ASPEK HUKUM PEER TO PEER LENDING (Identifikasi Permasalahan Hukum dan Mekanisme Penyelesaian)

2020 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 151
Author(s):  
Windy Sonya Novita ◽  
Moch. Najib Imanullah

<p>Abstract<br />This article aims to describe and analyze the legal aspects of Peer to Peer Lending related to legal issues and settlement mechanism. This type of research is prescriptive normative legal research. This type of research is normative legal research that is prescriptive. The research approach used is vertical and horizontal synchronization level approach. The type of data used in this study is secondary data covering primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques used are by study of documents or library materials. Furthermore, the analysis technique used legal material analysis with teleological interpretation methods. Based on this research, the results show that the implementation of Peer to Peer Lending founds several problems including the risk of high interest so that many borrowers fail to pay and improper billing methods. Basically Financial Services Authority has regulated the preventation the risk of Peer to Peer Lending in several rules in Financial Service Authority Regulations Number 77/POJK.07/2016 and Financial Service Authority Regulations Number 18/POJK.07/2018 as guidelines for consumers regarding the complaints service mechanism and its resolution.<br />Keywords: peer to peer lending; risk; consumer complaints service</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai aspek hukum dalam Peer to Peer Lending berkaitan dengan permasalahan hukum yang timbul serta mekanisme penyelesaiannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi dokumen atau bahan pustaka. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis bahan hukum dengan metode penafsiran teleologis. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa dalam pelaksanaannya Peer to Peer Lending menemukan beberapa permasalahan, diantaranya risiko tarif bunga yang tinggi  sehingga banyak Penerima Pinjaman yang gagal bayar dan cara-cara penagihan yang tidak patut. Pada  dasarnya OJK sudah mengatur mengenai pencegahan risiko P2P Lending dalam beberapa ketentuan yang terdapat dalam POJK Nomor 77/POJK.07/2016 dan POJK Nomor 18/POJK.07/2018 sebagai pedoman bagi konsumen mengenai mekanisme layanan pengaduan konsumen dan penyelesaiannya.<br />Kata Kunci: peer to peer lending; risiko; layanan pengaduan konsumen</p>

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 105
Author(s):  
Pranoto Pranoto ◽  
Munawar Kholil ◽  
Kukuh Tejomurti

<p>The aim of this study is to explore and analyze the development of fintech peer to peer lending (fintech) regulation in Indonesia and Indonesia's readiness in facing the fintech industry, especially fintech loans. This study is important since the Indonesian government has begun to ratify fintech as one of the legal financial services in Indonesia. This is a normative legal research, by collecting secondary data including primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that after the Indonesian government approved Fintech as a legitimate financial service in Indonesia, many Fintech Start up companies begin registering their companies, the Indonesian government separate the granting of fintech licenses to the financial services authorities and Indonesian banks according to the types of the fintech, specifically for fintech peer to peer licensing is granted by the financial services authority. Although Fintech P2P Lending can be a prospective business area, there is not infrequently the risk of default by borrowers. The Fintech Provider does not guarantee ongoing loans if they fail to pay. Because the organizer is not a party to a loan agreement made by the lender and the recipient of the loan. there is not infrequently the risk of default by borrowers. The Fintech Provider does not guarantee ongoing loans if they fail to pay. Because the organizer is not a party to a loan agreement made by the lender and the recipient of the loan</p>


2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 164
Author(s):  
Amanda Athasya ◽  
Yudho Taruno Muryanto

<p>Abstract<br />This article describes and examines the problems regarding to how the tasks and functions of the Financial Service Authority in the civil dispute relating to the protection of the law for consumers. This research is normative legal research which is prescriptive. In nature the data used in thi sresearch is secondary data including primary and secondary legal materials. Data collection techniques used is lybrary study and through cyber media, and the analytical techniques is deductive with silogism methods. The result show that the position and the role of the Financial Service Authority in Indonesia is as a independent institution that hold three main authority which is the authority to regulate, monitor and the authority to protect. That three authority must be implemented in such a way that financial sector in Indonesia can<br />be held by regulary, fair, tranparent, and also accountable and also able to manifest financial system that growing sustainably and stable.<br />Keywords: Financial Services Authorit;, Financial Service Institution; The Protection of Consumer</p><p>Abstrak<br />Artikel ini mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan bagaimanakah tugas dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan dalam sengketa perdata terkait perlindungan hukum bagi konsumen. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui cyber media, dan teknik analisis yang digunakan bersifat deduktif dengan metode silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan peran Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia adalah sebagai lembaga independen yang memegang kewenangan untuk melaksanakan tiga fungsi atau tugas utama yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pengawasan serta fungsi perlindungan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan sedemikian rupa agar sektor keuangan di Indonesia dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.<br />Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Lembaga Jasa Keuangan; Perlindungan Konsumen</p>


Author(s):  
Marlisa Elpira ◽  
Marli Candra

The existence of a sektoral supervisory system in the financial service sektors may lead to disagreements in solving financial problems, which resulting in inefficiency of the supervision. The ideal Islamic financial institution Supervision system is not only in the operational institution aspect, but also includes oversight of compliance to apply the Islamic Principles in all of financial activities, which should be an integral part of the Financial Services Authority (OJK). By using the normative legal research with secondary data were analyzed qualitatively, the author conclude that the position of DSN-MUI as an separated institution from the OJK have some weaknesses: disagreement between the agency authority to DSN-MUI in understanding Islamic financial problems, there are some fatwas can not be absorbed in legislations language, the violations of Islamic principles, DPS are being bound to the bank because of salary, and the not-binding DSN-MUI fatwas to Islamic Banks directly.  Therefor, the presence of OJK as an institution Financial services authority must be equipped with a compotent shariah supervisory structure. Key Words: sektoral supervisory system; Islamic principles; the financial services authority.   Abstrak: Adanya sistem pengawasan sektoral di sektor jasa keuangan dapat menyebabkan ketidaksepahaman dalam memecahkan masalah keuangan yang terjadi, yang berakibat kepada ketidakefisienan pengawasan tersebut. Sistem pengawasan lembaga keuangan syariah yang ideal adalah mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan secara umum sekaligus mengawasi kepatuhan menerapkan prinsip Syariah dalam kegiatan tersebut, di mana keduanya harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam otoritas jasa keuangan yang Islami. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif, penulis menyimpulkan bahwa kedudukan DSN-MUI sebagai lembaga yang terlepas dari lembaga otoritas di sektor jasa keuangan memiliki beberapa kelemahan: ketidaksepahaman antara lembaga otoritas dengan DSN dalam memahami masalah di sektor jasa keuangan syariah, terdapat fatwa yang tidak dapat diserap dalam bahasa peraturan perundang-undangan, adanya pelanggaran prinsip syariah, terikatnya DPS dengan bank yang diawasi dengan adanya biaya transportasi yang menjadi beban bank syariah terkait, serta tidak mengikatnya fatwa DSN secara langsung terhadap bank-bank syariah. Oleh karena itu, kehadiran OJK sebagai lembaga otoritas jasa keuangan harus dilengkapi dengan struktur pengawasan syariah yang kompeten.


Author(s):  
Pujiyono ◽  
Sufmi Dasco Ahmad

This study aims to find out how the form of legal protection carried out by the Financial Service Authority towards consumers who experience disputes with insurance companies in Indonesia. This research is a normative legal research that is the prescriptive approach. The data are taken from secondary data types that consist of primary and secondary legal materials. Data collection techniques used are library studies, and the analytical techniques used are deductive by syllogism method. The result of the study shows that a form of repressive protections is carried out by the Financial Service Authority after a dispute between consumers and insurance services and a legal defense that contains many weaknesses. Settlement of disputes between consumers and Insurance Companies can be done through litigation/ court and non-litigation/ out of court settlement. In the litigation process through the Commercial Court. The non-litigation process that will carried out with the institution/ internal dispute resolution step, limited facilities through mediation that facilitated by Financial Services Authority and finally through the external dispute resolution or the arbitration institution.


2017 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 36-41
Author(s):  
Theresia Anita Christiani ◽  
Maria Hutapea

Objective - The FSA Act the establishment of which is mandated by Article 34 of Law No. 23 of 1999 concerning the Bank of Indonesia, was enacted on 22 November 2011. This Act, together with Law No. 3 of 2004, regulates and supervises Indonesia's integrated financial services sector. This article reveals the existence of inconsistencies between the legal terms underlying the establishment of the FSA one the one hand, and the provisions contained in the Financial Service Authority itself, on the other. These inconsistencies also become evident in the light of the 1945 Constitution which facilitated the establishment of the Bank of Indonesia Law. The purpose of this article is to ascertain a method of resolving these inconsistencies associated with the genesis of the Financial Service Authority. Methodology/Technique - The research method used in this article is doctrinal in nature that uses secondary data and information sources as material to analyse the relevant problems. Findings - The research has revealed that the most appropriate method of settling these inconsistencies requires a consideration of the express wording of the FSA. Novelty - This article indicates the need to apply legal principles rather and adjudicatory methods. Type of Paper: Review Keywords: Settlement; Banking; Legal; Principle; Law. JEL Classification: J21, J28, K23.


Author(s):  
Nurasiah Harahap

Financial Technology is the implementation and utilization of technology to improve banking and financial services which are generally carried out by startup companies by utilizing the latest software, internet, communication and computing technologies.The research conducted was juridical empirical and normative juridical research, namely field research with interviews as a basis for problem solving and analyzing statutory regulations. The data used are primary and secondary data, then the data collection methods used in this study are library research and field research. The data analysis used is a qualitative method.The results show that the legal protection of users of the Financial Technology (Financial Technology) service of borrowing and borrowing money based on information technology (Peer to Peer Lending) has been carried out by the Financial Services Authority (OJK) and its staff by means of supervision, examination and investigation based on the Financial Services Authority Regulation No. 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services.The conclusion is that the legal protection of users of the Financial Technology (Financial Technology) service of lending and borrowing money based on information technology (Peer to Peer Lending) can be realized in a preventive and repressive manner. Basically, the Operator does not have direct legal consequences that make risk transfer to the Operator. Keywords: Financial Technology, Peer to Peer Lending, Legal Protection for Users / Consumers.


2018 ◽  
Vol 11 (3) ◽  
pp. 1646-1649
Author(s):  
Sufmi Dasco Ahmad ◽  
Pujiyono Pujiyono

This article aims to describe and examine the problems of how the Financial Services Authority’s assignments and functions in disputes related to legal protection for consumers. This research is a normative legal research that is prescriptive. Secondary data types include primary and secondary legal materials.The primary datas is collected from many regulations about financial, financial service authority, consummen and banking. Data collection techniques used are library studies and cyber media, and the analytical techniques are deductive by syllogism methods. The research result shows that the Financial Services Authority in carrying out its duties and functions of consumers protection was carried out with three forms of action, namely, loss prevention measures, consumers complaints services, and legal defense actions. The three tasks and functions must be carried out maximally by applying the basic principles of the implementation of the OJK’s duties so that it can accommodate the protection of consumers and society.


2021 ◽  
Vol 28 (1) ◽  
pp. 102-117
Author(s):  
Muhammad Annas ◽  
Muhammad Anwar Anshori

Peer-to-peer lending is considered as the solution for people who require loans with easy terms. However, peer-to-peer lending in Indonesia causes some new problem related to the essential nature of it. Authorization of Indonesian Joint Funding Fintech (AFPI) determines peer-to-peer lending interest-debt possible to violate competition law in Indonesia. The paper aims to describe and analyze the authorization of Indonesian Joint Funding Fintech, which has a big chance to harm competition law in Indonesia. The author uses normative legal research methods and secondary data sources to examine the topic in this study. The result shows that the arrangement of interest-debt in peer-to-peer lending potentially creates a cartel and violates the basic principles of competition law in Indonesia.


2019 ◽  
Vol 1 (02) ◽  
pp. 177-188
Author(s):  
Annisa Arifka Sari

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia serta kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian dijelaskan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap lembaga jasa keuangan seperti perbankan. Dasar hukum dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan bertugas tidak hanya mengatur dan mengawasi perbankan saja, tetapi juga mencakup pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, serta lembaga jasa keuangan lainnya.    THE ROLE OF FINANCIAL SERVICES AUTHORITY ON SUPERVISION OF FINANCIAL INSTITUTIONS IN INDONESIA This research aims to explain the role of the Financial Services Authority as an independent institution in supervising financial service institutions in Indonesia as well as the authority of the Financial Services Authority as regulated in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority. The method used in this research is normative legal research. From the research results, it is explained that the Financial Services Authority is an independent institution and free from interference from other parties, which has the function, task and authority to regulate, supervise, examine and investigate financial service institutions such as banks. The legal basis for the establishment of the Financial Services Authority is Law Number 21 of 2011. Institutionally, the Financial Services Authority is outside the government, which means that the Financial Services Authority is not part of the government's power. The Financial Services Authority was formed with the aim that all activities in the financial services sector are carried out in an orderly, fair, transparent and accountable manner; able to realize a financial system that grows in a sustainable and stable manner; and able to protect the interests of consumers and society. The Financial Services Authority is tasked with not only regulating and supervising banking, but also covering the capital market, insurance, pension funds, financing institutions, and other financial service institutions.    


BESTUUR ◽  
2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 57
Author(s):  
Yusriando Yusriando

<p><em>The purpose of this paper is to understand and analyze the current National Social Security System Construction in the Field of Health. The research paradigm used is the constructive paradigm. The research specification is descriptive analytical. Methods of socio legal research approach. Primary and secondary data type data. Data Collection Techniques with Literature Study, Observation, and Interview with descriptive qualitative data analysis with inductive methods. Research and Discussion Results, that the Construction of the National Social Security Program in the Field of Health at present are: Puskesmas functioned to carry out promotive, preventive efforts, without neglecting curative and rehabilitative efforts in their working area. After collaborating with BPJS as FKTP I, most of them are directed towards providing curative and rehabilitative efforts by not ignoring promotive and preventive efforts. In practice FKTP I does not yet have the ability to handle 155 types of diseases as required, both in terms of human resources and health infrastructure, but even though FKTP I has not been able to carry out its obligations optimally.</em></p><p><strong>Keywords</strong>: System, National Social Security, Health.</p>


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document