scholarly journals Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri

2014 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
Author(s):  
Muhammad Andriansyah

Abstract: The National Arbitration Award Cancellation By Court. Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution, stating that the award can only be canceled if it is thought to contain elements of letter/false documents, or documents found hidden by the other party, or a decision that is taken from the results of deceit trick performed by one of the parties in the dispute. To prove whether or not one of the above three elements must be proved by a court decision. If the District Court stated that the reasons are evident, then the arbitration award may be canceled, if not proven, the Court should reject the application for cancellation of the arbitration decision. But in practice, there is still the District Court received the request for cancellation of arbitration outside the context of Article 70 of Law No. 30 of 1999 as stated in the South Jakarta District Court. Abstrak: Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menyatakan bahwa putusan arbitrase hanya dapat dibatalkan jika diduga mengandung unsur-unsur surat/dokumen palsu, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Untuk membuktikan ada atau tidaknya salah satu dari tiga unsur diatas harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila Pengadilan Negeri menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti, maka putusan arbitrase dapat dibatalkan, apabila tidak terbukti, maka Pengadilan Negeri harus menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, Pengadilan Negeri masih ada yang menerima permohonan pembatalan arbitrase di luar konteks pasal 70 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. DOI: 10.15408/jch.v1i2.1472

2018 ◽  
Vol 14 (4) ◽  
pp. 701 ◽  
Author(s):  
Tri Ariprabowo ◽  
R. Nazriyah

Kewenangan pengadilan dalam proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase antara lain, putusan arbitrase harus didaftarkan di Pengadilan Negeri. Menurut Mahkamah, Penjelasan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS) menambah norma baru dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Pasal 70 UU AAPS tersebut sudah cukup jelas (expressis verbis), yang justru menimbulkan multi tafsir adalah penjelasan pasal tersebut sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil. Mahkamah menyatakan bahwa, Penjelasan Pasal 70 UU AAPS bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014, bagi para pihak yang tidak puas terhadap putusan arbitrase mempunyai peluang yang lebar untuk dapat pengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan. Hak para pihak untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU AAPS dapat dikesampingkan berdasarkan kesepakatan bersama para pihak. Dengan demikian putusan arbitrase yang merupakan mahkota seorang Arbiter tidak mudah “tercabik” oleh suatu kepentingan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XII/2014 harus diapresiasi dan secepatnya direspon oleh pembentuk undang-undang untuk merevisi UU No. 30 Tahun 1999 terkait dengan mekanisme pembatalan putusan arbitrase setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.The jurisdiction of the court in the process of resolving disputes through arbitration among other arbitral rulings shall be registered in the district court. According to the Court, the Explanation of Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Act AAPS) adds new norms and creates legal uncertainty. Article 70 of the AAPS Act is quite clear (expressis verbis), the thing which leads to multiple interpretations is an explanation of the article so that this rises fair legal uncertainty. It stated that, Explanation of Article 70 of AAPS Law is contrary to Article 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution and has no binding force. By the decision of the Constitutional CourtNumber 15/PUUXII/2014, for the parties which are not satisfied with the arbitration decision, this provides wide opportunities to pursue cancellation request of arbitral decision without having been proofed in court. The rights of the parties to apply for the cancellation of an arbitral award under Article 70 of AAPS Law may be waived by mutual agreement of the parties. Thus the arbitration award which is the crown of an arbitrator does not easily "torn apart" by an interest.Constitutional Court decision should be appreciated and quickly responded to by the legislators to revise Law No. 30, 1999 related to the cancellation mechanism arbitration decision after the decision of the Constitutional Court.


2017 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 115
Author(s):  
Cut Memi

ABSTRAKPasal 3 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dengan perjanjian arbitrase, akan tetapi sampai saat ini masih saja terdapat pertentangan kompetensi absolut antara arbitrase dan pengadilan. Sebagai contoh dan sekaligus fokus dalam pembahasan tulisan ini adalah dalam hal penanganan perkara antara PT B melawan PT CTPI. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan Putusan Nomor 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, perkara ini telah diputus oleh pengadilan dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara bahkan putusan ini kemudian dikuatkan sampai tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Nomor 238 PK/PDT/2014. Sementara di pihak lain perkara ini juga diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan Putusan Nomor 547/XI/ARB-BANI/2013 yang menyatakan bahwa BANI berwenang dalam mengadili perkara yang sama. Pertentangan kompetensi absolut antara dua lembaga tersebut tentu perlu diselesaikan dengan menentukan lembaga mana yang sebenarnya berwenang dalam menangani perkara bersangkutan. Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam tulisan ini, diperoleh jawaban bahwa yang berwenang dalam mengadili perkara PT B melawan PT CTPI adalah BANI bukan pengadilan.Kata kunci: kompetensi absolut, arbitrase, pengadilan. ABSTRACTArticle 3 of Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution states that the district court is unlawful to decide dispute of parties bound by arbitration agreements, but to date, such absolute competence dispute between arbitration tribunal and court of law is still occurring. As an example, as well as the focus of discussion in this analysis is the case between PT B against PT CTPI. This study uses normative legal research methods. Based on Court Decision Number 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST, it was decided that the District Court of Central Jakarta has the authority to adjudicate the case. In fact, this decision is subsequently filed for an extraordinary request for review in the Supreme Court based on Court Decision Number 238 PK/PDT/2014. On the other hand, the case is also arbitrated by Indonesia National Board of Arbitration (BANI) by Arbitral Award Number 547/XI/ARB-BANI/2013 confirming its authority to adjudicate the same case. The absolute competence dispute between the two parties need to be resolved by determining which party is actually authorized in settling the case. Based on the analysis in this paper, it can be concluded that the case between PT B against PT CTPI is the authority of arbitration tribunal (BANI) to arbitrate, not court of law. Keywords: absolute competence, arbitration tribunal, court of law.


2017 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 26
Author(s):  
Yuanita Permatasari ◽  
Pranoto ,

<p>Abstract<br />This article aims to find out the recognition and enforcement of international arbitration award in Indonesia, as well as the authority of the courts in annulment the international arbitration award in Indonesia. This research is a normative and prescriptive legal research. The type and source of materials used is the source of secondary legal material. The legal substances used in this study are of two kinds, namely primary legal materials and secondary legal materials. The method of collecting legal materials in this study is obtained through assessment of existing libraries, books, law journals, and court awards. Based on the result of the discussion, it can be concluded: Firstly, the international arbitration award can be recognized and enforced if the award is registered and obtain an execution from the Central Jakarta District Court. International arbitration rulings can only be recognized and enforced if they full fil the conditions in Article 66 of Arbitration and Alternative Dispute Resolution law. Second, the international arbitration award is final and binding. However, in reality many international arbitration awards are requested for annulment to the Court in Indonesia.</p><p>Keywords: international arbitration award, annulment of international arbitration award, enforcement of international arbitration award</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, serta kewenangan pengadilan dalam membatalkan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan: Pertama, agar putusan arbitrase internasional dapat diakui dan dilaksanakan, maka putusan tersebut harus terlebih dahulu didaftarkan dan memperoleh exequatur dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kedua, putusan arbitrase internasional bersifat final and binding. Sehingga, putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan upaya pembatalan putusan arbitrase. Namun, dalam realitanya banyak putusan arbitrase internasional yang dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan di Indonesia.</p><p>Kata Kunci: putusan arbitrase internasional, pembatalan putusan arbitrase internasional, pelaksanaan putusan arbitrase internasional</p>


Solusi ◽  
2019 ◽  
Vol 17 (3) ◽  
pp. 247-257
Author(s):  
Farrah Rizky Amelia Mirza

Dispute resolution through alternative channels is arbitration known since the conflict with Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution. Arbitration is a method of civil approval outside the general court made based on an arbitration agreement made by the parties to the dispute. Ad-hoc arbitration is an arbitration specifically designed to resolve or reduce certain disputes, or in other words, ad-hoc arbitration is incidental. Arbitration decisions can be returned if it is agreed to contain no-no in Article 70 letter (a), (b), (c) Law Number 30 Year 1999. Can be proven by one of the disadvantaged parties, it can be asked. Cancellation to the Chair of the District Court and being received by the Chair of the Supreme Court requesting an examination of the cancellation of the arbitration award at the first and last level. The Judicial Review (PK) can also be used in arbitration disputes that have permanent legal requirements, asking PK to be asked to the Supreme Court, which is submitted requesting PK to approve the arbitration decision, will be the decision of the Chair of the District Court to support the cancellation of the award.


2015 ◽  
Vol 27 (3) ◽  
pp. 290-305
Author(s):  
Carmel R Matthias

It has been internationally recognised that alternative dispute resolution (ADR) is effective in many child protection cases. In the South African Children’s Act, four ADR methods are applicable to child protection. It will be shown that a major weakness in the ADR framework in the Act is a failure to provide appropriate coverage on the crucial aspect of confidentiality. This article explores the tensions around confidentiality in ADR processes for both professional and family participants. Where participants fear that what they divulge during ADR is not confidential, they may be inhibited from being constructively involved. This can defeat the purpose of ADR. On the other hand, in child protection ADR a correct balance needs to be struck so that information essential for the further resolution of the case or for protecting persons from danger is communicated. How best to enable effective child protection ADR by creating an appropriate confidentiality framework is discussed in this article.


Acta Comitas ◽  
2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 161
Author(s):  
I Made Dwi Dimas Mahendrayana

A copyright violation occurs when someone makes an announcement or reproduction of a work without permission from the creator or copyright holder. If this happens, the creator or copyright holder can bring his dispute to be resolved through alternative dispute resolution or arbitration. However, the Law No. 28 of 2014 concerning Copyright does not regulate the mechanism for resolving copyright disputes through arbitration. The purpose of this study is to determine the mechanism for resolving disputes over copyright infringement through arbitration and the mechanism for canceling decisions on resolving disputes over copyright infringement through arbitration. This research uses normative legal research. From the results of the study, the initial stage of the mechanism of resolving disputes over copyright infringement through arbitration begins with the submission of the request for arbitration. Furthermore, the applicant makes a claim letter and proceed with the selection and appointment of the arbitrator. Then the arbitration examination. The final stage of the trial in arbitration is the submission of the award to the parties, and continued with the implementation of the arbitration award. An arbitration award can be requested to be canceled. The mechanism for cancellation of a national arbitration award begins by registering an arbitration award for cancellation at the Registrar's Office of the District Court. Then the court will examine the facts about whether or not the reasons stated by the applicant to cancel the arbitration award. If no, the application is rejected, but if the facts are found, the court is only authorized to cancel part of the arbitration award.


Yuridika ◽  
2014 ◽  
Vol 29 (3) ◽  
Author(s):  
Ilhami Ginang Pratidina

Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution (Law No. 30/1999) establish three basic reasons limitedly as cancellation of the arbitration decision. In the case of PT.Comarindo Express Tama Tour against Yemen Airways, the Supreme Court considers the court decision based on the elucidation and cancels the arbitration award on the grounds out of Article 70 of Law No. 30/1999. This paper seeks to elaborate on the interpretation of the Supreme Court against the cancellation reason arbitration award in terms of universal principles in the practice of modern arbitration and the legislation laws to use the statute approach, conceptual approach and case approach and suggests some court decision both Indonesian court and foreign court. The Supreme Court in this case misapplied the law due to the fact that consideration of the elucidation is in contrast to the universal principles in the practice of arbitration.Keywords: arbitration, the reason for the cancellation decision.


2019 ◽  
Vol 17 (1) ◽  
pp. 183-194
Author(s):  
Anna Rogacka-Łukasik

ADR (Alternative Dispute Resolution), as a non-judicial resolution of disputes, is a wide range of mechanisms that aim to put an end to a conflict without the need of conducting a trial before the court. On the other hand, the modern form of ADR is ODR (Online Dispute Resolution) – an online dispute resolution system that is the expression of the newest means of communication and technical innovations in order to help in non-judicial dispute resolving. The goal of this publication is to present the ODR platform and, in particular, to describe the process of filing a complaint by the consumer by means of it.


2018 ◽  
Vol 18 (2) ◽  
pp. 222
Author(s):  
Abd. Shomad ◽  
Rahadi Wasi Bintoro

Religious court as forefront in economic sharia dispute resolution in litigation has not ideal place to perform their duty since there are still regulation conflicts such as implementation of encumbrance right execution which still becomes a domain in district court. As explained, this article discusses phi-losophical foundation of Religious Court competence to resolve economic sharia issues. In regard to this, conceptual approach, law approach and historical approach are respectively used. Based on the analysis, basic competence of religious court is Islamic personality principle which carries the use of Islamic law elements (sharia principle) in its legal relationship. From the analysis the implication is drawn that as long as a dispute belongs to economic sharia, then it is Religious Court which is com-petent to handle including court decision.Keywords: law enforcement, economic sharia dispute, absolute competence, court decision implementation


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document