Kedudukan Kreditor Minoritas Dibandingkan Dengan Kreditor Sekaligus Pemegang Saham Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

This study aims to find and determine the validity of the recognition of claims belonging to shareholder creditors and the legal protection of minority creditors. This study uses a normative juridical method with descriptive analysis specifications as well as a statute approach and a conceptual approach to determine the validity of the recognition of receivables belonging to shareholders and legal protection owned by minority creditors. The results obtained from this study are: First, Indonesian law has not regulated the position of shareholder creditors in PKPU so that their existence is still considered valid, resulting in a conflict of interest resulting in injustice experienced by minority creditors because of the large rights owned by shareholder creditors in the PKPU process. Second, the legal protection mechanism for minority creditors in the KPKPU Law is in the form of rejection of the peace plan by judges based on Article 285 of the KPKPU Law and objections to claims based on Article 279 jo. 280 The KPKPU Law has not been able to run effectively because it still depends on the discretion and judgment of the judge.Keywords: Suspension of Payment; Legal Protection; Minority Creditors; Shareholder Creditors.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menemukan dan mengetahui keabsahan diakuinya piutang milik Kreditor Pemegang Saham dan perlindungan hukum yang dimiliki Kreditor Minoritas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis serta pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual guna mengetahui keabsahan diakuinya piutang milik pemegang saham dan perlindungan hukum yang dimiliki oleh Kreditor Minoritas. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: Pertama, hukum Indonesia belum mengatur mengenai kedudukan Kreditor Pemegang Saham dalam PKPU sehingga keberadaannya masih dianggap sah, sehingga terjadi benturan kepentingan yang mengakibatkan ketidakadilan dialami oleh Kreditor Minoritas karena besarnya hak yang dimiliki oleh Kreditor Pemegang Saham dalam proses PKPU. Kedua, mekanisme perlindungan hukum Kreditor Minoritas yang ada dalam UU KPKPU berupa penolakan rencana perdamaian oleh hakim berdasarkan Pasal 285 UU KPKPU dan bantahan piutang berdasarkan Pasal 279 jo. 280 UU KPKPU belum dapat berjalan efektif karena masih bergantung terhadap kebijaksanaan dan penilaian hakim.Kata Kunci: Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Perlindungan Hukum; Kreditor Minoritas; Kreditor Pemegang Saham.

Penyelesaian Pinjaman Bermasalah dalam Perusahaan Teknologi Finansial di Indonesia

The development of financial technology services has experienced extraordinary growth and can alter as source of fund for the community, especially start-up business or small scale entrepreneur. This development has also followed by negative aspect, namely the growth in the percentage of bad credit or the default rate of loan repayments of more than 90 days (TWP90). This is exacerbated by the absence of a sufficient regulation regarding the settlement of non-performing loans or defaults where this will cause high risk for fin-tech operators and financiers (investors). In fin-tech services, there are 3 legal relationships arise: 1) namely between loan recipients and loan service providers; 2) between service providers and lenders, and 3) between loan recipients and lenders. In addition, the validity of electronic agreements made in fin-tech services does not in conflict with the norms according to article 1320 BW concerning validity of agreement. Legal action that can be taken by fin-tech operators and investors are through litigation or non-litigation procedure respectively mediation, adjudication and arbitration.Keywords: Financial Technology; Fintech; Loans; Debt;Litigation; Non-Litigation.Abstrak Perkembangan layanan teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan financial technology di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang luar biasa dan bisa menjadi alternatif pembiayaan bagi masyarakat khususnya UMKM. Perkembangan ini juga dibarengi aspek negatif yaitu mulai tumbuhnya presentase kredit macet atau tingkat wanprestasi pengembalian pinjaman lebih dari 90 hari (TWP90). Hal ini diperparah belum adanya payung hukum dari regulator terkait penyelesaian pinjaman bermasalah atau gagal bayar dimana hal ini akan menyebabkan resiko yang tinggi bagi penyelenggara tekfin dan pemberi dana (investor). Dalam layanan tekfin terdapat 3 hubungan hukum yang timbul yaitu antara penerima pinjaman dengan penyelenggara layanan pinjaman, antara penyelenggara layanan dengan pemberi pinjaman, dan antara penerima pinjaman dengan pemberi pinjaman. Selain itu keabsahan perjanjian elektronik yang dibuat dalam layanan tekfin tidak bertentangan dengan syarat sah perjanjian menurut pasal 1320 BW. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh penyelenggara tekfin dan investor adalah melalui jalur litigasi atau non litigasi yaitu mediasi, ajudikasi dan arbitrase.Kata Kunci:Tekfin; Pinjaman Bermasalah; Gagal Bayar; Ligitasi; Non Ligitasi.

Pertanggungjawaban Administratif Juru Parkir di Tepi Jalan Umum Dalam Pemungutan Retribusi

This paper uses a juridical empirical research method. Juridical research is using a statutory approach, namely Qanun/Perda (das sollen), while empirical research uses a field approach (das sein) by conducting direct interviews with parking attendants and parking retribution users. This study aims to understand and determine the responsibility of parking attendants on the edge of public roads in collecting retribution and applying sanctions to irresponsible parking attendants on the edge of public roads. The results of the study show that the parking attendant is required to use the official clothes/vest provided by the Banda Aceh City Transportation Service, the parking attendant at the time of collecting the parking fee is required to submit a coupon to the user of the retribution service as proof of the parking levy collection and the parking attendant is obliged to submit the levy result to the Banda City Government Aceh through the Quotation Officer assigned in accordance with the provisions that have been set, but if the parking attendant does not carry out his obligations, he will be given a sanction in the form of cancellation of the Management Agreement for the Collection of Parking Retribution. By submitting the coupon as proof of payment of the parking fee, the user of the levy service will count the number of vehicles entering and leaving. Keywords: Accountability; Retribution; Parking.AbstrakTulisan ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis adalah menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan yaitu Qanun/Perda (das sollen), sedangkan penelitian empiris menggunakan pendekatan lapangan (das sein) dengan melakukan wawancara langsung terhadap Juru Parkir dan pengguna retribusi parkir. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengetahui pertanggungjawaban Juru Parkir di tepi jalan umum dalam pemungutan retribusi dan penerapan sanksi terhadap Juru Parkir di tepi jalan umum yang tidak bertanggung jawab. Hasil penelitian bahwa Juru Parkir wajib menggunakan pakaian/rompi resmi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Juru Parkir pada saat memungut retribusi parkir wajib menyerahkan kupon kepada pengguna jasa retribusi sebagai bukti pungutan retribusi parkir dan Juru Parkir wajib menyerahkan hasil retribusi kepada Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Juru Kutip yang ditugaskan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, namum apabila Juru Parkir tidak melaksanakan kewajibannya maka akan diberikan sanksi berupa pembatalan Surat Perjanjian Tata Kelola Pemungutan Retribusi Parkir. Dengan diserahkannya kupon sebagai tanda bukti pembayaran retribusi parkir maka pengguna jasa retribusi akan terhitung jumlah kendaraan yang masuk dan keluar.Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Retribusi; Parkir.

Politik Hukum Pidana Pengelolaan Eks Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd)

The management of the former PNPM-MPd funds does not yet have a legal umbrella, both laws, and regulations in other forms. Based on this, the authors see that there are legal problems, namely a legal vacuum (vacuum of Recht) regarding the management of former PNPM-MPd funds so that they have the potential to cause state financial losses (corruption). This paper includes normative juridical research with a statue approach and a conceptual approach. The results showed that the management of former PNPM-MPd funds was not explicitly regulated in statutory regulations. The potential for the occurrence of criminal acts of corruption to be exposed, as evidenced by the existence of criminal acts of corruption regarding the abuse of authority, resulting in losses to state finances. So that it takes legal politics to formulate the management of former PNPM-MPd funds so as not to harm state finances (the occurrence of criminal acts of corruption).Keywords: Political Law; Former Fund of the National Program for Rural Community Empowerment; Criminal Acts of Corruption.AbstrakPengelolaan eks dana PNPM-MPd belum memiliki payung hukum baik undang-undang maupun peraturan dalam bentuk yang lainnya. Berdasarkan hal tersebut, penulis melihat terdapat permasalahan hukum yaitu kekosongan hukum (vacuum of recht) mengenai pengaturan pengelolaan eks dana PNPM-MPd sehingga berpotensi untuk menimbulkan kerugian keuangan negara (tindak pidana korupsi). Makalah ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan eks dana PNPM-MPd tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. Potensi terjadinya tindak pidana korupsi menjadi terbuka, terbukti dengan adanya tindak pidana korupsi mengenai penyalahgunaan kewenangan sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Sehingga diperlukan politik hukum untuk melakukan formulasi pengelolaan eks dana PNPM-MPd agar tidak merugikan keuangan negara (terjadinya tindak pidana korupsi).Kata Kunci: Politik hukum; Eks Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan; Tindak Pidana Korupsi.

Pembatasan Kebebasan Beragama dalam Darurat Kesehatan Virus Korona di Indonesia: Perspektif HAM dan Islam

This paper will examine the restrictions imposed by the Indonesian government on religious activities carried out together in places of worship during the covid-19 pandemic. These restrictions in recent times have even reached the level of closing places of worship. This restriction was carried out by the government with the aim of preventing the spread of the corona virus. However, in practice, the level of citizen compliance with these restrictions is still relatively low. The question that then arises is whether restrictions on religious activities carried out together in places of worship during a pandemic (health emergency) can be justified juridically. Departing from this problem, this article will try to analyze whether or not restrictions on religious activities are correct from the point of view of human rights and Islam. The answer to this question shows that the limitation of religious activities carried out jointly in places of worship in a health emergency finds its justification both in the perspective of human rights and in the perspective of Islamic law.Keywords: Restrictions on Religious Freedom; Corona Virus; health emergency; Human rights; Islam.AbstrakPaper ini akan mengkaji pembatasan yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara bersama-sama di tempat ibadah pada masa pandemi covid-19. Pembatasan tersebut dalam beberapa waktu terakhir bahkan sampai pada level penutupan tempat ibadah. Pembatasan tersebut dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mencegah semakin meluasnya penularan virus korona. Namun dalam prakteknya, tingkat kepatuhan warga terhadap pembatasan tersebut masih relatif rendah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah pembatasan terhadap kegiatan kegamaan yang dilakukan secara bersama-sama di tempat ibadah pada masa pandemi (darurat kesehatan) dapat dibenarkan secara yuridis. Berangkat dari persoalan tersebut, artikel ini akan mencoba untuk menganalisis tentang benar tidaknya pembatasan terhadap kegiatan keagamaan dalam sudut pandang HAM dan Islam. Jawaban terhadap persoalan tersebut menunjukkan bahwa pembatasan kegiatan kegamaan yang dilakukan secara bersama-sama di tempat ibadah dalam kondisi darurat kesehatan menemukan justifikasinya baik dalam perspektif HAM maupun dalam perspektif hukum Islam.Kata Kunci: Pembatasan Kebebasan Beragama; Virus Korona; Darurat Kesehatan; HAM; Islam.

Penerapan Asas Pemisahan Horizontal Pada Hak Pakai Bagi Orang Asing di Indonesia

Horizontal Scheiding is the principle that adopted from customary law, used in the establishment of Undang-Undang Number 5 of 1960 on Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria as well as related legislation. Horizontal Scheiding provides legal protection for owner of Hak atas Tanah with respect to buildings and/or objects thereon.The creation of laws and regulations that regulate matters related to the ownership of a residential or residential house by foreigners who are domiciled in Indonesia, provides an opportunity for foreigners to be able to have Hak atas Tanah in Indonesia, namely Hak Pakai as stipulated in the Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Number 18 of 2021 concerning Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.In the case of foreigners who can own Hak atas Tanah with the status of Hak Pakai, if the Hak Pakai expire then foreigners are required to return the land according to the status of Hak atas Tanah that they are occupy, including it can lead to the demolition of buildings built on the Hak atas Tanah that have been obtained with or without being able to ask for compensation unless agreed in the land use agreement.Keywords: Horizontal Scheiding; Hak Pakai; Foreigners.Asas Pemisahan Horizontal merupakan asas yang diserap dari hukum adat yang digunakan dalam pembentukan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria serta Peraturan Perundang-undangan terkait. Asas Pemisahan Horizontal memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap kaitannya dengan bangunan dan/atau benda-benda diatasnya. Lahirnya Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal-hal terkait dengan pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia, memberikan kesempatan bagi orang asing untuk dapat memiliki hak atas tanah di Indonesia yakni Hak Pakai sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.Dalam hal orang asing yang dapat memiliki hak atas tanah dengan status tanah Hak Pakai, apabila Hak Pakai berakhir maka bagi orang asing wajib mengembaikan tanahnya sebagaimana status hak atas tanah yang ditumpangi tersebut termasuk dapat mengarah pada pembongkaran bangunan yang dibangun diatas hak atas tanah yang diperoleh, dengan atau tanpa dapat memohonkan ganti kerugian kecuali diperjanjikan dalam perjanjian penggunaan tanah.Kata Kunci: Asas pemisahan Horizontal; Hak Pakai; Orang Asing.

Kekaburan Norma dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial

The issues that will be examined in this article relate to the vagueness of norms in Article 19 paragraph (1) and paragraph (2) in conjunction with Article 55 of the BPJS Law. The confusion of norms occurs because there are no clear boundaries regarding the elements in the article so that in practice there is some information that can be provided in BPJS contributions. This paper will examine what actually urges criminal acts in the BPJS Law and what the concept of classification should be. This article uses a normative legal research method with a statute approach and a conceptual approach. The results show that the urgency of regulating criminal acts in Article 55 of the BPJS Law includes legal certainty, authority, and legal benefits. The ideal concept of conception can be arranged in the aspect of the table, from light to heavy with a certain time limit.Keywords: Obscurity Norm; BPJS Law; Classification of Crime.AbstrakPermasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini berkaitan dengan kekaburan norma dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 55 UU BPJS. Kekaburan norma tersebut terjadi karena dianggap tidak adanya batasan yang jelas mengenai unsur-unsur pelanggaran pada pasal tersebut sehingga dalam prakteknya terdapat beberapa pelanggaran keterlambatan perusahaan dalam membayar iuran BPJS. Tulisan ini akan menelaan apa sesunggunya urgensi klasifikasi tindak pidana dalam UU BPJS dan bagaimana konsep ideal klasifikasi yang seharusnya. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi diaturnya klasifikasi tindak pidana dalam Pasal 55 UU BPJS meliputi kepastian hukum, efektivitas norma dan kemanfaatan hukum. Konsep ideal klasifikasi dapat meliputi pengaturan di aspek keterlambatan, mulai dari ringan hingga berat dengan batasan waktu tertentu.Kata Kunci: Kekaburan Norma; UU BPJS; Klasifikasi Tindak Pidana.

Pemenuhan Hak Rekreasional Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Banda Aceh

This article discusses and describes the task of the Banda Aceh Special Development Institute (LPKA) in providing guidance and fulfilling the rights of children in lpka. Law No. 11 of 2012 on the child criminal justice system in Article 3 states that every child in the criminal justice process has the right to conduct recreational activities, but in fact the fulfillment of children’s recreational rights has not been carried out to the maximum while in LPKA. The research method used is empirical juridical research method. The results showed the granting of Recreational Rights has not been running optimally, from within the LPKA is done by giving a schedule of play to students on holidays, activities carried out are playing volleys and playing musical instruments, activities outside lpka is to be a guest at discussion events held by other parties. not clearly regulated how the granting of recreational rights, the granting of recreational rights is done only on the basis of the policy of the Head of LPKA. Inhibitory factors in the absence of a special budget for the granting of recreational rights.Keywords: Fullfillment; Right; Recreational; Child Prisioner.Artikel ini membahas dan menganilis tugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Banda Aceh dalam memberikan pembinaan dan mempenuhi hak-hak anak di dalam LPKA, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dalam Pasal 3 menyebutkan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak melakukan kegiatan rekreasional, Namun dalam faktanya pemenuhan hak rekreasional anak belumlah terlaksana dengan maksimal selama di LPKA. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan pemberian Hak Rekreasional belum berjalan maksimal, dari dalam LPKA dilakukan dengan cara memberikan jadwal bermain kepada anak didik di hari libur, kegiatan yang dilakukan adalah bermain volley dan bermain alat musik, kegiatan di luar LPKA yaitu menjadi tamu pada acara-acara diskusi yang di selenggarkan pihak lain. tidak diatur secara jelas bagaimana pemberian hak rekreasional tersebut, pemberian hak rekreasional dilakukan hanya atas dasar kebijakan Kepala LPKA. Faktor Penghambat tidak adanya anggaran khusus untuk pemberian hak rekreasional.Kata Kunci: Pemenuhan; Hak; Rekreasional; Narapidana Anak.

Kedudukan Kreditor yang Tidak Terdaftar Pada Putusan Perdamaian PKPU Dalam Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit

This article will examine the position of creditors who are not registered in the peace agreement that has been ratified in filing a bankruptcy statement and the strength of the homologation decision against creditors who are not registered in the peace agreement. The research method used is juridical normative by referring to written legal materials by reviewing secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials relating to bankruptcy and suspension of payment. The results of this study conclude that first, creditors who feel disadvantaged because they are not registered in the peace agreement cannot file a bankruptcy statement. Second, the homologation decision still has legal force against creditors who are not registered in the homologation decision.Keywords: Suspension Of Obligation For Payment Of Debt; Homologation Decision; Creditors are Not Registered in the Peace Agreement.Penelitian ini akan membahas mengenai kedudukan kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit dan kekuatan putusan homologasi terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan merujuk pada bahan-bahan hukum tertulis dengan mengkaji data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan kepailitan dan PKPU. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, terhadap kreditor yang merasa dirugikan karena tidak terdaftar dalam perjanjian perdamaian tidak dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit. Kedua, putusan homologasi tetap memiliki kekuatan hukum terhadap kreditor yang tidak terdaftar dalam putusan homologasi.Kata Kunci: PKPU; Putusan Homologasi; Kreditor Tidak Terdaftar; Perjanjian Perdamaian.

Hilangnya Sifat Melawan Hukum Pidana Materil Dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Pengembalian Seluruh Kerugian Keuangan Negara

Criminal conduct can be held accountable when it meets two elements of such action as unlawful action and can be reproached. The nature of resisting the law itself is devided into two opposing qualities of formal law and the nature of resisting the law of materiel. The nature of the law regarding material itself has two fuction: itsnegative function and its positive work. Of these functions in application only to its negative (or exempted from the written law) function because of its positive function (an act not prohibited by the law but by society of the act is mistaken) and therefore is a violation of the law. This type of research is the normative study with the constitution approach (statue approach) and the conceptual approach. From this research it can be concluded that the repayment of all financial losses in the state can be excused/ fail d;excuse, so that the nature of resisting the laws of materiel’s negative function of the perpetrators of corruption is lost. The provision of article 4 of the constitution is judged as irrelevant because the application of a fixed sanction without seeing thr benefits of its ratification. This is based on the theory presented by Nigel Walker and Jeremmy Bentham, which says the application of criminal santions must be ideal and beneficial to the perpetrator. Keywords: Loss of Unlawful Character; Corruption; Recovery of State Losses.Perbuatan pidana dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi dua unsur yakni perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dicela. Sifat melawan hukum itu sendiri terbagi dalam dua yakni sifat melawan hukum formal dan sifat melawan hukum materiel, Sifat melawan hukum materiel itu sendiri memiliki dua fungsi yaitu fungsinya yang negatif dan fungsinya yang positif. Dari kedua fungsi tersebut dalam penerapannya hanya diperbolehkan fungsinya yang negatif (atau perbuatan yang dapat dikecualikan dari hukum yang tidak tertulis) dikarenakan fungsinya yang positif (perbuatan yang tidak dilarang oleh undang-undang tetapi oleh masyarakat perbuatan tersebut dianggap keliru) sehingga fungsinya ini dianggap bertentangan dengan undang-undang. Jenis Penelitian ini ialah penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan dikembalikannya seluruh kerugian keuangan negara maka perbuatan pelaku dapat dimaafkan/fail d;excuse, sehingga sifat melawan hukum materiel fungsinya yang negatif dari perbuatan pelaku tindak pidana korupsi hilang. Sehingga ketentuan dalam Pasal 4 UU dinilai sudah tidak relevan dikarenakan penerapan sanksi yang tetap dijatuhkan tanpa melihat manfaat dari penjatuhan sanksi tersebut. Hal tersebut berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Nigel Walker dan Jeremmy Bentham, yang mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana harus ideal dan bermanfaat bagi pelaku.Kata Kunci: Hilangnya Sifat Melawan Hukum; Korupsi; Pengembalian Kerugian Negara.