Peraturan Desa: Kedudukannya Dalam Sistem Perundang-Undangan

Masalah studi penelitian; Pertama, asas pengaturan desa menurut Undang Undang Desa, Kedua, Kedudukannya peraturan Desa menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normative. Hasil Penelitian bahwa, Pertama, Dalam hal asas pengaturan desa tentunya harus berpatokan kepada Undang Undang Desa mengenai pedesaan dimana dalam ketentuan tersebut menerangkan tentang berbagai asas-asas dalam pembentukannya. Kedua, Kedudukan peraturan desa menurut Undang-Undang Desa Tidak lagi berkedudukan sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebeh tinggi. Selain setelah berkedudukan sebagai peraturan Perundangan yang diakui. Timbulnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa secara serta merta mengafirmasi pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai dibentuknya peraturan perundangan. Research study problems; First, the principle of village regulation according to the Village Law, Second, the position of the village regulations according to Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Research Methods using normative juridical research methods. Research Results that, First, In the case of the principle of village regulation, of course, it must refer to the Village Law on rural areas, which in the provisions explains the various principles in its formation. Second, the position of village regulations according to the Village Law is no longer domiciled as a further elaboration of the higher legal regulations. Aside from being domiciled as a legislation that is recognized. The emergence of Law Number 6 of 2014 concerning villages immediately affirms the regulation of Law Number 12 of 2011 concerning the establishment of laws and regulations.

Upaya Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor Yang Dilakukan Oleh Remaja

Generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan nasional, perlu ditingkatkan pembinaan dan pengembangannya, serta diserahkan menjadi kader penerus perjuangan bangsa yang berjiwa pancasila. Bertolak dari itulah, maka penulis memilih judul Bentuk Kejahatan Dikalangan Generasi Muda Serta Upaya Penanggulangannya di Kec. Walenrang. Namun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kejahatan dikalangan Generasi Muda khususnya di wilayah Kec. Walenrang. Sangat memprihatinkan jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang Generasi Muda yang merupkan harapan bangsa untuk meneruskan dan mempertahankan hasil kemerdekaan karena Generasi Muda merupakan ahli waris tugas- tugas negara untuk masa depan. Bentuk-bentuk dan macamnya kejahatan yang sering terjadi seperti; penganiayaan, perjudian, pencurian, perkosaan bahkan sering sampai ke pembunuhan dan sebagainya. Kejahatan-kejahatan tersebut senantiasa menimbulkan kerugian, baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri. The younger generation as the successor to the ideals of the struggle of the nation and human resources for national development, needs to be improved their development and development, and submitted to be the successor cadre of the nation's struggle with the spirit of Pancasila. Starting from that, the authors chose the title "Forms of Crime Among Young Generation and Its Efforts to Overcome it in Kec. Walenrang. But what is meant in this study is crime among the Young Generation, especially in the district. Walenrang. It is very alarming if the crime was committed by a Young Generation that is the hope of the nation to continue and maintain the results of independence because the Young Generation is an heir to the tasks of the state for the future. The forms and kinds of crimes that often occur such as; torture, gambling, theft, rape and often even kill and so on. These crimes always cause harm, both to others and themselves.

Penanggulangan Dan Pencegahan Kejahatan Geng Motor Oleh Kepolisian

PPenelitian untuk menganalisis, Pertama, Untuk mengetahui Kendala Polres Gorontalo Dalam Mencegah Kenakalan Geng Motor Di wilayah Hukum Kabupaten Gorontalo. Kedua, Untuk mengetahui kendala dan upaya Polres Gorontalo dalam mencegah kenakalan geng motor di wilayah hukum Kabupaten Gorontalo. Metode yang dipergunakan dalam penelitian adalah Penelitian hukum deskriptif analisis yang mengarah penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kenakalan geng motor adalah mencakup dua faktor utama. Faktor tersebut adalah faktor internal sipelaku dan faktor eksternal dari si pelaku. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu, sedangkan faktor eksternal datang dari luar individu tetapi sangat mempengaruhi pola perilaku individu, Kedua, Kendala dan upaya Polres Gorontalo dalam mencegah kenakalan geng motor adalah pelakunya adalah anak dan masih berada di bawah umur, kecepatan berpindah geng motor antara satu tempat dengan tempat yang lain, jumlah anggota kepolisian kurang sepadan dengan jumlah geng motor, adanya arogansi masyarakat yang mencoba menggangu geng motor, tidak diketahui identitas para anggota geng motor dan aktivitas geng motor yang dilakukan dilakukan di malam hari. Research to analyze, First, To find out the Gorontalo Police Obstacles in Preventing Motorcycle Gang Delinquency in Gorontalo District Legal Area. Second, to find out the constraints and efforts of Gorontalo Police in preventing motorbike delinquency in the Gorontalo District jurisdiction. The method used in this research is analytical descriptive legal research that leads to empirical juridical legal research. The results of the study that, First, the factors that cause motorcycle gang delinquency include two main factors. These factors are internal factors and the external factors of the perpetrator. Internal factors are factors that originate from within the individual, while external factors come from outside the individual but greatly affect individual behavior patterns, Second, Obstacles and Gorontalo Police efforts in preventing motorbike delinquency are the perpetrators are children and are still under age, moving speed motorcycle gangs from one place to another, the number of police members is not commensurate with the number of motorcycle gangs, the arrogance of the public who tried to interfere with motorcycle gangs, the identity of the members of the motorcycle gang is unknown and the motorcycle gang activities carried out at night.

Perlindungan Hukum Perjanjian Kerjasama Antara Investor Dan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa Sawit

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Investor Dengan Perusahaan Bursa Berjangka Komoditi Kelapa sawit. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris, Hasil penelitian bahwa pelaksanaan investasi di bursa berjangka atau perusahaan berjangka biasanya dilakukan dalam beberapa tahap yaitu Tahap Pengenalan Perusahaan Berjangka, Tahap Perjanjian Kerjasama Investasi yang terdiri dari masa pemberitahuan tentang perdagangan berjangka oleh pedagang atau wakil perusahaan, masa pemrosesan data nasabah serta terakhir pembuatan kesepakatan tentang investasi dan penandatanganan perjanjian kerjasama investasi dan terkahir adalah pelaksanaan investasi itu sendiri, dimana pengawasan diri nasabah sangat diperlukan agar apa yang diinvestasikan berjalan sesuai dengan yang dinginkan. Dimana dalam peraturan perundang-undangan tentang bursa berjangka menurut analisa penulis, secara umum telah diatur dengan baik tentang perlindungan terhadap nasabah atau investor. Sistem penyelesaian sengketa terhadap nasabah yang mempunyai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan investasinya di Perusahaan Berjangka dapat dilakukan melalui, penyelesaian secara Perdata yang mencakup penyelesaian di internal perusahaan pialang berjangka atau penyelesaian melalui lembaga bursa berjangka dengan pemanfaatan dana kompensasi dan yang terakhir penyelesaian di Badan. This study aims to find out about the Implementation of Investment Cooperation Agreement between Investors and Palm Oil Commodity Futures Exchange Companies. This research is analytical descriptive with an empirical juridical approach. The results of the research show that investment in futures exchanges or futures companies is usually carried out in several stages, namely the Introduction to Futures Companies, Investment Cooperation Agreement Stage, which consists of the period of notification of futures trading by traders or company representatives, the period of processing customer data and finally making an agreement on investment and the signing of the investment cooperation agreement and the last is the implementation of the investment itself, where the customer's self-supervision is very necessary so that what is invested runs in accordance with what is desired. Where in the legislation regarding the futures market according to the author's analysis, in general has been well regulated about the protection of customers or investors. The dispute settlement system for customers who have problems relating to the implementation of their investments in the Futures Company can be done through, a Civil settlement which includes internal settlement in the futures brokerage company or settlement through a futures exchange institution with the use of compensation funds and the last settlement in the Agency.

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Perbankan Terkait Dengan Informasi Kerahasiaan Bank

Peneitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban tindak pidana perbankan terkait dengan kerahasiaan Bank. Permasalahan penelitian; Pertama, Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Rahasia Bank? Metode penelitian menggunakan? Kedua, Bagaimanakah Rahasia Bank Dalam Perspektif Perundang-Undangan? Metode penelitian menggunakan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, Pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terjadi tindak pidana terkait rahasia bank, antara lain dewan komisaris, direksi, pegawai bank, pihak terafiliasi atau lainnya yang dengan sengaja melakukan tindak pidana terkait rahasia bank, Kedua pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank dapat dijatuhkan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana. This research aims to analyze the responsibility of banking crime related to Bank secrecy. Research Issues; First, What is the Criminal Liability in Bank Secrecy Crime? Research methods using? Second, How is the Bank's Secret in the Legislative Perspective? The research method uses. The results showed: first, parties that could be held liable for criminal acts in the event of a crime related to bank secrecy, including the board of commissioners, directors, bank employees, affiliated parties or others who intentionally committed criminal acts related to bank secrecy, second criminal liability for acts criminal charges relating to bank business can be imposed on members of the board of commissioners, directors, or bank employees who intentionally committed a crime.

Perbandingan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dengan Pengadilan HAM Indonesia. Masalah penelitian Bagaimana yurisdiksi dibandingkan dengan pengadilan kriminal internasional dan pengadilan HAM di Indonesia? dan Apa Peluang untuk Pengenaan Yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional di Indonesia? Metode penelitian menggunakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan yurisdiksi Pengadilan Pidana Internasional dan Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat dilihat dari yurisdiksi pidana, pribadi, temporal dan teritorial. Indonesia bukan negara pihak dan bukan negara yang menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional. Meski begitu, Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dapat diterapkan di Indonesia mengingat perbedaan yurisdiksi pidana kedua pengadilan tersebut, karena ada 2 (dua) kejahatan yaitu kejahatan perang dan kejahatan agresi yang tidak diatur dalam Pengadilan HAM Indonesia. , jika ada situasi di Indonesia yang dirujuk oleh Dewan PBB dan keamanan Indonesia dianggap tidak mau dan tidak dapat membawa para pelaku kejahatan untuk diadili di pengadilan. This study aims to analyze the protection of labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law no. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers' labor rights within the framework of the ASEAN Economic Community. Research problems, First, What is the Form of Protection for Indonesian Migrant Workers, Second, What is the Form of Legal Efforts for Indonesian Migrant Workers who are disadvantaged? The research method uses socio-legal research by observing the ASEAN Declaration of Human Rights and Law No. 18 of 2017, as well as other Indonesian Laws and Regulations. The results showed that the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is all efforts to protect the interests of prospective PMI and their families in realizing guaranteed fulfillment of rights in all their activities. The author will analyze the issue of the extent to which the state protects labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.

Perlindungan Hak Buruh Dalam Kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia hak buruh dalam kerangka masyarakat Ekonomi ASEAN. Permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia, Kedua, Bagaimanakah Bentuk Upaya Hukum Pekerja Migran Indonesia yang dirugikan? Metode penelitian menggunakan penelitian Sosio-Legal dengan mengamati dokumen Deklarasi Hak Asasi Manusia ASEAN dan Undang Undang No. 18 tahun 2017, serta Peraturan Perundang-undangan Indonesia lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan calon PMI dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dalam keseluruhan kegiatannya. Penulis akan menganalisis permasalahan sejauhmana negara melindungi hak buruh dalam hal ini Pekerja Migran Indonesia di luar negeri dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN dan UU No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. This study aims to analyze the protection of labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law no. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers' labor rights within the framework of the ASEAN Economic Community. Research problems, First, What is the Form of Protection for Indonesian Migrant Workers, Second, What is the Form of Legal Efforts for Indonesian Migrant Workers who are disadvantaged? The research method uses socio-legal research by observing the ASEAN Declaration of Human Rights and Law No. 18 of 2017, as well as other Indonesian Laws and Regulations. The results showed that the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) is all efforts to protect the interests of prospective PMI and their families in realizing guaranteed fulfillment of rights in all their activities. The author will analyze the issue of the extent to which the state protects labor rights in this case Indonesian migrant workers abroad within the framework of the ASEAN Economic Community and Law No. 18 of 2017 concerning Protection of Indonesian Migrant Workers.

Fungsi Pengawasan Hakim Pengawas dan Pengamat terhadap Pembinaan Warga Binaan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pengawasan hakim terhadap putusan pengadilan. Penelitian didasari pada bahwa pengawasan pada tahap pelaksanaan putusan dalam sistem peradilan pidana dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht). Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fungsi pengawasan hakim pengawas dan pengamat (Kimwasmat) terhadap pembinaan warga binaan (Wabi) adalah memberikan kepastian terhadap jaminan perlindungan hak asasi warga binaan (Wabi); memberikan jaminan kepastian hukum terhadap pelaksanaan putusan hakim; jaminan pembinaan warga binaan (Wabi) dalam rangka reintegrasi sosial di masyarakat This study aims to analyze the supervisory function of judges against court decisions. The research is based on the fact that supervision at the stage of implementation of the verdict in the criminal justice system can be carried out after the existence of a court decision that has permanent legal force (incraht). The research method used is a normative research method. The results of the study showed that the function of supervising supervisors and observers (Kimwasmat) towards fostering the assisted citizens (Wabi) was to provide assurance of the guarantee of the protection of the human rights of the assisted people (Wabi); provide legal certainty against the implementation of judges' decisions; guarantee of fostering fostered citizens (Wabi) in the context of social reintegration in the community.

Kewenangan Kepolisian Memanggil Notaris Untuk Mendapatkan Keterangan Dan Klarifikasi Terhadap Perkara Tindak Pidana

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan perlindungan hukum hak-hak tenaga kerja yang perusahaannya diputus Pailit. Permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pegawai Dalam Kepailitan Perusahaan; Kedua, Bagaimanakah Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pekerja Jika Tidak Memperoleh Hak Sebagai Kreditor Istimewa/Preference. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan adalah melindungi hak-hak dan kepentingan dari para karyawan selaku stakeholders perusahaan. Kewenangan pengadilan niaga dalam tuntutan karyawan atas upah atau uang pesangon yang tidak dibayar oleh perseroan dalam memindahkan kewenangan mutlak (absolut) dari pengadilan umum untuk memeriksa permohonan pailit. upah pekerja dalam pemenuhan adalah utang harta pailit, sebelum didistribusikan kepada kreditor biaya kepailitan harus dibayar didahulukan, termasuk kreditor separatis. This study aims to analyze the authority of the police investigation and investigation process of notaries. Research problems, First. what is the authority of the police in the process of investigating and investigating notaries. Second, how does the legal protection of notaries in the process of investigation and investigation ?. The results showed that the authority of the Police in the process of investigating and investigating Notaries after the issuance of the Law of Notary Position Number 2 of 2014 was that between the Police and Notary Public must understand about their respective authorities that have been regulated by the Law, namely if the Notary Public has a problem with the deed he made then the Police / Investigator can call the Notary public directly as a witness / suspect but on the other hand the Notary in assuming his position has the right to deny the confidentiality of his act in accordance with Article 4 Jo Article 16 Jo Article 54 Jo Law No. 2 of 2014, then based on Article 170 paragraph 1 KUHAP and Article 1909 paragraph 2 number 3e of the Civil Code in this case the Police must also understand the principle of legal presumption (Vermoedanvan Rechtmatigheid) or Presumptio lustae Causa

Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Yang Perusahaannya Diputus Pailit

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan perlindungan hukum hak-hak tenaga kerja yang perusahaannya diputus Pailit. Permasalahan penelitian, Pertama, Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pegawai Dalam Kepailitan Perusahaan; Kedua, Bagaimanakah Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pekerja Jika Tidak Memperoleh Hak Sebagai Kreditor Istimewa/Preference. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap hak-hak karyawan dalam kepailitan perseroan adalah melindungi hak-hak dan kepentingan dari para karyawan selaku stakeholders perusahaan. Kewenangan pengadilan niaga dalam tuntutan karyawan atas upah atau uang pesangon yang tidak dibayar oleh perseroan dalam memindahkan kewenangan mutlak (absolut) dari pengadilan umum untuk memeriksa permohonan pailit. upah pekerja dalam pemenuhan adalah utang harta pailit, sebelum didistribusikan kepada kreditor biaya kepailitan harus dibayar didahulukan, termasuk kreditor separatis. This study aims to examine and protect the legal rights of workers whose companies have been declared bankrupt. Research problems, First, How Legal Protection of Employee Rights in Corporate Bankruptcy; Second, What Legal Efforts Can Be Done If Workers Don't Obtain Rights As Special Creditors / Preferences. This study uses a normative legal research method with a qualitative approach. The results of the study that the legal protection of the rights of employees in the bankruptcy of the company is protecting the rights and interests of the employees as the company's stakeholders. The authority of the commercial court in the employee's claim for wages or severance pay that is not paid by the company in transferring absolute authority (absolute) from the general court to examine the application for bankruptcy. wages of workers in fulfillment are bankruptcy debt, before being distributed to creditors bankruptcy costs must be paid first, including separatist creditors.