UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA DELIMITASI BATAS MARITIM DI WILAYAH GREATER SUNRISE ANTARA TIMOR LESTE DAN AUSTRALIA DARI PERSPEKTIF KAJIAN HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL

<span>Penulisan penelitian ini berdasarkan konflik permasalahan batas laut Timor Leste dengan Australia.Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyelesaian permasalahan batas maritim antara Australia dan Timor Leste dan apa yang menjadi kepentingan kedua Negara. Konflik antar Negara dapat terjadi akibat batas-batas teritorial suatu negara telah dilanggar. Delimitasi batas maritim sebagai implementasi penentuan batas-batas wilayah laut antara negara. Dalam penyelesaian delimitasi batas maritim sengketa antara negara Timor Leste dan Australia adanya campur tangan oleh pihak ketiga yakni Arbitrase atau Mahkamah Internasional, sesuai dengan ketentuan konvensi UNCLOS 1982. Pada tahun 2016 Timor leste Arbitrase atau mahkamah Internasional turut campur tangan dalam penyelesaian antar timor Leste dan Australia. Greater Sunrise merupakan ladang minyak di Laut Timor dari pembagian hasil sumber daya minyak yang tidak merata bagi Timor Leste menjadi salah satu pemicu konflik delimitasi batas maritim. Pada kasus ini Penulis juga bermasud untuk mengetahui secara detail bagaimana perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan Australia dan Timor Leste dalam penyelesaian masalah delimitasi batas maritim. Dalam studi kasus ini penulis tersebut penulis juga ingin mengetahui apa yang menjadi kesepakatan Australia dan Timor Leste dalam pembagian wilayah Greater Sunrise.</span>

PENGEMBANGAN PARIWISATA MARITIM DI WILAYAH PERBATASAN: STUDI SUSTAINABLE TOURISM DI NATUNA DAN BINTAN

Pembangunan pariwisata yang diusung UNWTO berfokus kepada pariwisata yang berorientasi keseimbangan ekonomi, sosial dan budaya, serta lingkungan yang mana sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dijelaskan bahwa kepariwisataan bertujuan penting dalam pembangunan ekonomi. Pariwisata bahari di perbatasan di wilayah Kepulauan Riau sangat berpotensi untuk dikembangkan, terutama di Kabupaten Natuna dan Kabupaten Bintan. Pertanyaan penelitian adalah strategi promosi seperti apa yang dilakukan untuk <em>sustainable tourism</em> bertaraf internasional di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau? Peneliti menggunakan penelitian kualitatif dikarenakan dalam isu pariwisata pembangunan berkelanjutan. <em>Tourism promotion</em> melalui <em>branding Wonderful</em> Kepri pada fasilitas umum strategis di Singapura, <em>sales promotion</em>, <em>website providing</em> dan lain-lain telah dilakukan. Hal ini guna mendukung potensi sumber daya perairan di Kepri berdasarkan PP No. 50 tahun 2011, yang diterjemahkan melalui Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan dari Nasional hingga Kabupaten/ Kota. Hal ini adalah amanah UU No.10 tahun 2009.

ANALISIS MOTIF IDEALISME BANTUAN INTERNASIONAL ICRC PADA KRISIS KEMANUSIAAN DI SOMALIA (2011-2016)

<p>Somalia merupakan salah satu negara yang terletak di benua Afrika yang mengalami krisis kemanusiaan sehingga mengakibatkan terjadinya kemiskinan. Keadaan pemerintahannya yang tidak stabil serta tidak adanya kejelasan otoritas pemerintah pusat yang diakui, hal tersebutlah yang membuat adanya ketidakstabilan politik di Somalia sehingga menimbulkan terjadinya konflik internal antara pemerintah Somalia dan kelompok opoosisi. Selain itu juga Somalia merupakan salah satu wilayah yang terkenal akan ketandusannya dan ditahun 2011 mengalami musim kemarau panjang yang mengakibatkan terjadinya kekeringan. Sehingga hal tersebut yang membuat banyaknya korban jiwa yang meninggal, setelah presiden Somalia menyampaikan pidatonya mengenai keadaan krisis kemanusiaan yang terjadi di Somalia menjadi bencana nasional, hal tersebut banyak menyita perhatian publik di kancah internasional salah satunya organisasi kemanusian ICRC. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif deskriptif agar bisa menjelaskan lebih rinci lagi mengenai peran ICRC selaku organisasi kemanusiaan dengan menggunakan konsep organisasi internasional untuk menjelaskan kondisi urgensi di Somalia yang membuat ICRC memberikan bantuan internasional, konsep kohesi regional untuk menganalisa adanya sebuah pengaturan atau bentuk kerjasama yang terjalin didalamnya serta motif bantuan internasional <em>alturism motif idealisme </em>yang menjelaskan dampak yang terjadi dari bantuan internasional tersebut dan juga menjelaskan motif dibalik bantuan yang diberikan oleh ICRC kepada Somalia dalam menangani permasalahan krisis kemanusiaan yang ada di Somalia dari tahun 2011 sampai 2016.</p>

ANALISIS KEPENTINGAN RUSIA DAN TURKI DALAM KONFLIK ARMENIA-AZERBAIJAN PADA TAHUN 2020

Artikel ini menjelaskan tentang kepentingan Rusia dan Turki dalam konflik antara Armenia dan Azerbaijan. Penelitian ini menekankan pada konsep aliansi untuk mengulas motif kepentingan Rusia dan Turki. Kemudian metode penelitian ini menggunakan penelitian pustaka dengan mengumpukan sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan. Adaapun kesimpulan dalam penelitian inia dalah konflik ini pada awalnya terjadi akibat adanya sengketa wilayah Nagorno-Karabakh yang secara geografis menjadi milik Azerbaijan. Namun karena mayoritas penduduk di wilayah tersebut adalah etnis Armenia, maka mereka berusaha mengambil alih Nagorno-Karabakh dengan di dukung oleh pemerintah Armenia. Konflik ini dimanfaatkan oleh Turki yang mendukung Azerbaijan. Turki mendukung Azerbaijan karena adanya kesamaan bahasa dan budaya serta hubungan politik yang kuat. Kemudian, Rusia memiliki kepentingan terhadap Armenia dan Azerbaijan di bidang ekonomi sebagai pemasok senjata perang bagi kedua negara. Sehingga Rusia menjadi mediator untuk mencari resolusi terbaik dalam konflik kedua negara tersebut.

INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ) PADA SENGKETA DELIMITASI MARITIM DI PANTAI AFRIKA TIMUR ANTARA SOMALIA DAN KENYA

Penulisan dalam penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya sengketa maritim antara Somalia dengan Kenya dan masih banyak potensi yang memungkinkan timbulnya sengketa batas laut antara Somalia dengan Kenya. Kedua Negara di Afrika timur itu memperdebatkan 160.000 kilometer persegi wilayah di Samudra Hindia dengan prospek cadangan minyak dan gas yang besar. Sebuah negara pantai menurut hukum internasional, berhak mengklaim wilayah maritim yang diukur dari garis pangkalnya, meliputi zona maritim yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. Pada 2014 Somalia mengajukan sengketa delimitasi maritim ini ke ICJ (International Court of Justice). Somalia beralasan bahwa garis ukur untuk daerah laut harusnya sesuai dengan arah garis perbatasan dua negara. Sedangkan Kenya menyatakan bahwa garis ukur perbatasan laut harusnya ditarik secara horizontal, dan tidak menyesuaikan dengan arah perbatasan darat kedua negara. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Untuk dapat melihat bagaimana peran International Court of Justice (ICJ)dalam upaya penyelesaian sengketa delimitasi maritim di kawasan Samudra Hindia.Delimitasi batas maritim antarnegara adalah penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut. Pada 2017 Mahkamah Internasional (ICJ) mengambil yurisdiksi untuk mengadili sengketa maritim antara Somalia dan Kenya. ICJ menyatakan bahwa setelah sidang yang dilakukan, mereka akan membutuhkan waktu sekitar 4-6 bulan lagi untuk melakukan pertimbangan dan memberikan keputusan atas sengketa ini. Mundurnya Kenya menjadi satu lagi halangan bagi proses peradilan sengketa perbatasan ini. Sebagaimana kebanyakan institusi internasional lainnya, ICJ tidak memiliki mekanisme untuk memaksa Kenya agar kembali ke prosesi ataupun menjalankan putusannya nanti. Oleh karena itu, hal ini masih menyimpan potensi permasalahan yang akan datang.

Difference of Conventional Constructivism and Critical Constructivism Approach in International Relations Theory

<p><em>This paper argues that Constructivism as the approach in International Relations are still debat</em><em>ed</em><em>. The debate is on Conventional (modern) and Critical (post-modern) constructivsm. Although both are claimed as critical approach (s</em><em>imilar</em><em> in the</em><em>ir</em><em> epistemological aspect) and emerged in the same context and same culture of school in IR, they are different in adopting the methodological aspect. It may cause</em><em>d</em><em> by the constructivist itself grow along the growing of critical studies and the legacy of IR’s behavoralism</em><em> which</em><em> still remains dominantly</em><em>. Thus, it</em><em> makes one constructivist hold on to reflectivism too much and another constructivist engaged to positivism in order to prove that constructivism is scientific enough</em><em> </em><em>theoretically. Outlining the historical background both context and academic text, this paper analyze this issue in a path.</em></p>

PERAN NEGARA DALAM MENANGANI ANCAMAN KEAMANAN NON TRADISIONAL DI PERBATASAN: STUDI PELANGGARAN KEIMIGRASIAN DI KOTA BATAM

<p> Batam sebagai salah satu wilayah di Indonesia yang berbatasan langsung dengan dengan negara luar. Batam bukan hanya sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, namun Batam sendiri juga adalah daerah yang menetapkan sistem Kawasan Bebas (<em>Free Trade Zone</em>). Kawasan bebas itu merupakan sebuah sistem kebijakan otorita suatu daerah untuk mempermudah jalur perdagangan di kawasan perdagangan dan pelabuhan yang berada di Indonesia yang didalamnya berisi terjadinya proses penggudangan barang, kegiatan manufaktur serta kegiatan reekspor tanpa hambatan oleh otoritas kepabeanan/perpajakan.<em> TOCs</em> adalah kejahatan lintas Negara yang dilakukan secara terstruktur. Pada penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitain kualitatif sendiri merupakan penelitian yang memberikan penekanan pada pendalaman pemahaman sebuah permasalahan. Dengan diciptakannya produk Mikroregionalisme dan Mikroregionalisasi, yang mana suatu produk negara yang dibarengi dengan aktor non negara pasti ada faktor-faktor yang mendukung untuk terjadinya ketimpangan.</p>

IMPLEMENTASI PROGRAM TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS) PADA KASUS STUNTING DI INDONESIA

<p><em>In 2018, the quality of Indonesian human resources was ranked 87 out of 157 countries. The good growth of Indonesian human resources, of course, starts from the womb or prenatal period, under five years of age, children, adolescents, to working productive ages. This study chose the topic of stunting, because of the urgency to improve the competitiveness of Indonesian human resources in the regional and international realms. Superior human resources are certainly formed from a long process since childhood. This paper aims to apply the concept of sustainable development goals (SDGs) as a framework adopted by the Government of Indonesia in reducing the prevalence of stunting cases and to provide the latest holistic analysis regarding the implementation of SDGs policies by the Government of Indonesia in reducing the prevalence of stunting cases. This study used qualitative research methods. The result of this research is that collaboration between state and non-state actors is needed to handle stunting cases in Indonesia. Starting from the synergy between ministries / institutions and collaboration with academics, public health scholars, companies, and foreign parties. These results are important as recommendations for each stakeholder in implementing the SDGs concept to reduce the prevalence of stunting cases in Indonesia.</em></p>

INCREASING AWARENESS CAPACITY OF DISASTER POTENTIAL AS A SUPPORT TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL (SDG) 13 IN LAMPUNG PROVINCE

<p>Global policies on the Sustainable Development Goals (SDGs) address several aspects of environmental life and climate change. There are still challenges that many regions do not pursue the achievement of sustainable development goals which means that SDGs cannot simply and automatically be achieved in several regions due to different contexts and different geographic backgrounds. Extreme climate change can cause natural disasters that have the potential to cause losses and even claim victims. Thus, Lampung, which is a disaster-prone area, is interesting to be studied whether the government and the community's efforts to realize potential disasters have been accomplished properly. This research explains the efforts that have been and need to be done by Lampung Province in responding to potential disasters through a policy brief in order to motivate the government to pay more attention to climate change and natural disasters. This research is a type of qualitative research with primary data that will be taken by using interview techniques and literature review. The survey was conducted by random sampling the people of Lampung regarding the level of awareness of potential disasters. The data will also be obtained by using Google Trend. The results of this research indicate that the efforts of the Lampung Provincial Government such as mitigation, emergency response, reconstruction, rehabilitation, disaster risk assessments, and support from the epistemic community.</p>

STRATEGI ETIOPIA DALAM MENGURANGI KETERGANTUNGAN TERHADAP BANTUAN LUAR NEGERI

<p>Negara di Afrika memiliki sejarah ketidakstabilan politik yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal. Karena ketidakstabilan tersebut maka banyak negara Afrika yang menerima bantuan luar negeri untuk merestrukturisasi ekonomi nasionalnya. Dampak dari bantuan yang diterima adalah pertumbuhan ekonomi dan perbaikan performansi nasional. Namun, disisi lain ternyata bantuan luar negeri membuat negara-negara di Afrika ketergantungan dengan bantuan tersebut. Etiopia adalah salah satu negara dengan penerima donor terbesar. Etiopia bergantung pada bantuan luar negeri hingga mencapai 50% untuk anggaran nasional di tahun 2012. Namun, di tahun 2017 Etiopia mampu mengurangi ketergantungannya akan bantuan asing meskipun tetap sebagai negara penerima bantuan terbesar di Afrika. Penelitian ini membahas strategi Etiopia untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan asing. Penulis menganalisa dengan menggunakan konsep strategi dalam mengurangi ketergantungan terhadap bantuan yang diinisasikan oleh Bräutigam dan Kwesi Botchwey. Hasil penelitian menunjukkan Etiopia mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat. Permasalahan pangan dan isu penting lainnya mampu teratasi secara perlahan. Namun, peran besar dalam membantu Etiopia menjadi mandiri ada pada pendonor dan pihak eksternal. Keterlibatan donor dalam mengevaluasi bantuan membuat bantuan menjadi lebih efektif. Kolaborasi pendonor dalam melakukan bantuan baik dengan aktor pemerintah maupun non pemerintah juga menjadi kunci efektifitas implementasi proyek bantuan asing di Etiopia.</p>