scholarly journals REVITALISASI MAQÂSHID AL-SYARÎ’AH DALAM ISTINBÂTH HUKUM ISLAM: KAJIAN ATAS PEMIKIRAN MUHAMMAD AL-THÂHIR IBNU ‘ÂSYÛR

2017 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 48
Author(s):  
Ainol Yaqin
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Research Methods ◽  
Human Dignity ◽  
Islamic Law ◽  
The State ◽  
Legal Research ◽  
Personal Rights

The essence of human rights is to protect and ensure the glory and dignity of people. So it becomes important human rights principles stipulated in the legislation in order to guarantee the state of human rights can be implemented optimally. However, there are some parties who deliberately rammed by the Islamic Human Rights as a product of the Liberals are opposed to the  Sharia. In fact, both Islam and human rights, aimed at ensuring the glory and dignity of man as the principles “maqhasidu al-syari’ah” are the main objectives the implementation of Islamic law. This paper aims to prove that human rights are not contrary to Islam because it has been expressly stipulated that one-on-one purpose in religion is upholding human dignity. This paper uses legal research methods that reveal the fact that Islam protects personal rights of his people so that the necessary regulatory and enforcement of human rights in the Indonesia. Tulisan ini terfokus mengkaji pemikiran Ibnu âsyûr tentang maqâṣid al-syarî’ah. Sebagai pemikir islam kontemporer ibnu âsyûr berupaya merumuskan maqâṣid al-syarî’ah menjadi disiplin ilmu yang mandiri dan pertimbangan utama dalam pegistinbathan hukum islam.Konsep independensi maqâṣid al-syarî’ah sebelumnya memang sudah digagas oleh al-syâthibî, namun Ibnu ‘âsyûr memperkokoh dan mempertegas kembali urgensi maqâṣid al-syarî’ah sebagai suatu disiplin ilmu.Menurutnya, ada empat unsur yang paling mendasar dalam pondasi bangunan maqâṣid al-syarî’ah, yaitu al-fithrah, al-musâwah, al-samâhah dan al-hurriyah.Keempat unsur ini mesti mendapat perhatian dan pertimbangan dalam proses pergumulan teks dan konteks realitas kekinian untuk melahirkan diktum-diktum hukum yang berkemashlahatan. Bagi ibnu ‘âsyûr, secara umum berdasarkan pengkajian atas dalil-dalil al-qur’an dan kasus-kasus parsial menunjukkanbahwa tujuan pensyari’atan hukum islam adalah memelihara sistem/tatanan kehidupan umat manusia dan kelestarian kemashlahatan itu dengan cara menjaga kemashlahatan manusia itu sendiri yang meliputi mashlahah akal, perbuatan dan alam dimana ia hidup. Dengan demikian maka bisa dikatakan kaidah umum dalam syari’at islam adalah untuk mewujudkanmashlahah dan menolak mafsadah.

scholarly journals NUANSA MAQHASID AL-SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA

2017 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 1 ◽  
Author(s):  
Muwaffiq Jufri
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Research Methods ◽  
Human Dignity ◽  
Islamic Law ◽  
The State ◽  
Legal Research ◽  
Personal Rights

The essence of human rights is to protect and ensure the glory and dignity of people. So it becomes important human rights principles stipulated in the legislation in order to guarantee the state of human rights can be implemented optimally. However, there are some parties who deliberately rammed by the Islamic Human Rights as a product of the Liberals are opposed to the  Sharia. In fact, both Islam and human rights, aimed at ensuring the glory and dignity of man as the principles “maqhasidu al-syari`ah” are the main objectives the implementation of Islamic law. This paper aims to prove that human rights are not contrary to Islam because it has been expressly stipulated that one-on-one purpose in religion is upholding human dignity. This paper uses legal research methods that reveal the fact that Islam protects personal rights of his people so that the necessary regulatory and enforcement of human rights in the Indonesia.   Hakikat hak asasi manusia (HAM) ialah untuk melindungi dan menjamin kemuliaan dan martabat manusia. Sehingga menjadi penting prinsip-prinsip HAM diatur dalam peraturan perundang-undangan agar jaminan negara terhadap HAM dapat dilaksanakan secara maksimal. Meski demikian, terdapat beberapa pihak yang sengaja membenturkan HAM dengan Islam seolah HAM merupakan produk kaum Liberal yang bertentangan dengan Syariah Islam. Padahal, baik Islam maupun HAM, bertujuan untuk menjamin kemuliaan dan martabat manusia sebagaimana prinsip-prinsip maqhasidu al-syariah yang menjadi tujuan utama diberlakukannya syariah Islam. Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa HAM tidak bertentangan dengan Islam karena telah diatur secara tegas bahwa salah-satu tujuan dalam beragama ialah tegaknya martabat kemanusiaan. Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengungkap fakta bahwa Islam melindungi hak-hak pribadi umatnya sehingga diperlukan pengaturan dan penegakan HAM dalam kontek negara hukum Indonesia.  

Metodologi Pengeluaran Fatwa di Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor

2018 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 70-88
Author(s):  
Mohd Faez Mohd Shah ◽  
Norhidayah Pauzi
Keyword(s):  
Literature Review ◽  
Research Methods ◽  
Research Methodology ◽  
Research Method ◽  
Islamic Law ◽  
Field Research ◽  
The State ◽  
Original Source ◽  
Interview Methods ◽  
The Right

In the discipline of Islamic law research, strong proofing and clear Istinbat method are key pillars in the construction of Islamic law based on the application of the science of usul al-fiqh and maqasid al-shari'ah. However, what happens at the state of Johor’s fatwa institution is the opposite. The fatwa research methods applied by the Fatwa Committee of Johor in resolving current fatwa issues is not based on the right and true discipline of Islamic law research. In fact, current inputs related to fatwa issues are not explicitly stated in the method of determining the law either in the form of reality or scientifically verified. Therefore, this paper will discuss the fatwa procedures undertaken by the Fatwa Committee of Johor based on the methods applied in resolving current issues. The research methodology adopted is library and interview methods. This study shows that fatwa management and production in the state of Johor is placed under the jurisdiction of the Mufti of Johor’s Department. The methods adopted by the Fatwa Committee of Johor covers two methods, namely: internal research methods including literature review through the application of original source and proofs based on syarak. Second: field research method that includes an external review or going to the location of study such as conducting observation, questionnaires and interviews including referrals to specialists of different fields. Maslahah and mafsdah consideration are also implemented by the Fatwa Committee in every fatwa decision based on the standard that meets the interests of maqasid al-shari'ah. Keywords: Metode, fatwa, istinbat, usul al-fiqh, maqasid al-shari’ah ABSTRAK Dalam disiplin penyelidikan hukum Islam, kekuatan pendalilan dan kaedah istinbat yang jelas merupakan tunggak utama dalam pembinaan hukum Islam berasaskan kepada aplikasi ilmu usul al-fiqh dan maqasid al-shari’ah. Namun begitu, apa yang berlaku di institusi fatwa negeri Johor adalah sebaliknya. Kaedah penyelidikan fatwa yang diaplikasi oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor dalam menyelesaikan isu fatwa semasa tidak berasaskan kepada disiplin penyelidikan hukum Islam yang tepat dan sebenar. Malahan input-input semasa yang berkaitan dengan isu fatwa juga tidak dinyatakan secara jelas dalam kaedah penentuan hukum sama ada dalam bentuk realiti yang berlaku atau pembuktian secara saintifik. Justeru, kertas kerja ini akan membincangkan prosedur fatwa Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor berdasarkan metode-metode yang diaplikasi dalam menyelesaikan isu-isu yang bersifat semasa. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini adalah melalui metode perpustakaan dan metode lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahawa pengurusan dan pengeluaran fatwa di negeri Johor hanya terletak di bawah bidang kuasa Jabatan Mufti Johor. Metode fatwa yang diamalkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor merangkumi dua metode iaitu pertama, kaedah penyelidikan dalaman yang merangkumi kajian kepustakaan menerusi pengaplikasian dari sumber asas dan dalil-dalil syarak. Kedua, kaedah penyelidikan lapangan yang meliputi kajian luaran atau turun ke lokasi kajian seperti observasi, soal selidik dan temubual dan rujukan kepada pakar dalam bidang yang berlainan. Pertimbangan maslahah dan mafsdah juga dimplementasikan oleh Jawatankuasa Fatwa dalam setiap keputusan fatwanya berasaskan standard yang menepati kepentingan maqasid al-shari’ah. Kata kunci: Metode, fatwa, istinbat, usul al-fiqh, maqasid al-shari’ah

scholarly journals Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 109-120
Author(s):  
Danel Aditia Situngkir
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Migrant Workers ◽  
Research Method ◽  
The State ◽  
Community Research ◽  
Labor Rights ◽  
Economic Community ◽  
Legal Research ◽  
Research Problems ◽  
Asean Economic Community

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia. Masalah penelitian Bagaimana yurisdiksi dibandingkan dengan pengadilan kriminal internasional dan pengadilan HAM di Indonesia? dan Apa Peluang untuk Pengenaan Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional di Indonesia? Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dilihat dari yurisdiksi pidana, pribadi, temporal dan teritorial. Indonesia bukan negara pihak dan bukan negara yang menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Meski begitu, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat diterapkan di Indonesia mengingat perbedaan yurisdiksi pidana kedua pengadilan tersebut, karena ada 2 (dua) kejahatan yaitu kejahatan perang dan kejahatan agresi yang tidak diatur dalam Pengadilan HAM Indonesia. , jika ada situasi di Indonesia yang dirujuk oleh Dewan PBB dan keamanan Indonesia dianggap tidak mau dan tidak dapat membawa para pelaku kejahatan untuk diadili di pengadilan. This study aims to analyze the protection of labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law no. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers' labor rights within the framework of the ASEAN Economic Community. Research problems, First, What is the Form of Protection for Indonesian Migrant Workers, Second, What is the Form of Legal Efforts for Indonesian Migrant Workers who are disadvantaged? The research method uses socio-legal research by observing the ASEAN Declaration of Human Rights and Law No. 18 of 2017, as well as other Indonesian Laws and Regulations. The results showed that the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is all efforts to protect the interests of prospective PMI and their families in realizing guaranteed fulfillment of rights in all their activities. The author will analyze the issue of the extent to which the state protects labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.

scholarly journals Perlindungan Hak Buruh Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 121-127
Author(s):  
Posma Ramos Sitompul
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Migrant Workers ◽  
Research Method ◽  
The State ◽  
Community Research ◽  
Labor Rights ◽  
Economic Community ◽  
Legal Research ◽  
Research Problems ◽  
Asean Economic Community

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hak buruh dalam kerangka masyarakat Ekonomi ASEAN. Permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia, Kedua, Bagaimanakah Bentuk Upaya Hukum Pekerja Migran Indonesia yang dirugikan? Metode penelitian menggunakan penelitian Sosio-Legal dengan mengamati dokumen Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan Undang Undang No. 18 tahun 2017, serta Peraturan Perundang-undangan Indonesia lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatannya. Penulis akan menganalisis permasalahan sejauhmana negara melindungi hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. This study aims to analyze the protection of labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law no. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers' labor rights within the framework of the ASEAN Economic Community. Research problems, First, What is the Form of Protection for Indonesian Migrant Workers, Second, What is the Form of Legal Efforts for Indonesian Migrant Workers who are disadvantaged? The research method uses socio-legal research by observing the ASEAN Declaration of Human Rights and Law No. 18 of 2017, as well as other Indonesian Laws and Regulations. The results showed that the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is all efforts to protect the interests of prospective PMI and their families in realizing guaranteed fulfillment of rights in all their activities. The author will analyze the issue of the extent to which the state protects labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.

scholarly journals Perkawinan Sejenis Menurut Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam

2016 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 77-83
Author(s):  
Sanawiah Sanawiah
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Islamic Law ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Human Rights Law ◽  
Marriage Law ◽  
Men And Women ◽  
Legal Principles ◽  
Homosexual Marriage

Purpose of this study is to analyze that the homosexual marriage in accordance with human rights which is just and civilized, and to determine the homosexual marriage according to the marriage act and the perspective of Islamic law. The method used is a method normative considering that this study emphasizes that the secondary data that is studying and reviewing principles, materials and positive legal principles that of the materials libraries that exist in legislation marriage law and human rights law in Indonesia. Results from this study showed that the homosexual marriage in the name of human rights it violates human rights itself. Because the rights that should be fought is right according to the nature of natural and ordained by God, since man was created in pairs regarding marriages recognized by the state is only marriages between men and women can also be seen in Article 34 paragraph (1) of the Act Number 23 the Year 2006 concerning population administration.

scholarly journals PEMBEBANAN TANGGUNG JAWAB PERDATA KEPADA KEPALA DAERAH AKIBAT WANPRESTASI OLEH KEPALA DINAS

2018 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 209
Author(s):  
Bachtiar Bachtiar ◽  
Tono Sumarna
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Civil Law ◽  
Secondary Data ◽  
Civil Liability ◽  
The State ◽  
Court Decision ◽  
Legal Issue ◽  
Legal Research ◽  
Breach Of Contract ◽  
State Administration

ABSTRAKWanprestasi dalam perjanjian konstruksi kerap ditemui dalam praktik, baik yang dilakukan oleh pemberi pekerjaan, maupun pihak pelaksana pekerjaan. Konsekuensinya, pihak yang melakukan wanprestasi dibebankan memulihkan kerugian yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Hal demikian tercermin dalam Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TGR, di mana Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selaku pihak pemberi pekerjaan proyek terbukti melakukan wanprestasi. Menarik untuk dicermati, majelis hakim dalam putusannya justru membebankan Walikota Tangerang Selatan untuk bertanggung jawab secara keperdataan. Isu hukum yang hendak dijawab dalam tulisan ini, terkait apakah penafsiran hakim dalam Putusan Nomor 72/PDT.G/2014/PN.TNG tentang pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi yang dilakukan oleh kepala dinas telah sesuai dengan ajaran hukum administrasi negara, dan ajaran hukum perdata. Untuk menjawab isu hukum tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bersandar pada data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah keliru dalam menafsirkan konsep pertanggungjawaban kepala daerah. Menurut ajaran hukum administrasi negara, walikota selaku kepala daerah tidak dapat dimintai tanggung jawab secara perdata akibat wanprestasi yang dilakukan kepala dinas. Demikian pula dari perspektif Pasal 1340 KUHPerdata, walikota bukanlah merupakan pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh kepala dinas, sehingga tidak dapat dibebani tanggung jawab secara keperdataan.Kata kunci: tanggung jawab perdata, kepala daerah, wanprestasi. ABSTRACT Breach of contract in construction agreements is often found in practice, whether carried out by the employer, or the implementing party. As a consequence, the defaulting party is charged to recover losses arising from the implementation of the agreement. This was reflected in Court Decision Number 72/PDT.G/2014/ PN.TGR, which is the Head of South Tangerang City Health Office, as the project employer, has been proven in breach of contract. It is interesting to note that the panel of judges in its decision actually charged the Mayor of South Tangerang with a contractual liability. The legal issue in this paper is whether the interpretation of judges in Court Decision Number 72/PDT.G/2014/ PN.TNG concerning the imposition of civil liability to the regional head due to default committed by the head  of office is in accordance with the teachings of the law of state administration and civil law. To answer these issues, the author uses normative legal research methods based on secondary data obtained through literature studies. The results of the analysis show that the panel of judges has erred in interpreting the concept of regional head accountability. According to the teachings of the state administration law, the mayor as the head of the region cannot be privately liable for the default committed by the head of office. Likewise, from the perspective of Article 1340 of the Civil Code, the mayor is not a party to the implementation of the agreement made by the head of office, therefore civil liability cannot be burdened to him. Keywords: civil liability, regional head, default.

scholarly journals PERADILAN IN ABSENTIA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN ASET MILIK NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

2020 ◽  
Vol 20 (1) ◽  
pp. 100
Author(s):  
Suryadi Suryadi
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
The State ◽  
Legal Research ◽  
Formal Requirements ◽  
Financial Losses

<p><em>The In Absentia trial is regulated in Article 38 number 1 of Law Number 31 of 1999 as amended to Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. The handling of corruption cases sometimes has obstacles in the disclosure of cases, bearing in mind that not a few cases are not revealed and the perpetrators cannot be brought before the court. The purpose of this research is to find out the judiciary in absentia as an effort to recover state assets in corruption. The type of research used is normative legal research. The results showed that theoretically the trial in absentia gave birth to two different views, allowing for the achievement of the legal substance and prohibiting for reasons of violating human rights. However, in the case of the implementation of the trial in absentia, it can be done so as not to violate the defendant's human rights, if the formal requirements have been met. The eradication of corruption does not only talk about the handling or examination of the defendant in front of the trial, but the state through law enforcement tools to save or restore state financial losses through mechanisms both criminal and civil.</em></p>

scholarly journals DISKURSUS PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DALAM TINJAUAN UNIVERSALISME HAM DAN RELATIVISME BUDAYA

2021 ◽  
Vol 20 (1) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Fitrawati Fitrawati
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
The State ◽  
Universal Declaration ◽  
Cultural Relativism ◽  
The Other ◽  
Freedom Of Religion ◽  
Legal Research ◽  
Interfaith Marriage ◽  
Cultural Relativity ◽  
The Right

This paper tries to examine the right to freedom of interfaith marriage in Indonesia from the perspective of Human Rights Universalism and Cultural Relativism. The purpose of this paper is to explain how universalism and cultural relativity view interfaith marriage in Indonesia. This research is a normative legal research. This study uses a literature approach. The findings of this study indicate that interfaith marriage in Indonesia is still not well accepted and has always been controversial news in the community, even considered to have exceeded or violated the provisions of marriage, but there are still followers of different religions who decide to marry. In fact, many of them are smuggling laws so that their marriages are recognized by the state, namely by registering marriages abroad and then continuing the registration in Indonesia. Meanwhile, on the other hand, Indonesia already has a law on Marriage, namely, Article 2 paragraph 1. It is also contained in the article of the Universal Declaration of Human Rights, namely the right to freedom of marriage (article 16 UDHR) which includes the right to marry between religions (different religions), and the right to freedom of religion (article 18 UDHR) which includes the right to change religions. Meanwhile, in cultural realivism, it rejects everything that is universal.

scholarly journals PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH INDONESIA OLEH WARGA NEGARA ASING MELALUI PERJANJIAN NOMINEE

2020 ◽  
Vol 8 (12) ◽  
pp. 1862
Author(s):  
Fithrah Fithrah
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Research Methods ◽  
Public Interest ◽  
Research Method ◽  
Scientific Paper ◽  
Land Ownership ◽  
The State ◽  
Legal Research ◽  
The Public ◽  
The People

Tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengkaji pengaturan terkait kepemilikan tanah di Indonesia oleh orang asing melalui perjanjian nominee dan upaya penegakan hukumnya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penulisan karya ilmiah ini ialah penegakan hukum terhadap praktek kepemilikan tanah oleh orang asing melalui perjanjian nominee dapat dilakukan oleh kejaksaan selaku organ negara yang mewakili kepentingan publik, baik melalui sarana perdata maupun pidana. Hal ini perlu dilakukan guna melindungi tanah Indonesia dimiliki oleh orang asing dan guna mendukung upaya negara mewujudkan tugas konstitusionalnya, yakni menguasai tanah bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat tanpa harus memberikan ketidakadilan bagi Warga Negara Asing. The purpose of writing this scientific paper is to examine regulations related to land ownership in Indonesia by foreigners through nominee agreements and law enforcement efforts. The research method used is normative legal research methods using statute and conceptual approaches. The result of writing this scientific paper is that law enforcement against the practice of land ownership by foreigners through nominee agreements can be carried out by the prosecutor as the state organ representing the public interest, both through civil and criminal means. This needs to be done in order to protect Indonesian land owned by foreigners and to support the state's efforts to realize its constitutional duties, namely to control the land for the maximum welfare of the people without having to give injustice to foreign citizens.

scholarly journals An introduction to the theological politico-ethical thinking of Koos Vorster

2012 ◽  
Vol 46 (1) ◽  
Author(s):  
Jan H. Van Wyk ◽  
Nico Vorster
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Special Reference ◽  
Human Dignity ◽  
Social Ethics ◽  
The State ◽  
Historical Approach ◽  
Deontological Ethics ◽  
Ethical Thinking

Koos Vorster had a productive career as theologian and published on a wide variety of subjects. However, he will especially be remembered for his contribution to political and social ethics. This article discussed his theological politico-ethical thinking. Firstly, this article examined his epistemology, with special reference to his revelational-historical approach, his hermeneutics, preference of deontological ethics and his renouncement of ethical absolutism, which characterises fundamentalist approaches to ethics. Secondly, it examined his views on Apartheid and the ‘struggle’ in the 1970s and 1980s. Vorster renounced Apartheid and pleaded for non-violent change brought about by an evangelical change of hearts and attitude that had to be accompanied with real efforts to address poverty and unjust structures. Finally, the article discussed his views on human dignity, human rights and relations between the state and religion, as well as his views on society and economics.‘n Inleiding tot die teologiese, politieke en etiese denke van Koos Vorster. Koos Vorster het ‘n besonderse produktiewe en vrugbare akademiese loopbaan gehad en oor ‘n verskeidenheid van onderwerpe gepubliseer. Hy sal egter veral onthou word vir sy bydrae tot politieke en sosiale etiek. Hierdie artikel ondersoek die teologies-polities etiese denke van Koos Vorster. Die  eerste  deel  bespreek  sy  epistemologiese  uitgangspunte,  waaronder  sy  omvattende openbarings-historiese benadering, sy hermeneutiek, voorliefde vir ‘n deontologiese etiek, en sy afwysing van etiese absolutisme soos veral vergestalt in fundamentalistiese benaderings tot die etiek. Die tweede deel bespreek sy houding teenoor Apartheid en die ‘struggle’ in die 1970s en 1980s. Vorster het die vergrype van Apartheid geïdentifiseer en aangespreek, maar terselfdertyd geweldadige verset verwerp, en ‘n evangeliese verandering van gesindhede bepleit wat gepaard gaan met die opheffing van onderdrukte gemeenskappe en ontbinding van onregverdige strukture. Die laaste deel van die artikel bespreek Vorster se sienings oor menswaardigheid, menseregte, die verhouding tussen kerk en godsdiens, asook sy siening oor die samelewing en die ekonomie.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document