scholarly journals Collaborative Governance dalam Pembudayaan Etika Berlalu-Lintas Pelajar SMA di Kota Yogyakarta

2018 ◽  
Vol 14 (2) ◽  
Author(s):  
Sugi Rahayu ◽  
Utami Dewi
Keyword(s):  
Corporate Social Responsibility ◽  
Focus Group ◽  
Social Responsibility ◽  
Focus Group Discussion ◽  
Group Discussion ◽  
Collaborative Governance ◽  
Corporate Social

Kecelakaan lalu lintas di Kota Yogyakarta terus mengalami kenaikan setiap tahun. Kecelakan ini disebabkan salah satunya karena factor manusia yang tidak mematuhi etika berlalu lintas. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kolaborasi tata kelola pemerintahan yang terjalin antar pemangku kepentingan dalam pembudayaan etika berlalu lintas pelajar SMA di Kota Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui Focus Group Discussion, wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Polisi Lalu Lintas Resort Kota Yogyakarta, Sekolah (SMA Muhammadiyah  3 dan SMA 4 Yogyakarta), keluarga dan peserta didik. Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa collaborative governance telah berjalan sesuai dengan teori Ansell dan Gash (2007). Antar actor sudah saling berkomunikasi secara rutin dalam menyusun dan implementasi kegiatan pembudayaan etika berlalu lintas. Selain itu, kolaborasi juga sudah melibatkan unsure non-pemerintah/swasta yaitu PT Astra Honda Motor (AHM) yang dengan memanfaatkan corporate social responsibility melakukan integrasi  pendidikan etika berlalu lintas ke dalam kurikulum pembelajaran disekolah. Selain itu pelaksanaan Sekolah Model Pendidikan Etika Berlalu Lintas yang merupakan kolaborasi antara Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, sekolah dan Kepolisian merupakan contoh nyata collaborative governance tersebut.  Kata kunci: collaborative governance, etika berlalu lintas, pembudayaan, pelajar SMA

scholarly journals DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. HOLCIM INDONESIA, Tbk TERHADAP MASYARAKAT LOKAL DI KABUPATEN CILACAP

2018 ◽  
Vol 3 (01) ◽  
Author(s):  
Novita Novita ◽  
Francy Iriani
Keyword(s):  
Corporate Social Responsibility ◽  
Focus Group ◽  
Social Responsibility ◽  
Focus Group Discussion ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Group Discussion ◽  
Self Regulation ◽  
Community Empowerment ◽  
Corporate Social ◽  
The Impact

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis program Corporate Social Responsibility (CSR) PT. Holcim Indonesia Tbk serta dampak dari program tersebut terhadap masyarakat lokal di Kabupaten Cilacap. Sebagai perusahaan yang kerap menjadi badan usaha terbesar di lingkungannya, Holcim sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat. CSR adalah bentuk regulasi diri sebuah perusahaan yang diintegrasikan dalam model bisnis. Salah satu kegiatan CSR Holcim adalah pemberdayaan masyarakat di wilayah salah satu plant Holcim yaitu Kabupaten Cilacap. Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan analisis adalah melalui studi literatur, wawancara, observasi, kuesioner, dan Focus Group Discussion dengan para pengurus, kader, dan anggota masyarakat. Sedangkan responden yang menjadi sampel penelitian adalah 25 posdaya yang berdiri sebelum program CSR PT Holcim Indonesia Tbk dengan jumlah responden 111 orang, dan 11 posdaya yang merupakan bentukan PT Holcim Indonesia Tbk dengan jumlah responden 37 orang. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kuadran. Berdasarkan analisis dari variabel yang telah diamati, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis program CSR yang dilakukan PT. Holcim Indonesia Tbk terhadap masyarakat Kabupaten Cilacap adalah berupa gerakan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam bentuk Posdaya. Program ini berdampak pada terjadinya perbaikan dalam hal kepengurusan Posdaya serta kemandirian ekonomi masyarakat. Selain itu PT. Holcim Indonesia, Tbk melakukan pendampingan secara berkelanjutan serta evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Kata Kunci: Corporate Social Responsibility, Pemberdayaan Masyarakat, Posdaya, Keberlanjutan The purpose of this research is to know the types of Corporate Social Responsibility (CSR) program done by PT.Holcim Indonesia Tbk as well as the impact of the program on the local communities of Cilacap district. As one of the largest business entity in its environment, PT Holcim,Tbk aware of its responsibility towards the society. CSR is done by PT Holcim, tbk, as a form of self-regulation that is integrated in their business model. One of their CSR is done by empowering community in the region. This research is conducted in one of the Holcim plant in Cilacap district. The analytical methods used in this research are: studying the related literature, interviews, observations, questionnaires, and Focus Group Discussion (FGD) with the Executive Board, cadres, and community members of Posdaya. The research sample are 25 Posdaya that are established before PT Holcim Indonesia CSR program Tbk directed to the society with the total number of respondents are 111 people, and 11 Posdaya which were formed by PT Holcim Indonesia Tbk, with the total number of respondents are37 people.The data gathered then analyzed using descriptive analysis and quadrant analysis.The result of this research shows that the type of CSR programs done by PT. Holcim Indonesia Tbk. on Kabupaten Cilacap society are: The type of CSR done in the form of community empowerment movement that called as Posdaya. The program done by PT Holcim Tbk has an impact on the improvement of the managerial skills of the Posdaya organizing comitee, and the empowerment program is also improving the economic independence of the member of Posdaya as well as the district community. In addition, PT. Holcim Indonesia Tbk provides guidance on an ongoing basis to the Posdaya management and provides evaluations on the activities carried out by Posdaya. Key Words: Corporate Social Responsibility, Community Empowerment, Posdaya, Sustainability.  

scholarly journals Kolaborasi multi-stakeholder pada praktik corporate social responsibility dalam penanganan sampah di Desa Pengarengan Kabupaten Cirebon

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 54
Author(s):  
Yorri Harlyandra ◽  
Kafa Abdallah Kafaa
Keyword(s):  
Corporate Social Responsibility ◽  
Focus Group ◽  
Social Responsibility ◽  
Electric Power ◽  
Focus Group Discussion ◽  
Group Discussion ◽  
Multi Stakeholder ◽  
Corporate Social

<p class="JOURNALABSTRACT-TITLE"><span lang="IN">Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang produksi pemanfaatan sumber daya alam, PT. Cirebon Electric Power (CEP) telah melaksanakan berbagai program <em>Corporate Social Responsibility</em> (CSR), salah satunya ialah kegiatan penanganan sampah di Desa Pengarengan</span><span lang="EN-US">,</span><span lang="IN"> Kabupaten Cirebon melalui kelompok Penggerak Wisata Pengarengan (PESPA). Program ini menjadi penting untuk dilihat dikarenakan memiliki keunikan tersendiri, yakni keberadaan <em>multi-stakeholder</em> di sana yang ikut berperan aktif dan berkolaborasi dalam mengupayakan keberhasilan kegiatan tersebut, mengingat persoalan sampah di sana cukup meresahkan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif yang dipadukan dengan teori implementasi CSR dan kerja sama <em>multi-stakeholder</em>. Data penelitian diperoleh melalui tiga tahap, yakni observasi, wawancara, dan <em>focus group discussion</em>. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran <em>multi-stakeholder</em> yang terlibat dalam kegiatan penanganan sampah ini antara lain: PT. CEP sebagai inisiator, <em>enabler, mentor,</em> dan <em>controller</em>; kelompok Formas PL sebagai <em>implementer</em> dan <em>controller</em>; Pemerintah Desa Pengarengan sebagai <em>regulator </em>dan <em>controller</em>; kelompok PESPA sebagai <em>implementer</em>; tokoh masyarakat sebagai <em>enabler</em> dan <em>controller</em>, dan; DLH Kabupaten Cirebon sebagai <em>regulator</em> dan sekaligus <em>implementer</em>. Namun demikian, kegiatan ini juga memiliki tantangannya tersendiri, yakni mengupayakan adanya konsistensi para <em>stakeholder</em> yang terlibat dan perlunya inovasi-inovasi pengembangan, seperti pemanfaatan sampah plastik menjadi berbagai macam kerajinan atau sampah organik menjadi pupuk kompos.</span></p>

scholarly journals Model Pengembangan Program Corporate Social Responcibility (CSR) Melalui Pemberdayaan Modal Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pemerataan Pendidikan (Survey Di Kota Bandung)

2014 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 68-76
Author(s):  
Wa Ode Zusnita ◽  
Ernie Tisnawati ◽  
Layyinaturrobaniyah Layyinaturrobaniyah
Keyword(s):  
Corporate Social Responsibility ◽  
Focus Group ◽  
Social Responsibility ◽  
Focus Group Discussion ◽  
Group Discussion ◽  
Cross Sectional ◽  
Corporate Social

Perusahaan memiliki tanggung jawab sosial guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility) yang dilakukan perusahaan dapat berupa kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan lingkungan.  Penelitian yang kami lakukan untuk mengetahui bagaimana program CSR yang dilakukan oleh BUMN di Bandung serta membuat model berkaitan dengan CSR pendidikan yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap 35 BUMN di kota Bandung, program CSR yang banyak dilakukan adalah di bidang pendidikan dan lingkungan.  Penelitian ini dilakukan untuk (1) Mengidentifikasi program-program CSR BUMN yang ada di Kota Bandung, (2) Mengidentifikasi program-program CSR BUMN yang ada di Kota Bandung yang berkaitan dengan pendidikan di Kota Bandung, (3) Menyusun program pelatihan (TOT) bagi sumber daya intelektual (dosen, profesional perusahaan, dan mahasiswa) yang terkait dengan program CSR di bidang  pendidikan, (4) Merancang sebuah model pengembangan CSR dalam pendidikan sehingga dapat dijadikan acuan dan bahan evaluasi oleh pihak-pihak terkait untuk pengembangan selanjutnya. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode cross sectional  berdasarkan studi pustaka dan survey (wawancara, focus group discussion, dan observasi).  Tahapan kegiatan penelitian dimulai dari (1) tahap penyusunan desain studi, (2) penyusunan instrumen, (3) penarikan sampel, (4) pengumpulan data di lapangan, (5) tabulasi data, (6) pemilihan dan pemilahan data, (7) analisis data, dan (8) pelaporan. Berdasarkan hasil analisis dari 35 kuesioner yang diperoleh dari 35 BUMN di Bandung, bahwa CSR BUMN dilakukan dalam hal pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi. Bentuk program CSR di bidang pendidikan yang dilakukan oleh 35 BUMN di Bandung adalah berupa pemberian beasiswa, serta bantuan sarana dan prasarana sekolah. Keywords : Tanggung Jawab Sosial, Sumber Daya Intelektual

scholarly journals MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2016 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
Author(s):  
Pujiyono ◽  
Jamal Wiwoho ◽  
Triyanto
Keyword(s):  
Corporate Social Responsibility ◽  
Focus Group ◽  
Social Responsibility ◽  
Research And Development ◽  
Group Discussion ◽  
Limited Liability ◽  
Legal Responsibility ◽  
Primary Data ◽  
Literature Study ◽  
Corporate Social

<p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Corporate Social Responsibility (CSR) is an obligation that imposed on a company under Article 74 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (UUPT). CSR implementation has some problems because of the lack of regulations (UUPT) that thera no sanctions for the companies that do not implement CSR. Currently, many companies that do not implement CSR maximally. So that the implementation of CSR is currently less of legal responsibility. Therefor,  it is necessary to formulate a model of CSR’s accountability in order to fill the legal vacuum that occurs at this time in order to improve the welfare of society. This research used research and development / R&amp;D method. The location of research consits of PT Pertamina Hulu Energi (PHE) in Jakarta and some companies in Surakarta. The data used is derived from the primary data from informants, while secondary data in the form of journals, papers, reports, results of previous studies and other relevant publications. The Instrument collecting data using interviews, questionnaires, focus group discussions (FGD) and literature study. For the analysis used qualitative analysis techniques.</em></p><p><strong><em>Keywords : </em></strong><em>CSR, Legal responsibility, the welfare of society.</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Tanggung jawab sosial perusahaan atau <em>Corporate Social Responsibility </em>(CSR) merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pelaksanaan CSR masih menjadi persoalan karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari UUPT tentang pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Saat ini banyak perusahaan hanya melakukan CSR secara suka-suka tanpa ada pedoman yang jelas. Sehingga pelaksanaan CSR saat ini kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu perlu dirumuskan model pertanggungjawaban pelaksanaan CSR guna mengisi kekosongan hukum yang terjadi saat ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (<em>research and development </em>/ R&amp;D). Lokasi penelitian meliputi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Jakarta dan beberapa Perusahaan di Surakarta. Data yang dipergunakan yakni data primer berasal dari informan, sedangkan data sekunder berupa jurnal, makalah, laporan, hasil penelitian terdahulu dan publikasi lainnya yang relevan. Instrumen pengumpul data menggunakan wawancara, kuesioner, <em>Focus Group Discussion </em>(FGD) dan studi kepustakaan. Untuk analisis digunakan teknik analisis kualitatif.</p><strong>Kata kunci: </strong>CSR, Pertanggungjawaban Hukum, Kesejahteraan Masyarakat

Corporate social responsibility domains and related activities in Nepalese companies

2016 ◽  
Vol 58 (6) ◽  
pp. 673-684 ◽  
Author(s):  
Dev Raj Adhikari ◽  
Dhruba Kumar Gautam ◽  
Manoj Kumar Chaudhari
Keyword(s):  
Corporate Social Responsibility ◽  
Focus Group ◽  
Social Responsibility ◽  
Group Discussion ◽  
Group Discussions ◽  
Content Type ◽  
Research Findings ◽  
Development Goals ◽  
Corporate Social ◽  
Practical Implications

Purpose The paper aims to assess the corporate social responsibility (CSR) domains in Nepalese companies and explain the active CSR activities related to concerned domain. Design/methodology/approach The study is descriptive and is based on a review of previous research findings and focus group discussion. Findings It has three major findings. First, there is a gradual shift from philanthropic domain of CSR to the economic domain. Second, a number of CSR activities have emerged from within the domains. Finally, some of the CSR intents are even linked to the Millennium Development Goals of the country. Research limitations/implications This study is mainly based on qualitative analysis (focus group discussions) of the participants in three different discussion programs. Practical implications This paper is useful to academicians and companies seeking to understand what kind of CSR activities are undergoing in Nepalese companies in different domains. Originality/value This is perhaps the very first investigation of its kind in the Nepalese context.

scholarly journals MODEL PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKSANAAN CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2016 ◽  
Author(s):  
Pujiyono , ◽  
Jamal Wiwoho , ◽  
Triyanto ,
Keyword(s):  
Corporate Social Responsibility ◽  
Focus Group ◽  
Social Responsibility ◽  
Research And Development ◽  
Group Discussion ◽  
Limited Liability ◽  
Legal Responsibility ◽  
Primary Data ◽  
Literature Study ◽  
Corporate Social

<p>Abstract<br />Corporate Social Responsibility (CSR) is an obligation that imposed on a company under Article 74 of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (UUPT). CSR implementation has some problems because of the lack of regulations (UUPT) that thera no sanctions for the companies that do not implement CSR. Currently, many companies that do not implement CSR maximally. So that the implementation of CSR is currently less of legal responsibility. Therefor, it is necessary to formulate a model of CSR’s accountability in order to fill the legal vacuum that occurs at this time in order to improve the welfare of society. This research used research and development / R&amp;D method. The location of research consits of PT Pertamina Hulu Energi (PHE) in Jakarta and some companies in Surakarta. The data used is derived from the primary data from informants, while secondary data in the form of journals, papers, reports, results of previous studies and other relevant publications. The Instrument collecting data using interviews, questionnaires, focus group discussions (FGD) and literature study. For the analysis used qualitative analysis techniques.<br /><em>Keywords : CSR, Legal responsibility, the welfare of society.</em></p><p> </p><p>Abstrak<br />Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan kewajiban yang dibebankan kepada suatu perusahaan berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Pelaksanaan CSR masih menjadi persoalan karena belum adanya peraturan pelaksanaan dari UUPT tentang pengawasan dan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Saat ini banyak perusahaan hanya melakukan CSR secara suka-suka tanpa ada pedoman yang jelas. Sehingga pelaksanaan CSR saat ini kurang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk itu perlu dirumuskan model pertanggungjawaban pelaksanaan CSR guna mengisi<br />kekosongan hukum yang terjadi saat ini guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (research and development / R&amp;D). Lokasi penelitian meliputi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) di Jakarta dan beberapa Perusahaan di Surakarta. Data yang dipergunakan yakni data primer berasal dari informan, sedangkan data sekunder berupa jurnal, makalah, laporan, hasil penelitian terdahulu dan publikasi lainnya yang relevan. Instrumen pengumpul data menggunakan wawancara, kuesioner, Focus Group Discussion (FGD) dan studi kepustakaan. Untuk analisis digunakan teknik analisis kualitatif.<br /><em>Kata kunci: CSR, Pertanggungjawaban Hukum, Kesejahteraan Masyarakat</em></p>

scholarly journals DISEMINASI KOMPONEN COLLABORATIVE GOVERNANCE UNTUK PENYUSUNAN PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Dharmakarya ◽  
2020 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 78
Author(s):  
Rutiana Dwi Wahyunengseh ◽  
Sri Hastjarjo ◽  
Didik Gunawan Suharto
Keyword(s):  
Corporate Social Responsibility ◽  
Social Responsibility ◽  
Poverty Alleviation ◽  
Collaborative Governance ◽  
Corporate Social

Kebijakan penanggulangan kemiskinan perlu disinergikan dari berbagai sumber daya, yaitu dari pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Proses sinergitas kebijakan memerlukan kerangka payung regulasi yang mengatur secara teknis norma, kriteria dan standar prosedur pelaksanaannya. Oleh karena itu perlu penyamaan persepsi dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat tentang komponen-komponen apa ssaja yang perlu diatur dalam regulasi daerah. Tujuan diseminasi ini adalah untuk menyamakan persespi dunia usaha, perangkat Daerah dan masyarakat kota Magelang dalam mengelola dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Lingkungan Sosial Perusahaan (TJSLP) secara sinergis untuk penanggulangan kemiskinan. Kesepahaman tersebut sebagai dasar penyusunan payung hukum yang memiliki daya dorong bagi semua pemangku kepentingan. Metode PKM menggunakan prinsip transfer pengetahuan dan ketrampilan dari tim PKM kepada aparatur pemerintah kota Magelang. Metode dilakukan memenuhi aspek KAP (kognitif, afektif, psikomotorik), dengan bentuk (i) diseminasi informasi; dan (ii) Pendampingan penyusunan rencana tindak lanjut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan perubahan pada pengetahuan aparatur tentang (i) prinsip-prinsip kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan yang inklusif; (ii) prinsip-prinsip perumusa format kolaborsi yang partisipatif. Kegiatan ini menghasilkan“Local Wisdom and Collaborative Governance for Sustainable Poverty Alleviation Model”. Kesimpuan dari kegiatan diseminasi ini yaitu bahwa prinsip-prinsip penyusunan regulasi daerah memerlukan asas kemitraan, pemberdayaan masyarakat, integratif, dan keberlanjutan.

scholarly journals Efektivitas Collaborative Governance dalam Pelayanan Komprehensif Berkesinambungan untuk Menanggulangi HIV/AIDS

2015 ◽  
Vol 9 (4) ◽  
pp. 382
Author(s):  
Argyo Demartoto
Keyword(s):  
Focus Group ◽  
Focus Group Discussion ◽  
Local Level ◽  
Group Discussion ◽  
Collaborative Governance ◽  
Analysis Model ◽  
Purposive Sampling ◽  
Comprehensive Service ◽  
Optimal Coordination ◽  
Hiv Aids

AbstrakDi tingkat nasional dan daerah telah terdapat kebijakan publik, program dan kegiatan untuk menanggulangi HIV/AIDS, namun jumlah kasus HIV/AIDS meningkat setiap tahun. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas collaborative governance antarpemangku kepentingan dalam pelayanan komprehensif berkesinambungan untuk menanggulangi HIV/AIDS di Kota Surakarta. Penelitian ini merupakan studi kasus jenis exploratory. Informan ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan pada 2 Juli – 2 September 2013 dengan wawancara mendalam, observasi, focus group discussion, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberi dan penerima layanan berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Program pencegahan dan penjangkauan, layanan kesehatan, reduksi bahaya, dan pemberdayaan belum efektif karena komitmen terhadap tujuan dan sikap saling percaya antarpemangku kepentingan belum optimal, petugas lapangan kurang profesional, terdapat konflik laten antarpemangku kepentingan, kurang optimalnya koordinasi antaranggota Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Kota Surakarta dan rendahnya anggaran untuk penanggulangan HIV/AIDS karena HIV/AIDS belum menjadi isu prioritas dalam pembangunan daerah. Disimpulkan bahwa kolaborasi governance antarpemangku kepentingan belum efektif. Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kolaborasi governance antarpemangku kepentingan, harus ada norma, struktur, dan proses yang jelas dalam menanggulangi HIV/AIDS.AbstractThere have been public policies, programs and activities to cope with HIV/AIDS in Indonesia at national and local level, but number of HIV/AIDScases is increasing every year. This study aimed to determine effectivity ofcollaborative governance between stakeholders in a sustainable comprehensive service to cope with HIV/AIDS in Surakarta City. This study was an exploratory study. Informants were selected using purposive sampling technique. Data collection was conducted on 2 July – 2 September 2013 using in-depth interview, observation, focus group discussion, and documentation. Technique of data analysis was an interactive analysis model. Results showed that service provider and receiver had taken roles in HIV/AIDS coping based on their own duty and function. Prevention and outreach, healthcare service, harm reduction and empowerment programs had not been yet effective because of less optimal commitment to purpose and mutual trust between stakeholders, less professional fieldworkers, latent conflict occurred between stakeholders, less optimal coordination between AIDS Coping Commission of Surakarta City members, and low budget for HIV/AIDS coping as HIV/AIDS is not yet a priority issue in regional development. In brief, collaborative governance between stakeholders is not yet efffective. To improve the quality and the collaborative governance effectivity between stakeholders, there should be any clear norm, structure and process in coping with HIV/AIDS.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document