scholarly journals The Necessity of Introducing the Principle-based Regulation System to the Capital Market and Financial Services Act and Some Suggestions for Future Reform

2018 ◽  
Vol 19 (1) ◽  
pp. 159-186 ◽  
Author(s):  
Yongjae Kim
2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Rezandha Hutagalung

This journal aims to find out how to apply the precautionary principle of a bank as a custodian bank in Indonesian capital market. Whereas with the enactment of Law Number 1995 concerning the Capital Market, it is deemed necessary to enact a Bapepam Decision regarding the Custodian Bank's Report. In the context of carrying out Indonesia's economic development, of course the challenges are not insignificant for financial institutions, one of which is in banking institutions. The role of banking institutions that carry out the main task as a vehicle that can collect and distribute funds effectively and efficiently, requires continuous improvement in order to be able to have a comparative advantage. This journal is how about the application of the precautionary principle in the capital market in Indonesia. Custodian Bank is a commercial bank that has obtained the approval of the Financial Services Authority (OJK) to carry out business activities as a custodian. The object of legal research is legal norms, which have the aim of examining whether or not a regulation is appropriated and applied.


Media Iuris ◽  
2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 157
Author(s):  
Mohammad Solehodin Attijani

AbstractInvestors who want to invest in the capital market in Indonesia, which include securities in the form of shares, need to have a good knowledge of investment objects because basically all investments contain risk and there is no guarantee of getting profits. Investor protection fund operators have the main goal of forming investor protection funds to increase protection and trust that investors’ assets are safe without being worried about the inability of securities companies to fulfill their obligations. The capital market can fail due to loss of investor distrust caused by the failure or bankruptcy of securities companies, resulting in a systemic effect that can reduce the reliability of the capital market industry. Through the organizer of the protection fund investors will provide compensation claims to investors who are victims of violations and securities crimes, not from loss of personal transactions. Investors whose assets receive investor protection funds are investors who meet the requirements set by the financial services authority.Keywords  :  Organizers of Investor Protection Funds, Investor Compensation Claims AbstrakInvestor yang ingin berinvestasi pada pasar modal di Indonesia, yakni antara lain surat berharga berbentuk saham, perlu memiliki pengetahuan yang baik mengenai obyek investasi karena pada dasarnya semua investasi mengandung risiko dan tidak ada jaminan pasti mendapatkan keuntungan. Penyelenggara dana perlindungan pemodal mempunyai tujuan utama membentuk dana perlindungan pemodal untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan bahwa aset investor aman tanpa dihinggapi rasa khawatir atas ketidakmampuan perusahaan efek dalam memenuhi kewajibannya. Pasar modal dapat mengalami kegagalan akibat hilangnya ketidakpercayaan pemodal yang disebabkan kegagalan atau kebangkrutan perusahaan efek, sehingga menimbulkan efek sistemik yang dapat menjatuhkan kridibilitas industri pasar modal. Melalui penyelenggara dana perlindungan pemodal akan memberikan klaim ganti rugi kepada investor yang menjadi korban dari pelanggaran dan kejahatan sekuritas, bukan dari kerugian transaksi pribadi. Investor yang asetnya mendapat dana perlindungan pemodal adalah investor yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan otoritas jasa keuangan.Kata Kunci :  Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal, Klaim Ganti Rugi Investor


2014 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
Author(s):  
Hilda Hilmiah Dimyati

Abstract: Legal Protection for Investors in the Capital Market. Supervision in the financial services industry capital markets experienced a change of control by Bapepam-LK be supervised by the Financial Services Authority. Institutionally, Bapepam-LK is responsible to the Minister of Finance, as Bapepam-LK is under the auspices of the Ministry of Finance, while the Financial Services Authority is responsible to Parliament or the public. Crucial aspect on which the formation of the FSA is not maximum protection of the interests of consumers of financial services. In accordance with the problems that occur as above, the authors feel the need to examine the legal protection in the capital market. This writing will also examine the parties are entitled to legal protection based on Law No. 8 of 1995 and the Capital Market Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority. Abstrak: Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal. Pengawasan di bidang industri jasa keuangan pasar modal mengalami perubahan dari pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam-LK menjadi diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Secara kelembagaan, Bapepam-LK bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, karena Bapepam-LK berada di bawah naungan Kementrian Keuangan, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau masyarakat. Aspek krusial yang menjadi dasar pembentukan OJK adalah tidak maksimalnya perlindungan kepentingan konsumen jasa keuangan. Sesuai dengan permasalahan yang terjadi seperti diatas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti tentang perlindungan hukum di pasar modal. Penulisan ini juga akan meneliti para pihak yang berhak atas perlindungan hukum berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. DOI: 10.15408/jch.v1i2.1473


2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 237
Author(s):  
Cynthia Kurniawan Ong

ABSTRAKArtikel ini memaparkan gagasan baru tentang teknologi informasi urun dana ekuitas (equity crowdfunding), berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan otoritas jasa keuangan. Metode penelitian menggunakan metode pendekatan undang-undang  termasuk yang berasal dari aturan yang berkaitan dengan topik dan pendekatan konseptual yaitu pendapat hukum dari para ahli yang diambil dari jurnal, buku, dan sumber terverifikasi lainnya yang terkait dengan topik tersebut). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa equity crowdfunding merupakan sistem baru yang penting dalam dunia bisnis oleh karena itu diperlukan payung hukum yang memadai untuk melindungi komunitas pengguna layanan. Meski sudah ada beberapa regulasi hukum terkait urun dana ekuitas, namun belum cukup menjelaskan keterkaitannya dengan pasar modal. Sehingga, aturan hukum teknologi baru informasi harus dijelaskan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kebingungan di kemudian hari dan dapat digunakan untuk perlindungan masyarakat. Kata Kunci: Pasar Modal, Teknologi Keuangan, Urun Dana Ekuitas ABSTRACT This article presents a new idea of equity crowdfunding information technology, based on the Capital Market Law and financial services authority regulations. The research method uses the statutory approach method including those derived from rules related to the topic and conceptual approaches, namely legal opinions from experts drawn from journals, books and other verified sources related to the topic). The results of the study conclude that equity crowdfunding is an important new system in the business world. Therefore, an adequate legal umbrella is needed to protect the community of service users. Although there are several legal regulations related to equity crowdfunding, they do not adequately explain its relationship to the capital market. Thus, the new information technology law rules must be explained in such a way so as not to cause confusion in the future and can be used for public protection. Keywords: Capital Market, Financial Technology, Equity Crowdfunding


2020 ◽  
Vol 7 (9) ◽  
pp. 763-774
Author(s):  
Bagas Heradhyaksa

AbstractThe capital market is an institution that brings together those who need funds, to develop their business, and those who are excess funds, to make investments. Unlike the concept of financing in banks, the capital market uses the concept of buying and selling shares. So that it can be a solution for a company that wants to develop its business without using debt. Investors can also get profits that are higher than the profits from bank deposits. Thus, the capital market is growing in the middle of society. However, there are some activities in the capital market that are contrary to Islamic principles. Therefore, the Islamic capital market emerged. To oversee activities in the Islamic capital market, the role of the Sharia Supervisory Board is needed. The objective of this article is to find out the jurisdiction governing the Sharia Supervisory Board in the Islamic capital market in Indonesia. The methodology used is qualitative research. The data used in this study is library data. This study found that the existence of the Sharia Supervisory Board already has a legal basis based on the Indonesian Financial Services Authority Regulation. However, there are no specific laws governing the Islamic capital market. So it is necessary to make a special law that accommodates all aspects of sharia in the Islamic capital market, specifically with regard to the Sharia Supervisory Board.Keywords: Capital Market, Sharia Capital Market, Sharia Supervisory Board, Jurisdiction, Indonesia. AbstrakPasar modal adalah lembaga yang mempertemukan mereka yang membutuhkan dana, untuk mengembangkan usahanya, dan mereka yang memiliki kelebihan dana, untuk melakukan investasi. Berbeda dengan konsep pembiayaan di bank, pasar modal menggunakan konsep jual beli saham. Sehingga dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya tanpa menggunakan hutang. Investor juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari keuntungan dari deposito bank. Dengan demikian, pasar modal tumbuh di tengah masyarakat. Namun, ada beberapa aktivitas di pasar modal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah muncul. Untuk mengawal aktivitas di pasar modal syariah, diperlukan peran dari Dewan Pengawas Syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui yurisdiksi yang mengatur Dewan Pengawas Syariah di pasar modal syariah di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perpustakaan. Studi ini menemukan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah sudah memiliki dasar hukum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur pasar modal syariah. Sehingga perlu dibuat undang-undang khusus yang mengakomodir semua aspek syariah di pasar modal syariah, khususnya yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah.Kata Kunci: Pasar Modal, Pasar Modal Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Yurisdiksi, Indonesia


2020 ◽  
Vol 18 (2) ◽  
Author(s):  
Vidya Noor Rachmadini

<table width="605" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" width="406"><p><em>Legal Protection for Investors in the Capital Market. Supervision in the financial services industry capital markets experienced a change of control by Bapepam-LK be supervised by the Financial Services Authority. Institutionally, Bapepam-LK is responsible to the Minister of Finance, as Bapepam-LK is under the auspices of the Ministry of Finance, while the Financial Services Authority is responsible to Parliament or the public. Crucial aspect on which the formation of the FSA is not maximum protection of the interests of consumers of financial services. In accordance with the problems that occur as above, the authors feel the need to examine the legal protection in the capital market. This writing will also examine the parties are entitled to legal protection based on Law No. 8 of 1995 and the Capital Market Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority.</em></p><p><em> </em></p><p><strong><em>Keywords:</em></strong></p><p><em>Legal Protection, Consumer Interests, The Capital Market</em></p></td></tr></tbody></table>


2021 ◽  
Author(s):  
Amanda Indah Pramesuri Suralaga ◽  
Revi Wulansari ◽  
Inna Windhatria

Capital Markets can also be interpreted as a professional institution that deals with securities buying and selling transactions, the capital market as a long-term investment tool that is currently becoming a trend in the community. But it cannot be denied that along with the development of the capital market in Indonesia it has caused problems or also disputes in the process of capital market activities in Indonesia. The problem in this research is how do the procedures and dispute resolution processes in business activities in the financial services sector after the procedures and processes in the settlement of Capital Market disputes, we must also know the legal consequences of the disputes in the financial services business of the Capital Market? The research method used a normative and empirical juridical approach, the data used are secondary data and primary data. Studies conducted with literature studies and field studies, data analysis used is qualitative juridical. The results show that the procedure and capital market dispute resolution process can be carried out either litigation or non-litigation, but the joint parties usually choose a non-litigation path in the procedure, if through non-litigation the parties must go through internal mediation first if the internal mediation fails involving the Financial Services Authority (OJK) as a facilitator in the process of resolving the problems after the process at the financial services authority did not get an agreement, the settlement could be continued through the Sengekta Alternative Settlement Agency (LAPS) and the Capital Market Arbitration Agency (BAPMI).


2017 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 149
Author(s):  
Rosmida Rosmida ◽  
Endang Sri Wahyuni

Abstract: Research entitled The Success of "Yuk Nabung Saham" Program by Indonesia   Stock   Exchange   in   Increasing   the   Sales   of   Capital  Market Instruments In Indonesia is a descriptive study aimed at knowing what exactly is the program Yuk Nabung Saham and how much investment people invest in Indonesia capital market in 2016 with the program Yuk Nabung Saham. Yuk Nabung Saham was launched on 12 November 2016 by the Vice-President of the Republic of Indonesia Mr. Muhammad Jusuf Kalla. Yuk Nabung Saham there is a campaign that invites the people of Indonesia to invest in the capital market through share saving. Currently there are 37 securities companies that have been working with the Indonesia Stock Exchange to join the Yuk Nabung Saham program. Data obtained from Indonesia's Financial Services Authority in 2013 and then compared with data in 2016. From these data recorded the increase in literacy and financial inclusion that initially 3.79% to 4.40% and0.11% to 1.25%. In addition, there is also an increase in the number of activeinvestors of Indonesian society in the Indonesian capital market which was originally 12.88% to 16.29%.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document