PEOPLE'S LIVELIHOOD: THE THIRD WAY OF THE SCIENCE OF GOVERNMENT

the emergence of the third way of thinking was motivated by the formation of government science in Indonesia which was influenced by 2 (two) schools, namely Continental Europe, which brought the term "authority" to Indonesia, and "Anglo Saxon" who introduced the concept of "power" (power). Both streams color the teaching of government science in Indonesia, this has an impact on government science being perceived as "public policy", "bureaucracy" or "politics". The implication of the application of these two schools is that they marginalize the focus of government science from people's sovereignty in accordance with the mandate of the 1945 Constitution.

RECLAIMING THE GOVERNMENT FOR THE SOVEREIGNTY OF THE PEOPLE

In contrast to the idea of "reclaiming the state", this paper presents the idea of "reclaiming the government" for the sovereignty of the people. There are two reasons that hit it. First, the scarcity of "government theory" in governmental science and study. Various theories and studies (sociology, economics, politics, law, administration, management) place government as an object, without forming the whole theory of government. Second, the practices of governance without government. Although Indonesia formally has a government, it is not a government in the true sense of the principles of republicanism and constitutionalism. So to uphold the people's sovereignty, it is important to reclaim the government from bureaucracy, technocracy, development, and markets. This can be done with thought dan struggle. Governmental science can contribute by making endogenous government theories (institutions, political-economy, and governmentality) and use that theory to study government, human phenomena, and people's interests.

STRATEGI BERTAHAN UMKM DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Dunia sedang mengalami Pandemic COVID-19 termasuk Indonesia. Himbauan untuk mencegah mata rantai penyebaran virus ini mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri dirumah. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan salah satu yang terdampak adalah UMKM. Untuk itu diperlukan strategi bertahan bagi UMKM untuk dapat terus mempertahankan bisnisnya di tengah pandemi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan langkah eksploratif dengan teknik observasi partisipatif. Hasil penelitian ini merekomendasi strategi bertahan untuk UMKM berupa melakukan perdagangan secara e-commerce, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan kualitas produk dan penambahan layanan serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran pelanggan. Hasil penelitian ini penting untuk dipahami dan diadopsi oleh pelaku UMKM dan diharapkan pelaku UMKM selalu responsif dan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan agar bisa terus bertahan.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN: CARA PANDANG EMPOWERMENT DALAM PROGRAM PADAT KARYA DI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KULON PROGO

Membahas empowerment di Kabupaten Kulon Progo belum ada yang merujuk pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kulon Progo, khususnya pada satu program yang dilaksanakan. tujuan penelitian ini untuk mengetahui cara pandang empowerment dalam program padat karya di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten Kulon Progo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Sementara hasil temuan dalam penelitian ini bahwa program Padat Karya yang diklaim sebagai bagian empowerment oleh Disnakertrans Kabupaten Purworejo, pada hakikatnya tidak memenuhi konsep empowerment. Hal tersebut dilihat dari beberapa hal, yaitu: 1) ditinjau dari makna empowerment, Padat Karya tidak bisa secara spesifik menyasar penduduk-penduduk lemah tertentu. Sasarannya adalah petani yang sedang tidak bertani. Hal ini menurut penulis bukan bentuk kelemahan; 2) program ini hanya memiliki dua dari ketiga prinsip empowerment, yakni prinsip mengerjakan dan akibat; 3) orientasi perkembangan dari Padat Karya merujuk pada peningkatan ekonomi saja, bukan pada keberlanjutan program tersebut melalui berdayanya masyarakat petani; 4) konsep keberlangsungan pada empowerment tidak bisa penulis lihat, program hanya akan berjalan apabila kesempatan untuk melakukan usulan dilakukan, sehingga masyarakat tidak mandiri, kreatif, ataupun inovatif.

REFORMASI BIROKRASI DESA PANGGUNGHARJO

Penelitian ini mengkaji upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, di bawah kepemimpinan Wahyudi Anggoro Hadi dalam melakukan Reformasi Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Reformasi Birokrasi di Desa Panggungharjo bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan warga masyarakat Desa Panggunghajo kepada Pemerintah Desa Panggungharjo mengingat birokrasi yang terkesan lamban, korup dan bias kepentingan elite. Untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi tersebut maka berbagai upaya yang dilaksanakan yakni keteladanan, memperluas pelayanan publik dalam rangka mengubah relasi antara pemerintah desa dengan masyarakat, Pelayanan Administrasi Publik melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu, membangun kultur baru birokrasi dengan memberikan reward and punisment, serta mengingkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perangkat desa. Reformasi Birokrasi berimplikasi pada peningkatan kinerja Pemerintah Desa Panggungharjo sehingga Pemerintah Desa Panggungharjo mendapatkan banyak penghargaan baik dari dalam maupun luar negeri.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA SELAAWI KECAMATAN TALEGONG KABUPATEN GARUT

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa rancangan anggaran pendapatan dan belanja desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Dengan adanya pandemi covid-19 berbagai kebijakan dibuat untuk mempercepat penanggulangan penyebaran covid-19 hingga ke tingkat desa pemerintah menerbitkan Permendes Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Kedua yang mengatur mengenai perubahan prioritas dana desa untuk: Penanggulangan Covid-19, Padat karya tunai desa, Bantuan langsung tunai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami efektivitas program tersebut dengan mengunakan teori Martani dan Lubis (1987) melalui tiga pendekatan yang pertama Pendekatan Sumber kedua Pendekatan Proses dan yang ketiga Pendekatan Sasaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam proses pengumpulan data peneliti melibatkan beberapa pengurus Perangkat Desa yang menjadi objek penelitian kemudian data yang telah diperoleh diolah dan dianalisis setelah itu diinterprestasikan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desa sudah menerapkan penggunaan anggaran tahun 2020 yakni pencegahan dan penanganan covid-19, Padat karya tunai dan Bantuan langsung tunai dengan merubah/mengeser anggaran pembangunan. Efektivitas serapan anggaran yang diperoleh dari hasil penelitian ini menunjukkan tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Desa dalam Pencegahan dan penanganan covid-19, Padat karya tunai dan Bantuan langsung tunai Pemerintah Desa telah menerapkan tingkat keefektifan walaupun belum sempurna. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus lebih efektif perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur desa khususnya kepala desa, kepala urusan keuangan desa dan tim pelaksana kegiatan serta menyampaikan aspirasi pemerintah desa ke pemerintah pusat.

DYNAMICS OF DERADICALIZATION: KNOWING THE COMPROMISE OF TWO STATE INSTITUTIONS

The failure of the de-radicalization program in prisons is evidenced by the high recidivation of terrorism convicts who have launched their actions again. This failure was due to the lack of coordination between stakeholders, namely the Director-General of Social Affairs (Dirjenpas) and the BNPT. Government Science sees that there have been sectoral egos between institutions. This study aims to examine the implementation of deradicalization in prisons and to skin sectoral egos in its implementation. This research methodology uses qualitative descriptive, namely the translation through words, by conducting interviews from September to October 2020. The results show that there is a reluctance of the Director-General of Social Affairs to use the concept of deradicalization and prefers to use the concept of guidance owned by the Director-General of Social Affairs itself. This reluctance was based on the negative stigma of using deradicalization and the feeling that BNPT had never coordinated to coordinate deradicalization. The sectoral ego is the result of not being carefully defined by radicalism and terrorism. Each state institution and the general public have their own definitions, resulting in differences in concept resulting in differences in program design and implementation.

DINAMIKA POLITIK BERDESA : STUDI KASUS PILKADES DI DESA SUDIMORO, KECAMATAN SRUMBUNG, KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

Penelitian ini mengkaji aktor yang menang dalam kontestasi Pilkades di Desa Sudimoro, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara mendalam dengan kandidat yang menang, BPD, tim sukses serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa, kemenangan aktor dalam kontestasi Pilkades dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti trah/keluarga yang banyak, jiwa sosial dan dukungan dari tokoh masyarakat. Lalu, praktik patronase yang berwujud pada politik uang di desa tidak terjadi karena hubungan antara kandidat dengan pemilih lebih mengarah kepada relasional bukan pragmatis yang selalu diukur dengan uang. Hal ini karena hadirnya kehidupan berdesa yang lebih mengedepankan kekerabatan, kedekatan emosional dan jiwa sosial.

ILMU PEMERINTAHAN DALAM PRAKTEK : PERSPEKTIF EROFA KONTINENTAL

Problems and phenomenon of government have existed for thousands of years,because the existence of the government is an indisputable empirical system and is a human need. In government is a regulation of the relationship between the ruler and the governed, so that order, security, prosperity, and justice can be realized. Government science as a scientific idea has actually appeared since 1822 in The United State, namely with the publication of The Introduction to The Science of Government Written For The Youth of United State. Likewise in 1876 SV Blakeslee wrote about Archology or The Science of Government. Actually the existence of government science in the future depends on the extent to which the activities,creativity and productivity of government scientists in examining existing empirical phenomena so that they can form new theories. The emergence of The Continental European Schools and Anglo Saxon basically, because they actively observe the existing phenomena so that they are able to produce a paradigm. In simple terms, we can also see the phenomenon of indigenous government that is around us, the phenomenon of governance that is prevailing and embraced by various groups of nation today (contemporary government), we can even see the phenomenon of global government.

GOVERNMENT MAKING: REBUILDING GOVERNMENT SCIENCE

The paper provides a critical overview of the Bulaksumur School, which has pioneered and left the governmental science (GS), and the Bandung-Jatinangor School, as the mainstream school, which reorganizes the GS in the sense of public management. We present the Timoho School, which remaking GS, with the main orientation being government making (GM). First, idealistically-axiologically, GM has an ideological-philosophical basis on populism which aims to achieve justice. Second, GM thinks about how the government and parliament act politically and legally with the constitution, legislation, and regulations, not only for ordering the state but for changing the state, which contributes to the transformation of the people into citizens. Third, GM is a body of GS knowledge that has a monodisciplinary basis, is able to produce theories of government, and uses various governmental perspectives to describe, understand, and explain the phenomena of people's lives outside the realm of the office. Fourth, government making distinguishes GS from political science which speaks of state making, and public administration which speaks of policymaking. The relationship between government and state is the entry point for GS’s attention. Fifth, GS’s knowledge bodies can be formed and enriched with five major concepts: government, governing, governability, governance, and governmentality.