scholarly journals ANALISA SWOT DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KEAMANAN PELABUHAN TERMINAL PENUMPANG SORONG

2021 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 1-9
Author(s):  
Muhammad Idris ◽  
Muji Setiyono ◽  
Fadel Muhammad ◽  
Aurino Putra Trisna
Keyword(s):  
International Maritime Organization ◽  
Papua Barat ◽  
Port Facility

Pelabuhan Sorong merupakan Pelabuhan yang terletak di Kota Sorong Provinsi Papua Barat yang dikelola oleh PT. Pelindo IV. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya Pelabuhan Sorong harus mematuhi regulasi tentang ISPS (International Ship and Port Facility Security) Code yang berlaku sejak 01 Juli 2004 dan merupakan regulasi international yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organization. Dalam menjalankan tugasnya PT. Pelindo IV menghadapi beberapa permasalahan yang terjadi salah satunya faktor keamanan, pada penelitian ini mencoba memecahkan permasalahan keamanan yang terjadi di Pelabuhan Kota Sorong khususnya pada terminal penumpang dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode Analisa SWOT dengan memetakan variabel faktor kekuatan, kelemahan, Peluang dan ancaman ke dalam dua faktor yaitu Internal (IFAS) dan Eksternal (EFAS) dengan menghitung bobot dan rating suatu variabel faktor berdasarkan kuesioner dari responden dan mencari strategi terbaik dalam menghadapi permasalahan yang terjadi berdasarkan nilai dari variabel faktor tersebut. Hasil dari penelitian ini berupa strategi penyelesaian permasalahan keamanan pada Pelabuhan sorong yang dijabarkan ke dalam empat  strategi dengan persentase tertinggi sebagai strategi yang harus yang lebih utama dilaksanakan. Data keempat strategi tersebut yaitu Strategi  ST (109%), Startegi SO (105%), Startegi WO (103%) dan Strategi WT (97%).

7 The IMO: Maritime Terrorism/Security and Global Ocean Governance

2018 ◽  
Author(s):  
de Boer Jan Engel
Keyword(s):  
Building Blocks ◽  
International Maritime Organization ◽  
Global Ocean ◽  
The Political ◽  
Political Will ◽  
Member States ◽  
Ocean Governance ◽  
Maritime Navigation ◽  
Port Facility

This chapter concentrates on the measures taken by the International Maritime Organization (IMO) to prevent acts of terrorism at sea. It looks in some detail at the legal jurisdictional framework put in place by the development and adoption of the 1988 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation (SUA) and its 2005 Protocols. The chapter also discusses the practical measures adopted by IMO through the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code aimed at improving security in ports and on ships. Finally, this chapter concludes that these measures, which are constantly under review by the relevant committees within the IMO, have put in place the necessary building blocks. What is now required is the political will on the part of IMO Member States by passing the necessary legislation or other administrative measures to implement satisfactorily these measures.

scholarly journals Evaluasi Penerapan ISPS Code di Pelabuhan Bitung

2020 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 44-51
Author(s):  
Khafendi Khafendi
Keyword(s):  
International Maritime Organization ◽  
Short Term ◽  
Port Facility

Pemberlakuan International Ships and Port Facility Security (ISPS )Code 1 Juli 2004 sesuai ketentuan International Maritime Organiztion (IMO), mutlak dilaksanakan di seluruh pelabuhan secara Internasional, demikian juga di pelabuhan Bitungtelah dinyatakan sebagai pelabuhan yang telah comply oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut melalui ”Short Term Statement of Comphance of a Port Facility (SoCPF) ” nomor KL.94/93/ISPS/DV/ST-04 tanggal 01 Juli 2004 di Jakarta,tetap harus melakukan ISPS Code secara penuh bila tidak sertifikat Comply akan dicabut kembali. Hal ini berdasarkan ketentuan IMO (International Maritime Organization), dan bila melewati batas waktu pelabuhan bersangkutan belum diratifikasi maka kapal Indonesia tidak akan diterima / ditolak di pelabuhan asing dan selanjutnya pelabuhan Bitungdilarang dimasuki oleh kapal asing.Pendekatan analisa SWOT pelabuhan Bitungberada pada kwadran I artinya pelabuhan Bitung belum sepenuhnya menerapkan ISPS code yang harus segera dibenahi,dengan demikian pelabuhan Bitung, dari aspek keamanan pelabuhan berkembang dan diharapkan memberikan kenyamanan,keamanan bagi kapal yang berkunjung.

scholarly journals Analisis Implementasi Sistem Pengamanan Kapal dan Pelabuhan Yang Terbuka Untuk Perdagangan Luar Negri

2019 ◽  
Vol 25 (3) ◽  
pp. 160
Author(s):  
Johny Malisan
Keyword(s):  
International Maritime Organization ◽  
Port Security ◽  
Metal Detector ◽  
Port Facility

International Maritime Organization (IMO) telah mengeluarkan berbagai code untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran. Salah satu diantaranya adalah keamanan operasional kapal dan fasilitas pelabuhan yang dituangkan dalam bentuk ISPS Code (code for international ship and port facility security), namun penerapannya belum optimal terutama karena ketidaksiapan dari operator maupun regulator dengan bebagai alasan yang semestinya dapat diatasi. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis penerapan aturan/ koda pengamanan kapal dan fasiltias pelabuhan dari beberapa aspek seperti sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, manajemen pengamanan kapal dan pelabuhan, metode pengamanan, serta aspek finansial pengamanan kapal dan pelabuhan. Analisis ini dilakuan berdasarkan metode analisis SWOT terhadap keseluruhan aspek tersebut. Hasil akhir dari kajian ini berupa strategi-strategi penerapan yang antara lain meliputi: peningkatan profesionalisme SDM yakni SSO, PFSO dan CSO; peningkatan ketersediaan sistem dan perangkat komunikasi dan peralatan keamanan seperti CCTV, VTIS, metal detector; mengoptimalkan peran dan tanggung jawab port security melalui kerjasama antar perusahaan pelayaran dan pelabuhan serta instansi terkait lainnya; mengoptimalkan peran dan tanggung jawab keamanan serta mewujudkan metodologi penilaian keamanan dan rencana maupun prosedur tindakan aksi pengamanan di pelabuhan.

PENGARUH OPTIMASI TRANSFORMATOR DAYA TERHADAP PERKEMBANGAN BEBAN FEEDER UNTUK MEMINIMALISASI GANGGUAN DAN DEFISIT BEBAN LISTRIK DI WILAYAH SORONG-PROVINSI PAPUA BARAT

2017 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 10-18
Author(s):  
Markus Dwiyanto Tobi ◽  
VINA N VAN HARLING
Keyword(s):  
Papua Barat

Efisiensi suatu transformator antara lain ditentukan oleh besarnya beban yang meningkat baik dari bulan ke bulan maupun dari tahun ke tahun. Beban tersebut memberikan masukan kepada gardu induk sehubungan dengan kapasitasnya, sehingga akan dapat ditentukan apakah gardu induk tersebut masih mampu menanggung beban yang meningkat tersebut. Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian mengenai optimalisasi efisiensi transformator yang ada di gardu induk Sorong, sehingga hasil dari penelitian ini dapat menentukan efisiensi transformator yang optimal sesuai dengan perkembangan beban yang akan datang. Dengan cara mengestimasi beban yang akan datang yang berupa arus (Ampere) di sisi sekunder, maka arus (Ampere) di sisi primer dapat diketahui, sehingga daya masukan (Watt) di sisi primer dan daya keluaran (Watt) di sisi sekunder dapat ditentukan.Jadi rugi-rugi transformator dapat diketahui. Dengan diketahui daya masukan, daya keluaran, rugi-rugi transformator, maka efisiensi transformator dapat ditentukan. Dari hasil estimasi beban diperoleh juga beberapa efisiensi, sehingga dapat ditentukan kapan optimal efisiensi tersebut akan terjadi terhadap perkembangan beban yang akan datang.

Analisis Percepatan Tanah Puncak Akibat Gempa Pada Kota Sorong Sebagai Upaya Mitigasi Bencana

2018 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 14
Author(s):  
Imam Trianggoro Saputro ◽  
Mohammad Aris
Keyword(s):  
Peak Ground Acceleration ◽  
Ground Acceleration ◽  
Papua Barat

Sorong merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Papua Barat. Daerah ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap ancaman bahaya gempa bumi karena lokasinya terletak di antara pertemuan lempengan tektonik dan beberapa sesar aktif. Tingkat kerawanan terhadap gempa pada daerah ini cukup tinggi. Pada September 2016, BMKG mencatat bahwa terjadi gempa bumi dengan skala magnitudo sebesar 6,8 SR (Skala Ritcher) dengan kedalaman 10 meter dari permukaan laut dan berjarak 31 km arah timur laut kota Sorong. Gempa ini bersifat merusak. Akibat gempa ini, sebanyak 62 orang terluka dan 257 rumah rusak. Untuk itu diperlukan suatu analisis terhadap percepatan tanah puncak (Peak Ground Acceleration) terbaru sebagai langkah mitigasi yang nantinya dapat digunakan untuk perencanaan gedung tahan gempa.Pengumpulan data gempa pada peneltian ini yaitu data gempa yang terjadi sekitar kota Sorong pada rentang waktu 1900-2017. Data gempa yang diambil adalah yang berpotensi merusak struktur yaitu dengan magnitudo (Mw) ≥ 5 dengan radius gempa 500 km dari kota Sorong dan memiliki kedalaman antara 0 - 300 km. Setelah diperoleh data gempa maka dibuat peta sebaran gempa di wilayah kota Sorong. Percepatan tanah puncak dihitung berdasarkan fungsi atenuasi matuscha (1980) dan menggunakan pendekatan metode Gumbel.Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai percepatan tanah puncak (PGA) di wilayah kota Sorong pada periode ulang 2500 tahun atau menggunakan probabilitas terlampaui 2% dalam 50 tahun umur rencana bangunan diperoleh sebesar 708.9520 cm/dt2 atau 0.7227 g. Apabila melihat peta gempa SNI 1726-2012 yang menggunakan probabilitas yang sama maka nilai percepatan tanah puncak (PGA) ketika gempa bumi berkisar antara 0.4 g - 0.6 g. Nilai ini mengalami peningkatan yang berarti tingkat resiko terhadap gempa bumi pada wilayah kota Sorong meningkat.

Profil Daya Saing Kontraktor Lokal Papua Dalam Sistem Pelelangan Secara Elektronik (SPSE) di Wilayah Propinsi Papua Barat

2018 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 27
Author(s):  
Slamet Widodo ◽  
Faried Desembardi ◽  
Hendrik Pristianto
Keyword(s):  
Papua Barat

Dengan dilaksanakannya Otonomi Khusus sejak tahun 2001, Percepatan Pembangunan Propinsi Papua Barat, Pasar Tunggal ASEAN 2015 serta belum meratanya kualitas SDM Konstruksi pada kontraktor lokal Papua, dan saat ini ditambah lagi dengan pembaharuan teknologi dalam penerapan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang dimulai sejak tahun 2008 dan akan diupdate sepenuhnya dari versi 3 ke versi 4 pada tahun 2018, maka dipandang perlu mengevaluasi kapasitas daya saing kontraktor lokal Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi  profil daya saing kontraktor lokal Papua dalam mengikuti pelelangan pekerjaan melalui aplikasi SPSE. Penelitian dilaksanakan dengan  mereview data paket pekerjaan yang pelelangnya dimenangkan kontraktor lokal Papua di wilayah Propinsi Papua Barat.  Hasil penelitian didapatkan adalah profil daya saing kontraktor lokal Papua dalam memenangkan pelelangan melalui Layanan Pelelangan Secara Online (LPSE) pada kurun waktu 2015-2018 adalah berada dalam kisaran rata-rata 25,96% dari total pekerjaan yang dilelangkan di Provinsi Papua Barat. Mengingat kualifikasi perusahaan adalah bagian utama yang dinilai dalam sistem pelelangan secara online ini, dan dengan rata-rata baru 25,96% yang bisa dimenangkan oleh kontraktor lokal Papua maka mekanisme perusahaan dalam pengelolaan sumberdaya masih sangat perlu ditingkatkan kapasitasnya.

Kajian Desain Penataan Daerah Bidang Manajemen Pemerintahan Di Provinsi Papua Barat

2016 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 49 ◽  
Author(s):  
Fernandes Simangunsong
Keyword(s):  
Regional Autonomy ◽  
Early Stages ◽  
Good Management ◽  
New Challenges ◽  
Papua Barat ◽  
Continuous Work ◽  
Subnational Governments

The implementation of regional autonomy within the framework of decentralization is a complex and continuous work . In the early stages of decentralization , there is a transfer of various types of authority from the center to the various institutions , especially institutions subnational governments . After the transfer of authority will then be followed by the transfer of financing , documents and facilities . After the completion stages passed , does not mean the work has been completed . It appears a series of new challenges related to the ability of isntitusi who obtained the transfer of authority to manage it properly . Without good management , decentralization is precisely that for democracy , effectiveness , efficiency and fairness can not be achieved . It would appear the sources of inefficiency , ineffectiveness and new injustices in areas that can be a trigger for a second series of multidimensional crisis

PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN KEMAMPUAN KERJA TERHADAP KINERJA PNS DINSOS PAPUA BARAT

2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 562
Author(s):  
Sylvia Margareth Sabarofek ◽  
Paulus Habel Sawor ◽  
Makarius Bajari
Keyword(s):  
Social Service ◽  
Work Ability ◽  
Employee Performance ◽  
Research Result ◽  
Sampling Technique ◽  
The West ◽  
West Papua ◽  
Papua Barat ◽  
Work Coordination ◽  
Office Employees

The purpose of this study was to study the effect of work discipline variable and simultaneous work ability and competence at the West Papua Province Social Service Office. This research is a quantitative study. The sampling method uses Non Probability Sampling and the sampling technique uses Saturated Sampling. The result of this study indicate that the variable work discipline is not significant on employee performance, and subsequent research result indicate that work ability variables partially have a siginificant effect on employee performance. Also showed a variable work discipline and work ability significantly to the performance of employess in the West Papua Province Social Service Office. Improving the performance of West papua Provincial Social Service Office employees must provide work coordination and work capabilities together to improve employee performance.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document