scholarly journals An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law

2017 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 191 ◽  
Author(s):  
Eddy Rifai
Keyword(s):  
Mental Illness ◽  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Judicial Review ◽  
Mentally Ill ◽  
Criminal Code ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Policy ◽  
The Public ◽  
Public Reaction

This research uses normative juridical approach to study on the analysis of the death penalty executions and the legal policy of death executions in Indonesia. There are delays on death executions for the convicted person since they entitled to using rights namely filing a judicial review (PK/Peninjauan Kembali). Furthermore, the legal loophole in the execution of the death penalty by the publication of the Constitutional Court Number 107 / PUU-XIII / 2015 which assert that the Attorney as the executor can ask the convicted person or his family whether to use their rights or not if the convict clearly does not want to use his rights, the executions will be carried out. Legal policy on threats and the implementation of the death penalty in the draft of criminal code was agreed by draftsman of the bill with the solutions. The draftsman of the bill agrees that the death penalty will be an alternative punishment sentenced as a last resort to protect the society. The bill also regulates that the execution among others include that the execution can be delayed by ten years probations. If the public reaction on the convict is not too large or convict has regret and could fix it or the role in the crime is not very important and there is a reason to reduce punishment, the death penalty may be changed. For pregnant women and the mentally ill convicts the execution can only be carried after the birth and the person has recovered from mental illness. The existence of this solutions is still kept putting the death penalty in criminal law, whereas the effectiveness of the death penalty is scientifically still in doubt to solve crimes and to prevent crimes by the death penalty punishment.

scholarly journals URGENSI PEMBARUAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA : ANALISIS KAJIAN PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016

2017 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 72-86
Author(s):  
Endang Nur Ulfah
Keyword(s):  
Judicial Review ◽  
Criminal Code ◽  
Penal Code ◽  
Constitutional Court ◽  
The Public ◽  
Colonial Legacy ◽  
Three Stages ◽  
Sense Of Justice ◽  
Needle Analysis ◽  
Code Reform

Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau biasa disebut dengan KUHP adalah warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia melalui asas konkordasi dan disahkan melalui UU Nomor 1 Tahun 1946 serta diberlakukan untuk umum melalui UU Nomor 73 Tahun 1958. Artinya, KUHP yang sedang berlaku bukan terbentuk sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia meskipun ada penyesuaian, itu dianggap tidak cukup. Karena itu, pembaruan KUHP secara universal juga perlu dilaksanakan agar kontras dengan bangsa Indonesia. Pengajuan permohonan uji materiil terhadap pasal dalam KUHP dengan Nomor Perkara 46/PUU-XIV/2016 merupakan gambaran bahwa pembaruan KUHP juga dikehendaki oleh masyarakat banyak. Artikel ini dibuat bertujuan untuk menggambarkan betapa lapuknya KUHP dan memberikan pengetahuan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyegerakan pembaruan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui tiga tahap. Pertama, wawancara dengan ahli yaitu peneliti-peneliti MK RI. Kedua, studi kepustakaan untuk memperkuat jarum analisis betapa urgennya suatu pembaruan. Ketiga, obserasi yang dilakukan selama proses persidangan perkara. Salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar. Dalam permohonan tersebut, Pasal 284 ayat (1), (2), (3), (4), (5), Pasal 285, dan Pasal 292 KUHP menggambarkan bahwa betapa pentingnya pembaruan KUHP karena keidaksesuaian ruh yang ada didalamnya. Pasal-pasal tersebut dipandang sudah sangat urgen untuk diubah. Pembaruan KUHP secara universal sangat urgen untuk disegerakan karena ini dapat menjadi faktor kriminogen bagi masyarakat dan dapat mencederai rasa keadilan. Harapannya Mahkamah Konstitusi dapat menjawab kebutuhan masyarakat tentang suatu hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat.The Penal Code or commonly called KUHP is the Dutch colonial legacy that prevailed in Indonesia through the principle of concordance and legalized with The Constitusion No. 1 of 1946 and enacted for the public through The Constitution No. 73 of 1958. Its means, Criminal Code that are applicable not formed by the characteristics of Indonesian society although there was an adjustment, it was not enough. Therefore, the universally Criminal Code reform should be carried out to contrast with the nation of Indonesia. The submission of judicial review of the clause of the Criminal Code with Case No. 46 / PUU-XIV / 2016 is a representation that reformation of Criminal Code is also desired by many people. This report aims to describe how old the Criminal Code is and provide the knowledge to interested parties to hasten the reform.The method of collecting data in this report through three stages. First, interviews with experts that researchers in The Constitutional Court of Indonesia. Second, the study of literature to strengthen a needle analysis of how the urgency of reform. Third, observation that committed during court proceedings.The one of authority of the Constitutional Court is reviewing the Constitution. In the petition, Article 284 paragraph (1), (2), (3), (4), (5), Article 285 and Article 292 illustrates how important reform the Penal Code because there is unsuittable spirit inside. Such articles deemed to have been very urgent to be changed. Reformation Penal Code universally is very urgent to be expedited because this can be a kriminogen factors for society and can injure the sense of justice. Hopefully the Constitutional Court can answer the necessary of community on a law that actually live in the community.

scholarly journals Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana

2021 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 1-21
Author(s):  
Yuni Kartika ◽  
Andi Najemi
Keyword(s):  
Sexual Harassment ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Code ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Policy ◽  
The Public ◽  
Social Sanctions ◽  
Special Rules ◽  
The Public Sphere ◽  
The Impact

ABSTRAK Artikel ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis pengaturan tentang perbuatan catcalling dalam perspektif hukum pidana serta menganalisis pengaturan perbuatan pelecehan seksual verbal menurut pembaharuan hukum pidana. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini bahwa perbuatan (catcalling) berpotensi adanya tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana, perbuatan ini dikategorikan sebagai perbuatan pelecehan seksual verbal dan dapat dikaji dari beberapa pasal di dalam KUHP, Undang-Undang tentang pornografi serta diperlukannya suatu kebijakan hukum terkait aturan khusus perbuatan catcalling untuk mencapai suatu kepastian hukum dan juga terpenuhinya suatu syarat-syarat kriminalisasi sehingga perbuatan catcalling bisa dibuat aturan secara khusus. Kesimpulannya yaitu perbuatan catcalling berpotensi suatu tindak pidana yang terjadi di ruang lingkup publik melalui unsur-unsur suatu tindak pidana, dampak perbuatan catcalling ini mengakibatkan terganggunya mental, psikologi, sampai pada tingkat kejiwaan dan untuk menentukan suatu kebijakan perlu memperhatikan moral, nilai dan asas yang terkadung di dalam masyarakat dan memperhatikan syarat-syarat kriminalisasi. Untuk mencapai suatu kepastian hukum perlunya kebijakan hukum mengenai aturan secara khusus terkait perbuatan catcalling serta adanya sanksi sosial bagi pelaku catcalling. ABSTRACT This article aims to understand and analyze the regulation of catcalling from the perspective of criminal law and to analyze the regulation of verbal sexual harassment according to the reform of the criminal law. This research is a normative legal research. The results of this study indicate that catcalling has the potential for a criminal act that has met the elements of a criminal act, this act is categorized as an act of verbal sexual harassment and can be reviewed from several articles in the Criminal Code, the Law on pornography and the need for a legal policy related to the special rules for catcalling acts to achieve legal certainty and also the fulfillment of a criminalization condition so that the catcalling act can be made specific rules. The conclusion is that catcalling is potentially a criminal act that occurs in the public sphere through the elements of a criminal act, the impact of this catcalling act causes mental and psychological disruption to the psychological level and to determine a policy it is necessary to pay attention to the morals, values and principles involved. in society and pay attention to the conditions for criminalization. To achieve legal certainty, it is necessary to have a legal policy regarding specific rules related to catcalling acts as well as the existence of social sanctions for catcallers.

ANALISIS HUKUM PIDANA DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS DI KOTA BENGKULU (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 24-33
Author(s):  
Apen Diansyah
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Primary Data ◽  
Economic Factors ◽  
Inhibiting Factors ◽  
Library Research ◽  
The Law ◽  
The City

ABSTRAKPenelitian ini ditujukan untuk mengetahui penerapan denda terhadap pelanggar berlalu lintas di kota Bengkulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, serta untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan pidana denda terhadap pelanggar barlalu lintas di Kota Bengkulu. Penelitian dilaksanakan disatuan lalu lintas Polres dan Polda Kota Bengkulu. Adapun data yang didapatkan adalah data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian data dianalisis dengan cara deskriptif. Peraturan yang tertera pada undang-undang yang tertera sepenuhnya untuk meningkatkan kesadaran untuk setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran, tetapi pada kota Bengkulu undang-undang tersebut tidak sepenuhnya berjalan efektif. Menurut pandangan Undang-undang 22 Tahun 2009, penerapan pidana denda masuk dalam kategori pidana pokok (sesuai Pasal 10 KUHP) sebagai urutan terakhir atau keempat, sesudah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. Selain dari itu, faktor penghambat keefektifan Undang-undang seperti faktor ekonomi, faktor kedekatan emosional dan faktor kekebalan institusional.Kata kunci: tindak pidana; hukum pidana; dendaABSTRACTThis study aims to determine the application of violators from cities in Bengkulu in terms of Law Number 22 of 2009, and to find out the inhibiting factors in the application of fines to traffic violators in the city of Bengkulu. The research was carried out in the traffic city of the City Police of the City of Bengkulu. The data obtained are primary data and secondary data used for library research and research, then the data are analyzed descriptively. The regulations stated in the law that are fully stated to increase awareness for every offender who commits an offense, but in the city of Bengkulu the law is not fully effective. According to the view of Law 22 of 2009, the application of criminal fines falls into the main criminal category (according to Article 10 of the Criminal Code) as the last or fourth order, after the death penalty, imprisonment and imprisonment. Apart from that, factors inhibiting the effectiveness of the law such as economic factors, emotional proximity factors and institutional immune factors.Keywords: crime; criminal law; fines

EKSISTENSI PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

2016 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
R Ahmad Muhammad Mustain Nasuha
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Capital Punishment ◽  
Islamic Law ◽  
Criminal Code ◽  
The State ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Draft Bill

This study aims the death penalty in Indonesia. We know where the death penalty is contrary or not in terms of the constitution and Islamic law, then we can conclude that if the legal implementation of the death penalty in Indonesia continue to be done or should be abolished. Based on research and the analysis conducted, conclude that Indonesia According to the Indonesian Constitution that the death penalty in Indonesia is constitutional. Constitutional Court Decision No. 2-3 / PUU-V / 2007 states that the imposition of the death penalty was constitutional. Any law governing capital punishment is not contrary to the Constitution of the State of Indonesia. However the legislation in Indonesia death penalty is still recognized in some legislation. There are three groups of rules, namely: Criminal Dead in the Criminal Code, Criminal die outside the Criminal Code, Criminal die in the Draft Bill. According to Islamic law that the death penalty could be applied to some criminal act or jinazah, either hudud qishahs, diyat or ta'zir among others to: Apostate, Rebel, Zina, Qadzaf (Allegations Zina), Steal (Corruption), Rob (Corruption), Murder.

The main types of penalties related to deprivation of liberty and their content under the Qatari Criminal Code (comparative legal analysis with certain norms of Russian legislation)

2020 ◽  
pp. 100-104
Author(s):  
Андрей Петрович Скиба ◽  
Андрей Владимирович Ковш ◽  
Александра Николаевна Мяханова
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Code ◽  
Legal Analysis ◽  
Life Imprisonment

В статье проводится сравнительно-правовой анализ ряда норм катарского уголовного законодательства, а также российского уголовного и уголовно-исполнительного законодательства. Рассматриваются виды наказаний, связанных с лишением свободы, и их содержание по Уголовному кодексу Катара. Дополнительно обращается внимание на систему и содержание отдельных наказаний (в виде смертной казни, пожизненного лишения свободы и лишения свободы на определенный срок). Формулируется авторская редакция статей 57-62 Уголовного кодекса Катара, касающихся системы основных видов наказаний и их содержания. The article provides a comparative legal analysis of a number of norms of Qatari criminal law, as well as Russian criminal and penal enforcement legislation. The types of punishments related to deprivation of liberty and their content under the Qatari Criminal code are considered. In addition, attention is drawn to the system of punishments, the content of individual punishments (in the form of the death penalty, life imprisonment and imprisonment for a certain period). The author's version of articles 57-62 of the Criminal Code of Qatar concerning the system of main types of punishments and their content is formulated.

Children's Attitudes toward Mental Illness as Assessed by the Opinions about Mental Illness Scale

1985 ◽  
Vol 57 (1) ◽  
pp. 251-258 ◽  
Author(s):  
Marc Franchot Weiss
Keyword(s):  
Mental Illness ◽  
Mental Health Professionals ◽  
Mentally Ill ◽  
Psychiatric Patients ◽  
School Age Children ◽  
Elementary School Age ◽  
The Public ◽  
Children's Attitudes ◽  
Attitudes Toward Mental Illness ◽  
Opinions About Mental Illness

Research on attitudes toward mental illness held by the public, by mental health professionals and personnel, and by psychiatric patients and their families is substantial. Little attention has been given to children's attitudes toward mental illness and the mentally ill, so this exploratory-descriptive study examined the developmental trends of children's attitudes toward the mentally ill. An adaptation of the Opinions About Mental Illness Scale was given to 512 elementary school age children who were placed in Grades 2, 4, 6, and 8. It was determined that with increasing grade/age children took a less authoritarian attitude toward the mentally ill and viewed mentally ill persons as more like themselves. Children rook an increasingly parernalistic view of the mentally ill, were less likely to see mental illness as an illness like any other, perceived mental patients as less of a threat to society and needing fewer restrictions. Finally, with increasing age/grade children perceived mental illness as less likely attributable to inadequate, deprived or interpersonal experiences. Results were discussed in terms of a relatively increased “positive attitude” and the relative acceptance and rejection of the mentally ill.

scholarly journals Stigma 1, Psychiatrists 0

1999 ◽  
Vol 23 (7) ◽  
pp. 430-430 ◽  
Author(s):  
Geoffrey Searle
Keyword(s):  
Mental Illness ◽  
Public Education ◽  
Royal College ◽  
Mentally Ill ◽  
The Public ◽  
Education Campaign ◽  
Public Education Campaign ◽  
The Media

I think I can honestly say that I am a seasoned complainer, although I am careful not to attempt to be Mary Whitehouse and I do not assiduously scan the media looking for trouble. My interest in the area of stigmatization started with an episode of the TV drama Boon, where they suddenly had a character become ‘mentally ill’ so that he could conveniently shoot the hero to achieve a cliff-hanging end-of-series episode. Subsequently I specialised in the portrayal of mental illness in dramatic productions, joined the Public Education Campaign divisional network and had some media training. I have been listed as an expert in the portrayal of mental illness for five years but have never been approached for my advice on this area. However, following this year's announcement of the new Royal College of Psychiatrists' campaign ‘Changing Minds: Every Family in the Land’, I obtained all the names and addresses in Deborah Hart and Jill Phillipson's article above and stood ready to ‘do my bit’ for truth and honesty.

The Subject of a Crime Under Part 1 of Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation

2021 ◽  
Vol 7 ◽  
pp. 87-92
Author(s):  
E. G. Bykova ◽  
◽  
A. A. Kazakov
Keyword(s):  
Russian Federation ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Code ◽  
Practical Significance ◽  
Constitutional Court ◽  
Scientific Publications ◽  
Legal Method ◽  
The Subject ◽  
The Russian Federation ◽  
Administrative Code

The change in the disposition of Part 1 of Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation led to questions from law enforcement officers about from what moment a person is considered to be held administratively liable and what to mean by the commission of a similar act. The article carries out a systematic legal analysis of the provisions of the Criminal Code of the Russian Federation and the Administrative Code of the Russian Federation, as well as the position of the Constitutional Court of the Russian Federation and the Supreme Court of the Russian Federation in order to formulate proposals for solving the indicated problems. The fundamental method was dialectical. The formal legal method was used in the study of regulations governing certain aspects of the legal assessment of unlawful acts that take into account administrative precedence. Using a comparative legal method, a distinction was made between situations where a person was ordered to be held administratively liable and an administrative penalty was imposed. Scientific publications on the subject were analyzed. It was concluded that the current version of Part 1 of Art. 282 of the Criminal Code of the Russian Federation, containing a formally indefinite legal category, raises the problem of calculating the one-year period during which a person can be prosecuted under this norm if there is an administrative precedence. In addition, it is justified that a «similar act» should be understood only as an administrative offense, responsibility for which is provided for in Art. 20.3.1 Administrative Code of the Russian Federation. The use of criminal law by analogy is unacceptable, therefore, it is proposed to amend the disposition of Part 1 of Art. 282 of the Criminal Code to eliminate the identified gap. The problem identified could be the basis for further scientific research. The practical significance is due to the fact that the positions formulated by the authors can be taken into account in the process of improving criminal law, when amending the relevant explanations of the highest court in this category of cases in order to form a unified practice of applying criminal law.

Conservative Representations of Executions

2020 ◽  
pp. 54-84
Author(s):  
Emmanuel Taïeb
Keyword(s):  
Corporal Punishment ◽  
Death Penalty ◽  
Criminal Code ◽  
Good Death ◽  
Political Force ◽  
The Public ◽  
Civilizing Process ◽  
The Law ◽  
Public Executions

Executionary publicity was not universally contested. Many people were still attached to the show of political force embodied by public executions, as well as the opportunity to morally “test” oneself. Faced with the advocates of this form of “brutalization,” the chapter examines the arguments that backed the preservation of public rituals of execution. It includes discussions about the demand for exemplarity and attempts to delegitimize the regime in its attempts to reform the Criminal Code; the plan to restore the use of corporal punishment and the whip as a deterrent to crime; the people's thirst for the guillotine in the wake of the Soleilland affair paradoxically led to a major victory for the pro-death-penalty camp; compartmentalization of the civilizing process and insensitivity to suffering of the general populace; the executions, brutalization and glorification of the violence of war; the diffusion of military values in service of executions being conditioned by “trivialization”; a martial relationship to executions, executions that attracted spectators; lastly the transforming of an execution into a good death “by self-punishment” and a “good death” by convincing the public that punishment was administered by an autonomous individual to himself rather than by the law.

The Royal Road to the Criminal Law’s Concept of the Psychology of Persons

2020 ◽  
pp. 143-204
Author(s):  
Michael S. Moore
Keyword(s):  
Mental Illness ◽  
Criminal Law ◽  
Mentally Ill ◽  
Moral Agency ◽  
Criminal Liability ◽  
Psychological Characteristics ◽  
Central Focus ◽  
Royal Road ◽  
As If

One of the most famous excuses from responsibility and defenses to criminal liability is insanity. The doctrines of insanity are the royal road to grasping the nature of personhood presupposed by both morality and the criminal law. This is because the insane are thought to lack that which makes us accountable agents. The doctrines defining legal insanity are thus examined at some length, probing such doctrines for their suppositions about what psychological characteristics sane persons must possess to be responsible agents. Considerable stripping away from standard doctrines of insanity is needed to reveal the defense’s presuppositions about personhood and moral agency. For those standard doctrines treat insanity as if it were an ordinary excuse like mistake or coercion, just one incidentally limited to those offenders who are mentally ill. Whereas in fact insanity excuses independently of both the cognitive excuses of mistake and of the volitional excuses of coercion, and it does so because of the defense’s central focus on mental illness. Because of their mental illness those who are legally insane lack something more basic than the cognitive and volitional defects on which the defenses of mistake and coercion are based; those who are legally insane lack the moral agency possessed by sane adult persons. This is why this sui generis excuse of insanity affords such a unique opportunity to probe law and morality’s suppositions of what persons must be like to be responsible agents.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document