Law Enforcement On Environmental Pollution Activities In Kendari-Southeast Sulawesi

2019 ◽  
Author(s):  
Nur Azisa
FIAT JUSTISIA ◽  
2016 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
Author(s):  
Dani Amran Hakim

The legal political environment in Indonesia in terms of protection, management and control of environmental pollution in Indonesia and to investigate the implementation of environmental pollution control and law enforcement in Indonesia. the results of the study stated that the renewal law of Environmental management is influenced by a variety of development changes occurring in society, such as the influence of the era of democratization, industrialization, advancement of science and technology and the rise of the welfare demands of various parties. Political aspects contained in the politics of Law Number 32 of 2009 on the protection and management of the environment has not been run in accordance with the legal political objective, because there are natural resources that can not be utilized for the prosperity and welfare of the people. It is also still a lot of water pollution, air pollution, deforestation and other actions of the parties who damage the environment. It is necessary to implement environmental management to preserve the environment and develop skills which are harmonious, consistent and balanced in order to support the implementation of the development of environmentally sustainable. Law enforcement agencies in understanding the perceived environmental legal system are still experiencing difficulties. Lack of understanding of the law enforcement officers will cause rules is formed in one unified national legal system will deviate from the direction of the political objectives of the law. The need for clear law enforcement for the doer / destroyer of the environment in order to create a deterrent effect and between 3 penalties (criminal, civil and administrative) is not overlapping. Law enforcement difficult because of the difficulty of proving and determining the standard criteria of environmental damage. Keywords: Legal Politic, Environment, The Act Number 32 years 2009 on The Protection and Environmental Management


Author(s):  
Rani Hendriana ◽  
Nurani Ajeng Tri Utami ◽  
Angkasa

2017 ◽  
Vol 16 (3) ◽  
pp. 309
Author(s):  
Diana Yusyanti

Kegiatan industri pertambangan batubara selain mempunyai dampak positif karena dapat dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan mendatangkan hasil yang cukup besar sebagai sumber devisa, tetapi sisis lain mempunyai dampak negatif yaitu dengan banyaknya perijinan yang dikeluarkan maka mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan dan pencemaran lingkungan sehingga mengganggu kesehatan masyarakat sekitarnya. Dengan banyaknya izin yang dikeluarkan oleh kepala daerah untuk kegiatan usaha pertambangan batubara, maka pengawasan menjadi kurang sehingga penegakan hukum menjadi lemah. Dalam aspek perizinan dibidang pertambangan mineral dan batubara pada era otonomi daerah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang awalnya bersifat sentralistik kemudian sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi bersifat desentralistik sehingga aspek perizinan di bidang pertambangan menjadi tumpang tindih antara kewenangan menteri dan kewenangan bupati seperti kewenangan yang bersifat desentralisasik melalui Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut, ditarik kembali menjadi sentralistik melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sehingga terjadi tarik menarik kepentingan untuk mengamandemen undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang mineral dan batubara tersebut.AbstractCoal mining industry activities have positive and negative impacts, the first, it can satisfy society life necessities and come to a huge advantage as foreign exchange, and then the latter, by issuing of area utilization operation permits will cause deforestation and environmental pollution that damage the health of the surrounding community. Many permits of coal mining activities have been issued by local leaders that bring about controlling function to become not optimal so it will influence into the law enforcement get worse. In permit aspects of mineral and coal mining in the era of regional autonomy by stipulated the Act Number 11, Year 1967, initially it was centralisation then by issued the Act Number 22 Year 1999 and refurbished with the Act Number 32 Year 2004 turned into decentralisation so that the permit aspects in mining become overlapping authority between ministry and regent such as decentralized authority through the Act Number 23 Year 2014 so ,it becomes conflict of interest to amendment the Act.


2018 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 337-354
Author(s):  
Syahrul Syahrul

Sampai dengan tahun 2016 terdapat sebanyak 156 izin usaha dalam bidang perkebunan kalapa sawit di Aceh, dengan total luasan areal lahan mencapai 752.766.40 hektar. Dari kegiatan usaha perkebunan yang beroperasi di aceh timbul beberapa permasalahan. Diantaranya terdapat tiga permasalahan utama dalam bidang usaha perkebunan di Aceh, yaitu terjadi konflik lahan, pencemaran lingkungan dan ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban sebagai pemegang izin. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu meneliti keberlakuan hukum tekait dengan penerbitan izin tata kelola usaha perkebunan di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga permasalahan utama dalam bidang usaha perkebunan di Aceh, yaitu konflik lahan dengan masyarakat, dampak terhadap lingkungan dan kepatuhan perusahaan terhadap izin. Ketigal masalah tersebut disebabkan oleh proses dan prosedur perizinan usaha perkebunan di Aceh masih belum berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka oleh itu perlu pembenahan tata-kelola dibidang perkebunan, terutama alur perizinan yang menimbulkan dampak secara sistematik dilapangan berupa konflik lahan, dampak lingkungan, serta memastikan kepatuhan perusahan terhadap izin yang telah diberikan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk segera menindak lanjuti amanat Moratorium Lahan Perkebunan Kelapa Sawit di Aceh sebagai pintu masuk untuk pembenahan. The Improvement of Palm-Oil Trees Farm Business Permits Governance  in Aceh Until 2016, there were 156 business licenses of palm oil plantation in Aceh with a total area of 752.766.40 hectares. From that plantation business activities operated in Aceh, some problems then arise. There are three main issues of palm oil plantation business in Aceh; land conflicts, environmental pollution, and the company's non-compliance with the obligation as a permit holder. This is empiric juridical research that examine the law enforcement related to the issuance of plantation business licenses in Aceh. The result shows that there are three major issues in plantation business in Aceh. First, land conflicts with the communityc, the impact on the environment and then the company’s compliance with licenses. These three issues are caused by the licensing process and procedures of plantation business in Aceh that are not in accordance with the laws. Thus, it is necessary to improve governance in the plantation sector, especially the licensing stage which has a systematic impact on land conflicts, environmental impacts, and ensuring the company's compliance with the business licenses that have been granted. Therefore, this study recommends the Aceh Government to immediately follow up the mandate of the Land Moratorium on Oil Palm Plantations in Aceh as a priority for reform. 


2020 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 43
Author(s):  
Eric Rahmanul Hakim

This study aims to analyze environmental issues in criminal aspects. The aspect of environmental punishment is one of the most important factors to consider because it is the key to law enforcement and environmental and life sustainability factors in the future. Factually, there have been many deviations in the environmental field in various angles, which have resulted in more environmental pollution and an impact on the future. This study uses juridical-normative research, with dogmatic research, forms of descriptive research and uses descriptive-analytical analysis. The results showed that the role of government is one of the most powerful factors in reducing damage to the environment, because the government itself is part of the population in Indonesia. The government needs to maximize the program so that damage to the environment can be reduced. As mandated by UUPPLH No. 23 of 1997, which was updated with UUPPLH No. 32 of 2009. The law is expected to be able to run in accordance with current and future conditions. But the implementation of the Act still causes violations in the community. This is a factor in the non-operation of existing regulations due to the lack of awareness of related parties, about the importance of preserving nature and the environment, so that criminal aspects are considered as one way out of environmental law enforcement. Keywords: environmental law, law enforcement, criminal.ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan lingkungan pada aspek pemidanaan. Aspek pemidanaan lingkungan menjadi salah satu faktor yang sangat penting diperhatikan karena merupakan kunci dari penegakan hukum dan faktor keberlangsungan lingkungan dan kehidupan dimasa yang akan datang. Secara faktual, banyak sekali penyelewangan dibidang lingkungan dalam berbagai sudut, yang mengakibatkan semakin banyaknya pencemaran lingkungan dan berdampak pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, dengan jenis penelitian dogmatik, bentuk penelitian perskriptif dan menggunakan analisis deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah merupakan salah satu faktor yang sangat kuat untuk dapat mengurangi terjadi kerusakan pada lingkungan, karena pemerintah sendiri merupakan bagian dari penduduk yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu memaksimalkan program, agar kerusakan yang terjadi pada lingkungan dapat berkurang. Sebagaimana amanat UUPPLH Nomor 23 tahun 1997, yang diperbarui dengan UUPPLH no 32 tahun 2009. Undang-undang tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai dengan keadaan saat ini dan akan mendatang. Tetapi implementasi Undang-Undang tersebut masih saja menimbulkan pelanggaran di masyarakat. Hal ini menjadi faktor tidak berjalannya peraturan yang ada karena kurangnya kesadaran pihak-pihak terkait, tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan lingkungan, sehingga aspek pemidanaan dianggap sebagai salah satu jalan keluar terhadap penegakan hukum lingkungan.Kata kunci : hukum lingkungan, penegakan hukum, pidana 


Author(s):  
H. Bachrul Amiq

Enforcement of administrative sanctions is part of the enforcement of administrative environmental laws. Law enforcement of the administrative environment itself can be done in a preventive and repressive manner. Administrative law enforcement that is preventive is done through supervision, while repressive law enforcement is done through the application of administrative sanctions. Supervision and application of administrative sanctions aims to achieve the adherence of the public to the legal norms of the administrative environment. Good supervision as part of preventive environmental law enforcement will prevent the violation of administrative law norms. Thus, environmental pollution resulting from such breaches can be avoided. This is better than the enforcement of repressive administrative sanctions after the offense. However, it does not mean that the review of enforcement of administrative sanctions is unimportant.


2016 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 119
Author(s):  
Maret Priyanta

The development activities is one of the government's efforts in order to realize a fairness and prosperous for the society. The natural resources management through the business activities carried out by the corporation, became one of the important factors in the success of national development. One of the impacts of development activities on the environment is the environmental pollution because of the utilization of natural resources. The pollution has caused a decrease in the quality of human life and other living creatures. Differences paradigm or way people view the polluter pays principle and the position of the responsibility of States to discredit the corporation still there is a difference of view and understanding. It is see from the practice of application of the Social and Environmental Responsibility (TJSL), which seems to have been removing corporate responsibility and involvement allocationof State budget revenue and expenditure of the State to penangulangan pollution, which performed by the corporation. This has led to uncertainty in the law enforcement environment in Indonesia. This study aimed to describe the problem from the legal aspect and theory in relation to the position of state responsibility and corporate environmental pollution in the environmental legal system. This study uses normative juridical approach, through the method of approach to legislation, the conceptual approach, and an analytical approach. The scope of this normative juridical research includes the study of the principles and theory of law. Paradigm reform of the principles of pollution should be change or reform based on theory of law, whereby the position and extent of responsibility of states and corporations definitely be regulated in the Indonesia environmental legal system.


Author(s):  
S. K. Peng ◽  
M.A. Egy ◽  
J. K. Singh ◽  
M.B. Bishop

Electron microscopy and energy dispersive x-ray microanalysis (EDXA) are found to be very useful tools for identification of etiologic agents in pneumoconiosis or interstitial pulmonary disorders. Pulmonary interstitial fibrosis and granulomatosis are frequently associated with occupational and environmental pollution. Numerous reports of pneumoconiosis in various occupations such as coal and gold miners are presented in the literature. However, there is no known documented case of pulmonary changes in workers in the sandpaper industry. This study reports a rare case of pulmonary granulomatosis containing deposits from abrasives of sandpaper diagnosed by using EDXA.


Author(s):  
H. M. Sagara ◽  
S. A. Schliebe ◽  
M. C. Kong

Particle analysis by scanning electron microscopy with energy-dispersive x- ray analysis is one of the current methods used in crime laboratories to aid law enforcement in identifying individuals who have recently fired or handled a firearm. During the discharge of a firearm, the high pressure caused by the detonation of the cartridge materials forces a portion of the generated gases through leaks in the firing mechanism of the weapon. These gases contain residues of smokeless powder, primer mixture, and contributions from the projectile itself. The condensation of these hot gases form discrete, micrometer-sized particles, which can be collected, along with dry skin cells, salts, and other hand debris, from the hands of a shooter by a simple adhesive lift technique. The examination of the carbon-coated adhesive lifts consist of time consuming systematic searches for high contrast particles of spherical morphology with the characteristic elemental composition of antimony, barium and lead. A detailed list of the elemental compositions which match the criteria for gunshot residue are discussed in the Aerospace report.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document