scholarly journals Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus di Polres Pidie)

2017 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 145-162
Author(s):  
Nazaruddin Nazaruddin ◽  
Husni Djalil ◽  
M. Nur Rasyid
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Police Officers ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Human Being ◽  
Human Beings ◽  
Human Rights Protection ◽  
Fieldwork Experience ◽  
The Status ◽  
The Right

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diharapkan agar negara melaksanakan fungsi pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia bagi warga negara. Khusus terkait dengan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa, yakni agar dapat membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan penyidik polisi maupun pejabat kepolisian lainnya. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap setiap tersangka di Kepolisian Resor Pidie adalah keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Tersangka akan menjadi objek pemeriksaan yang harus dipandang sebagai manusia yang seluruhnya wajib dilindungi oleh hukum dan dijamin haknya sebagai manusia. Tersangka harus di tempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek,  bukan sebagai objek.Penyidik Polres Pidie menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi, Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan lain-lain. Setiap  pekerjaan  maupun  kegiatan  pasti  ada  kendala-kendala  yang dihadapi oleh orang yang melakukan pekerjaan atau kegiatan tersebut. Hal tersebut terjadi karena setiap orang mempunyai karakter, sikap atau sifat serta fisik yang berbeda-beda. Dalam melakukan penyidikan juga pasti akan ada kendala-kendala yang muncul yang dialami oleh penyidik. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam menghormati perlindungan hak tersangka adalah faktor pengalaman kerja lapangan, tersangka yang sakit atau pura-pura sakit, tersangka yang tidak mengakui melakukan tindak pidana, dan tersangka yang mempunyai cacat fisik. Metode pendekatan studi kasus data skunder melalui data kepustakaan dan data primer diperoleh dari wawancara dengan penyidik dengan tersangka dan informan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pentingnya penyidik untuk menghormati hak tersangka dalam proses pemeriksaan, sehingga tercapainya profesionalitas polisi dalam sebuah pemeriksaan baik ditingkat penyelidikan maupun  dalam penyidikan perkara. It is hoped that the state will fulfill the functions of fulfillment and enforcement of human rights for the citizens. Specifically related to the protection of the human rights of the suspect or defendant, ie in order to limit the abuse of power and the arbitrariness of police investigators and other police officers. The examination of every suspect in the Pidie Police Force is a description of the criminal case being examined. The suspect shall be the object of examination which shall be regarded as a human being entirely obliged to be protected by law and guaranteed his right as a human being. Suspects must be placed on the status of human beings who have dignity and dignity and should be judged as subjects, not as objects. Police Investigator Pidie puts the suspect as a whole person, who has the dignity, dignity and dignity and human rights that can not be deprived of him. The suspect has been granted a set of rights by the Criminal Procedure Code, including the right to immediate examination, the Suspect has the right to be clearly notified in the language understood by him or her about what is suspected to him at the time of the examination, the right to freely give the investigator the right to Get an interpreter in every examination, Right to get legal assistance at each examination level and others. Every job or activity must have constraints faced by the person doing the work or activity. This happens because everyone has different characters, attitudes or traits and physicalities. In conducting an investigation there will also be obstacles that arise experienced by the investigator. Constraints faced by investigators in respecting the protection of suspects' rights are factors of fieldwork experience, sick or ill-treated suspects, suspects who do not recognize a crime, and a suspect with a physical disability. The approach method of secondary data case study through library data and primary data was obtained from interviews with investigators with suspects and informants. The results of this study indicate that the importance of investigators to respect the rights of suspects in the examination process, so that the achievement of professionalism of the police in a examination either at the level of investigation or in the investigation of the case.Keywords : Human Rights, Protection, Investigator And Suspects.

scholarly journals EDUCATIONAL OBJECTIVES BASED ON VALUES OF REVELATION

2020 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 130-145
Author(s):  
Khambali Khambali
Keyword(s):  
Research Design ◽  
Secondary Data ◽  
Data Sources ◽  
Primary Data ◽  
Human Being ◽  
Human Beings ◽  
Educational Objectives ◽  
Literature Research ◽  
Purpose Of Education ◽  
The Right

The purpose of this research is to try to explore and describe the goals of education in Islam inductively by looking at the arguments of naqli that already exist in the al-Qur'an and al-Hadith, as well as integrating them in the context of the needs of society in general in education, so that the goal is expected. education in Islam can be applied to contemporary discourse and reality. The research design used is literature research with a revelatory approach to a number of verses from the Al-Qur'an about educational purposes, and interpretive books as primary data sources and journals and scientific writings as secondary data. The commentaries studied were Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim (Tafsir Ibn Katsir), Tafsir Al-Maraghi, and others. The commandment to make preparations, to provide everything including with the right determination and enthusiasm. The purpose of education is as guidance so that humans do not perish with the hardships they experience. Al-Qur'an is an information for every human being, guidance, explanation, teaching and warning for people who have faith. The command to manifest respect and affection for fellow human beings shows that a servant must always prostrate and repent to Allah SWT, and remind humans to always please others. Keywords: Educational Objectives; Revelation Values.  Abstrak  Tujuan dari penelitian ini adalah berusaha menggali dan mendeskripsikan tujuan pendidikan dalam Islam secara induktif dengan melihat dalil-dalil naqli yang sudah ada dalam al-Qur’an maupun al-Hadits, juga memadukannya dalam konteks kebutuhan dari masyarakat secara umum dalam pendidikan, sehingga diharapkan tujuan pendidikan dalam Islam dapat diaplikasikan pada wacana dan realita kekinian.  Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan kewahyuan terhadap sejumlah ayat Al-Qur’an tentang tujuan pendidikan, dan kitab-kitab tafsir sebagai sumber data primer dan jurnal serta tulisan ilmiah sebagai data sekunder.  Kitab tafsir yang dikaji adalah Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim (Tafsir Ibnu Katsir), Tafsir Al-Maraghi, dan lainnya. Perintah untuk melakukan persiapan, menyediakan segala sesuatunya termasuk dengan tekad dan semangat yang benar. Tujuan pendidikan adalah sebagai bimbingan agar manusia tidak binasa dengan kesusahan yang dialaminya. Al-Qur’an adalah penerangan bagi setiap manusia, petunjuk, penjelasan, pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang bertaqwa. Perintah untuk mewujudkan rasa hormat dan rasa kasih sayang sesama manusia, menunjukkan bahwa seorang hamba haruslah selalu sujud dan taubat kepada Allah Swt, serta mengingatkan kepada manusia untuk selalu menyenangkan orang lain. Kata Kunci: Tujuan Pendidikan; Nilai-nilai Kewahyuan.

THE EXIGENCY OF HUMAN RIGHTS APPROACHES IN THE INTERCEPTION OF COMMUNICATION BILL: An Effort to Strengthen the Indonesian Criminal Justice Systems

2020 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 186
Author(s):  
Agus Suntoro ◽  
Nurrahman Aji Utomo ◽  
Sapto Hermawan
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Criminal Justice ◽  
Secondary Data ◽  
Technical Problems ◽  
Human Rights Protection ◽  
Rights Protection ◽  
The Right To Privacy ◽  
Criminal Justice Systems ◽  
Functional Control ◽  
The Right

Tapping in a human rights perspective is a form of limitation of the right to privacy. As an effort to guarantee human rights protection, tapping as a part of The Interception of Communication Bill arrangements must be following the principles of human rights restrictions. Some of the anomalies in The Interception of Communication Bill appear in vague forms and open up the broad ways of potential violations of individual rights. For this reason, the principles of legality and prudence as a form of control over government actions need to offset the urgency of tapping. Data collection methods use discussions and interviews to enrich and test secondary data findings. This research stipulates that The Interception of Communication Bill use tapping as an induced instrument in criminal law enforcement. At the same time, tapping is regulated regardless of the readiness of the legal apparatus; this naturally raises technical problems in the matter of implementation and opens the door to abuse of authority. Furthermore, based on the need for comprehensive regulation, it is necessary to look at a comprehensive regulatory scheme in the legal system. The functional control that is in line with the tapping mechanism needs to look at the character of the Indonesian criminal justice system.

scholarly journals EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI KOTA PADANG (Studi Pada Satsabhara Polresta Padang)

2019 ◽  
Vol 1 (3) ◽  
pp. 309-317
Author(s):  
Sigit Saputra ◽  
Otong Rosadi
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Analytical Study ◽  
Use Of Force ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Freedom Of Association ◽  
Main Approach ◽  
Preparation Stage ◽  
The Right ◽  
Made In

Broadly speaking, gather and issue opinions as stipulated in Article 28 (e) Paragraph (3) of the 1945 Constitution, independence expresses opinion as stipulated in Law No. 9 of 1998, then everyone has the right to freedom of association. The practice is in the field, many demonstrations taste or demonstration that ended in riots that led to anarchists. In carrying out the task of handling mass riots during the Police demonstration using 1) Perkap No. 16 of 2006 concerning Mass Control Guidelines, 2) Protap/1/X/2010 concerning Countermeasures for Anarchy, 3) Perkap No. 1 of 2012 concerning Mass Unraveling Platoon, 4 ) Perkap No. 7 of 2012 concerning Procedures for Organizing Services, Safeguards and Handling of Cases of Public Opinion. The problems in this thesis are: First, how is the use of force by the Padang Police Satsabhara in dealing with anarchist demonstrations in Padang City? Second, the obstacles encountered by Padang Satsabhara in handling anarchist demonstrations in Padang City and how to overcome these obstacles? Third, how effective is the use of force by the Padang Police Satsabhara in handling anarchist demonstrations in Padang City?The specification of this research is a descriptive analytical study. The approach used is normative juridical as the main approach and supported by an empirical juridical approach. The data used is secondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively analytically. Based on the research and discussion, it can be seen that: First, the use of force by Satsabhara Polresta Padang in handling anarchist demonstrations in Padang City includes organizing services, organizing security and handling cases, carried out by using force, such as in the preparation stage before the demonstration , in the event of anarchist demonstrations and at the time of anarchist demonstration activities are over. Second, the obstacles encountered by Padang Satsabhara Polresta in handling anarchist demonstrations in Padang City are human rights problems, provocation from certain parties, legal unconsciousness of the community and lack of coordination with the Police and related agencies. Whereas the efforts made in handling the demonstration are; a). pre-emptive effort, b). preventive efforts, c). repressive efforts. Then the Police also made several efforts, namely by increasing the professionalism of members of the Police, coordinating with relevant agencies and conducting legal counseling to the community. Third, the effectiveness of the use of force by the Padang Police Satsabhara in handling anarchist demonstrations in Padang City based on its duties and authorities has shown performance in police actions to deal with anarchic demonstrations in Padang City that are optimal with the number of anarchist rallies in Padang City that have been handled.

HAM DAN HUKUMAN MATI MENURUT ATURAN GEREJA KATOLIK: IMPLIKASI PASTORALNYA DI INDONESIA

2020 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 1-11
Author(s):  
Yohanes Lon
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Death Penalty ◽  
Catholic Church ◽  
Death Sentence ◽  
Human Being ◽  
Human Beings ◽  
Literature Study ◽  
Right To Life ◽  
Protection Of Human Rights ◽  
The Right

The enforcement of the death penalty in Indonesia has become a challenge for Indonesian Catholic Church in defending the dignity of human being and his right for life.  Through a literature study, this article will highlight the rule of Catholic Church o death penalty  and its implications for pastoral activities. The study argues that the dignity of human being is based on its nature as rational, free will and conscience creature. Moreover God has created human beings according to His own image and has redeemed them when destroyed by their own sins. Death penalty is essentially against the dignity of human being and human rights, especially the right to life. Therefore, its enforcement must consider the safety and protection of human rights. The death penalty is only allowed for extraordinary crimes against humanity and is carried out to protect the human rights of others as well as through fair, right and objective justice. The study concludes that in order  to protect human rights and the dignity of human being in Indonesia,  the Indonesian Catholic Church, through its pastoral works, must promote and defend the noble dignity of human beings and their right to life (pro life pastoral), carry out pastoral of forgiveness and of mercy to the setenced to death, criticize and oversee every trial which results in the death sentence to the defendant (critical prophetic pastoral).

scholarly journals Peran Notaris Dalam Melindungi Status Hak Milik Atas Tanah Akibat Perkawinan Campuran

Acta Comitas ◽  
2020 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 575
Author(s):  
I Gusti Agung dewi Mulyani ◽  
I Wayan Wiryawan
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Economic System ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Primary Data ◽  
Human Beings ◽  
Mixed Marriages ◽  
The Status ◽  
The One

In the ruling man is created unable to live alone, the law is human created to live both and add to his descendants and successors. This leads to a bond of marriage between men and women, whose purpose is to create happy families and homes, harmoniously with the virtue of the one true deity. The marriage is held with the Customs and culture of each party, because basically the two human beings are backed by different customs and cultures. Indonesia's state with a forward minded society wants to make its life more improved, both in the field of work and home, not infrequently in the Indonesian economic system has established relationships with foreign nationals as Investors to improve the economic system in Indonesia. It is not uncommon for Indonesian citizen to have a relationship with foreigners to work, do business, and be friends and friendly, because humans are created to require each other, profitable, and adjoining. The relationship between WNI and WNI is not uncommon in marital relationship, namely mixed marriage between citizens and foreigners who occur on the basis of affection and love and want to live a life together. The marriage itself has been governed in the marriage act, i.e. the marriage has been recognized by the State, and against the marriage of the mix has also been recognized by the state because it has been demonstrated and regulated in the marriage act as well. Through life, in it for future survival, sought and acquired wealth that can be a common treasure or can also be a split. The common treasures are the treasures obtained throughout the marriage, without the agreement of marriage. The Covenant of marriage is made with the purpose of the separation of the property of each party, meaning there is no mixing of possessions in the family, and with this each party has each responsibility. In this journal is conducted empirical research because it is to be able to discuss issues raised as to how the role of notary in protecting the status of property rights on land resulting from mixed marriages and how the status of ownership On the ground when a divorce occurs, it must be research directly with the source of space. Implemented using the fact approach, and the collection of secondary data and primary data, so as to discuss the role of notary in protecting the property rights on land is to make a marriage agreement before or after the marriage In progress, by providing legal certainty against the separation of the property that has occurred and the status of ownership of the land when divorce occurs can remain the property of Indonesian citizens, or the status is given to children born of marriage The

scholarly journals Nagorno-Karabakh in the jurisprudence of the European Court of Human Rights

2021 ◽  
Vol 73 (1) ◽  
pp. 106-123
Author(s):  
Aleksa Nikolic
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Point Of View ◽  
European Convention ◽  
Human Rights Protection ◽  
Rights Protection ◽  
The People ◽  
European Court ◽  
European System ◽  
The Status ◽  
The Right

The paper analyses the conflict between Azerbaijan and Armenia over Nagorno-Karabakh from the point of view of the jurisprudence of the European Court of Human Rights (ECtHR) regarding the violation of human rights of the warring parties directly related to the disputed territory. The European system of human rights protection is one of the greatest European achievements in the field of law, especially if we keep in mind that its judgments are binding on the signatories of the European Convention on Human Rights and Freedoms (ECHR), thus giving it suprajudicial power. Through the analysis of two cases, Sargsyan vs Azerbaijan and Chiragov and others vs Armenia, the Court addressed some very interesting issues that may encourage different interpretations of the European Convention on Human Rights and Freedoms (ECHR), but also directly affect the resolution of the Nagorno-Karabakh conflict. In this regard, the analysis of the (non) existence of the right of the people of Nagorno- Karabakh to self-determination is especially interesting and significant. The author concludes that the ECtHR in its judgments has taken certain positions that may be of great importance in resolving the status of Nagorno-Karabakh before the international community and international organisations.

scholarly journals A Juridical Review of The Sultanate Lands and Villager Land Under The Governor Regulation Number 32 of 2007 on The Use of Villager Land After The Enactment of Act No. 6 of 2014 on Village

Jurnal Akta ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 603
Author(s):  
Damar Dwi Kuncoro ◽  
Amin Purnawan
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Literature Study ◽  
Legal Entity ◽  
The Status ◽  
The Subject ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
The Village

The background of this research was the issuance of Act No. 6 Of 2014 about the Village. In one of its provisions contains the wealth of the village in the form of land certified on behalf of the Village Government. While the status of Villager Land in the Special Region of Yogyakarta is the land of the Sultanate. The research aimed to get an explanation of the status of Villager Land and to know the legal consequences that will arise with respect to the utilization of the Sultanate land associated with the Villager Land after the enactment of Act No. 6 of 2014, when associated with the Provincial Governor Regulation No. 34 of 2017 on Utilization of Villager Land. This research used sociological juridical approach (primary data) and direct interviews to the community in Sleman Yogyakarta (secondary data) and literature study. The result of the research shows that with the enactment of the Yogyakarta Governor Regulation, the Villager Land that comes from the right of anggaduh (Javanese Lng.) and the substitute land has been certified on behalf of the Village Government for the transfer of rights to the property of the Sultanate. Determination of the Sultanate as a Legal Entity which can become the subject of land ownership resulted in a change of status of the Sultanate institution to be equivalent to the private Legal Entity. The consequences of such changes resulted in changes in the management of the Sultanate land and the burden of obligations and responsibilities that must be met by the Sultanate for the management of the Sultanate land.Keywords: Juridical Review; Sultanate land; Villager Land

scholarly journals THE PROBLEM OF GOODNESS AND EVIL IN CHRISTIAN ETHICS

2017 ◽  
pp. 56-70
Author(s):  
Hryhorii Vasianovych
Keyword(s):  
Well Being ◽  
Christian Ethics ◽  
Original Sin ◽  
Human Being ◽  
Human Beings ◽  
Moral Consciousness ◽  
Moral Goodness ◽  
Active Approach ◽  
The Status ◽  
The Right

On the basis of philosophical and ethical literature the concept of "goodness" and "evil" has been analyzed from the standpoint of secular and Christian ethics. It turns out that moral well-being is characterized as a positive phenomenon, and evil – as a negative one. It has been emphasized that Christian ethics considers God as a source of goodness, and a human being as a source of evil being associated with the original sins.It has been stated that goodness and evil exist in dialectical unity, while goodness is endless, whereas evil is finite, they have various forms of manifestation and differences. Moral goodness in Christian ethics acquires the status of all the universality of light, which can spread not only among believers, but also non- believers, it enriches the existence of human being and the whole world, while evil distorts this world. The moral goodness of human beings is realized in their worldview, action activity, as well as opposition to evil. Therefore, it is so important to use various forms, methods, and means in the process of educating true kindness, humanity, human mercy, and love.The problem of moral goodness and evil remains relevant both for secular and Christian ethics. Christian ethics considers God as a source of goodness and evil is a human being who broke God's laws and committed the original sin. Goodness and evil are in dialectical unity, but they are characterized by significant differences. The process of creating goodness requires a constant, well-organized education. At the same time, this process leads to active opposition to evil.It has been determined that philosophers, teachers, psychologists have proven: one of the effective ways of formation goodness is active approach. Creating situations in which a person could do goodness, reveal the kindness of his heart - this is the right path to the formation of moral consciousness, moral relations, and today it is especially necessary.

scholarly journals PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PENGUNGSI INTERNASIONAL

2012 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
Author(s):  
Ayub Torry Satriyo Kusumo
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Natural Disasters ◽  
Key Words ◽  
International Convention ◽  
Human Rights Protection ◽  
Rights Protection ◽  
The Status ◽  
Return Home ◽  
The Right ◽  
Refugee Issues

<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>Refugees</em><em> </em><em>are a group of</em><em> </em><em>people</em><em> </em><em>who</em><em> </em><em>were forced</em><em> </em><em>to leave the</em><em> </em><em>country</em><em> </em><em>because of</em><em> </em><em>very</em><em> </em><em>threatening fear</em><em>.</em><em> Fear</em><em> </em><em>is</em><em> </em><em>often</em><em> </em><em>due to</em><em> </em><em>natural disasters or conflict</em><em>. In countries receiving refugees, they often experience inhumane treatment such as rape, assault, discrimination, repatriated by force, those lead to the violation of human rights. There has been regulation for human rights in refugee issues both internationally and regionally, for instance Convention related to Status of Refugee 1951 and The Protocol related to the Status of Refugee 1967. There are at least five basic rights of refugees, they are the right to be protected from returning to the country of origin forcibly (non refoulement), the right to seek asylum, the right to obtain equality and</em> <em>non-discrimination, the right to live and to be secured, as well as the right to return home. </em></p><p><em>Key words : International Convention on Refugees, Status of Refugee, Human Rights Protection</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Pengungsi adalah kelompok orang yang dipaksa untuk meninggalkan suatu negara karena takut yang sangat mengancam, dapat disebabkan oleh bencana alam atau konflik. Di negara-negara penerima, pengungsi sering mengalami perlakuan tidak manusiawi seperti perkosaan, penganiayaan, diskriminasi, dipulangkan secara paksa yang mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Ada pihak-pihak yang telah menetapkan hak asasi manusia dalam masalah pengungsi baik internasional maupun regional, seperti Konvensi Status Pengungsi dari tahun 1951 dan Protokol yang berkaitan dengan Status Pengungsi 1967. Setidaknya ada lima hak dasar pengungsi, yaitu hak atas perlindungan dari kembali ke negara asal secara paksa (<em>refoulement non</em>), hak untuk mencari suaka, hak untuk mendapatkan kesetaraan dan non-diskriminasi, hak untuk hidup dan keamanan, serta hak untuk pulang.</p><p>Kata kunci : Konvensi Internasional tentang Pengungsi, Status Pengungsi, Perlindungan Hak Asasi Manusia</p>

Universal declaration of human rights as a source of universal international legal standards of human rights

2020 ◽  
pp. 36-42
Author(s):  
Uliana Kuzenko
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Legal Regulation ◽  
Universal Declaration ◽  
Human Being ◽  
Legal Basis ◽  
International Human Rights ◽  
Human Rights Protection ◽  
Rights Protection ◽  
Legal Standards ◽  
International Human

Purpose. The purpose of the article is to analyze the Universal Declaration of Human Rights as an international legal instrument, which for the first time formulated the foundations of modern democratic status of a human being and its fundamental rights and freedoms. Methodology. The methodology involves a comprehensive study of theoretical and practical material on the subject, as well as a formulation of relevant conclusions and recommendations. During the research, the following methods of scientific cognition were used: dialectical, terminological, formal and logical, systemic and functional. Results. The study found that the main features of the Universal Declaration of Human Rights as a source of international legal mechanism for the protection of human rights are: 1) it is a fundamental, foundational and universal international human rights act of the United Nations; 2) it establishes a system of fundamental human rights; 3) it defines a common system of fundamental international human rights standards; 4) it determines the principles of legal identity of a human being; 5) it determines the fundamental basis and principles of international legal regulation in the field of human rights protection; 6) it acts as an international legal basis for the adoption of the latest legislation on human rights protection; 7) it acts as an international legal basis for the codification of human rights legislation. Scientific novelty. The study found that the Universal Declaration of Human Rights points to the natural origin of human rights, which must be binding on all States and for the whole population, regardless of citizenship, in order to ensure the human rights protection in a democratic and rule-of-law State. Practical importance. The results of the study can be used to improve Ukrainian legislation on human rights and fundamental freedoms.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document