Implementasi Manajemen Keuangan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19 Dengan Perspektif Ekonomi Syariah

Tujuan dari penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi pengelolaan keuangan secara Islam pada keluarga muslim di masa pandemi covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Maka untuk menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk penelitian sebelumnya kemudian data tersebut dianalisis dikategori sasi dan ditafsirkan dengan menggunakan perspektif dengan menggunakan analisis documenter. Hasil dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan keluarga sangat penting bagi kesejahteraan setiap individu dan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. pengelolaan keuangan Islami adalah pengelolaan dengan menentukan skala prioritas dan anggaran belanja rumah tangga. Langkah-langkah yang kita lakukan dalam mengelola keuangan keluarga adalah sebagai berikut: (1) mencatat aset/harta yang dimiliki, (2) mencatat semua pemasukan dan pengeluaran, (3) identifikasi pengeluaran rutin, bulanan, dan tahunan, (4) menyusun rencana pengeluaran, (5) menabung secara periodik. Kunci keberhasilan dalam mengelola keuangan keluarga dalam keadaan sehat yaitu: Pada dasarnya mengukur kesehatan keuangan rumah tangga adalah bagaimana cara kita berkomitmen untuk melaksanakan apa yang telah direncanakan diatas, karena jika kita tidak bisa komitmen terhadap keuangan rumah tangga, maka keuangan rumah tangga dalam keadaan tidak sehat, dengan begitu kita tidak dapat melaksanakan perencanaan keuangan sesuai yang kita rencanakan.

Urun Dana Eekuitas Sebagai Alternatif Pendanaan Dan Instrumen Investasi : Pendekatan Pemangku KepentinganINGAN

Urun dana ekuitas merupakan fenomena baru di dunia keuangan, termasuk di Indonesia, yang muncul sebagai alternatif pendanaan bagi usaha rintisan dan instrumen investasi alternatif bagi investor. Urun dana ekuitas menyediakan kesempatan bagi usaha rintisan yang tidak memiliki rekam jejak, pengalaman manajemen, dan jaminan aset yang berkualitas untuk memperoleh pendanaan dari sekelompok investor. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan urun dana ekuitas dan tantangan yang dihadapi agar urun dana ekuitas dapat berkembang dan menjadi alternatif utama bagi usaha rintisan dan instrumen investasi alternatif bagi investor ritel. Studi ini menggunakan metode scoping review yang mengidentifikasi literatur secara mendalam dan menyeluruh melalui berbagai sumber dengan berbagai metode penelitian serta memiliki keterkaitan dengan topik penelitian. Urun dana ekuitas memiliki keunggulan komparatif, tetapi menghadapi tantangan yang jika dikelola dengan baik oleh pemangku kepentingan akan mempercepat pertumbuhannya sebagai alternatif pendanaan dan instrumen investasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik urun dana ekuitas dapat berhasil hanya jika usaha rintisan yang berpartisipasi di dalamnya memiliki kualitas yang baik, sehingga akan semakin banyak investor yang berminat menyediakan pendanaan kepada mereka.

Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku Usaha Restoran Di Kabupaten Asahan

Taxpayer compliance is one of the important elements in tax administration. This study aims to analyze the taxpayer compliance of restaurant business in Asahan Regency in terms of the implementation of income tax payments and tax reporting. The research method used is qualitative with a literature study approach and interviews with two sources from the taxpayers and the Directorate General of Taxes. The authors compares the theory of the factors that affect tax compliance with the reality of the difficulties faced by taxpayers in fulfilling tax compliance. The results of the study indicate that there are obstacles to achieving tax compliance both from the internal perspective of the taxpayer and the external perspective of the taxpayer. Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu unsur penting dalam administrasi perpajakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan wajib pajak pelaku usaha restoran di Kabupaten Asahan dalam hal pelaksanaan pembayaran Pajak Penghasilan dan pelaporan pajaknya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara dengan dua orang narasumber dari pihak wajib pajak dan Direktorat Jenderal Pajak. Penulis membandingkan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dengan realita kesulitan yang dihadapi oleh wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kendala untuk mencapai kepatuhan pajak baik dari perspektif internal wajib pajak dan perspektif eksternal wajib pajak.

Peranan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Melalui Efektivitas Dan Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Situbondo

This research is aimed at knowing the role of the Earth Tax and Rural and Urban Buildings (UN-P2) through its effectiveness and contribution to Regional Original Income (PAD) in Situbondo Regency. The study used descriptive quantitative methods. The type of data used is secondary data obtained from the Situbondo District Data Center Application. The data used is the target and realization of UN-P2 acceptance, the realization of PAD receipts in Situbondo Regency during 2018-2020. The results showed that the effectiveness of UN-P2 from year to year is still ineffective. While the contribution of UN-P2 to PAD is still very lacking every year. So that in the future so that the role of UN-P2 on PAD can be optimal, the Situbondo Regency Government needs to explore the potentials in the form of Earth Tax objects and Rural and Urban Buildings and conduct intensive tax socialization to improve UN P2 compliance on time with the appropriate amount . Untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah atas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peranan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui efektivitas dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Situbondo. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Aplikasi Pusat Data Kabupaten Situbondo. Data yang digunakan adalah target dan realisasi penerimaan PBB-P2, realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Situbondo selama tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas PBB-P2 dari tahun ke tahun masih tidak efektif. Sedangkan kontribusi PBB-P2 terhadap PAD masih sangat kurang pada setiap tahunnya. Sehingga ke depannya agar peran PBB-P2 terhadap PAD dapat optimal, Pemerintah Kabupaten Situbondo perlu menggali potensi-potensi berupa obyek Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaaan dan Perkotaan dan mengadakan sosialisasi perpajakan secara intensif untuk meningkatkan kepatuhan PBB P2 tepat waktu dengan jumlah yang sesuai.

Efektivitas Penggunaan Customs-Excise Information System And Automation (CEISA) Manifes Outward

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas penggunaan Cuctoms-Excise Information System and Automation (CEISA) Manifes Outward dalam rangka proses administrasi Outward manifest di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Sehingga dapat mengidentifkasi kendala dan permasalahan dalam proses bisnis Outward manifest di KPU BC Tipe A Tanjung Priok. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mendeskripsikan data-data yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antar variabel, selain itu semua hipotesis yang dibangun dalam penelitian gagal untuk ditolak.

Determinan Kinerja Karyawan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Nganjuk

This study aims to determine the effect of work discipline, work environment and competence on the performance of employees of the Community and Village Empowerment Service of Nganjuk Regency. In this study using quantitative research methods with data collection techniques through interviews, observation and questionnaires. Sampling in this study used a non-probability sampling technique. The population in this study were employees of the Community and Village Empowerment Service of Nganjuk Regency, amounting to 42 people. The analytical tools used in this research are validity test, reliability test, classical assumption test, multiple linear regression test, t-test and F-test. The results showed that work discipline and competence had a positive but not partially significant effect on employee performance, the work environment had a positive and partially significant effect on employee performance and work discipline, work environment, competence had a positive and significant effect simultaneously on employee performance. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja, lingkungan kerja dan kompetensi terhadap kinerja karyawan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nganjuk. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan penyebaran kuesioner. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik nonprobability sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakay dan Desa Kabupaten Nganjuk yang berjumlah 42 orang. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji-t dan uji-F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja dan kompetensi berpengaruh positif namun tidak signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan dan disiplin kerja, lingkungan kerja, kompetensi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan.

Implementasi Akuntansi Zakat Dan Infak/Sedekah Pada BAZNAS Kabupaten Tegal

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi akuntansi zakat dan infaq pada BAZNAS Kabupaten Tegal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan mewawancarai informan. Informan adalah kepala bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Tegal. Pertanyaan yang diajukan kepada informan meliputi proses penyusunan laporan keuangan. Selain itu, studi pustaka digunakan untuk mengkonfirmasi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Tegal berada di bawah standar akuntansi keuangan. Berdasarkan penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Tegal perlu menempatkan pegawai yang berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Analisis Pengaruh Jalan Bypass Mataram-Gerung Terhadap Nilai Tanah Di Lombok Barat

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan nilai tanah dan harga tanah antara kondisi sebelum dan sesudah jalan bypass Mataram-Gerung dibangun. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lombok Barat. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder dari Badan Pendapatan Daerah. Penelitian ini memanfaatkan penelitian sejenis yang pernah ada, dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Data yang diperoleh berjumlah enam puluh data dari tahun 2013 sampai 2018, terdiri dari masing-masing tiga puluh data transaksi jual beli tanah sebelum dan sesudah dibangunnya jalan bypass. Atas data transaksi dalam penelitian ini, dilakukan penyesuaian terhadap masing-masing data. Hal ini dilakukan agar nilai tanah memiliki nilai yang sebanding untuk digunakan sebagai bahan analisis. Analisis menggunakan analis uji beda independent sample t-test untuk mengetahui apakah kedua sampel yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai rata-rata yang sama atau tidak, secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan nilai tanah yang signifikan antara kondisi sebelum dan sesudah dibangun jalan bypass Mataram-Gerung. Perbedaan nilai tanah yang diperoleh dalam penelitian adalah sebesar 141,5%.

Penilaian Properti Untuk Menentukan Kewajaran Nilai Transaksi Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Di KPP Pratama Kisaran

Tujuan penelitian ini adalah untuk meninjau proses penilaian properti dalam rangka menentukan kewajaran nilai transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dimana dalam studi ini akan berfokus di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kisaran. Peninjauan juga dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang ditemukan dalam proses penilaian serta mencocokkan kesesuaian peraturan yang berlaku dan penerapannya dalam praktek di lapangan. Penelitian dilakukan dengan cara observasi langsung di lapangan serta studi literatur standar operasional prosedur, peraturan-peraturan yang berlaku, serta laporan penilaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penilaian yang telah dilakukan secara umum telah sesuai tetapi masih terdapat kendala dalam proses penilaian properti dalam rangka menentukan kewajaran nilai transaksi pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Karena itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan evaluasi agar proses penilaian lebih efektif, efisien dan tepat sasaran.

Barang Kebutuhan Pokok Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Tujuan penelitian adalah memahami lebih lanjut mengenai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.010/2017 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015, menganalisis perbedaannya, dan mengkaji alasan serta dampak kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa barang kebutuhan pokok yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 namun tidak terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.10/2017 diantaranya adalah cabe, bawang merah, minyak goreng, tepung terigu, dan ikan segar yaitu bandeng kembung, dan tongkol/tuna/cakalang. Konsekuensi dari fasilitas dibebaskan adalah PPN yang telah dibayar (pajak masukan) tidak dapat diperhitungkan dengan pajak yang dipungut oleh pengusaha (pajak keluaran), namun dapat dimasukan ke dalam unsur produksi. Sedangkan jika termasuk barang tidak kena pajak seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.10/2017 dan akan diekspor maka tidak akan mendapat fasilitas ekspor PPN 0% sehingga dikhawatirkan hasil perikanan Indonesia tidak bisa bersaing di luar negeri akibat masih terkandung PPN di dalam harganya. Untuk mengurangi beban biaya produksi khususnya biaya PPN sebaiknya terhadap penyerahan komoditas perikanan dalam negeri diberikan fasilitas tidak dipungut.