scholarly journals MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI INDONESIA

2021 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 84
Author(s):  
Diana Kartika Suci
Keyword(s):  
Cyber Crime ◽  
Modus Operandi

Dalam arus globalisasi tidak dapat dipungkiri bahwa dunia perbankan menjadi salah satu dari sekian penggerak ekonomi suatu bangsa tak terkecuali Indonesia yang hampir sebagian besar dalam proses transaksinya melibatkan dunia perbankan. Namun demikian ditengah arus globasi juga banyak terjadi modus-modus baru dalam dunia kriminal, baik kejahatan secara umum, kejahatan dalam dunia maya atau Cyber Crime dan terakhir adalah kejahatan yang dilakukan pada dunia perbankan  yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik mengingat jumlah kasus serupa terus berkembang dari tahun ke tahun dengan modus yang berbeda-beda yang salah satunya adalah modus Operandi. Sehingga untuk mencegah terjadinya kasus ini secara terus menerus perlu dilakukan upaya pencegahan yang bersifat preventif. Dalam hasil penelitian ini penulis menawarkan empat hal guna menanggulangi tindak pidana perbankan. pertama, Perlunya peningkatan kemampuan penyidik dalam bidang akunting dan keuangan, kedua,peningkatan sistem pengawasan dari pihak bank yang lebih efektif dan ini bisa dilakukan jika proses rekruitmen pegawai lebih menekankan moralitas, ketiga,Perlunya kewenangan penyidik dalam rangka menjalankan tugasnya, bukan hanya sekedar menyangkut rahasia bank semata dan yang terakhir perlunya pembaharuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perbankan

scholarly journals PERKEMBANGAN MODUS OPERANDI KEJAHATAN SKIMMING DALAM PEMBOBOLAN MESIN ATM BANK SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN DUNIA MAYA (CYBERCRIME)

2019 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
Author(s):  
Dian Alan Setiawan
Keyword(s):  
Information System ◽  
The Internet ◽  
Cyber Crime ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Modus Operandi ◽  
Customer Data ◽  
Electronic Transactions ◽  
Automated Teller Machine ◽  
System Use

The development of technology and the internet does not always produce positive things. Negative things that are side effects include the crime of skimming (theft of customer data) which is one type of crime in cyberspace. Lately Indonesia is enlivened with breaking ATM news that occurred in various regions in Indonesia. The customers suddenly lose their account balance due to being burglarized by irresponsible people. ATM piercing technique is known as ATM Skimmer Scan technique. ATM machine piercing (Automated Teller Machine) using Skimmer, which is a customer data thieves. The modus operandi of bank breakers is installing skimmer in ATM mouth. After the customer data obtained, the perpetrator just insert into the ATM card. burglars will freely drain the customer's money. Problems that arise is the development of modus operandi crime skimming in the case of bank burglary bank as a form of cybercrime (cybercrime) And Efforts / Legal Steps in Tackling Crime Use of Information Systems and Electronic Transactions. This research is legal research using conceptual approach and statue approach which will review Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transaction. Based on the method used, it is known that the modus operandi of criminal skimming in ATM bankruptcy as a form of cyber crime and the application of article in Law Number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transaction as an effort / step in tackling the crime of Information System Use and Electronic Transactions.

scholarly journals REFORMATION OF LAW ENFORCEMENT OF CYBER CRIME IN INDONESIA

2019 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
Author(s):  
Bambang Tri Bawono
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Human Resources ◽  
Technological Progress ◽  
Third World ◽  
Negative Impact ◽  
Cyber Crime ◽  
Modus Operandi

Technological progress and the presence of globalization in third world countries including Indonesia has a variety of consequences, this includes the negative impact of increasing cybercrime in Indonesia. Increasing cybercrime in the community with a variety of increasingly sophisticated modus operandi, in reality, is not balanced by the existence of a comprehensive legal umbrella, and also the absence of adequate facilities and pre-facilities is a separate issue in the enforcement of cybercrime cases in a dynamic society. Enforcement weaknesses are the lack of human resources of investigators who understand cybercrime and the lack of means and pre-law enforcement facilities in cybercrime. so it is necessary to increase the HR of the relevant law enforcers as well as the improvement of facilities and pre-facilities related to law enforcement in cybercrime. Enforcement weaknesses are the lack of human resources of investigators who understand cybercrime and the lack of means and pre-law enforcement facilities in cybercrime. So it is necessary to increase the HR of the relevant law enforcers as well as the improvement of facilities and facilities related to law enforcement in cybercrime.

scholarly journals PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE)

2019 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 20
Author(s):  
Bambang Sutrisno ◽  
FX Bhirawa Braja Paksa
Keyword(s):  
Cyber Crime ◽  
Modus Operandi

Penggunaan teknologi internet juga tidak dapat dipungkiri membawa dampak negatif yang tidak kalah banyak dengan manfaat positif yang ada. Internet dapat menimbulkan kejahatan seperti pengancaman, pencurian, pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, penipuan hingga tindak pidana terorisme. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana tersebut dapat dilakukan secara online oleh individu maupun kelompok dengan resiko tertangkap yang sangat kecil dengan akibat kerugian yang lebih besar baik untuk masyarakat  maupun negara. Fenomena tindak pidana teknologi informasi merupakan bentuk kejahatan yang relatif baru apabila dibandingkan dengan bentuk-bentuk kejahatan lain yang sifatnya konvensional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pencemaran nama baik melalui media sosial, merupakan salah satu cerminan bahwa masyarakat Indonesia belum memahami makna penggunaan media sosial secara baik dan bertanggung jawab. Selain mempunyai hak kita juga harus mengetahui kewajiban apa saja yang harus kita laksanakan sebelum mendapatkan hak tersebut, sama halnya dengan menggunakan media sosial, penggunaan media sosial merupakan hak tiap-tiap masyarakat pada saat ini, namun sebagai penggunanya tentu kita juga harus mengetahui kewajiban untuk mengharagai orang lain. Banyaknya modus operandi yang digunaan oleh pelaku cyber crime, maka perlunya kehati-hatian dalam menggunakan media sosial agar kita tidak menjadi salah satu dari pelaku yang dapat merugikan orang banyak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak diatur secara jelas memahami batasan dalam kebebasan berpendapat. Jika kita melihat impelementasinya seakan-akan diatur, maka jelas bahwa kita benar-benar membutuhkan aturan yang baru tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bagi masyarakat harus lebih mehami arti kebebasan berpendapat yang diberikan oleh negara, dan menggunakan kebebasan tersebut dengan bertanggung jawab. Bukan untuk membatasi kebebasan tersebut melainkan untuk memberi peringatan atau tindakan Preventif bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial dalam berkomunikasi dan memberikan tindakan Represif bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

A Survey on Artificial Intelligence Techniques to Prevent Cyber Crime

2018 ◽  
Vol 8 (5) ◽  
pp. 80
Author(s):  
Juveriya Afreen
Keyword(s):  
Artificial Intelligence ◽  
Cyber Security ◽  
Data Security ◽  
Human Reasoning ◽  
Cyber Crime ◽  
Artificial Intelligence Techniques

Abstract-- With increase in complexity of data, security, it is difficult for the individuals to prevent the offence. Thus, by using any automation or software it’s not possible by only using huge fixed algorithms to overcome this. Thus, we need to look for something which is robust and feasible enough. Hence AI plays an epitome role to defense such violations. In this paper we basically look how human reasoning along with AI can be applied to uplift cyber security.

Integracja w dezintegracji i dezintegracja w integracji: determinanty mechanizmów integracyjnych w Unii Europejskiej

2018 ◽  
pp. 10-37
Author(s):  
Barbara Curyło
Keyword(s):  
European Union ◽  
The European Union ◽  
Top Down ◽  
Modus Operandi ◽  
Bottom Up ◽  
Differentiated Integration ◽  
Integration Mechanisms ◽  
Strategic Issue ◽  
Definition Of ◽  
The Eu

In the discussion on the future of the EU, the topic of differentiated integration has become a strategic issue, with different variants beginning to appear as modus operandi of the European Union, which has become a subject of controversy among Member States. Significantly, the debate on differentiated integration began to be accompanied by reflections on disintegration. This article attempts to define disintegration on the assumption that it should be defined through the prism of integration, and that such a defining process can not be limited to concluding a one-way contrast between disintegration versus integration and vice versa. This is due to the assumption that the European Union is a dichotomous construct in which integration and disintegration mutually exclude and complement each other. This dichotomy is most evident in the definition of integration and disintegration through the prism of Europeanisation top-down and bottom-up processes that generate, reveal, visualize, stimulate integration mechanisms what allows to diagnose their determinants.

Наследие популяров в политике Августа (по Res Gestae Divi Augusti)

2017 ◽  
pp. 226-291
Author(s):  
O.V. Liubimova
Keyword(s):  
Public Administration ◽  
Political Power ◽  
Political Stability ◽  
Political Movements ◽  
Political Movement ◽  
Modus Operandi ◽  
Economic Interests ◽  
Public Building ◽  
The Public ◽  
Roman People

On the basis of The Deeds of Divine Augustus or Res Gestae Divi Augusti (RGDA), the author analyses the significance of the legacy of populares, one of the main political movements in the Late Republic, in the politics of Emperor Augustus. The main features of this political movement, in the opinion of modern researchers, were their demagogic political style, their assertion of the sovereignty of Roman people and their protection of economic interests of the lower classes. In the RGDA there is no mention of the odious political methods of the populares that entailed conflicts and unrest but the text significantly dwells on the tribunician power granted to Augustus. In the Late Republic the tribunician power served as the basis of the populares political method. The ideology reflected in the RGDA entrusts the Roman people with an important role in the public administration and describes the Roman people as a fullfledged partner of the Senate, however it lacks the populares contraposition of the Roman people to the Senate (or to the oligarchy controlling the Senate). The populares legacy is particularly apparent in the RGDA chapters describing Augustus expenses in favor of the Roman people such as the organisation of various social measures, shows and public building. Augustus inherited from the populares of the Late Republic the idea of Roman plebs as a source of political power and of satisfaction of its interest as a mechanism of maintaining political stability, but discarded those of populares slogans and methods that had a conflict potential.На материале Деяний Божественного Августа (Res Gestae Divi Augusti) рассматривается вопрос о том, какое место занимало в политике Августа наследие популяров одного из двух основных политических течений Поздней республики. В качестве характерных черт этого движения исследователи выделяют демагогический политический стиль приверженность идеологии народного суверенитета защиту экономических интересов неимущих слоёв. В RGDA не упоминаются одиозные политические методы популяров, которые влекли за собой конфликты и беспорядки, но важное место занимает предоставленная Августу трибунская власть, которая в Республике служила основой популярского Modus Operandi. Идеология, выраженная в RGDA, отводит римскому народу важное место в управлении государством и представляет его равноправным партнёром сената однако в ней отсутствует характерное для популяров противопоставление народа сенату (или олигархии, контролирующей сенат). Наиболее очевидно наследие популяров в тех главах RGDA, где описываются расходы Августа в пользу римского народа: социальные мероприятия, организация зрелищ и строительство. Август заимствовал у позднереспубликанских популяров представление о том, что римский плебс может служить источником политической силы, и удовлетворение его интересов необходимо для поддержания политической стабильности, однако исключил из своего арсенала те политические лозунги и методы популяров, которые имели конфликтный потенциал.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document