Opinions and experiences of university faculty regarding library research instruction

2001 ◽  
Vol 18 (3) ◽  
pp. 191-201 ◽  
Author(s):  
Rhonda Gonzales
Keyword(s):  
University Faculty ◽  
Library Research ◽  
Research Instruction

scholarly journals PERTUMBUHAN DAN CARA KERJA DPR-RI PASCA REFORMASI

Yustitia ◽  
2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 94-107
Author(s):  
Saefullah Yamin ◽  
Nurwahyuni Nurwahyuni
Keyword(s):  
House Of Representatives ◽  
Research Method ◽  
The State ◽  
Identification Problems ◽  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
The Republic ◽  
And Function ◽  
Research Instruction ◽  
Role And Function

Post reformation of the role and function of the House of Representatives of Republik Indonesaian (DPR RI) is returned to its corridor as a legislative institution that runs the legislative function (making laws/constitution), besides running budgeting fungction together with the president, and the oversight function of the implementation of the law and the budget in the administration of government carried out by the executive. Related to the lack of productivity of The House of Representatives (DPR) to carry out the legislative function, The performance evaluation of this legislation is not only seen in terms of the quantity of products made but its quality is also an important factor in assessing legislation products. The identification problems in this research are: What is the Position of the House of Representatives in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, and What is the Process of the Growth of the Post-Reformation House of Representatives.  In this research the library research method will be used or library research. Regarding this kind of research it is usually also called "Legal Research" or "Legal Research Instruction”. The position of The House of Representatives (DPR) after the amendment of the 1945 Constitution four times turned out to further strengthen its existence as the sole legislator. Although in the 1945 Constitution the amendment results also gave the President authority, but the authority he owned was not as big as The House of Representatives (DPR). And the process of the growth of the House of Representatives (DPR) Post-Reformation has strengthened the authority of the legislative instituion, in this case the House of Representatives of Republik Indonesian (DPR-RI) to maximize its role and function as a check and balances institution, after being strengthened, the House of Representatives (DPR) becomes tyrannical over the executive even over the state, because of its power and authority so great.

scholarly journals Library Research Instruction for Doctor of Ministry Students: Outcomes of Instruction Provided by a Theological Librarian and by a Program Faculty Member

2014 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 38-46
Author(s):  
Charles D. Kamilos ◽  
Rodney Birch
Keyword(s):  
Faculty Member ◽  
Research Process ◽  
Search Process ◽  
Doctor Of Ministry ◽  
Library Research ◽  
The Subject ◽  
Ministry Students ◽  
Research Instruction ◽  
Open Question

At some seminaries the question of who is more effective teaching library research is an open question.  There are two camps of thought: (1) that the program faculty member is more effective in providing library research instruction as he or she is intimately engaged in the subject of the course(s), or (2) that the theological librarian is more effective in providing library research instruction as he or she is more familiar with the scope of resources that are available, as well as how to obtain “hard to get” resources.   What began as a librarian’s interest in determining the extent to which Doctor of Ministry (DMin) students begin their research using Google, resulted in the development of a survey.  Given the interesting results returned from the first survey in fall of 2008, the survey was conducted again in the fall of 2011.  The results of the comparative data led to the discovery of some useful data that will be used to adjust future instruction sessions for DMin students.  The results of the surveys indicated that the instruction provided by the theological librarian was more effective as students were more prepared to obtain and use resources most likely to provide the best information for course projects. Additionally, following the instruction of library research skills by the librarian (2011 survey), DMin students were more likely to begin the search process for information resources using university provided catalogs and databases than what was reported in the 2008 survey. The responses to the two surveys piqued interest regarding both eBook use during the research process and the reduction of research frustration to be addressed in a follow-up survey to be given in 2014, results of which we hope to report in a future article.

scholarly journals PROBLEMATIKA PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT BIAYA PENGHIDUPAN ANAK DAN MANTAN ISTRI

2021 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
Author(s):  
Novendia Dara Cintaanito
Keyword(s):  
Good Governance ◽  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
Research Instruction

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Adanya tindakan Pegawai Negeri Sipil (pria) yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diputuskan oleh hakim dengan tidak memberikan nafkah kepada anak dan mantan istri setiap bulannya sebesar yang telah diputuskan menjadi menarik untuk dibahas mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan hajar hidup dari anak dan mantan isterinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pertama, upaya yang dapat dilakukan Pejabat (Atasan) dari instansi tempat Pegawai Negeri Sipil (pria) bekerja atas tuntutan dari mantan istri guna pemenuhan putusan pengadilan adalah dengan memerintahkan kepada Bendahara instansi untuk melakukan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (pria) bersangkutan sesuai dengan putusan pengadilan. Selanjutnya bendahara instansi dapat memberikan pembagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anaknya kepada mantan istri atau yang dikuasakannya secara langsung. Kedua, Suami tidak dapat menolak untuk memberikan pembagian gaji, karena sesuai dengan peraturan yang ada bahwa Pegawai Negeri Sipil (pria) yang menceraikan istrinya wajib melakukan pembagian gaji. Pasal 16 PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Bab VIII angka 3 Surat Edaran No.48/SE/1990 secara tegas telah mengatur sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji pasca perceraian berupa salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur di dalam PP Disiplin PNS.

scholarly journals Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 1-16
Author(s):  
Kahar Kahar
Keyword(s):  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
Research Instruction

Tulisan ini berjudul “Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia” judul ini diangkat karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari judul tersebut, maka permasalahan yang ditarik adalah bagaimana impelementasi integrasi hukum positif dengan budaya daerah dalam sistem hukum Indonesia dapat diiplementasikan. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang lazimnya disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”. Penelitian ini identik penelitan kepustakaan (library research). Penelitian semacam ini, sering juga disebut studi hukum dalam buku (law in books), menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal berdasarkan data sekunder yang terdidri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekudner dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conseptual approach), dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah law in books, dengan mengurai doktirn-doktrin hubungan hukum positif dengan budaya daerah. Hasil penelitian ini, menggambarkan bahwa integrasi hukum positif dengan budaya daerah adalah kebutuhan dalam praktikal maupun teoritikal sehingga pengimplementasian hokum positif tidak terbebani dengan nilai-nilai budaya daerah.Rekomendasi, kiranya pekerjaan para legislatif dalam menyusun hukum positif sedapat mungkin memperhatikan budaya daerah agar tidak saling berhadap-hadapan anatara hukum positif dengan budaya daerah.

scholarly journals STATUS ANAK DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 17 FEBRUARI 2012 DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2020 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
Author(s):  
Masyhur Masyhur
Keyword(s):  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
Research Instruction

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki indentitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara.. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan cobaan dari Allah SWT. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengaburkan ketentuan-ketentuan mengenai anak luar kawin/anak zina, baik yang terdapat di dalam UU No. 1/1974 maupun KHI. Penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya keluarga sebagai dasar yang kuat dari suatu bangsa, karena masih belum adanya ketegasan dari pemerintah selaku pihak yang berwenang apakah akan melegalkan atau melarang pernikahan secara siri atau di bawah tangan. Serta saran yang penulis berikan adalah Anak sebagai generasi bangsa haruslah dilindungi hak-haknya

Current Issues: Evidence-Based Practice for the Real World: Thoughts on Clinical Education in Communication Disorders

2010 ◽  
Vol 20 (3) ◽  
pp. 100-105 ◽  
Author(s):  
Anne K. Bothe
Keyword(s):  
Clinical Education ◽  
Real World ◽  
Evidence Based Practice ◽  
Communication Disorders ◽  
University Faculty ◽  
Evidence Based ◽  
Speech Language Pathology ◽  
Basic Principles ◽  
The Real ◽  
Language Pathology

This article presents some streamlined and intentionally oversimplified ideas about educating future communication disorders professionals to use some of the most basic principles of evidence-based practice. Working from a popular five-step approach, modifications are suggested that may make the ideas more accessible, and therefore more useful, for university faculty, other supervisors, and future professionals in speech-language pathology, audiology, and related fields.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document