This article discusses two reasearch questions, firstly, whether law reforms on investment by the issuance of policy packages involving massive numbers of regulations during the First Period of President Jokowi have been successful to increase the realization of foreign investments? Secondly, how is the projection of foreign investment policies in the Second Period Of President Joko Widodo to increase the realization of foreign investments? Theoretical framework used in this article methodologically places law as external environment for foreign investors, and that law is the priority factor and the most relevant for investment and economic growth. This article concludes that first, law reforms on investments by the issuance of massive regulations in the First Period, even though having been successful to increase the values of realization of cumulative foreign investments significantly, they have been unsuccessful in increasing the annual percentages of foreign investment growth. Second, Omnibus Law and the then implementing regulations that would be used to increase foreign investments have been inviting resistances from various components of the nation, due to lack of transparent procedures and degrading the interests of public at large, and bias of the intersets of investors. Therefore, the effectiveness of law reforms in the Second Period would be impeded by various resistant movements, and in turn, be contraproductive with the purposes of legal reforms.
Abstrak
Artikel ini membahas dua permasalahan utama, pertama apakah reformasi hukum investasi melalui serangkaian paket kebijakan dengan jumlah peraturan yang masif pada Periode Pertama Presiden Jokowi telah berhasil meningkatkan realisasi investasi asing? Kedua, bagaimanakah proyeksi kebijakan investasi asing pada Periode Kedua Presiden Jokowi untuk meningkatkan realisasi investasi asing? Kerangka teoretik yang digunakan dalam artikel ini secara metodologis menempatkan hukum sebagai lingkungan eksternal dari investasi asing, bahwa hukum merupakan faktor prioritas dan paling relevan untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. Kesimpulan dari artikel ini pertama, reformasi hukum investasi dengan mengeluarkan produk hukum yang masif pada Periode Pertama meskipun berhasil meningkatkan nilai investasi asing kumulatif secara signifikan, tetapi tidak berhasil meningkatkan persentase pertumbuhan pertahunnya. Kedua, Omnibus Law dan peraturan-peraturan pelaksanaanya yang akan diandalkan untuk meningkatkan investasi asing telah mengundang resistensi dari berbagai komponen bangsa, karena secara prosedur pembentukannya tidak transparan dan secara substantif mendegradasi kepentingan masyarakat luas serta lebih berpihak kepada kepentingan para investor. Dengan demikian efektivitas reformasi hukum pada Periode Kedua akan terganggu dengan berbagai gerakan resistensi yang akan menyebabkan kontraproduktif dengan tujuan dari reformasi hukum tersebut.
Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo
