scholarly journals Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Selaku Kustodian di Pasar Modal Indonesia

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Rezandha Hutagalung

This journal aims to find out how to apply the precautionary principle of a bank as a custodian bank in Indonesian capital market. Whereas with the enactment of Law Number 1995 concerning the Capital Market, it is deemed necessary to enact a Bapepam Decision regarding the Custodian Bank's Report. In the context of carrying out Indonesia's economic development, of course the challenges are not insignificant for financial institutions, one of which is in banking institutions. The role of banking institutions that carry out the main task as a vehicle that can collect and distribute funds effectively and efficiently, requires continuous improvement in order to be able to have a comparative advantage. This journal is how about the application of the precautionary principle in the capital market in Indonesia. Custodian Bank is a commercial bank that has obtained the approval of the Financial Services Authority (OJK) to carry out business activities as a custodian. The object of legal research is legal norms, which have the aim of examining whether or not a regulation is appropriated and applied.

FIAT JUSTISIA ◽  
2019 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 151
Author(s):  
Zulfi Diane Zaini ◽  
Lukmanul Hakim

Handling of troubled banks currently carried out has been carried out coordinated by related institutions including the Ministry of Finance, Bank Indonesia, the Financial Services Authority and the Deposit Insurance Corporation, as mandated by Law Number 9 of 2016 concerning Prevention and Handling of the Financial System Crisis. Where the handling of troubled banks can be more complex and integrated not only the impact of micro and macro. So that the community can maintain its trust in banking institutions and greatly help economic activities, especially banking entrepreneurs. The problems in this research are as follows: 1) How is the Application of the Precautionary Principle in Minimizing the occurrence of Problematic Banks in Indonesia? and; 2) How is Legal Certainty in the Settlement of Problem Banks in Indonesia?The research method used to answer the problems in this study is to use a normative legal research approach which is also called theoretical legal research or dogmatic legal research because it does not review the implementation of legal implementation. The results of the research and discussion show that the application of the precautionary principle carried out by these banking institutions can make a very impactful contribution, especially in order to minimize the occurrence of good problem banks that have systemic or non-systematic impacts. In addition, legal certainty in the context of handling this troubled bank has been stated in the PPKSK Law as an attempt to resolve troubled banks.


2019 ◽  
Vol 1 (02) ◽  
pp. 177-188
Author(s):  
Annisa Arifka Sari

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan seperti perbankan. Dasar hukum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan bertugas tidak hanya mengatur dan mengawasi perbankan saja, tetapi juga mencakup pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya.    THE ROLE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON SUPERVISION OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA This research aims to explain the role of the Financial Services Authority as an independent institution in supervising financial service institutions in Indonesia as well as the authority of the Financial Services Authority as regulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. The method used in this research is normative legal research. From the research results, it is explained that the Financial Services Authority is an independent institution and free from interference from other parties, which has the function, task and authority to regulate, supervise, examine and investigate financial service institutions such as banks. The legal basis for the establishment of the Financial Services Authority is Law Number 21 of 2011. Institutionally, the Financial Services Authority is outside the government, which means that the Financial Services Authority is not part of the government's power. The Financial Services Authority was formed with the aim that all activities in the financial services sector are carried out in an orderly, fair, transparent and accountable manner; able to realize a financial system that grows in a sustainable and stable manner; and able to protect the interests of consumers and society. The Financial Services Authority is tasked with not only regulating and supervising banking, but also covering the capital market, insurance, pension funds, financing institutions, and other financial service institutions.    


2020 ◽  
Vol 7 (9) ◽  
pp. 763-774
Author(s):  
Bagas Heradhyaksa

AbstractThe capital market is an institution that brings together those who need funds, to develop their business, and those who are excess funds, to make investments. Unlike the concept of financing in banks, the capital market uses the concept of buying and selling shares. So that it can be a solution for a company that wants to develop its business without using debt. Investors can also get profits that are higher than the profits from bank deposits. Thus, the capital market is growing in the middle of society. However, there are some activities in the capital market that are contrary to Islamic principles. Therefore, the Islamic capital market emerged. To oversee activities in the Islamic capital market, the role of the Sharia Supervisory Board is needed. The objective of this article is to find out the jurisdiction governing the Sharia Supervisory Board in the Islamic capital market in Indonesia. The methodology used is qualitative research. The data used in this study is library data. This study found that the existence of the Sharia Supervisory Board already has a legal basis based on the Indonesian Financial Services Authority Regulation. However, there are no specific laws governing the Islamic capital market. So it is necessary to make a special law that accommodates all aspects of sharia in the Islamic capital market, specifically with regard to the Sharia Supervisory Board.Keywords: Capital Market, Sharia Capital Market, Sharia Supervisory Board, Jurisdiction, Indonesia. AbstrakPasar modal adalah lembaga yang mempertemukan mereka yang membutuhkan dana, untuk mengembangkan usahanya, dan mereka yang memiliki kelebihan dana, untuk melakukan investasi. Berbeda dengan konsep pembiayaan di bank, pasar modal menggunakan konsep jual beli saham. Sehingga dapat menjadi solusi bagi perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya tanpa menggunakan hutang. Investor juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari keuntungan dari deposito bank. Dengan demikian, pasar modal tumbuh di tengah masyarakat. Namun, ada beberapa aktivitas di pasar modal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pasar modal syariah muncul. Untuk mengawal aktivitas di pasar modal syariah, diperlukan peran dari Dewan Pengawas Syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui yurisdiksi yang mengatur Dewan Pengawas Syariah di pasar modal syariah di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data perpustakaan. Studi ini menemukan bahwa keberadaan Dewan Pengawas Syariah sudah memiliki dasar hukum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur pasar modal syariah. Sehingga perlu dibuat undang-undang khusus yang mengakomodir semua aspek syariah di pasar modal syariah, khususnya yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah.Kata Kunci: Pasar Modal, Pasar Modal Syariah, Dewan Pengawas Syariah, Yurisdiksi, Indonesia


Author(s):  
Bartolomeus Diaz Sianipar

AbstrakSaat ini perkembangan ekonomi berjalan sangat pesat namun, ditengah pesatnya pertumbuhan ekonomi terdapat juga ketidakstabilan ekonomi yang kemudian memberikan peluang kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal untuk melakukan kejahatan pasar modal. Banyaknya kejahatan yang terjadi dalam kegiatan pasar modal sejak tahun 2009 sampai tahun 2017 tentunyamenimbulkan banyak spekulasi tentang wewenang dari badan OJK yang bertanggung jawab dalam pengawasan pasar modalsehingga ini menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Permasalahannya adalah bagaimana peran pemerintah dalam mitigasi kejahatan pasar modal Indonesia.Penelitian ini dilakukan terhadap kebijakan dan kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini library research, dengan sumber bahan hukum sekunder. Sanksi terhadap kejahatan pasar modal tercantum dalam UUPM bahwa kejahatan dalam pasar modal dapat dituntut secara perdata berupa sanksi atas perbuatan melawan hukum, serta dapat juga dituntut secara pidana. Namun oleh lembaga regulator pasar modal, yaitu OJK cenderung ke arah ganti rugi atau denda/sanksi administratif. Dengan maraknya kejadian kejahatan pasar modal, Sangat diharapkan kepada OJK untuk dapat membuat regulator yang mengikuti perkembangan dengan keadaan dan kondisi yang terdapat dalam penegakan hukum pasar modal sehingga, dapat meminimalisir kejahatan dalam pasar modal serta tidak membuat investor baik nasional maupun asing takut untuk turut andil dalam pasar modal di Indonesia.Kata Kunci: Peran Pemerintah, Mitigasi, Kejahatan, Pasar Modal. AbstractAt present the economic development is running very rapidly but, In a middle of the rapid economic growth there is also economic instability which then provides opportunities for parties related to capital market activities to commit capital market crimes. The large number of crimes that have occurred in capital market activities from 2009 to 2017 has caused a lot of speculation about the authority of the OJK agency responsible for modest market supervision so that this becomes a problem in this research. The problem is how the government plays a role in mitigating Indonesia's capital market crime. This study was conducted on the policies and performance of the Financial Services Authority (OJK). The type of research used in this writing is normative juridical. The method of approach used in this study is the research library, with a source of secondary legal material. Sanctions for capital market crimes are stated in the Capital Market Law that crime in the capital market can be prosecuted in the form of sanctions for acts against the law, and can also be prosecuted criminal. However, by the capital market regulator, the OJK tends towards compensation or fines/administrative sanctions.With capital market events, it is desirable for OJK to be able to make regulators that follow developments and conditions needed in capital market law enforcement, can minimize crime in the capital market and It also does not make investors both national and foreign afraid to take part in the capital market in Indonesia.Keywords: Role of Government, Mitigation, Crime, Capital Market.


2019 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 78
Author(s):  
Elvira Fitriyani Pakpahan ◽  
Selvia Fransiska Wijaya ◽  
Agnes Fortunata ◽  
Johny Chang ◽  
Helfan Muhammad

<p class="JudulAbstrakIndonesia"><em>This objective of this research is to examine conflicts of interest for legal consultants in capital market crime. The method used in this study is normative juridical analysis with a library approach and using secondary data. The role of legal consultants is very important in the capital market, this is because legal consultants are required to provide legal opinions regarding a company. So, because it has an important role, a legal consultant needs to know the duties and obligations. Beside that, the information from legal opinions will be used by investors in deciding whether to invest their capital or not, because information in the capital market is a factor that causes the fluctuations in the price of securities or shares on the price of securities or shares. Therefore, in each assignment of a legal consultant, it is expected that legal consultants can act independently and impartially and in accordance with the code of ethics, professional standards and applicable regulations. Sanctions will be given to legal consultants who act independently and do not fulfill the code of ethics, professional standards and applicable regulations. The application of sanctions is also related to the role of the Financial Services Authority.</em></p>


2020 ◽  
Vol 8 (11) ◽  
pp. 1671
Author(s):  
I Kadek Dwi Wisma Putra ◽  
I Nyoman Bagiastra

Jurnal ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui dan memahami dasar hukum dalam pemberian kredit pada BUMDes serta cara penyelesaian kredit macet pada BUMDes. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan jenis penelitian adalah berupa pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan fakta (fact approach). Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolan Badan Usaha Milik Desa. Dalam pelaksannya BUMDes Bumi Kertih Karanganyar melakukan jenis usaha yang terdapat dalam Pasal 22  dalam bentuk jasa, yang bergerak dalam jasa keungan mikro dalam bentuk pelaksananan pemeberian kredit dan simpan pinjam, Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanan pemberian kredit di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan ini mengacu kepada penerapan pemberian kredit yang dilakuakan  sesuai dengan Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dalam menjalankan pemberian kredit kepada calon debitur pihak BUMDes dalam memberikan kredit berdasarkan analisis yang mendalam dengan penerepan prinsip kehati-hatian, pihak BUMDes yakin bahwa sifat atau watak calon debitur benar-benar dapat dipercaya, melihat kondisi ekonomi calon debitur yang akan diberikan kredit serta melihat jaminan yang diberikan hendaknya melebihi jumlah kredit. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan di BUMDes Bumi Kertih Karanganyar melakukan proses restrukturisasi kredit melalui penjadwalan kembali (rescheduling). This journal is written with the aim of knowing and understanding the legal basis for providing credit to BUMDes and how to resolve bad credit at BUMDes. This study uses an empirical legal research method, with the type of research in the form of a statute approach and a fact approach. In accordance with Bangli Regency Regional Regulation Number 5 of 2012 concerning Guidelines for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises. In the implementation of BUMDes Bumi Kertih Karanganyar, the type of business contained in Article 22 is in the form of services, which is engaged in micro-financial services in the form of credit and savings and loan implementation. refers to the application of credit extension in accordance with Article 8 Paragraph 1 of Law No. 10 of 1998 Concerning Banking, in providing credit to prospective debtors in the BUMDes in providing credit based on in-depth analysis with the precautionary principle, the BUMDes believes that the nature or character of the prospective debtor can truly be trusted, given the economic conditions of prospective debtors who are will be given credit and see the guarantee provided should exceed the amount of credit. Settlement of bad loans at BUMDes Bumi Kertih Karanganyar carries out a credit restructuring process through rescheduling.


2007 ◽  
Vol 4 (6) ◽  
pp. 455-467 ◽  
Author(s):  
Elen Stokes

AbstractThis paper focuses on the meanings attached to the "precautionary principle" in judgments passed down by the World Trade Organisation (WTO) and the European Community (EC) courts. It speaks to claims that, in response to WTO litigation, the EC courts are beginning to construe the precautionary principle in a manner that more closely resembles obligations arising from the Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures (the SPS Agreement). It illustrates that although disparities between interpretations in EC and WTO case law of legitimate precautionary intervention are growing to be less obvious, inconsistencies continue to exist.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document