KESEHATAN KEUANGAN DAN VALUASI BJBR MENGGUNAKAN RISK BASED BANK RATING METHOD

The COVID-19 pandemic has given an impact on the health of banks in Indonesia, one of which is the West Java and Banten Bank (BJBR). This study aims to assess the health of BJBR before and during the covid-19 pandemic and to find the intrinsic value of BJBR shares that can be used as an evaluation of the company's performance. This research is a descriptive quantitative research. BJBR health analysis was carried out using the Risk Based Rating or RGEC and the intrinsic value analysis was carried out using the Dividend Discount Model (DDM). The authors used data from the 2018-2020 of BJBR financial statements. The results showed that in general, the soundness of BJBR was very healthy and the intrinsic value of BJBR's shares was Rp. 1,659.33 or BJBR's share price is currently sold below its intrinsic value. This research is expected to provide information on the impact of the pandemic on banking, especially BJBR so that the Government and the Financial Services Authority can provide support to banks. In addition, this research can be used as a reference by investors who are interested in BJBR shares. Pandemi covid-19 telah memberikan dampak pada kesehatan perbankan di Indonesia, salah satunya Bank Jawa Barat dan Banten (BJBR). Penelitian ini bertujuan untuk untuk menilai kesehatan BJBR sebelum dan selama pandemi covid-19 serta untuk mencari nilai intrinsik saham BJBR yang dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja perusahaan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Analisis kesehatan BJBR dilakukan dengan menggunakan Risk Based Rating atau RGEC dan analisis nilai intrinsik dilakukan dengan Dividend Discount Model (DDM). Penulis menggunakan data laporan keuangan BJBR tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum, tingkat kesehatan BJBR adalah sangat sehat dan nilai intrinsik saham BJBR adalah Rp1.659,33 atau harga saham BJBR saat ini dijual di bawah nilai intrinsiknya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dampak pandemic terhadap perbankan, khususnya BJBR agar Pemerintah dan Ototritas Jasa Keuangan dapat memberikan dukungan kepada bank. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan oleh investor yang tertarik saham BJBR.

Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Terhadap Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 terhadap perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama berupa bahan hukum primer dan sekunder, yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, maka perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan, yang sebelumnya merupakan kewenangan peradilan umum dan disidangkan di Pengadilan Negeri, menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara dan disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya hukum dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa, berupa gugatan penanggung pajak atas pelaksanaan penyanderaan dan sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita, merupakan perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan peradilan umum dan diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan pada asas lex specialis derogat legi generalis, dengan mengesampingkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

PENGARUH PENGECILAN MODAL, TRANSAKSI HUBUNGAN ISTIMEWA, DAN PROFITABILITAS TERHADAP TAX AVOIDANCE

Bagi sebagian masyarakat, pajak adalah beban yang dapat mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak didapatkan imbalan secara langsung ketika membayar pajak, hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya praktik penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris pengaruh antara pengecilan modal, transaksi hubungan istimewa dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini dilakukan di perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun pengamatan 2012-2016. Metode penentuan sampelyang digunakan adalah metode purposive sampling dengan sampel sebanyak 54 perusahaan selama periode pengamatan 5 tahun berturut-turutsehingga total sampel 270. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel transaksi hubungan istimewa dengan proksi utang afiliasi berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak yang diproksikan dengan tarif pajak efektif perusahaan (ETR). Pengaruh yang ditunjukan adalah negatif signifikan yang berarti bahwa semakin tinggi nilai utang afiliasi, maka semakin rendah tarif pajak efektif perusahaan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa variabel profitabilitas dengan proksi Return On Assets (ROA) berpengaruh secara signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Pengaruh yang ditunjukan adalah positif signifikan yang berarti bahwa semakin tinggi nilai profitabilitas, maka semakin tinggi tarif pajak efektif perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, praktik penghindaran tidak dipengaruhi secara signifikan oleh pengecilan modal dan transaksi hubungan istimewa dengan proksi piutang afiliasi.

Apakah fenomena flypaper effect asimetris terjadi pada kebijakan belanja pemerintah daerah?

Fluctuation in local government revenue will shift local government spending. This study aims to identify and analyze the response of local government spending policies to an increase or decrease in transfer funds from the central government (Balance Fund) and local own revenue (known as Pendapatan Asli Daerah). The study utilizes data from provincial governments throughout Indonesia for the 2010-2019 period. This study finds that local government spending policies are more responsive to increases or decreases in local government revenues in the form of DAU, meaning that there is a flypaper effect phenomenon. In addition, this study also found that the decline in DAU also caused a contraction in public spending, which means that there is no asymmetrical flypaper effect. Kenaikan atau penurunan pendapatan pemerintah daerah akan meningkatkan atau menurunkan belanja pemerintah daerah Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis respons kebijakan belanja pemerintah daerah terhadap kenaikan atau penurunan dana transfer dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan) dan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian menggunakan Penelitian ini menemukan bahwa kebijakan belanja pemerintah daerah lebih responsif terhadap kenaikan atau penurunan penerimaan daerah berupa DAU, artinya ada fenomena flypaper effect pada kebijakan belanja publik di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa penurunan penerimaan daerah berupa DAU juga menyebabkan kontraksi pada belanja publik, yang artinya flypaper effect yang ada tidak bersifat asimetris.

PELAKSANAAN PENILAIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DALAM RANGKA VALIDASI SURAT SETORAN PAJAK

This study aims to determine the process of land and/or building appraisal carried out in the context of monitoring taxpayers at Probolinggo Tax Office (KPP Pratama Probolinggo). Supervision is meant in the form of examination of proof of fulfillment of the obligation to pay income tax on income from the transfer of rights to land and/or buildings or is known as SSP validation. This research was conducted on four land and/or building appraisal reports conducted at KPP Pratama Probolinggo. In addition, this study also aims to determine the constraints faced by the appraiser when assessing land and/or buildings at KPP Pratama Probolinggo.

PENERIMAAN WAJIB PAJAK PADA AWAL IMPLEMENTASI E-FAKTUR PAJAK BERBASIS DESKTOP APPLICATION

Currently, the tax authorities in Indonesia are active in shifting tax services to an online system. One of these tax services is an e-Tax Invoice. The success of e-government projects such as e-Tax Invoices depends on the reliability of ICT and depends on the community (in this case PKP) as end-users. This study uses a structural equation model to identify the factors that influence the willingness of taxpayers to use online services with models based on the theory of planned behaviour (TPB) and the technology acceptance model (TAM). This study indicates that only perceptions of usability indirectly affect taxpayers' encouragement to use the application.

DETERMINAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PAJAK BENDAHARA DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Kepatuhan pajak adalah perilaku wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban dan hak pajak sesuai dengan undang-undang pajak. Hasil audit baik oleh Badan Pemeriksa Keuangan maupun Inspektorat Jenderal menunjukkan adanya potensi kerugian negara dalam pengelolaan Dana Operasional Sekolah (BOS) termasuk dalam perpajakannya. Ketidakpatuhan ini akan menyebabkan pengurangan pendapatan pajak dan meningkatkan potensi sanksi administrasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan faktor-faktor berdampak signifikan terhadap kepatuhan bendahara BOS dalam perpajakan di kota Tangerang Selatan. Data berasal dari survei yang diperoleh dari 87 responden yaitu bendahara Dana Operasional Sekolah (BOS). Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert kemudian dianalisis dengan menggunakan PLS-SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan wajib pajak, sanksi pajak, dan pemeriksa pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan bendahara Dana Operasional Sekolah (BOS).

PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ATAS PERSEDIAAN OBAT-OBATAN PADA UPTD PUSKESMAS PUNCU

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berartinya penerapan sistem pengendalian internal untuk tiap organisasi untuk menggapai tujuannya. Terutama untuk pengendalian persediaan, karena memiliki potensi risiko terhadap kerusakan atau pencurian. Dari pernyataan tersebut maka organisasi perlu menjalankan pengendalian internal agar tercapai tujuan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengungkap praktik sistem pengendalian internal atas persediaan obat-obatan pada UPTD Puskesmas Puncu. Metode yang digunakan penelitian ini merupakan paradigma kualitatif dengan jenis etnometodologi. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui tiga teknik yaitu, observasi berperan serta, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data didapatkan selanjutnya di analisis melalui tiga tahap yaiu indeksikalitas, refleksivitas, dan aksi kontekstual. Hasil penelitian ini menampilkan bahwa sistem pengendalian internal pada UPTD Puskesmas Puncu telah berjalan baik dengan didukung oleh tata nilai yang telah ditetapkan oleh organisasi. Nilai-nilai Profesional, Empati, Ramah, Memuaskan, Aktif, Tanggap, dan Aman yang melekat dalam praktik pengendalian internal pada UPTD Puskemas Puncu merupakan dasar dari lingkungan pengendalian yang menjadi fondasi dari semua komponen pengendalian.

ANALISIS PERUBAHAN KETENTUAN SUBJEK PAJAK ORANG PRIBADI PADA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DAN MOBILITAS SUMBER DAYA MANUSIA

Reformasi pajak dalam Undang-Undang Cipta Kerja memuat ketentuan baru terkait subjek pajak orang pribadi yang cukup berbeda dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan, seperti kriteria subjek pajak orang pribadi, pengecualian pajak beberapa penghasilan luar negeri, serta penerapan skema pajak khusus bagi warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri. Ketentuan baru tersebut dapat berdampak pada basis pajak penghasilan, pergeseran sistem pajak menuju sistem teritorial, penyimpangan prinsip keadilan akibat perbedaan perlakuan pajak, serta mobilitas sumber daya manusia akibat keringanan pajak yang ditawarkan dalam skema pajak khusus. Penelitian ini menganalisis potensi dampak tersebut menggunakan metode kepustakaan dengan teknik dokumentasi. Faktanya, Undang-Undang Cipta Kerja tidak mengubah narasi Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan sehingga sistem pajak Indonesia masih memiliki kecenderungan terhadap sistem worldwide. Keringanan pajak dalam skema pajak khusus juga tidak berpengaruh signifikan terhadap mobilitas sumber daya manusia, terutama tenaga kerja asing, karena respon mobilitas tidak hanya bergantung pada kebijakan pajak. Kemudian, pengecualian pajak beberapa penghasilan luar negeri dan penerapan skema pajak khusus juga tidak dilakukan secara cuma-cuma, melainkan diiringi syarat untuk menempatkan investasi di Indonesia dan melakukan alih pengetahuan. Dengan demikian, potensi penurunan basis pajak dan penyimpangan prinsip keadilan harus disikapi dengan bijaksana dan berorientasi pada prospek manfaat di masa mendatang. Job Creation Act contains new provisions related to individual tax subjects that are quite different from the Income Tax Law. Those provisions include criteria for individual tax subjects, tax exemptions for some foreign incomes, and the application of special tax schemes. Those provisions can affect the income tax base, shifting the tax system into a territorial system, create injustice issues from different tax treatments, and transform the mobility of human resources due to tax facilities in special tax schemes. This study analyzes those potential impacts using the library method. Stated that the Job Creation Law does not change the sentence of Article 4 Paragraph (1) of the Income Tax Law so that Indonesia still tends a worldwide system. The special tax schemes do not have a significant effect on the mobility of human resources because the mobility response not only depends on tax policies but also on other factors. Then, the new tax exemptions and the special tax schemes are not applied for free but accompanied by conditions to invest in Indonesia and transfer knowledge. Thus, the potential reduction in the tax base and tax injustice issues must be addressed wisely and oriented to the prospect of future benefits.

PENGARUH KEBIJAKAN INSENTIF PAJAK DI MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENERIMAAN PPN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh insentif pajak di masa pandemi Covid-19 terhadap penerimaan PPN. Pemerintah berharap insentif pajak dapat meningkatkan daya beli atau konsumsi masyarakat sehingga berdampak terhadap objek pengenaan PPN. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif-asosiatif kausal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak yang berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN adalah PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 25, dan PPh final PP 23 tahun 2018. Penulis berharap penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemberian insentif pajak sehingga dapat fokus terhadap insentif yang efektif dalam meningkatkan konsumsi dan memberikan efek multiplier yang besar terhadap perekonomian