Abstrak
Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan komprehensif dan skrining kesehatan, mencapai standar pelayanan minimal (SPM), mendukung pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN) dengan meningkatkan kesadaran menjadi peserta JKN. Peran dinas kesehatan (dinkes) provinsi, kabupaten/kota yaitu pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan pengendalian. Keberhasilan dalam implementasi PIS-PK di puskesmas tidak terlepas dari peran dinkes kabupaten/kota dan provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran peran dinkes dalam memfasilitasi, mengoordinasi, membimbing, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PIS-PK di wilayahnya. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Parcipatory Action Research (PAR) melalui wawancara mendalam dan observasi. Informan adalah penanggung jawab PIS-PK di dinkes provinsi dan kabupaten/kota. Lokus penelitian dilakukan di Dinkes Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Sementara untuk dinkes kota/kabupaten dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Palu dan Kabupaten Sumba Barat. Hasil penelitian menunjukkan peran dinkes dalam pengembangan sumber daya, koordinasi, bimbingan dan monev sudah dilaksanakan sesuai dengan Permenkes No 39 Tahun 2016. Beberapa dinkes telah melakukan upaya inovatif untuk mengatasi keterbatasan anggaran, tenaga dan sarana yang terjadi selama implementasi PIS-PK. Namun dapat lebih optimal jika telah ada persamaan persepsi di internal dinas, integrasi lintas program dan lintas sektor yang mengarah pada pencapaian tujuan PIS-PK.
Kata kunci: dinas kesehatan, program Indonesia sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK), Parcipatory Action Research (PAR)
Abstract
The purpose of the Healthy Indonesia Program with the Family Approach (PIS-PK) is to improve access to comprehensive services and health screening, achieve minimum service standards (SPM), support the implementation of national health insurance (JKN) by increasing awareness of being JKN participants. Resource development, coordination, and guidance, monitoring, and control are the roles of provincial and district/city health offices in implementing PIS-PK. The involvement of the regional health offices is one of the success factors of the implementation of PISPK in the public health center. The research method is qualitative with Participatory Action Research (PAR) and was done by in-depth interviews and observation. The informants were pic of PIS-PK in the public health office. The research site was provincial of health office i.e Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur in 2018. It also was done in district/city of health office i.e Lampung Selatan, Banjarnegara, Tanah Bumbu, Sumba Barat, and Palu city. The result shows that the role of public health offices monthly have been performed thoroughly according to the regulation of health ministry number 3 in 2016. On the other side, several health offices have made an innovative program to overcome the limitations of the budget, personnel, and facilities that occur during the implementation of PIS-PK. However, it could be optimum to reach PISPK objectives if there was the same perception in internal of health office, integration of health program in the internal and external sector.
Keywords: health office, Healthy Indonesia Program with the Family Approach, Participatory Action Research (PAR)