scholarly journals PROBLEMATIKA PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TIDAK MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT BIAYA PENGHIDUPAN ANAK DAN MANTAN ISTRI

2021 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
Author(s):  
Novendia Dara Cintaanito
Keyword(s):  
Good Governance ◽  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
Research Instruction

Dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang handal, profesional, dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik (good governance), maka Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Adanya tindakan Pegawai Negeri Sipil (pria) yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang diputuskan oleh hakim dengan tidak memberikan nafkah kepada anak dan mantan istri setiap bulannya sebesar yang telah diputuskan menjadi menarik untuk dibahas mengingat hal tersebut berkaitan erat dengan hajar hidup dari anak dan mantan isterinya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”.Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa pertama, upaya yang dapat dilakukan Pejabat (Atasan) dari instansi tempat Pegawai Negeri Sipil (pria) bekerja atas tuntutan dari mantan istri guna pemenuhan putusan pengadilan adalah dengan memerintahkan kepada Bendahara instansi untuk melakukan pembagian gaji Pegawai Negeri Sipil (pria) bersangkutan sesuai dengan putusan pengadilan. Selanjutnya bendahara instansi dapat memberikan pembagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan anaknya kepada mantan istri atau yang dikuasakannya secara langsung. Kedua, Suami tidak dapat menolak untuk memberikan pembagian gaji, karena sesuai dengan peraturan yang ada bahwa Pegawai Negeri Sipil (pria) yang menceraikan istrinya wajib melakukan pembagian gaji. Pasal 16 PP Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Bab VIII angka 3 Surat Edaran No.48/SE/1990 secara tegas telah mengatur sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji pasca perceraian berupa salah satu hukuman disiplin berat sebagaimana yang diatur di dalam PP Disiplin PNS.

scholarly journals PERTUMBUHAN DAN CARA KERJA DPR-RI PASCA REFORMASI

Yustitia ◽  
2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 94-107
Author(s):  
Saefullah Yamin ◽  
Nurwahyuni Nurwahyuni
Keyword(s):  
House Of Representatives ◽  
Research Method ◽  
The State ◽  
Identification Problems ◽  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
The Republic ◽  
And Function ◽  
Research Instruction ◽  
Role And Function

Post reformation of the role and function of the House of Representatives of Republik Indonesaian (DPR RI) is returned to its corridor as a legislative institution that runs the legislative function (making laws/constitution), besides running budgeting fungction together with the president, and the oversight function of the implementation of the law and the budget in the administration of government carried out by the executive. Related to the lack of productivity of The House of Representatives (DPR) to carry out the legislative function, The performance evaluation of this legislation is not only seen in terms of the quantity of products made but its quality is also an important factor in assessing legislation products. The identification problems in this research are: What is the Position of the House of Representatives in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, and What is the Process of the Growth of the Post-Reformation House of Representatives.  In this research the library research method will be used or library research. Regarding this kind of research it is usually also called "Legal Research" or "Legal Research Instruction”. The position of The House of Representatives (DPR) after the amendment of the 1945 Constitution four times turned out to further strengthen its existence as the sole legislator. Although in the 1945 Constitution the amendment results also gave the President authority, but the authority he owned was not as big as The House of Representatives (DPR). And the process of the growth of the House of Representatives (DPR) Post-Reformation has strengthened the authority of the legislative instituion, in this case the House of Representatives of Republik Indonesian (DPR-RI) to maximize its role and function as a check and balances institution, after being strengthened, the House of Representatives (DPR) becomes tyrannical over the executive even over the state, because of its power and authority so great.

scholarly journals Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 1-16
Author(s):  
Kahar Kahar
Keyword(s):  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
Research Instruction

Tulisan ini berjudul “Integrasi Hukum Positif Dengan Budaya Daerah Dalam Sistem Hukum Indonesia” judul ini diangkat karena peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif harus memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari judul tersebut, maka permasalahan yang ditarik adalah bagaimana impelementasi integrasi hukum positif dengan budaya daerah dalam sistem hukum Indonesia dapat diiplementasikan. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, yang lazimnya disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”. Penelitian ini identik penelitan kepustakaan (library research). Penelitian semacam ini, sering juga disebut studi hukum dalam buku (law in books), menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal berdasarkan data sekunder yang terdidri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekudner dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (conseptual approach), dalam hubungan ini orientasi penelitian hukum normatif adalah law in books, dengan mengurai doktirn-doktrin hubungan hukum positif dengan budaya daerah. Hasil penelitian ini, menggambarkan bahwa integrasi hukum positif dengan budaya daerah adalah kebutuhan dalam praktikal maupun teoritikal sehingga pengimplementasian hokum positif tidak terbebani dengan nilai-nilai budaya daerah.Rekomendasi, kiranya pekerjaan para legislatif dalam menyusun hukum positif sedapat mungkin memperhatikan budaya daerah agar tidak saling berhadap-hadapan anatara hukum positif dengan budaya daerah.

scholarly journals STATUS ANAK DARI PERKAWINAN DIBAWAH TANGAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TANGGAL 17 FEBRUARI 2012 DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2020 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
Author(s):  
Masyhur Masyhur
Keyword(s):  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
Research Instruction

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perkawinan yang tidak dicatatkan mengakibatkan banyak anak yang tidak tercatat di catatan sipil. Imbasnya anak tidak memiliki indentitas karena UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mensyaratkan pengajuan akta kelahiran harus disertai dokumen perkawinan dari negara.. Anak adalah harta dunia yang sekaligus juga merupakan rahmat dan cobaan dari Allah SWT. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian metode penelitian library research atau penelitian kepustakaan. Mengenai penelitian semacam ini lazimnya juga disebut “Legal Research” atau “Legal Research Instruction”. Adapun kesimpulan yang didapatkan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengaburkan ketentuan-ketentuan mengenai anak luar kawin/anak zina, baik yang terdapat di dalam UU No. 1/1974 maupun KHI. Penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya keluarga sebagai dasar yang kuat dari suatu bangsa, karena masih belum adanya ketegasan dari pemerintah selaku pihak yang berwenang apakah akan melegalkan atau melarang pernikahan secara siri atau di bawah tangan. Serta saran yang penulis berikan adalah Anak sebagai generasi bangsa haruslah dilindungi hak-haknya

AKAD FINANCING OF MURABAHAH BETWEEN CUSTOMERS WITH MUAMALAT BANKS HARKAT VIEWED FROM SHARI'AH PRINCIPLES

2020 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 13-26
Author(s):  
Candra Irawan ◽  
Adi Bastian ◽  
Febrozi Rohadi
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Financial Institutions ◽  
Research Method ◽  
Economic Condition ◽  
Field Research ◽  
Comprehensive Analysis ◽  
Islamic Banks ◽  
Legal Research ◽  
Trading System ◽  
Library Research

Currently in Indonesia Islamic Bank has gained a place and interested in the community, causing many emerging Syari'ah Bank and Financial Institutions of the syari'ah, and products in Islamic banks are widely used is murabahah financing. The formulation of the problem in this research are: (1). How is the implementation of the sale and purchase through murabahah financing between Bank Muamalat Harkat with customers. (2). Is trading system murabahah financing between Bank Muamalat Harkat and customers have been according to the principles of Syari’ah. (3). How murabahah financing efforts to resolve the breach between the customer and Muamalat Harkat. This research method is empirical legal research, this study was conducted in Bank Muamalat Harkat based data collection through field research such as interviews, observation and description as well as information from respondents through library research. The results of this research are: before an agreement Bank to assess carefully the prospective customer in the form of a comprehensive analysis and is divided into several stages, such as the assessment using the principle of 5C Character (Character of the debitor), Chapacity (Capability Candidate Debitor) , Capital (Capital candidate Debitor), Collateral (Collateral candidate Debitor) and Condition of economy (economic condition of the prospective Borrower). Trading system murabahah financing between Bank Muamalat Harkat with the customer has not fully based on the principles of the Syari'ah. Murabahah financing efforts to resolve the defaults can be solved by R3 is Restrukturing (Arrangement Back), Reconditioning (Terms Back) and Rescheduling (rescheduling), sales collateral and auction execution. 

Legal Research Training at Middle Temple Library

2017 ◽  
Vol 17 (3) ◽  
pp. 155-162 ◽  
Author(s):  
Adam Woellhaf
Keyword(s):  
Mobile Technology ◽  
Research Training ◽  
Legal Research ◽  
Inns Of Court ◽  
Research Instruction

AbstractThis article, written by Adam Woellhaf, describes the legal research training offered by Middle Temple Library to Inns of Court members. It examines the challenges of designing and delivering legal research training to practitioners, as well as offering guidance and advice to others in their own legal research training efforts. It also looks at the potential for using mobile technology in legal research instruction.

scholarly journals PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)

2016 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 27
Author(s):  
Mohd Din ◽  
Ida Keumala Jeumpa ◽  
Nursiti Nursiti
Keyword(s):  
Key Words ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
Depth Interview ◽  
Key Informant ◽  
Two Stages

This research aimed to study how the party`s accountability for offences committed by legislative candidates. What action that taken by a party of electoral violations and whether the party can be charged for. In the doctrine of Criminal Law known by criminal responsibility related to offenders, and in progress subject to criminal law, not only individual but institution or agency or corporation/firms. So, they should be responsible for it. It was a normative legal research, studying the principles of law related to criminal responsibility. Collecting data were done by two stages that were literature and field research. The first aimed to obtain secondary data namely, law material ;primary, secondary and tertiary. And then, the second, collecting data with an in-depth interview with certain key informant. It used a qualitative method.The result showed that party never asked for their responsibility related to offences by legislative candidates who committed election crime because the act did not rule it. The party had not take action associated with offences were done by them. Politic party as cooperation/firms ideally should take account to candidates who conducted the crime. It was a necessary regulation that managed its accountability as in cooperation. Besides, the party should give politics education and strict sanctions to them who did despicable manners. Key words: accountability, party, election of criminal act, legislative ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban partai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif, Apa tindakan yang diambil oleh partai terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota  Legislatif dan apakah  partai dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota legislatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena di dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan pelaku, dan dalam perkembangannya subyek hukum pidana bukan hanya orang perorangan, malainkan juga suatu badan atau korporasi. Sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah juga suatu badan atau korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji asas hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana, namun demikian diperlukan data lapangan sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan (library research), untuk memperoleh data sekunder  berupa bahan hukum; primer, sekunder dan tertier. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (deptintevew) dengan narasumber yang ditentukan. Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai tidak pernah dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana Pemilu, karena Undang-undang  tidak mengatur pertanggungjawaban Partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota ligeslatif. Partai tidak pernah melakukan tindakan terkait dengan calon legislatif yang melakukan pelanggaran. Partai Politik sebagai Korporasi idealnya juga harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota legislatif. Diperlukan regulasi  yang mengatur pertanggungjawaban partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif sebagaimana pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Di samping itu, hendaknya partai melakukan pendidikan politik kepada anggotanya dan memberikan sanksi tegas kepada anggota partai politik yang merlakukan perbuatan yang tercela. Kata Kunci: Tindak pidana Pemilu

scholarly journals Problematika Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menegah

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 42-56
Author(s):  
Zulfikri Toguan
Keyword(s):  
Intellectual Property Rights ◽  
Research Method ◽  
Community Organization ◽  
Legal Protection ◽  
Geographical Indications ◽  
Legal Research ◽  
Protection Measures ◽  
Library Research ◽  
Trademark Registration ◽  
The Government

Legal protection for a mark of a place or origin of MSMEs can be done by first registering the mark to obtain legal force. In this case the Office/Agency/Community Organization assists by facilitating MSMEs in terms of socialization and assistance for trademark registration. Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications provides improvements to previous laws, especially regarding preventive protection measures, namely registration procedures and registration fees. Brands produced by Indonesian MSMEs can help increase competitiveness in the development of new products. This research is normative or library research method, namely legal research carried out by reviewing and researching library materials in the form of primary legal materials and secondary legal materials. This study concludes: First, the problems in the protection of intellectual property rights in the field of branding for MSME products are due to the understanding of MSME actors on brand rights is still low/shallow so that MSME actors do not register the brand of MSME products. Second, efforts to provide brand protection to the MSME industry are by registering MSME brands and the government makes it easy for MSME industry players to register trademarks.

scholarly journals Kebijakan Online Single Submission sebagai E-Government dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia

2021 ◽  
Vol 23 (1) ◽  
pp. 71
Author(s):  
Rahmi Ayunda ◽  
Nertivia Nertivia ◽  
Laode Agung Prastio ◽  
Octa Vila
Keyword(s):  
Information Technology ◽  
Research Methods ◽  
Industry 4.0 ◽  
Good Governance ◽  
Government Information ◽  
Legal Research ◽  
Reform Era ◽  
The Public ◽  
Science Technology ◽  
The Government

Based on the history before the reform era, there have been many cases of government committing corruption, collusion and nepotism, this is the background of the movement to create a government to run good governance. As time has progressed, the time has come for a time that is all full of digitalization, both in the economy, education and politics. This research uses normative legal research methods. This study shows that the government in running its government will also be based on the development of sophisticated information technology which can be called E-Government. Therefore, there is now a time when the Indonesian government has used and allowed the Online Single Submission (OSS) system to make it easier for people who want to take care of business licensing. The implementation of good governance during the Industry 4.0 Revolution can take advantage of science, technology and information to provide good facilities and services to the Indonesian people, and the public can easily access government information.

scholarly journals Dynamics of Sharia Cooperative Regulation in Indonesia

2021 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 224-235
Author(s):  
Muhammad Fikri Aufa ◽  
Wempy Setyabudi Hernowo ◽  
Dewi Nurul Musjtari
Keyword(s):  
Financial Institutions ◽  
Job Creation ◽  
Research System ◽  
Journal Articles ◽  
Legal Research ◽  
Legal Entity ◽  
Library Research ◽  
Microfinance Institution

The development of Sharia Cooperatives in Indonesia has experienced a significant increase. Islamic cooperatives are one of the alternatives for some members who will build cooperatives based on several sharia principles. The establishment of sharia cooperatives has encountered conflicts, which are not only in Law Number 25 of 1992 on Cooperatives but are also regulated in Law Number 1 of 2013 concerning Micro Financial Institutions. The formulation of the problem of this research is to find legal clarity in the registration and establishment of a sharia cooperative legal body. The research system used in reviewing the registration and establishment of the legal body of Islamic cooperatives uses normative legal research, which is called library research. From the results of this research, the establishment of a sharia cooperative legal body still refers to Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives as replaced by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. This is because the Microfinance Institution Law only states that the cooperative is a form of MFI legal entity and does not control in detail the cooperative. This system uses statutory provisions as special legal material and is supported by secondary legal materials in the form of books and journal articles.

scholarly journals Keberkesanan Latihan Asas Kepolisan Kadet Inspektor Terhadap Amalan Integriti dalam Kalangan Pegawai Kanan Polis

2021 ◽  
Vol 39 (2) ◽  
pp. 233-266
Author(s):  
Norashikin Ahmad ◽  
Sity Daud ◽  
Anis Yusal Yusoff
Keyword(s):  
Police Officers ◽  
Good Governance ◽  
Secondary Data ◽  
Training Programme ◽  
Primary Data ◽  
Semistructured Interview ◽  
Basic Training ◽  
Training Module ◽  
Library Research ◽  
New Findings

This study is an assessment of the effectiveness of the Inspector Cadet Police Basic Training Programme on the practice of integrity as a result of the implementation of the Royal Malaysian Police (RMP) Integrity Plan. The training programme is aimed at creating senior police officers who practice good governance iorder to improve the quality of service delivery and management as well as to create an excellent image of RMP. The RMP’s commitment to upholding integrity has been proven by management improvements through the implementation of some initiatives such as the establishment of the Department of Integrity andStandard Compliance and the implementation of the RMP Integrity Plan, and the implementation of the Enforcement Agency Integrity Module in the RMP training module. This descriptive study uses a qualitative approach based on a structured design of a case study. Primary data were obtained through a semistructured interview method with eight informants selected through purposive sampling techniques and supported by secondary data through document analysis and library research. The findings show that the training module has been a dominant influence and the main catalyst for the practice of integrity, apart from workplace environment and family as new findings. The study concludes that the implementation of the integrity learning module in the Police Basic Training Programme has provided the knowledge and skills towards the inculcation of integrity but somehow officers can still be influenced by work environment and family factors.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document