakan kontraktor PMSc adalah civilian yang berhak atas perlindungan dari penyerangan langsung kecuali dan selama mereka ambil bagian langsung dalam permusuhan.. Kata kunci: kontraktor PMSCs, status hukum, partisipasi langsung

Download Full-text

KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARIS ORANG TUA MENURUT HUKUM POSITIF

Jurnal Independent ◽

10.30736/ji.v5i1.63 ◽

2017 ◽

Vol 5 (1) ◽

pp. 7

Author(s):

Joejoen Tjahjani

Keyword(s):

Comparative Approach ◽

Conceptual Approach ◽

Historical Approach

Tulisan ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu, Bagaimana pengangkatan anak menurut Peratuan Pemerintah No 54 Tahun 2007? dan Bagaimana kedudukan harta waris orang tua terhadap anak angkat menurut Hukum Positif?Untuk menjawab permasalahan di atas penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif (hukum normatif), yaitu suatu langkah atau prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, Menurut PP No. 54 Tahun 2007 mengatur tentang Tata Cara sahnya pengangkatan anak yang harus menempuh jalur formal. Eksistensi dari pada PP tersebut juga mengenal pengangkatan anak secara adat istiadat masayarakat setempat, disamping pengangkatan anak secara undang-undang. Sehingga kedudukan anak yang diangkat secara adat juga diakui secara sah. Sedangkan Kedudukan anak angkat menurut hukum positif tetap sebagai anak angkat yang sah berdasarkan keputusan pengadilan dengan tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya. Untuk Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Waris Orang Tua menurut Hukum Positif alangkah baiknya orang tua angkat memberi hak yang sama terhadap anak angkat termasuk juga mengenahi kesamaan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak angkat dalam warisan harta orang tua.Keywords : Anak Angkat, Harta Waris, Hukum Positif

Download Full-text

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR TERHADAP TINDAKAN TIPPEE YANG MELAKUKAN INSIDER TRADING DALAM PERDAGANGAN SAHAM

Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) ◽

10.24843/jmhu.2015.v04.i02.p09 ◽

2015 ◽

Vol 4 (2) ◽

Author(s):

Made Dwi Juliana

Keyword(s):

Insider Trading ◽

Capital Market ◽

Legal Protection ◽

Comparative Approach ◽

Legal Certainty ◽

Conceptual Approach ◽

Confidential Information ◽

Stock Trading ◽

The Law ◽

The Capital Market

One type of a criminal in the capital market is the practice of insider trading. Insider trading is an act that involves a group of insider in the capital market who deliberately exploit information that has not been released to investors with the advantages. In insider trading there are two actors such as party directly as an insider who works in the company or indirect as tippee party who obtain confidential information from an insider. Tippee is the party who receives confidential information from an insider either passively or actively against the law or not against the law for personal gain in the stock trading. This is very detrimental to the investors in the stock trading. Because of that if needs the protection for investors against the actions of the Tippee. This study discusses two (2) problem first about the subject matter of the action form Tippee in insider trading to the stock at Indonesia and the second about OJK authority on legal protection for investors in case of insider trading by the Tippee in capital market activities. This research is a normative law. The Method approach is the approach of legislation, conceptual approach and comparative approach. Legal materials used are primary and secondary legal materials. Mechanical collection of legal materials is through the study of literature that further uses analysis techniques that description techniques and interpretation. The results shows that this form of action Tippee can be done actively and passively. Actively to perform an unlawful act such as stealing information. In is not trying to fight the law, but to obtain inside information and legal safeguards for investors to act with regard to insider trading Tippee do give legal certainty through legislation and legal certainty by the OJK through law enforcement

Download Full-text

Gagasan Pemberian Legal Standing Bagi Warga Negara Asing dalam Constitutional Review

Jurnal Konstitusi ◽

10.31078/jk1544 ◽

2019 ◽

Vol 15 (4) ◽

pp. 752

Author(s):

I Gede Yusa ◽

Komang Pradnyana Sudibya ◽

Nyoman Mas Aryani ◽

Bagus Hermanto

Keyword(s):

Comparative Approach ◽

Constitutional Court ◽

Federal Republic Of Germany ◽

Constitutional Courts ◽

Conceptual Approach ◽

Constitutional Review ◽

Legal Standing ◽

Legal Writing ◽

The World ◽

The Law

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, perihal pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diajukan oleh ketiga orang pelaku Bali Nine yang merupakan warga negara asing. Adapun Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya memutuskan bahwa permohonan pengujian yang diajukan oleh ketiga warga negara asing tersebut tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), bahwa terhadap putusan ini terdapat dissenting opinion dari 4 (empat) orang Hakim Konstitusi berkaitan dengan kedudukan hukum (legal standing) pemohon berkewarganegaraan asing, yaitu Hakim Konstitusi Laica Marzuki, Achmad Roestandi, Harjono dan Maruarar Siahaan, yang pada intinya mengakui legal standing bagi ketiga warga negara asing tersebut. Dalam perspektif perbandingan, terdapat beberapa Mahkamah Konstitusi di dunia menerima permohonan constitutional review oleh warga negara asing, seperti halnya di Republik Ceko, Mongolia serta Republik Federal Jerman. Adapun tulisan ini bertujuan untuk menggagas pemberian legal standing bagi warga negara asing dalam permohonan constitutional review di Mahkamah Konstitusi. Adapun tulisan ini dibuat dengan menggunakan metode penulisan normatif dengan pendekatan studi konseptual, pendekatan perbandingan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian legal standing bagi warga negara asing dalam permohonan constitutional review di Mahkamah Konstitusi ke dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait dapat dilakukan dengan melihat perspektif hak asasi manusia dan negara hukum.After The Constitutional Court Decision Number 2-3/PUU-V/2007 regarding the constitutional review of The Law Number 22 Year 1997 about Narcotics lodged by the three Bali Nine case of which they are foreign citizens. Based on the Decision of the Constitutional Court, the application from them was unacceptable (niet van ontvankelijk verklaard), that toward this decision there are dissenting opinion of 4 (four) constitution judges related to the legal standing of foreign citizens in the applicantion, they are Laica Marzuki, Achmad Roestandi, Harjono and Maruarar Siahaan. In essence, they are admitting legal standing for them in the case. Seen from the perspective comparison, there are several of the world constitutional courts accepting the constitutional review by those foreign citizens, such as Czech Republic, Mongolia and Federal Republic of Germany. This paper aims to analyze the idea for granting the legal standing for foreign citizens applicant of constitutional review in the Constitutional Court. This paper is created by using the normative legal writing method with conceptual approach, comparative approach, and statute approach. Through this paper is expected to has the idea for granting the legal standing of foreign citizens on constitutional review in the Constitutional Court into the Law of Constitutional Court and the Regulation of Constitutional Court based on human rights perspective and the country of law.

Download Full-text

PERAN UNIVERSITAS DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH MILENIAL PADA PEMILIHAN UMUM 2019

NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION ◽

10.51622/njlo.v1i02.191 ◽

2021 ◽

Vol 1 (02) ◽

pp. 1-7

Author(s):

Budiman Sinaga

Keyword(s):

Voter Turnout ◽

General Election ◽

Voter Participation ◽

Comparative Approach ◽

Conceptual Approach ◽

Historical Approach ◽

First Time

In 2019 for the first time held simultaneous elections. Voter turnout in this election includes millennials. Some of the millennials are at university. Therefore, it is necessary to know the role of universities in the 2019 general election. The research was conducted with statute approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. From this research, it can be found that universities have sought to increase millennial voter participation in the 2019 general election by including material on elections in courses as well as conducting public lectures.

Download Full-text

Paradigma Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim

Kertha Patrika ◽

10.24843/kp.2020.v42.i02.p06 ◽

2020 ◽

Vol 42 (2) ◽

pp. 180

Author(s):

Diah Ratna Sari Hariyanto ◽

Dewa Gede Pradnya Yustiawan

Keyword(s):

Restorative Justice ◽

Criminal Procedure ◽

Comparative Approach ◽

Legal Research ◽

Conceptual Approach ◽

Legal Cases ◽

Legal Decisions ◽

Historical Approach ◽

The Public ◽

Procedure Code

Discriminatory treatments of judges have dominated the reports to the Judicial Commission. Injustice, in fact, is one of the lowest value attitudes of judges according to Judicial Commission assessment results. Indeed, showing justice is not easy for judges but to date in its development appears restorative justice that provides justice for all parties. Its future existence and response are interesting to be criticized. Based on this, the purpose of this study is to examine the paradigm of restorative justice in making legal decisions of judges on legal cases and the construction of the judges’ decisions which are paradigmatic in Restorative Justice. This research uses normative legal research with four types of approaches, which are case approach, legislative approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. The results of the study show the restorative justice paradigm prioritizing restoration or amelioration will seek to provide justice, certainty and usefulness of the law, as well as realize progressive and responsive laws, and this makes it appropriate to be used as a judge’s paradigm in deciding a case. In constructing restorative justice-based judges’ decisions, judges do only make decisions based on the Criminal Procedure Code (KUHAP), but substantially, through the restorative justice paradigm the judges will consider justice for all parties (victims, perpetrators of crime, and the public). Judges do not make decisions based on retributive or retaliation goals but hold on to the values, concepts, principles, and basics of restorative justice prioritizing restoration or amelioration of the parties, meeting the needs of the parties, and prioritizing expediency. Discriminatory treatments of judges have dominated the reports to the Judicial Commission. Injustice, in fact, is one of the lowest value attitudes of judges according to Judicial Commission assessment results. Indeed, showing justice is not easy for judges but to date in its development appears restorative justice that provides justice for all parties. Its future existence and response are interesting to be criticized. Based on this, the purpose of this study is to examine the paradigm of restorative justice in making legal decisions of judges on legal cases and the construction of the judges’ decisions which are paradigmatic in Restorative Justice. This research uses normative legal research with four types of approaches, which are case approach, legislative approach, conceptual approach, historical approach, and comparative approach. The results of the study show the restorative justice paradigm prioritizing restoration or amelioration will seek to provide justice, certainty and usefulness of the law, as well as realize progressive and responsive laws, and this makes it appropriate to be used as a judge’s paradigm in deciding a case. In constructing restorative justice-based judges’ decisions, judges do only make decisions based on the Criminal Procedure Code (KUHAP), but substantially, through the restorative justice paradigm the judges will consider justice for all parties (victims, perpetrators of crime, and the public). Judges do not make decisions based on retributive or retaliation goals but hold on to the values, concepts, principles, and basics of restorative justice prioritizing restoration or amelioration of the parties, meeting the needs of the parties, and prioritizing expediency.

Download Full-text

Election Criminal Law Enforcement in the Era of Simultaneous General Election 2019

International Journal of Social Science and Human Research ◽

10.47191/ijsshr/v4-i7-12 ◽

2021 ◽

Vol 04 (07) ◽

Author(s):

Narwanto Narwanto ◽

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Criminal Law ◽

General Election ◽

Comparative Approach ◽

Equal Rights ◽

Legal Research ◽

Conceptual Approach ◽

Legal Norms ◽

General Elections ◽

The Law

This thesis addressed the issue of election criminal law enforcement in the era of simultaneous general election in 2019. Based on data released by The General Election Supervisory Agency (Bawaslu) there were 2,724 reports and findings of alleged violations of election crimes, which continued with the investigation of 582 cases, closed at the investigation stage there were 132 cases, then closed at prosecuting 41 cases, and ajudicated by the court in 319 cases. Meanwhile, based on the Indonesian Legal Roundtable (ILR) data from the whole cases in electoral crime, 170 cases or 53% were sentenced to conditional or probation. The method of this research is used normative legal research methods (normative juridical). Data research compiled based on suited laws and regulations through statutory approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. Furthermore, normatively the data is analyzed based on applicable regulations as positive legal norms by interpreting and constructing statements contained in documents and applicable laws. The results of this study are to reveal and analyze the law enforcement applied in handling election crimes that occurred in simultaneous general elections in 2019. Analyzing the formulation of criminal law in tackling more effective general election crimes for the future through the formulation definite regulations, fair, not multi-interpreted and attend to all parties in equal rights of each individual before the law in order to establish a general election which honest and fair as well as legitimate

Download Full-text

KONSEP WANPRESTASI DALAM HUKUM PERJANJIAN DAN KONSEP UTANG DALAM HUKUM KEPAILITAN (STUDI KOMPARATIF DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERJANJIAN DAN KEPAILITAN)

Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal) ◽

10.24843/jmhu.2014.v03.i01.p09 ◽

2014 ◽

Vol 3 (1) ◽

Author(s):

Nyoman Samuel Kurniawan

Keyword(s):

Research Problem ◽

Contract Law ◽

Comparative Approach ◽

Bankruptcy Law ◽

Legal Research ◽

Conceptual Approach ◽

Business World ◽

Accounts Payable ◽

Default Case ◽

The Law

Based on the assumption default is debt, the settlement of default case in contract law by using mechanisms of the law of Bankruptcy’s has become a new phenomenon in Indonesian business world. Though it is not infrequently the defendant of bankruptcy intentionally default to reply the counterparty that had already been in default (exceptio inadimpleti contractus situation). So the research problem of this thesis is: Is the concept of default on the law of treaties can be fully applied to the concept of debt in bankruptcy law? This research used normative legal research methods by using statue approach, case-based approach, comparative approach and the conceptual approach. Analysis of legal materials is done with a qualitative approach to the exploratory nature of interpretive techniques, systematic, evaluative, constructive and argumentative. The results showed that not all defaults can be expressed as a debt in bankruptcy Law, except if the intended achievement is an achievement in the field of business activity (accounts payable). Default is determined from the agreement, regardless of whether there has been an exchange of rights and obligations or not, while the concept of debt has to be determined from the exchange between the rights and obligations which just happens sided (unilateral halt) though it is not preceded by a written agreement. Beside that, in contract law, tort only accountable to the creditors who have made a covenant only, but in bankruptcy law, the settlement will involve and affect a whole other creditors as well.

Download Full-text