Konstitusionalitas Politik Kekeluargaan Dalam Pilkada Serentak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstitusionalitas politikkekeluargaan (politik dinasti) dalam pemilihan umum kepala daerah(Pemilukada) serentak. Penelitian ini dilakukan denganmenggunakan metode penelitian hukum doktrinal atau normatif.Penelitian normatif ini dilakukan dengan menggunakan pendekatanperundangundangan dan doktrin hukum guna mengkaji danmenganalisis peraturan perundang-undangan ataupun bahanhukum lain yang berkaitan dengan partisipasi politik kekeluargaandi dalam pemilukada. Hasil dari penelitian ini menunjukantingginya angka partisipasi keluarga petahana dalam pemilukadamengakibatkan menurunnya kualitas demokrasi di tingkat daerah.Oleh karena itu, politik kekeluargaan seharusnya dibatasi denganmenggunakan regulasi guna menciptakan proses demokrasi yangfair dan sehat dalam pemilihan kepala daerah.

Urgensi Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pentingnyamediasi dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta. Penelitian inimenggunakan jenis penelitian yuridis normatif denganpendekatan (statute approach) dan (conceptual approach). Hasilpenelitian menunjukan ada beberapa faktor yang patut untukdipertimbangkan sebagai alasan memilih mediasi dalam sengketaHak Cipta. Faktor tersebut adalah 1) Proses litigasi yangmemakan biaya yang tinggi (2) Mediasi merupakan solusialternatif berbagi hak cipta (3) Mediasi sebagai saranamembangun jejaring dan reputasi Bisnis (4) Sulitnya pembuktian dalam sengketa Hak Cipta (5) Kehendak Pancasiladalam penyelesaian pertikaian secara damai (5) litigasi dapatmerusak hubungan bisnis atau reputasi para pihak; (6) Mediasimemperingan kerja hukum acara; (7) Mediasi sebagai budayahukum di Indonesia. Beberapa konsep yang harus dikembangkanuntuk keberhasilan mediasi yaitu Pertama, seorang mediatoryang handal dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta mengingatkompleksitas pengaturan hukum hak cipta. Kedua, HarmonisasiPerma Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi DiPengadilan dengan UU Hak Cipta dengan mensinkronkanpengecualian kewajiban mediasi di Pengadilan Niaga dengankewajiban mediasi dalam UU Hak Cipta. Ketiga, Proses Mediasiharus bersifat informal agar para pihak yang terlibat merasasaling di hargai dan tidak ada ketegangan yang memacu amarah.Implikasi dari proses informal ini adalah terbangunnya jejaringdan reputasi bisnis para pihak.

Non Performing Loan sebagai Dampak Pandemi Covid- 19: Tinjauan Force Majeure Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Terjadinya pandemi COVID-19 secara tidak langsung berimbas pada perekonomian nasional dan menyebabkan turunnya pendapatan masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi dunia bisnis termasuk juga pada industri jasa keuangan perbankan. Tujuan penelitian ini diantaranya untuk mengindentifikasi dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor perbankan, untuk mengidentifikasi apakah pandemi COVID-19 dapat digolongkan sebagai suatu keadaan kahar (force majeure) yang dapat menghapuskan kewajiban kredit dan mengidentifikasi langkah-langkah penyelamatan kredit yang dilakukan oleh pihak Perbankan dalam mengatasi Non Performing Loan (NPL) akibat adanya pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (yuridis empiris) dengan lokasi penelitian pada bank umum milik pemerintah daerah, bank umum milik swasta dan bank perkreditan rakyat di Bali. Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Pandemi COVID-19 berdampak bagi operasional bank, menurunnya aktivitas penyimpanan dana di bank, menurunnya pertumbuhan kredit, serta meningkatnya Non Performing Loan (NPL). Pandemi COVID-19 digolongkan sebagai force majeure relative yang tidak menghapuskan kewajiban kredit dan hanya menangguhkan kewajiban. Upaya yang dilakukan oleh pihak bank adalah restrukturisasi kredit, melakukan pemantauan dan monitoring, serta melakukan penambahan fasilitas kredit. Terdapat perbedaan implementasi antara bentuk restrukturisasi yang diatur dalam POJK dengan pelaksanaannya di lapangan.

The Existence of Subak in The Legal Politics of Development Program in Bali

This study aimed to analyze the legal policies of Bali regionaldevelopment planning in providing protection for the existence ofSubak sustainability in development. This study employed anormative legal research method with a statutory approach, andanalytical conceptual approach. The results indicated that theexistence of Subak has been recognized as a model of managementirrigation in Bali that has been inherited by ancestors, which isprotected by the 1945 Constitution. However, the direction ofregional development planning within the framework ofautonomy, places the agricultural sector as the preferredgovernment affair of the regional government authority. Hence, itcauses the agricultural sector does not become the leading sectorin development planning, and beside the priority of theagricultural budget from the portion of planning and regionaleconomic development, which is still below 2% (two percent).There are also a lack and difficulties in synergizing regionaldevelopment in agriculture with efforts to protect Subaks acrossdistricts/cities in the province of Bali.

Product Reviews by YouTubers: Education or Defamation?

One of the contents used by YouTubers to reach subscribers is by conducting product reviews. Based on their competencies, YouTubers convey an assessment of goods and services to the public and as a form of education to the public. This condition has the potential for legal problems if according to the producer or related parties that the results of the assessment by the YouTuber actually drop the goods or services being marketed. In this study, there are two problems discussed, namely, first; criminal policy of insult / and or defamation offenses in cyberspace, second; the principle of truth and public interest as the boundary between education or insulting and / or defamation. This research is a normative juridical method that examines the obscurity of norms regarding insult and / or defamation of product reviews submitted by YouTubers. The criminal policy for insult and / or defamation is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions which must be linked to Articles 310 and 311 of the Criminal Code. Testing the principles of truth and public interest is very important to free YouTubers from criminal charges on charges of defamation / and or defamation

Potret Kriminologis Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin dan Pencegahannya: Perspektif Sobural

Lembaga Ppemasyarakatan ternyata menjadi tempat untukmelakukan korupsi oleh pelaku baik oleh petugas lembaga tersebutmaupun narapidana. Penegakan Hukum pun dinilai gagalmenjaga kepercayaaan masyarakat untuk memberikan pembinaanmelalui sanksi penjara bagi narapidana karena mereka justrumenjadi semakin ahli dalam melakukan korupsi ketika berada dilembaga pemasyarakatan. Pembahasan akar masalah korupsidalam Lembaga Pemasyarakatan sangat menarik ditinjau daripendekatan faktor sosial, nilai budaya dan faktor struktural. Duarumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini berkaitandengan (1) Arti penting pendekatan sobural dalam praktik korupsidi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia serta (2) Bagaimanapendekatan sobural dapat diterapkan dalam upaya pencegahankorupsi di Lembaga Pemasyarakatan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk menganalisis kedua permasalahandengan memadukan pengaturan hukum terkait dengan perkarapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan yang pernah terjadi.Hasil penelitian menunjukkan pendekatan Sobural menyajikanpemahaman korupsi tidak hanya sebagai sebuah perbuatan yangmelanggar ketentuan hukum, akan tetapi juga sebagai perbuatanyang muncul karena didukung nilai sosial, budaya dan faktorstruktural pelaku dan masyarakatyang belum terbentuk denganbaik. Pemahaman menyeluruh atas korupsi di LembagaPemasyarakatan memberikan catatan evaluatif terhadap upayapencegahan korupsi yang efektif.

The Authority of Bali Governor in Regulating The Control of Corona Virus Disease 19

The Governor of Bali Province Regulation Number 46 of 2020 was formed on a delegation owned by the Governor of Bali. However, thus Governor Regulation includes fines and their application on the spot. The authority of the Governor Bali to include fines in the form of money is a polemic in the community and at the same time a legal problem because it is related to the legal norms set forth in the governor's regulation. The purpose of this research is to analyze the authority of the Governor of Bali in regulating the control of Corona Virus Disease 19 and to analyze the form of control of the Corona Virus Disease 19 in the Province of Bali. This research uses normative legal research. The results of this study indicate that the authority of the Governor Bali in regulating the control of Corona Virus Disease 19 only regulates the control of Corona Virus Disease 2019 in Bali. The authority to control Corona Virus Disease 2019 in Bali remains with the Central Government, while the Governor of Bali is only given assistance tasks. Controlling the Corona Virus Disease 2019 in Bali is a concurrent business of the Central Government. Therefore, the authority remains with the Central Government, not the Bali Provincial Government. The form of controlling the Corona Virus Disease 19 in the Province of Bali is carried out based on the principle of deconcentration. The implementation of the principle of deconcentration is carried out by delegating co-administration tasks to the Governor of Bali.

Government Immunity and Liability in Tort: The Case of Covid-19 Pandemic’s Management in Indonesia

The Covid-19 pandemic has cost human lives and threaten the world’s economy. Responding to this unprecedented history, governments are expected to take both public health and economic recovery actions. This article conveys analysis on how Indonesian courts might examine government tort cases on the government’s liability in handling the pandemic. A normative juridical method is used to analyze primary and secondary legal sources. The writer finds that with the enactment of Law Number 30 of 2014 on Government Administration, a government concrete action is also an object to suing government before the state administrative court. Furthermore, the recent Supreme Court Regulation Number 2 of 2019 on Guidance Dispute Settlement Mechanism of Government Action and Competence to Adjudicate Government Tort governs that the state administrative court is the only court that has competence over government tort. As a result, claims of government tort submitted to the general court must be dismissed. In fact, this recent development created confusion on the side of justice seekers and judges as well that might affect the outcome of Covid-19 government tort claims. Studying previous government tort cases and focusing its exploration on the development of government immunity and liability, this article finds that Indonesian courts use Article 1365 Civil Code equipped with laws and regulations in administrative governance and specific fields legal frameworks to examine government tort cases. Even though such laws may state that the government may not be sued, the courts may use the Constitution of 1945 to establish a right to sue. During the Covid-19 pandemic, laws and regulations related to disaster and public health management along with the public interest principle must be examined to determine government tort.

The Profit-Sharing System Between Landowners and Cultivators of Tobacco : Islamic Economic Law Perspective

This research aims to find profit-sharing system between landowners and cultivators of tobacco based on Islamic Economic Law, so that it can be used by landowners and cultivators to cooperate in cultivating tobacco fields. The method in this research using the normative legal research with the statute approach, and conceptual approach. The results of the study in the form of 3 (three) forms of profit-sharing systems between landowners and tobacco cultivators according to Islamic economic law, which can be used, namely muzara'ah, mukhabarah, and musaqah. In the final part of this research, the researcher also provides advice to landowners and cultivators to put the cooperation agreement into written form, to prevent conflicts and disputes in the future. Further suggestions are addressed to the Government. The government needs to socialize the production sharing system in agriculture according to Islamic economic law.

Perkembangan Regulasi dan Urgensi E-Litigasi Di Era Pandemi Corona Virus Disease -19

Pelaksanaan e-Litigasi saat pandemi Covid-19 di Indonesia masih menimbulkan beberapa isu, mulai dari isu disharmonisasi hukum, hingga belum akrabnya masyarakat Indonesia akan penggunaan e-Litigasi. Namun terlepas dari isu tersebut, proses peradilan tetap harus berjalan mengingat penegakan hukum harus terus dilakukan demi tercapainya keadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana perkembangan regulasi penyelesaian perkara saat Pandemi Covid-19 dan bagaimana urgensi e-Litigasi saat Pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya penyelesaian perkara saat Pandemi Covid-19 telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia baik dilakukan upaya melalui jalur litigasi maupun melalui jalur non-litigasi. Adapun upaya penyelesaian perkara melalui jalur non-litigasi telah diterapkan oleh Lembaga Kejaksaan dengan terbentuknya Peraturan Kejaksaan RI (PERJA). Sedangkan upaya penegak hukum dalam penyelesaian perkara saat Pandemi Covid-19 melalui jalur litigasi yaitu dengan adanya e-Litigasi. Diperlukannya keberadaan E-Litigasi saat Pandemi Covid-19 seperti saat ini yaitu karena proses e-Litigasi yang memenuhi asas cepat, sederhana dan murah. Meskipun dalam pelaksanaan e-Litigasi terdapat beberapa kelemahan pada unsur hukum yakni substansi hukum dan budaya hukum. Terkait permasalahan substansi hukum, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan adanya perumusan peraturan yang lebih mapan terkait e-Litigasi ataupun dapat dilakukan dengan merevisi KUHAP. Sedangkan permasalahan budaya hukum, dapat diselesaikan dengan ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia yang memadai, keterbukaan informasi lengkap yang mudah diakses, ketersediaan budget untuk memenuhi keperluan, serta metode pengambilan keputusan.