scholarly journals Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditas Kelapa Sawit Rakyat

2021 ◽  
Vol 22 (1) ◽  
Author(s):  
Tifany Zia Aznur

Various policies are undertaken to support the increase of production and export volume of palm oil products. This study aims to analyze the competitiveness and impact of government policies on palm oil commodities in West Pasaman Regency. The research was conducted by survey method on 30 samples taken intentionally through multistage purposive sampling. The data is analyzed using Policy Analysis Matrix and sensitivity analysis. The results showed that the commodity of palm oil in Pasaman Barat Regency is competitive based on competitive advantage and comparative advantage both in the form of Fresh Fruit Bunches (FFB) and Crude Palm Oil (CPO). This is evidenced by the value of Privat Cost Ratio on FFB of 0.72 and CPO of 0,86; Domestic Resource Cost Ratio on FFB of 0.66 and CPO of 0,96; the value of private profit on FFB of 87 million rupiah and CPO of 35 billion rupiah; and social profit on FFB of 122 million rupiah and CPO of 11 billion rupiah. The impact of government policy indicated that government policies are disincentive to output, protective to tradable input, and indicated a subsidy to domestic factors. This is showed by Nominal Protection Coefficient Output on FFB of 0.82 and CPO of 0.89; Nominal Protection Coefficient Input on FFB of 0.50 and CPO of 1.00; Effective Protection Coefficient on FFB of 0.93 and CPO of 0.80; Protection Coefficient on FFB of 0.71 and CPO of 3.21; and Subsidy Ratio to Produce on FFB of -0.09 and CPO of 0.09.

2015 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 117
Author(s):  
Mira Mira ◽  
Riesti Triyanti ◽  
Yayan Hikmayani

<p>Program revitalisasi pada sektor perikanan telah berjalan sejak 8 tahun yang lalu dan telah berdampak pada usaha budidaya dan daya saing rumput laut di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika daya saing rumput laut yang banyak dibudidayakan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dan wawancara dengan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida dan Lombok Timur. Metode analisis data yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM) dengan membandingkan daya saing rumput laut tahun 2005 dan 2013. Hasil analisis mengindikasikan bahwa di dua lokasi penelitian dengan adanya intervensi pemerintah dari tahun ke tahun menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya pada tahun 2013 rumput laut lebih besar (PC (Profitabity Coofficient) &gt; 1)) jika dibandingkan tanpa kebijakan (PC &lt; 1) (tahun 2005). Keefektifan perhatian pemerintah tersebut bisa dilihat dari nilai SRP <em>(Subsidy Ratio to Producers)</em> dan EPC <em>(Effective Protection Coofficient)</em> yang berubah dari tahun 2005 dan 2013, bila pada tahun 2005 nilai SRP bertanda negatif dan EPC &lt; 1, yang artinya subsidi dan kebijakan pemerintah belum efektif melindungi usaha rumput laut. Tahun 2013, nilai SRP bertanda positif dan EPC ) &gt; 1 di masing-masing lokasi penelitian, yang artinya kebijakan pemerintah dan subsidi efektif mengembangkan usaha rumput laut. Dalam kurun waktu 8 tahun usaha rumput laut memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang bisa dilihat dari nilai DRC dan PCR (Private Cost Ratio), meskipun ada tren penurun keungulan kompetitif, karena pada tahun 2013 di Nusa Penida menggunakan BBM yang memiliki komponen impor yang lebih besar. Implikasi kebijakan pemerintah (kebijakan input) di dua lokasi penelitian yang diindikasikan dengan nilai NPCI <em>(Nominal Protection Coofficient on Input)</em> yang semakin meningkat maka keberpihakan pemerintah Nusa Penida lebih tinggi dibandingkan keberpihakan pemerintah Lombok Timur terhadap input usaha rumput laut baik itu tahun 2005 maupun pada tahun 2013.</p><p> </p><p><em>(Competitive and Comparative Dinamics of the Seaweed Busineses)</em></p><p>Revitalization policy programs in the fisheries sector which has been creating since 8 years ago have the impact on the competitiveness seaweed at Small Islands. The purpose of this study examines competitive and comparative of seaweed. Survey and interview with seaweed cultivators were conducted at The Eastern Nusa Penida and The Eastern Lombok. Data analysis method uses a Policy Analysis Matrix (PAM). Results of the analysis indicate that in the two study sites government intervention have a positive impact. Benefits received by farmers in 2013 (PC (Profitabity Coofficient) &gt; 1) greater than without a policy of revitalization in 2005 ( PC &lt;1). The effectiveness of government policies showed by SRP (Subsidy Ratio to Producers) and EPC (Effective Protection Coofficient) values were changed from 2005 and 2013. The value of the SRP in 2005 is negative and EPC &lt;1, it means subsidies and government policies have not been effective in protecting the seaweed business. SRP value is positive and EPC)&gt; 1 in each of the research sites after 8 years of revitalization was launched (2013), it means government policies and subsidies effectively develop seaweed business. Seaweed business has also a competitive advantage and comparative advantages, it shown the DRC (Dosmetic Cost Ratio) and PCR (Private Cost Ratio) value. There is trend-lowering competitive advantage in Nusa Penida, because farmers in 2013 using a fuel that has a greater import components. Intervention of government (in terms of policy input) at two study sites increases the value of NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input). The concern of Nusa Penida government on input seaweed business is higher than in the Eastern Lombok government.</p><p><em><br /></em></p>


2017 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 21-52
Author(s):  
Syahrul Ganda Sukmaya ◽  
Dwi Rachmina ◽  
Saptana Saptana

The low productivity of domestic soybeans to be one of the problems why the national soybean production can not meet the needs of the domestic market. Besides government policy is not optimal and sometimes contradictory in increasing domestic soybean production contributing to the competitiveness of domestic soybeans to soybean imports this time. The purpose of this study was to analyze the level of financial and economic advantages of farming. Analyze the competitiveness of soybean status. Analyzing the impact of government policy on the competitiveness of soybean in Lamongan, East Java. Analyzing sensitivity on the competitiveness of soybean. In this research using policy analysis the matrix ( PAM ) , the results of the analysis this is used for saw two basic indicators measuring competitiveness , namely private cost ratio ( PCR ) , domestic resource cost ratio ( DRCR ) is an indicator the comparative advantages. The sample of the in this research as many as 120 respondents. The analysis showed that soybean cultivation in Lamongan unprofitable and inefficient financially and economically. Based competitiveness indicators that PCR and DRCR, showed that soybean systems in Lamongan not competitive. PCR coefficient values> 1 and DRCR> 1. This means soybean systems uncompetitive and inefficient. Based on indicators of the impact of government policy divergence to the input-output soybean showed that existing government policies detrimental exploitation of soybean farming in Lamongan. Changes in domestic soybean prices by 15 and 20 percent increases the competitiveness of domestic soybean competitive.


2016 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 117
Author(s):  
Mira Mira ◽  
Riesti Triyanti ◽  
Yayan Hikmayani

Program revitalisasi pada sektor perikanan telah berjalan sejak 8 tahun yang lalu dan telah berdampak pada usaha budidaya dan daya saing rumput laut di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika daya saing rumput laut yang banyak dibudidayakan di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil. Metode pengumpulan data menggunakan metode survey dan wawancara dengan pembudidaya rumput laut di Nusa Penida dan Lombok Timur. Metode analisis data yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM) dengan membandingkan daya saing rumput laut tahun 2005 dan 2013. Hasil analisis mengindikasikan bahwa di dua lokasi penelitian dengan adanya intervensi pemerintah dari tahun ke tahun menyebabkan keuntungan yang diterima pembudidaya pada tahun 2013 rumput laut lebih besar (PC (Profitabity Coofficient) > 1)) jika dibandingkan tanpa kebijakan (PC < 1) (tahun 2005). Keefektifan perhatian pemerintah tersebut bisa dilihat dari nilai SRP (Subsidy Ratio to Producers) dan EPC (Effective Protection Coofficient) yang berubah dari tahun 2005 dan 2013, bila pada tahun 2005 nilai SRP bertanda negatif dan EPC < 1, yang artinya subsidi dan kebijakan pemerintah belum efektif melindungi usaha rumput laut. Tahun 2013, nilai SRP bertanda positif dan EPC ) > 1 di masing-masing lokasi penelitian, yang artinya kebijakan pemerintah dan subsidi efektif mengembangkan usaha rumput laut. Dalam kurun waktu 8 tahun usaha rumput laut memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif yang bisa dilihat dari nilai DRC dan PCR (Private Cost Ratio), meskipun ada tren penurun keungulan kompetitif, karena pada tahun 2013 di Nusa Penida menggunakan BBM yang memiliki komponen impor yang lebih besar. Implikasi kebijakan pemerintah (kebijakan input) di dua lokasi penelitian yang diindikasikan dengan nilai NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input) yang semakin meningkat maka keberpihakan pemerintah Nusa Penida lebih tinggi dibandingkan keberpihakan pemerintah Lombok Timur terhadap input usaha rumput laut baik itu tahun 2005 maupun pada tahun 2013. (Competitive and Comparative Dinamics of the Seaweed Busineses)Revitalization policy programs in the fisheries sector which has been creating since 8 years ago have the impact on the competitiveness seaweed at Small Islands. The purpose of this study examines competitive and comparative of seaweed. Survey and interview with seaweed cultivators were conducted at The Eastern Nusa Penida and The Eastern Lombok. Data analysis method uses a Policy Analysis Matrix (PAM). Results of the analysis indicate that in the two study sites government intervention have a positive impact. Benefits received by farmers in 2013 (PC (Profitabity Coofficient) > 1) greater than without a policy of revitalization in 2005 ( PC <1). The effectiveness of government policies showed by SRP (Subsidy Ratio to Producers) and EPC (Effective Protection Coofficient) values were changed from 2005 and 2013. The value of the SRP in 2005 is negative and EPC <1, it means subsidies and government policies have not been effective in protecting the seaweed business. SRP value is positive and EPC)> 1 in each of the research sites after 8 years of revitalization was launched (2013), it means government policies and subsidies effectively develop seaweed business. Seaweed business has also a competitive advantage and comparative advantages, it shown the DRC (Dosmetic Cost Ratio) and PCR (Private Cost Ratio) value. There is trend-lowering competitive advantage in Nusa Penida, because farmers in 2013 using a fuel that has a greater import components. Intervention of government (in terms of policy input) at two study sites increases the value of NPCI (Nominal Protection Coofficient on Input). The concern of Nusa Penida government on input seaweed business is higher than in the Eastern Lombok government.


2016 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 231
Author(s):  
Roland Y H Silitonga ◽  
Joko Siswanto ◽  
Tota Simatupang ◽  
Senator Nur Bahagia

Purpose: The purpose of this research is to develop a model that will explain the impact of government policies to the competitiveness of palm oil industry. The model involves two commodities in this industry, namely crude palm oil (CPO) and refined palm oil (RPO), each has different added value. Design/methodology/approach: The model built will define the behavior of government in controlling palm oil industry, and their interactions with macro-environment, in order to improve the competitiveness of the industry. Therefore the first step was to map the main activities in this industry using value chain analysis. After that a conceptual model was built, where the output of the model is competitiveness of the industry based on market share. The third step was model formulation. The model is then utilized to simulate the policy mix given by government in improving the competitiveness of Palm Oil Industry. Research limitations/implications: The model was developed using only some policies which give direct impact to the competitiveness of the industry. For macro environment input, only price is considered in this model. Practical implications: The model can simulate the output of the industry for various government policies mix given to the industry. Originality/value: This research develops a model that can represent the structure and relationship between industry, government and macro environment, using value chain analysis and hierarchical multilevel system approach.


Author(s):  
John Owuike Iheme ◽  
James Bassey Effiong ◽  
Samuel Bassey Ekung

Housing is one of the most important needs of individuals next to food and clothing. Housing needs for low income earners has reached an alarming stage in Nigeria. On the supply side, numerous government policies have earlier aimed at disabling the massive shortage through numerous housing reform programmes. Despite these preceding efforts, housing remains an illusion to an average Nigerian. This research assessed the effect of government policy on housing delivery in Nigeria. The objectives were to determine housing needs of the low income group in Nigeria and to determine the impact of government policies on affordable housing provision to the low income group. Survey method was used to collect data from 44 respondents through the administration of questionnaires which was analyzed with statistical tools. The findings from the study shows that insufficient fund is closely related to other finance related factors identified as barriers to the accessibility of public housing by the low income group who are non-public servants. Such factors as high interest rate, low per capita income, lack of security of income, lack of collateral and high cost of public houses. The study suggest the creation of a viable secondary mortgage market, improvement of land registration and allocation, compassionate urban renewal programmes, cost saving house designs amongst others.


AGRIMOR ◽  
2020 ◽  
Vol 5 (4) ◽  
pp. 66-68
Author(s):  
Umbu Joka ◽  
Yohanes Pebrian Vianney Mambur

Penelitian inibertujuan untuk menganalisis daya saing ( keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif) serta menganalisa dampak kebijakan pemerintah pada harga input (subsidi pupuk) dan output (harga dasar gabah) terhadap pendapatan usahatani padi sawah di Kecamatan Biboki Moenleu, Kabupaten Timor Tengah Utara. Penelitian ini dilaksanakandari bulan Juli s/d Agustus tahun 2020. Penentuan sampel mengunakan teknik simple random samplingyaitu secara acak berjumlah 100 petani. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan Policy Analisys Matrix(PAM). Hasil penelitian: 1)Usahatani padi sawah di Kecamatan Biboki Moenleu,Kabupaten Timor Tengah Utaramemilki keunggulan kompetitif nilai Private Cost Ratio(PCR) sebesar 0,19 dan keunggulan komparatif nilai Domestic Resource Cost Ratio(DRCR) sebesar 0,13 sehingga usahatani padi sawah layak untuk diteruskan. 2). Kebijakan pemerintah pada harga input-output pada usahatani padi sawah di Kecamatan Biboki Moenleu,Kabupaten Timor Tengah Utaraberdampak nyata terhadap pendapatan petani padi sawah pada harga privatdengan nilai Nominal Protection Coefficient on Tradable Output(NPCO) sebesar 1,13 dan nilai Subsidy Ratio of Producer(SRP) sebesar0,05.


Author(s):  
Ana N Nurmalia ◽  
Rasoki Timbul ◽  
Asnamawati Lina

ABSTRACT   The conversion of lowland rice land to oil palm plantations has become a long debate because it is not in accordance with the vision and mission of Mukomuko Regency regarding food self-sufficiency, but in recent years there has been a change in the function of oil palm plantations to lowland rice. This is interesting to study because this phenomenon is considered unique when in other areas people flock to change the function of food land to oil palm plantations, on the other hand in Mukomuko District the community has shifted land functions from oil palm plantations to rice fields, even though so far the oil palm farming business . The location selection was carried out purposively and the determination of the respondents was carried out by the solvin method, which obtained 181 respondents. Collecting data using a survey method by distributing questionnaires to respondents. For data analysis using the private profit method and the private cost ratio. The results of the study explain private profitability and financial efficiency (private cost ratio). Where the private profitability of lowland rice (Private Profitability) is Rp. 38,173,833, - / Ut / Ha / Year - while for oil palm farming, the private profit is Rp. 28,308,303, - / Ut / Ha / Year. This means that when viewed from a private profit side, lowland rice is more competitive. However, if it is seen from the financial efficiency (Private Cost Ratio) of lowland rice farming, it is 0.31, while for oil palm farming it is 0.24 which means that the PCR values ??of lowland rice and oil palm farming are less than 1, so both of them have a level of competitive advantage and have competitiveness, when compared, the value of oil palm PCR <PCR for Paddy Paddy (024 <0.31) which means that in financial efficiency, oil palm farming is more efficient.


2019 ◽  
Vol 15 (3) ◽  
pp. 389
Author(s):  
Yolanda Pinky Ivanna Rori ◽  
Jelly R. D. Lumingkewas ◽  
Melissa Lady Gisela Tarore

The research has been done in Bolaang Mongondow. The aim of the research are to know the comparative advantage of coffee in Bolaang Mongondow North Sulawesi which is analized by Domestic Resource Cost Ratio (DRCR) value and to know the input and output price changes and its impact to the coffee farming comparative advantage. The area of research is selected by purposive method in Bolaang-Mongondow Regencies which are the production centre of coffee. The primarydata are collected through interview with 20 coffee farmers while the secondary data are gained from related institutions. Descriptive analysis using Policy Analysis Matrix (PAM) was implemented in the research to know the comparative advantage value. Sensitivity analysis is used to determine the impact of prices changing to Domestic Resource Cost Ratio (DRCR). The result shows that coffee farming in Bolaang Mongondow has a comparative advantage which is indicated by the value of DRCR 0,0791. Both Private and Social benefit value are profitable. The p rivate benefit is Rp.5.821.590 and social benefit is Rp. 5.525.338.


2018 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 45
Author(s):  
. Yulistriani ◽  
Cindy Paloma ◽  
. Hasnah

One of the risks often faced by palm oil agribusiness is the post harvest risk of losing fresh fruit bunches (FFB) from each post-harvest chain (loss post-harvest). Palm oil which is a mainstay of plantation crops Dharmasraya region, its production from year to year is always the largest compared with other commodities. However, in 2015 palm oil production was decrease compared to the previous year. This study aims to analyze farmers' management capability in palm oil management, analyze the large loss of FFB yields in each chain from farmer (harvest) to final processing plant, analyze the probability and impact of post-harvest loss FFB and post-harvest post-harvest status in each post-harvest chain (stage). The large percentage of production losses to the total production of FFB produced is 3.85% for the land, 0.05% for the process of crude FFB checking (TPH), and 5.5% in the factory sorting (PKS). The impact of losses resulting from post-harvest loss of FFB in total per hectare of land is Rp 2,848,528,41 at factory sorting, and is the biggest loss compared to other chains.


2016 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 129-146
Author(s):  
Ulpah Jakiyah ◽  
Lukman M Baga ◽  
Netti Tinaprilla

Salah satu kebijakan Menteri Pertanian berkenaan dengan ekspor dan impor beras adalah peningkatan ekspor jenis beras khusus, seperti beras organik. Permintaan pasar global beras organik semakin meningkat, tetapi Indonesia menghadapi pesaing seperti Thailand dan Vietnam. Meskipun demikian, petani beras organik di Provinsi Jawa Barat menunjukkan kemampuan daya saingnya dengan keberhasilannya melakukan ekspor ke negara Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Singapura, Belanda, Italia, dan Dubai. Penelitian ini bertujuan menganalisis daya saing beras organik, dan mengidentifikasi dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan usaha tani beras organik. Metode analisis yang digunakan adalah Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa varietas beras organik memiliki daya saing yang cukup untuk ekspor, terlihat pada keunggulan kompetitif (Private Cost Ratio) dan komparatif (Domestic Resource Cost Ratio). Penerimaan secara finansial maupun sosial dapat memenuhi biaya input domestik. Keunggulan kompetitif dan komparatif melemah akibat dari adanya pengaruh biaya sertifikasi lahan pada biaya domestik dan biaya kemasan, sedangkan dampak kebijakan pemerintah terhadap input dan output menguntungkan petani. Kebijakan bersifat efektif namun belum efisien akibat belum adanya lembaga penyediaan input seperti pupuk dan benih organik. One of the agriculture minister policies related to rice exports and imports is the increased number of certain type of rice export such as organic rice.The global demand of organic rice market has been increasing but Indonesia is facing competitors, such as Thailand and Vietnam. Nevertheless, organic rice farmers in west java province are showing their competitive capability by exporting to a United States, Germany, Malaysia, Singapore, The netherlands, Italy, and Dubai. This study aims to analyze the competitiveness of organic rice, and identify the impacts in government policy for the organic rice farming.The result shows that some varieties of organic rice have adequate export competitiveness, seen from the competitive advantage (private cost ratio) and the comparative advantage (domestic cost ratio) which are positive. The analysis method used was Policy Analysis Matrix (PAM). The financial and social revenue could cover the input of domestic cost. The competitive and comparative advantages were weakened as a result of the influence of land certification in the domestic and packaging cost, whereas the impact of government policy to input and output is profitable for farmers. The policy is effective but has not been efficient due to lack of input providers such as fertilizer and organic seeds.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document