scholarly journals Kajian Hukum Pidana Tentang Delik Penghinaan : Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang

2019 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Rezky Plantika Prananda ◽  
Subaidah Ratna Juita ◽  
Ani Triwati
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Library Research ◽  
Literary Journals ◽  
The Law ◽  
Shortcut Method

<p>Judul dari penulisan ini adalah kajian hukum pidana tentang delik penghinaan di wilayah hukum polrestabes semarang. Berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan berdasarkan Undang-undang No.11Tahun 2008 tentang informasi dan elektronika sebagaimana diubah dengan undang undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang informasi dan elektronika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. dengan bahan Hukum primer sebagai instrumen dalam menemukan Hukum Delik Penghinaan berdasarkan  KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang . Sedangkan bahan Hukum sekunder dan tersier menjadi pendukung dalam menemukan solusi Hukum dari permasalahan yang terjadi. Teknik memperoleh bahan Hukum selanjutnya dilakukan dengan cara penelitian ke Perpustakaan (Library research) dan ke Polrestabes Ssmarang. yakni dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan Perundang-Undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal HHHHukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu khasus yang terjadi di Polrestabes Semarang.</p><p>Kata kunci : Delik; penghinaan; Hukum pidana;</p><p><em> </em></p><p align="center"><em>ABSTRACT</em></p><p>Judul dari penulisan ini adalah kajian hukum pidana tentang delik penghinaan di wilayah hukum polrestabes semarang. Berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan berdasarkan Undang-undang No.11Tahun 2008 tentang informasi dan elektronika sebagaimana diubah dengan undang undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang informasi dan elektronika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. dengan bahan Hukum primer sebagai instrumen dalam menemukan Hukum Delik Penghinaan berdasarkan  KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang . Sedangkan bahan Hukum sekunder dan tersier menjadi pendukung dalam menemukan solusi Hukum dari permasalahan yang terjadi. Teknik memperoleh bahan Hukum selanjutnya dilakukan dengan cara penelitian ke Perpustakaan (Library research) dan ke Polrestabes Ssmarang. yakni dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan Perundang-Undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal HHHHukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu khasus yang terjadi di Polrestabes Semarang.</p><p><em>The tittle of the writing is a criminal law review of defamation offense in jurisdiction of Polrestabes Semarang.based on the criminal law and based of criminal law number 11 of 2008 on information and electronics as amended by law number 19 of 2016 about changes to information and electronics laws. The shortcut method in his study in normative. With primary legal materials as instruments to finding the law of defamatory offense based on KUHP or by law. While secondary and tertiary legal materials become supporters in finding the legal solution of the problem that occure. The technique of obtaining legal material is further done in library research and Polrestabes Semarang. By performing a search on legislation, several literature books, legal and literary journals that deal directly with the issues raised in this case of Polrestabes Semarang.</em></p><p> </p><p> </p>

scholarly journals KAJIAN HUKUM PIDANA TENTANG DELIK PENGHINAAN : STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG

2017 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Rezky Plantika Prestama ◽  
Subaidah Ratna Juita ◽  
Ani Triwati
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Library Research ◽  
Literary Journals ◽  
The Law ◽  
Shortcut Method

<p>Judul dari penulisan ini adalah kajian hukum pidana tentang delik penghinaan di wilayah hukum polrestabes semarang. Berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan berdasarkan Undang-undang No.11Tahun 2008 tentang informasi dan elektronika sebagaimana diubah dengan undang undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang informasi dan elektronika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. dengan bahan Hukum primer sebagai instrumen dalam menemukan Hukum Delik Penghinaan berdasarkan  KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang . Sedangkan bahan Hukum sekunder dan tersier menjadi pendukung dalam menemukan solusi Hukum dari permasalahan yang terjadi. Teknik memperoleh bahan Hukum selanjutnya dilakukan dengan cara penelitian ke Perpustakaan (Library research) dan ke Polrestabes Ssmarang. yakni dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan Perundang-Undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal HHHHukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu khasus yang terjadi di Polrestabes Semarang.</p><p><em>The tittle of the writing is a criminal law review of defamation offense in jurisdiction of Polrestabes Semarang.based on the criminal law and based of criminal law number 11 of 2008 on information and electronics as amended by law number 19 of 2016 about changes to information and electronics laws. The shortcut method in his study in normative. With primary legal materials as instruments to finding the law of defamatory offense based on KUHP or by law. While secondary and tertiary legal materials become supporters in finding the legal solution of the problem that occure. The technique of obtaining legal material is further done in library research and Polrestabes Semarang. By performing a search on legislation, several literature books, legal and literary journals that deal directly with the issues raised in this case of Polrestabes Semarang.</em></p>

ANALISIS HUKUM PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BENGKULU (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 24-33
Author(s):  
Apen Diansyah
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Primary Data ◽  
Economic Factors ◽  
Inhibiting Factors ◽  
Library Research ◽  
The Law ◽  
The City

ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan denda terhadap pelanggar berlalu lintas di kota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggar barlalu lintas di Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan disatuan lalu lintas Polres dan Polda Kota Bengkulu. Adapun data yang didapatkan adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif. Peraturan yang tertera pada undang-undang yang tertera sepenuhnya untuk meningkatkan kesadaran untuk setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran, tetapi pada kota Bengkulu undang-undang tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif. Menurut pandangan Undang-undang 22 Tahun 2009, penerapan pidana denda masuk dalam kategori pidana pokok (sesuai Pasal 10 KUHP) sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Selain dari itu, faktor penghambat keefektifan Undang-undang seperti faktor ekonomi, faktor kedekatan emosional dan faktor kekebalan institusional.Kata kunci: tindak pidana; hukum pidana; dendaABSTRACTThis study aims to determine the application of violators from cities in Bengkulu in terms of Law Number 22 of 2009, and to find out the inhibiting factors in the application of fines to traffic violators in the city of Bengkulu. The research was carried out in the traffic city of the City Police of the City of Bengkulu. The data obtained are primary data and secondary data used for library research and research, then the data are analyzed descriptively. The regulations stated in the law that are fully stated to increase awareness for every offender who commits an offense, but in the city of Bengkulu the law is not fully effective. According to the view of Law 22 of 2009, the application of criminal fines falls into the main criminal category (according to Article 10 of the Criminal Code) as the last or fourth order, after the death penalty, imprisonment and imprisonment. Apart from that, factors inhibiting the effectiveness of the law such as economic factors, emotional proximity factors and institutional immune factors.Keywords: crime; criminal law; fines

scholarly journals Hukuman Terhadap Koruptor dalam Perspektif Hukum Islam

2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 181-192
Author(s):  
Saenal Wahid
Keyword(s):  
Qualitative Research ◽  
Criminal Law ◽  
Islamic Law ◽  
Social Sanctions ◽  
Library Research ◽  
The Law

The purpose of this study was to know the punishment for corruptors in the perspective of Islamic law. The type of research was qualitative research based on library research. The results showed that the forms of violation of the law of corruption in Indonesia in the perspective of Islamic law can be in the form of ghulul (treason), al-ghasy (fraud), and risywah (bribery), al-hirabah (exploitation), and al-ghasab (use of the rights of others without permission). The elements of criminal acts of corruption in the perspective of Islamic Criminal Law are the existence of texts that prohibit it, then having committed acts that have violated the texts, for example committing khiyanah/ghulul, al-ghasy (fraud), risywah (bribery), al-hirabah (deprivation), al-ghasab (use of other people's rights without permission), and finally the perpetrators are people who can be charged with law. The punishment for corruptors in the context of Islamic Criminal Law can be in the form of takzir, moral sanctions, social sanctions and sanctions of the afterlife.

scholarly journals KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA MELALUI UPAYA DIVERSI BAGI PELAKU DEWASA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Bendry Almy
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Law Enforcement ◽  
Criminal Justice System ◽  
Restorative Justice ◽  
Criminal Law ◽  
Justice System ◽  
Library Research ◽  
Research Goal ◽  
The Law ◽  
Criminal Legislation

ABSTRAKPrinsip keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia hanya diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diaplikasikan dalam bentuk diversi, namun diversi tersebut hanya ditujukan bagi pelaku tindak pidana anak bukan untuk pelaku dewasa, peraturan perundang-perundangan pidana Indonesia belum mengatur prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa. Dalam praktik penegakan hukum, penerapan prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa sebagian telah dilaksanakan melalui diskresi, namun secara teoritis dan pratik pelaksanaan diskresi masih bermasalah karena belum memenuhi tiga nilai dasar hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dan diskresi juga bisa menimbulkan permasalahan ketidakadilan, karena adanya perbedaan perlakuan dalam proses penegakan hukum, sehingga asas “equality before the law” tidak dilaksanakan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan prinsip keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku di Indonesia dan bagaimana penerapan diversi bagi pelaku dewasa dalam rangka mewujudkan keadilan restoratif. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, untuk mencari dan menemukan data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia belum mengatur tentang prinsip keadilan restoratif bagi pelaku dewasa, prinsip keadilan restoratif diterapkan baru sebatas untuk pelaku anak yang diaplikasikan dalam bentuk diversi. Secara teoritis, historis, normatif dan praktik prosedural, diversi juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, namun perlu adanya perubahan dan penyesuaian terutama dalam hal tujuan pelaksanaan, kwalifikasi jenis tindak pidana dan mekanisme atau prosedur pelaksanaannya.Kata kunci: kebijakan hukum pidana; anak; dewasa; diversi; keadilan restoratif.AbstractThe principle of restorative justice in criminal law regulations in force in Indonesia is only regulated in the Law on the Criminal Justice System for Children (SPPA) which is applied in the form of diversion, however the diversion is only intended for child offenders not for adult offenders, Indonesian criminal laws and regulations do not regulate the principle of restorative justice for adult offenders. In law enforcement practices, the application of the principle of restorative justice for adult offenders has been partially implemented through discretion, but theoretically and practically the implementation of discretion is still problematic because it does not meet the three basic legal values, namely justice, certainty and benefit, and discretion can also cause problems of injustice, due to differences in treatment in the law enforcement process, so the principle of "equality before the law" is not implemented. The research goal is to find out how the implementation of the principles of restorative justice in criminal legislation in Indonesia, and how the application of diversion for adult offenders in order to realize restorative justice. This type of research is normative research or library research, to search and find the data needed to answer the problem. The results of the study note that Indonesian criminal law regulations do not regulate the principles of restorative justice for adult offenders, the principle of restorative justice is applied only to the child offenders which is applied in the form of diversion. Theoretically, historically, normatively and procedural practice, diversion can also be applied to resolve cases by adult offenders, but there needs to be changes and adjustments especially in terms of implementation objectives, qualification of the type of crime and the mechanism or procedure for its implementation.Keywords: criminal law policy; children; adults; diversion; restorative justice.

PERSINGGUNGAN KEWENANGAN MENGADILI PENYALAHGUNAAN DISKRESI ANTARA PENGADILAN TUN DAN PENGADILAN TIPIKOR / INTERCEPTION OF JUSTICE AUTHORITY OF DISCRETION ABUSE BETWEEN ADMINISTRATION COURT AND CORRUPTION COURTS

2018 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Budi Suhariyanto
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Criminal Law ◽  
Administrative Law ◽  
The State ◽  
Government Officials ◽  
Criminal Process ◽  
The Supreme Court ◽  
State Finance ◽  
The Law ◽  
To Receive

Diskresi sebagai wewenang bebas, keberadaannya rentan akan disalahgunakan. Penyalahgunaan diskresi yang berimplikasi merugikan keuangan negara dapat dituntutkan pertanggungjawabannya secara hukum administrasi maupun hukum pidana. Mengingat selama ini peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tidak merumuskan secara rinci yang dimaksudkan unsur menyalahgunakan kewenangan maka para hakim menggunakan konsep penyalahgunaan wewenang dari hukum administrasi. Problema muncul saat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dimana telah memicu persinggungan dalam hal kewenangan mengadili penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi) antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Pada perkembangannya, persinggungan kewenangan mengadili tersebut ditegaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 bahwa PTUN berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang (termasuk diskresi) dalam Keputusan dan/atau Tindakan Pejabat Pemerintahan sebelum adanya proses pidana. Sehubungan tidak dijelaskan tentang definisi dan batasan proses pidana yang dimaksud, maka timbul penafsiran yang berbeda. Perlu diadakan kesepakatan bersama dan dituangkan dalam regulasi tentang tapal batas persinggungan yang jelas tanpa meniadakan kewenangan pengujian penyalahgunaan wewenang diskresi pada Pengadilan TUN.Discretion as free authority is vulnerable to being misused. The abuse of discretion implicating the state finance may be prosecuted by both administrative and criminal law. In view of the fact that the law on corruption eradication does not formulate in detail the intended element of authority abuse, the judges use the concept of authority abuse from administrative law. Problems arise when the enactment of Law No. 30 of 2014 triggered an interception in terms of justice/ adjudicate authority on authority abuse (including discretion) between the Administrative Court and Corruption Court. In its development, the interception of justice authority is affirmed by Regulation of the Supreme Court Number 4 of 2015 that the Administrative Court has the authority to receive, examine and decide upon the appeal there is or there is no misuse of authority in the Decision and / or Action of Government Officials prior to the criminal process. That is, shortly before the commencement of the criminal process then that's when the authority of PTUN decides to judge the misuse of authority over the case. In this context, Perma No. 4 of 2015 has imposed restrictions on the authority of the TUN Court in prosecuting the abuse of discretionary authority.

Law and Protestantism in Denmark

2016 ◽  
Vol 102 (1) ◽  
pp. 406-418
Author(s):  
Ditlev Tamm
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Marriage Law ◽  
The Reformation ◽  
The Law ◽  
The Concept Of Law ◽  
The Church ◽  
Concept Of Law ◽  
Catholic Bishops

Abstract This contribution deals with the influence of the Reformation on the law in Denmark. The Reformation was basically a reform of the church, but it also affected the concept of law and state in general. In 1536, King Christian III dismissed the catholic bishops and withheld the property of the church. The king, as custos duarum tabularum, guardian of both the tablets of law, also took over the legislation for the church. Especially in subjects of morals and criminal law new principles and statutes were enacted. Copenhagen University was reformed into a protestant seminary even though the former faculties were maintained. For that task Johannes Bugenhagen was summoned who also drafted the new church ordinance of 1537. In marriage law protestant principles were introduced. A marriage order was established in 1582.

KEBIJAKAN KRIMINALISASI DALAM UNDANG-UNDANG DI BIDANG POLITIK

Jurnal Hukum ◽  
2016 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 1592
Author(s):  
Hanafi Amrani
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Administrative Law ◽  
Moral Values ◽  
Criminal Sanction ◽  
Criminal Sanctions ◽  
The Law

AbstrakArtikel ini membahas dua permasalahan pokok: pertama, kriteria yang digunakan oleh pembentuk undang-undang di bidang politik dalam menetapkan suatu perbuatan sebagai perbuatan pidana (kriminalisasi); dan kedua, fungsi sanksi pidana dalam undang-undang di bidang politik. Terkait dengan kriminalisasi, undang-undang di bidang politik yang termasuk ke dalam hukum administrasi, maka pertimbangan dari pembuat undang-undang tentu saja tidak sekedar kriminalisasi sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum pidana dalam arti sebenarnya. Hal tersebut disebabkan adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertama, perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana administrasi lebih berorientasi pada perbuatan yang bersifat mala prohibita, sedangkan dalam ketentuan hukum pidana yang sesungguhnya berorientasi pada perbuatan yang bersifat mala in se. Kedua, sebagai konsekuensi dari adanya penggolongan dua kategori kejahatan tersebut, maka pertimbangan yang dijadikan acuan juga akan berbeda. Untuk yang pertama (mala prohibita), sanksi pidana itu dibutuhkan untuk menjamin ditegakkannya hukum administrasi tersebut. Dalam hal ini sanksi pidana berfungsi sebagai pengendali dan pengontrol tingkah laku individu untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkan. Sedangkan untuk yang kedua (mala in se), fungsi hukum pidana dan sanksi pidana lebih berorientasi pada melindungi dan mempertahankan nilai-nilai moral yang tertanam di masyarakat tempat di mana hukum itu diberlakukan atau ditegakkan. Kata Kunci: Kebijakan, Kriminalisasi, Undang-Undang PolitikThis article discusses two main problems: firstly, the criteria used by the legislators in the field of politics in determining an act as a criminal act (criminalization); secondly, the function of criminal sanctions in legislation in the field of politics. Associated with criminalization, legislation in the field of politics that is included in administrative law, the consideration of the legislators of course not just criminalization as stipulated in the provisions of criminal law in the true sense. This is due to certain considerations. Firstly, the act which is forbidden in the administration of criminal law is more oriented to act is malum prohibitum offences, whereas in actual criminal law provisions in the act are mala in se offences. Secondly, as a consequence of the existence of two categories of classification of the crime, then consideration will also vary as a reference. For the first (mala prohibita), criminal sanctions are needed to ensure the enforcement of the administrative law. In this case the criminal sanction serves as controller and controlling the behavior of individuals to achieve a desired state. As for the second (mala in se), the function of criminal law and criminal sanctions is more oriented to protect and maintain the moral values that are embedded in a society where the law was enacted or enforced.

Methodological and Sociological Analysis About The Fatwa Of Majelis Tarjih Muhammadiyah Concerning To The Muslim Marriage With An Ahl Al-Kitab

2018 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
pp. 161
Author(s):  
Chamim Tohari
Keyword(s):  
Content Analysis ◽  
Natural Phenomenon ◽  
Research Approach ◽  
Contemporary Society ◽  
Sociological Analysis ◽  
Library Research ◽  
Empiric Data ◽  
The Law ◽  
The Difference

Relation between the different of religion comunity in the multicultural nation as in Indonesia be a natural phenomenon that it cannot be avoided. As to one of the problem that had appeared in this case is about wedding problem betweena moslem with the difference religion womans. Majority of the Indonesia religious scholars as scholar in Majelis Tarjih Muhammadiyah had been prohibiting wedding like that with various reason. while a part little of the contemporary moslem scholars have been permiting the wedding. The points which will discussed in this research is how is opinion of Majelis Tarjih Muhammadiyah about the law of wedding with the woman from Ahl Al-Kitab and its ijtihad methodology. This research should analyze the argumentation of the Majelis Tarjih that make forbidding a muslem married with the difference religion womans. This research using library research approach dan content analysis. The results of this research are: (1) Majelis Tarjih of Muhammadiyah forbidding the wedding with sad al-dzari’ah as its argumentation; (2) Majelis Tarjih’s opinion has been irrelevant because two reason, the mistake of methodology and the change of the Indonesian contemporary society (based on an empiric data). Keywords: Ahlu Kitab; Majelis Tarjih; Different Religion Marriage

V. II principio dell’irretroattività della legge nell’esperienza giuridica romana dell’età repubblicana

2021 ◽  
Vol 138 (1) ◽  
pp. 245-273
Author(s):  
Umberto Laffi
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Civil Law ◽  
First Century ◽  
The Political ◽  
Political Struggle ◽  
Dynamic Relationship ◽  
Depth Analysis ◽  
The Law ◽  
Criminal Legislation ◽  
Epigraphic Evidence

Abstract The Principle of the Irretroactivity of the Law in the Roman Legal Experience in the Republican Age. Through an in-depth analysis of literary and legal sources (primarily Cicero) and of epigraphic evidence, the author demonstrates that the principle of the law’s non-retroactivity was known to, and applied by, the Romans since the Republican age. The political struggle favored on several occasions the violation of this principle by imposing an extraordinary criminal legislation, aimed at sanctioning past behaviors of adversaries. But, although with undeniable limits of effectiveness in the dynamic relationship with the retroactivity, the author acknowledges that at the end of the first century BC non-retroactivity appeared as the dominant principle, consolidated both in the field of the civil law as well as substantive criminal law.

Consent after the House of Lords: Taking and leading astray the Law of Theft

Legal Studies ◽  
1993 ◽  
Vol 13 (3) ◽  
pp. 308-322
Author(s):  
Mitchell C. Davies
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
House Of Lords ◽  
The Law ◽  
Definition Of ◽  
Specific Definition

The objectives of the Criminal Law Revision Committee when drafting the radical reforms proposed by the 1966 Theft Bill were described by a contemporary commentator2 as being: ‘. . . to do away with the more embarrassing and restrictive technicalities of the existing law . . .’In the same place it was observed that the Committee faced a choice between creating a specific definition of the various theft offences and their elements, or one whose generality would allow it to evolve to meet the challenges presented by ever more complex and sophisticated dishonest dealing.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document