Upaya Restorative Justice Pada Tingkat Kejaksaan Sebagai Salah Satu Tindakan Upaya Hukum Pidana Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan restorative juctice, yang dilaksanakan dengan cara pengalihkan (diversi). Restorative justice merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Restorative justice dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Upaya Efektifitas Kejaksaan Dalam Pengembalian Asset Negara Dalam Kasus Korupsi

The widespread and systematic crime of corruption is also a violation of the social and economic rights of the community. Therefore, all corruption crimes can no longer be classified as ordinary crimes but have become extraordinary crimes. In an effort to eradicate corruption in Indonesia, the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia continuously works hard with all available capabilities both at the central level (AGO) and at the regional level (High Attorney, District Attorney and District Attorney's Office). In connection with efforts to confiscate and confiscate the proceeds of corruption crimes, it is the most important point in efforts to eradicate corruption in Indonesia, even this is often forgotten by law enforcement where efforts to eradicate corruption are only related to how to punish corruptors. In this paper, the author uses a descriptive qualitative methodology. This paper examines the model of returning assets resulting from corruption crimes in the law enforcement process.

Mekanisme Ganti Rugi oleh Pt. Kereta Commuter Indonesia Kepada Para Penumpang Kereta Commuter Line JABODETABEK Pengguna Aplikasi LinkAja

According to the annual report of PT. KCI until December 2018, PT. KCI has 792 KRL units, and continues to grow to date to meet the growing passenger demand from time to time. Users of the Commuter Line Train service, as a whole, as of December 2018, there were 336.7 million passengers. That number increased 7% from the number of passengers in 2017 amounted to 315.8 million passengers. At present, PT. KCI serves 79 stations throughout the Greater Jakarta, Banten and Cikarang areas with a route range of 418.5 km. In the face of an increase in the number of passengers, one of the efforts that can be emphasized in improving the quality of customer service is by implementing e-ticketing technology as a substitute for manual payment systems using paper tickets. Based on this with the large number of KRL enthusiasts, the need for legal arrangements governing consumer protection for KRL users. This is necessary to protect consumer rights in the event of undesirable events, such as Extraordinary Events (PL) on Jabodetabek commuter line train trips.This study aims to determine, describe, and provide an understanding of the forms of consumer protection and compensation mechanisms for passengers using the LinkAja application for the extraordinary events of the Jabodetabek Commuter Line Train trip by PT. Kereta Commuter Indonesia.This study uses qualitative research, with a juridical empirical research method, namely legal research with existing facts and applied by humans living in the community itself that can be constrained or observed and free of values to determine the implementation of applicable legal norms.The results of the analysis showed that the form of passenger protection for users of the LinkAja application for extraordinary events on the Jabodetabek Commuter Line train trip, namely the compensation of the amount of money spent and the compensation could be given if the passenger canceled the Jabodetabek commuter line train trip. Jabodetabek commuter line train trip cancellation mechanism, can be done by Passenger can report to station officer to cancel Jabodetabek commuter line train trip. After that the station accompanied the passengers to cancel the Jabodetabek commuter line train trip to the station ticket clerk. Then the station ticket clerk confirmed to the linkaja that the passenger would cancel the Jabodetabek commuter line train trip due to an extraordinary event on the Jabodetabek commuter line train trip. When it has been confirmed by the linkaja, the passengers only need to wait for the balance to be returned to the passenger linkaja account itself.Abstrak Menurut laporan tahunan PT. KCI hingga Desember 2018, PT. KCI telah memiliki 792 unit KRL, dan terus bertambah hingga saat ini untuk memenuhi permintaan penumpang yang terus bertambah dari waktu ke waktu. Pengguna jasa Kereta Commuter Line, secara keseluruhan, per Desember 2018, terdapat 336,7 juta penumpang. Angka tersebut meningkat 7% dari jumlah penumpang tahun 2017 sebesar 315,8 juta penumpang. Saat ini, PT. KCI melayani 79 stasiun di seluruh wilayah Jabodetabek, Banten, dan Cikarang dengan jangkauan rute mencapai 418,5 km. Dalam menghadapi kenaikan jumlah penumpang, salah satu upaya yang dapat ditekankan dalam peningkatan kualitas pelayanan pelanggan, yaitu dengan penerapan teknologi e-ticketing sebagai pengganti dari sistem pembayaran manual dengan menggunakan tiket kertas. Berdasarkan hal tersebut dengan banyaknya peminat KRL, diperlukannya pengaturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan konsumen bagi pengguna KRL. Hal ini diperlukan untuk melindungi hak-hak konsumen apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti Peristiwa Luar Biasa (PL) pada perjalanan kereta commuter line Jabodetabek.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan memberi pemahaman mengenai bentuk perlindungan konsumen serta mekanisme ganti rugi pada penumpang pengguna aplikasi LinkAja atas peristiwa luar biasa perjalanan Kereta Commuter Line Jabodetabek oleh PT. Kereta Commuter Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan metode penelitian empiris yuridis, yaitu penelitian hukum dengan fakta yang ada dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yang dapat dikonstatasi atau diamati dan bebas nilai untuk mengetahui implementasi norma hukum yang berlaku. Hasil dari analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa bentuk perlindungan konsumen penumpang pengguna aplikasi LinkAja atas peristiwa luar biasa pada perjalanan kereta Commuter Line Jabodetabek, yaitu pemberian kompensasi sejumlah uang yang dikeluarkannya dan kompensasi tersebut dapat diberikan apabila penumpang membatalkan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek. Mekanisme pembatalan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek, dapat dilakukan dengan cara Penumpang dapat melapor ke petugas stasiun untuk melakukan pembatalan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek. Setelah itu stasiun mendampingi penumpang untuk melakukan pembatalan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek ke petugas loket stasiun. Lalu petugas loket stasiun mengkonfirmasi ke pihak linkaja bahwa penumpang tersebut akan melakukan pembatalan perjalanan kereta commuter line Jabodetabek dikarenakan adanya peristiwa luar biasa pada perjalanan kereta commuter line Jabodetabek. Ketika sudah terkonfirmasi oleh pihak linkaja, penumpang hanya tinggal menunggu saldo dikembalikan ke akun linkaja penumpang itu sendiri.

Collaborative Governance Reconstruction In the Government Bureaucratic System in Indonesia in a Philosophical Dimension

Good governance berperan sebagai ideology yang akan membuka jalan rintisan bagi terbentangnya jalan yang lebih luas bagi masuknya neo-liberalisme ke dalam ruang kesadaran warga Negara-bangsa di seluruh dunia. konspe good governance merupakan suatu unit elit yang akan meruntuhkan basis paling inti dari pertahanan kesadaran anti-liberalisme dan anti-neoliberalisme, yaitu konsep mengenai apa yang baik (good) dalam pengelolaan Negara-bangsa. Dalam hal ini, konsep good governance sungguh menerapkan secara bagus kekuatan tersembunyi dari bahasa.

Dispute Settlement of Regional Head General Election Results On the Difference in Voting; Analysis of the Decision of the Constitutional Court No.28/PHP.BUP-XVI/2018 Regarding the Determination of the Regional Head of Bogor Regency 2018

Ketidakpuasan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor menyebabkan pasangan Jaro Ade-Inggrid Kansil menggugat KPUD Bogor di Mahkamah Konstitusi. Setelah melaksanakan persidangan dengan memeriksa alat bukti dan mendengarkan keterangan saksi Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengagetkan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018 Dalam sidang putusan Nomor 28/PHP.BUP-XVI/2018, MK menimbang bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pilkada menyatakan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dapat dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota. Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah: 1) Untuk memahami bagaimanakah proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah Bogor tahun 2018 di Mahkamah Konstitusi; 2) Untuk memahami baagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilu kepala daerah Bogor tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kajian pustaka dengan pendekatan undang-undang yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum. Setelah diteliti ditemukan bahwa proses penyelesaian sengketa hasil pemilukada telah sesuai dengan hukum acara peradilan di Mahkamah Konstitusi. Selain itu juga Mahkamah Konstitusi menganggap selisih suara 2,38% hasil perhitungan, lebih besar dari ketentuan yang telah ditetapkan 0,5% dalam undang-undang pemilu. Sehingga Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum.

Pengaturan Pemungutan Cukai Terhadap Minuman Bersoda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai

Minuman bersoda tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang mana saat ini cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai hanya meliputi cukai hasil tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok, cukai atas minuman yang mengandung etil alkohol serta cukai atas etil alkohol atau etanol, sehingga terjadi kekosongan hukum terhadap aturan mengenai cukai minuman bersoda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan minuman bersoda dan pengendalian cukai terhadap minuman bersoda dalam sistem hukum di Indonesia.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dan library research dengan melakukan pengkajian dimana bersumber dari buku, jurnal, artikel serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan studi penelitian ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statutory approach). Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Metode pengolahan dan analisis data menggunakan metode deskriptif. Metode penulisan penelitian ini mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017.Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai minuman bersoda tidak di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, padahal dalam kenyataanya minuman bersoda dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan masyarakat. Pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada masyarakat akibat tidak adanya hukum yang mengatur dan menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Pemerintah juga tidak mengendalikan peredaran konsumsi minuman bersoda yang mana konsumsi terhadap minuman bersoda pun meningkat dan dapat menimbulkan efek negatif bagi kesehatan sehingga dapat menyebabkan penyakit berat seperti osteoporosis, kanker, obesitas dan tentunya dapat merusak generasi bangsa.

Transfer of Party in The Agreement May Void the Agreement as A New Today of Law in Indonesia

The ratification of Law No.7 of 1989 concerning the Religious Courts brought enormous changes to the position of the religious judiciary, not only in its position as a judicial institution as part of executing the same judicial power as other judicial institutions. However, the ratification of the granting of full authority which is the main task of the religious court to resolve cases of Muslims in Indonesia relating to family law. With the birth of the religious court law, the religious judiciary has become independent in Indonesia in enforcing laws based on Islamic law for those seeking justice who are Muslim in relation to civil matters in the fields of marriage, inheritance, wills, grants and endowments. Therefore, Muslims in Indonesia are required to submit their cases to the religious court which is the authority of the religious court. Jurisprudence is a fundamental need to complement various laws and regulations in the application of law because in the national legal system it plays a role as a source of law. Without jurisprudence, the function and authority of the judiciary as the executor of judicial power will cause sterility and stagnation. Jurisprudence aims to keep laws up to date and apply effectively, and can even increase the authority of the judiciary because they are able to maintain legal certainty, social justice and protection. Legal certainty will be realized if in the application of law there is a common perception. The existence of legal certainty will prevent or avoid disparities and inconsistencies in decisions because judges have applied the same legal standards to cases or cases that are the same or similar to cases that have been terminated or tried by a previous judge, so that the verdict on his case can be predicted by justice seekers. With this consistent decision, a sense of justice and legal certainty can be realized.

Pembaharuan Dalam Sistem Pembagian Waris Secara Proporsional

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis konsep serta legitimasi pembaharuan dalam sistem pembagian waris Islam secara proporsional antara laki-laki dan perempuan. Porsi yang telah ditentukan dalam Q.S al-Nisâ' ayat 11-12 tentang pembagian waris dan pihak yang berhak menerima waris diatur rinci berimplikasi terhadap ijtihad ulama yang memposisikan ayat tersebut sebagai ayat yang qat‘iyu al-Wurud (pasti asal muasalnya dari syar’i) dan bersifat qat‘iyu al-Dalâlah (penunjukan pasti pada makna tertentu). Hadirnya konsep pembaharuan dalam sistem pembagian waris secara proporsional memberikan jawaban terhadap kekakuan ulama dalam melakukan ijtihad selama ini, hal tersebut tentu tidak lepas dari latar belakang ulama itu hidup dan tinggal sehingga mempengaruhi pemikirannya dalam berijtihad.Adapun hasil penelitian ini bahwa pembaharuan dalam sistem pembagian waris Islam secara proporsional antara laki-laki dan perempuan dapat dilakukan. Mengingat sifat hukum yang sangat dinamis dan Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam merespon kedinamisan tersebut melalui konsep ijtihad bagi tokoh agama, hakim dan pemerintah agar dapat menjawab problematika yang dihadapi masyarakat sesuai dengan konteks zaman, kondisi, waktu dan tempat. Hal ini yang telah dilakukan oleh Muhammad Syahrûr melalui teori batas (limit) dan Munawir Sadzali melalui teori reaktualisasi ajaran Islam, dengan menawarkan konsep serta formulasi pembaharuan hukum waris sebagai upaya pengkajian ulang terhadap nas-nas yang ada agar terhindar dari taklid buta dan kejumudan. Selain itu hadirnya Putusan Pengadilan Agama Medan No. 92/Pdt.G/2009/PA.Mdn menjadi kekuatan hukum yuridis formil di Indonesia terhadap penerapan pembagian waris secara proporsional antara laki-laki dan perempuan yang dapat dijadikan referensi bagi pertimbangan putusan hakim dikemudian hari dalam perkara yang sama.

Pemungutan Iuran Anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Check Off System) Di PT. Central Mega Kencana

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai perselisihan hubungan industrial yang terjadi antara Serikat Pekerja Pengurus Unit Kerja Kimia, Emas, dan Pertambangan dengan Pihak Pengusaha atau Pimpinan Perusahaan PT. Central Mega Kencana Jakarta Timur terkait dengan permasalahan permohonan pemungutan iuran anggota serikat pekerja secara check off system. Penelitian ini bertujuan agar setiap hubungan industrial disebuah Perusahaan antara Pengusaha, Pekerja/Buruh maupun Serikat Pekerja/Buruh untuk selalu menjaga komunikasi yang baik sehingga tercapainya hubungan yang harmonisasi dalam menjalankan kerjasama yang baik.Metode penelitian ini menggunakan pendekatan bersifat yuridis empiris. yuridis empiris adalah di mana peneliti melakukan wawancara observasi untuk memperoleh data untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menganalisis kembali dengan mengacu pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat ahli, dan makalah-makalah.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum dalam substansi Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga terjadi ketidaksesuaian cara berpikir dalam menafsirkannya antara Serikat Pekerja dengan Pihak Pengusaha atau Pimpinan Perusahaan PT. Central Mega Kencana.

Hukum Kepabeanan dalam Kegiatan Pelaku Usaha Jasa Titip Online

ABSTRACTThe role of Customs and Excise Type C Soekarno-Hatta in carrying out supervision of onlne deposit service business operators who do not pay import duty and tax in the framework of import as well as the modus operandi carried out by online deposit service business actors to avoid payment of import duty and deeds of perpetrators online courier services business perspective criminal law because, the number of online entourage business operators who use passenger luggage facilities contained in Article 7 and Article 12 of the Minister of Finance Regulation Number 203 / PMK.04 / 2017 concerning the provisions on the export and import of goods carried by passengers and the crew of the means of conveyance, namely exemption of imported imported goods up to a maximum value of Free On Boad USD 500.00 (Five Hundred United States Dollars) per person for each arrival is exempted from import duty. However, this exemption from import duty is utilized by business people who entrust online services to carry out trading activities, because basically this regulation is for personal goods of passengers or personal use and not for goods. This research uses qualitative research by combining an empirical approach is legal research on law in fact and applied by humans who live in the community itself and to determine the implementation of legal norms that have been applied. The results of this study aimed that the role of Customs and Excise Soekarno-Hatta in carrying out complaints against business operators entrusting services online, using the category of passenger luggage control by conducting preliminary supervision by looking at, baggage x-ray analysis and looking at passenger profiles using the Passanger Name Record system For Government (PNR-GOV), then the modus operandi of online business services is to use deminimis threshold by recognizing that service goods are left as personal goods and not giving actual customs notification. Acts carried out by online deposit service business operators who do not pay taxes by physically smuggling by placing their merchandise in improper places have violated the rules of Article 102 letter (e) of Law Number 17 Year 2006 concerning Customs of the act of entrusted business services online by not notifying the type and / or quantity of imported goods in customs notification wrongly violating Article 102 letter (h) of Law Number 17 Year 2006 concerning Customs. The threat of criminal imprisonment is 1 (one) year and a maximum of 10 (ten) years and a fine of at least Rp.50,000,000.00 (fifty million rupiah) and a maximum of Rp.5,000,000,000.00 (five billion rupiah).Keywords: Business Executives Services Online, Customs Type C Soekarno Hatta, Exemption from Import Duties.ABSTRAKPeran Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha jasa titip onlne yang tidak melakukan pembayaran pajak bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta modus operandi yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip online untuk melakukan penghindaran pembayaran bea masuk serta perbuatan pelaku usaha jasa titip online perspektif hukum pidana karena, banyaknya pelaku usaha jasa titip online yang menggunakan fasilitas barang bawaan penumpang yang terdapat dalam Pasal 7 dan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang ketentuan ekspor dan impor barang yang dibawa oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yaitu pembebasan barang impor bawaan sampai dengan nilai paling banyak Free On Boad USD 500.00 (Lima Ratus United States Dollar) perorang untuk setiap kedatangan diberikan pembebasan bea masuk. Namun pembebasan bea masuk ini dimanfaatkan oleh pelaku usaha jasa titip online untuk melakukan kegiatan perdagangan, karena pada dasarnya peraturan ini untuk barang pribadi penumpang atau personal use dan bukan untuk barang daganangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggabungkan pendekatan empiris adalah penelitian hukum tentang hukum pada kenyataanya dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat itu sendiri dan untuk mengetahui implementasi norma hukum yang telah berlaku.Hasil penelitian ini menujukan bahwa peran Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dalam melakukan pengawsaan terhadap pelaku usaha jasa titip online, menggunakan katagori pengawasan barang bawaan penumpang dengan melakukan pengawasan pendahuluan dengan melihat, analisis x-ray bagasi dan melihat profil penumpang dengan menggunakan sistem Passanger Name Record For Government (PNR-GOV), kemudian modus operandi yang di lakukan pelaku usaha jasa titip online adalah menggunakan deminimis threshold dengan mengakui bahwa barang jasa titip sebagai barang pribadinya dan tidak memberikan pemberitahuan pabean dengan sebenarnya. Perbuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa titip online yang tidak membayar pajak dengan melakukan penyeludupan secara fisik dengan meletakan barang daganganya di tempat yang tidak sewajarnya telah melanggar peraturan Pasal 102 huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan perbuatan pelaku usaha jasa titip online dengan tidak memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah melanggar Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Ancaman pidananya pidana penjara 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah).