scholarly journals Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar)

2017 ◽  
Vol 1 (3) ◽  
pp. 150-163
Author(s):  
Fery Irwanda
Keyword(s):  
Judicial Review ◽  
Government Regulation ◽  
Court Decision ◽  
Land Registration ◽  
Legal Subject ◽  
The Supreme Court ◽  
The Law ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
The Impact

Pasal 3 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Terbitnya  sertifikat Hak Milik atas tanah Jailani Yusuf cs yang merupakan objek sengketa, telah diputus berdasarkan Putusan Kasasi No.633 K/Pdt/2006. Permohonan pendaftaran hak yang diajukan oleh Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tanpa memberitahukan adanya Putusan Kasasi, sehingga melahirkan sertifikat yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan Putusan Kasasi. Penelitian ini bertujuan, mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah yang melahirkan Sertifikat hak atas tanah yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan Putusan Kasasi dan tanggung jawab Kantor Pertanahan atas  penerbitan sertifikat untuk atas pihak yang tidak berhak berdasarkan putusan pengadilan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan meneliti keberlakuan hukum itu dalam kenyataan atau dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah yang melahirkan Sertifikat No.11, 12 dan 21, 22, 23/2015 terdapat cacat hukum administratif yang disebabkan kesalahan subyek dan/atau obyek hak, karena di atas tanah yang diterbitkan sertifikat telah ada Putusan Kasasi. Akibatnya pihak yang mendaftarkan tanah bertanggung jawab secara hukum dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab secara administratif.Article 3 of the Government Regulation Number 24, 1997 on Land Registration states that a land registration aiming to provide law certainty and law protection on land right holder over the land. The issuance on of the land certificate of Jailani Yusuf et.al is a dispute object; it has been decided based on Judicial Review Number 633 K/Pdt/2006. The application on the right registration that is proposed by Abdullah Ibrahim and Cut Ben Ibrahim to Land Authority Office of Aceh Besar without providing the review, hence it results in certificate issuance that the law subject is not based on the decision. This research aims to know the implementation of land registration in the making process of certificate that its legal subject is not based on the court decision, responsibility of land office of the change of certificate issuance for party that is no having right based on the court decision. This is juridical empirical research by exploring the law application into society. The research shows that in the implementation of land registration in making process of Certificates Numbers: 11, 12 and 21, 22, 23/2015 has administrative law lack caused by subject fault and/or object of right, as on the land certificate issued has been reviewed by the Supreme Court. The impact on parties registering their land is legally responsible and the Land Authority Office is administrative legally responsible.

scholarly journals STATUS HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH YANG TERKENA ABRASI

2020 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 96-107
Author(s):  
Dwi Susiati ◽  
Sri Setiadji
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Government Regulation ◽  
Legal Status ◽  
Land Rights ◽  
Land Registration ◽  
The Status ◽  
The Law ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
The Impact

Abrasion is a natural disaster that results in the owner of the right to land losing the right to control, use or take advantage of the land, because the land is lost in part or in whole due to erosion by water. Article 27 of the Law On Agraria determines that property rights over land are destroyed if the land is destroyed. In this study, the author will analyze the legal status of property of land affected by abrasion with the formulation of the problem What is the legal status of property rights on land affected by abrasion according to Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration and how to guarantee the protection of affected land rights abrasion. The results of this study are that the status of land rights affected by abrasion is abolished, both in the provisions of the Law On Agraria and Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration because it is no longer compatible with physical data or juridical data as a strong evidence. The government has an obligation to provide guarantees and protection of rights to land affected by abrasion and those that have been affected by abrasion in part or in whole. On the basis of the state's right to control Article 2 of the Law On Agraria the state has the right to regulate land use, inventory, and maintenance to prevent and reduce the impact of abrasion on its citizens. The government can also provide compensation as contained in Article Number 24 of 2007 concerning Disaster Management which determines that the Government and regional governments are responsible for the implementation of disaster management.Abrasi merupakan bencana alam yang mengakibatkan pemilik hak atas tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah tersebut hilang sebagian atau seluruhnya akibat pengikisan oleh air. Pasal 27 UUPA menentukan hak milik atas tanah hapus, apabila tanahnya musnah. Pada penelitian ini, penulis akan menganalisa tentang status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi dengan rumusan masalah Bagaimana status hukum hak milik atas tanah yang terkena abrasi menurut PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  dan bagaimana jaminan perlindungan hak-hak tanah yang terdampak abrasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa status hak atas tanah yang terkena abrasi adalah hapus, baik dalam ketentuan UUPA maupun PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena tidak sesuai lagi dengan data fisik maupun data yuridis sebagai alat bukti yang kuat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak-hak atas tanah yang terdampak abrasi maupun yang sudah terkena abrasi baik sebagian maupun seluruh tanahnya. Atas dasar hak menguasai oleh negara Pasal 2 UUPA negara berhak mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan,dan pemeliharaan tanah untuk mencegah dan mengurangi dampak abrasi bagi warga negaranya. Pemerintah juga dapat memberikan ganti kerugian sebagaimana yang ada di dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menentukan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penang-gulangan bencana.

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA

2017 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 200
Author(s):  
Putu Sauca Arimbawa Tusan
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Court Decision ◽  
Direct Result ◽  
Child Victims ◽  
The Law ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
The Impact ◽  
Research Type

Legal protection is the right of every citizen including the right for children. All citizens are equal before the law and government and shall abide by the law and the government without any exception. The state should make laws as commander in safeguarding the implementation of national and state life. Every child has the right to live, grow and develop and are entitled to protection and violence and discrimination. Divorce cases in particular Denpasar Bali every year showed an increase. It is necessary to get the attention of the parties concerned, because of the impact of divorce experienced by children can be felt directly by the children themselves. Children become victims direct result of his parents' divorce. The judiciary has an important role to ensure the rights of children through a court decision. Judges who hear cases of divorce may consider in its decision to regulate the rights of children whose parents did divorce. This research with the normative methods research type, which aims to provide a clear picture of the setting and the role of judges in providing legal protection for child victims of divorce. Perlindungan hukum merupakan hak bagi setiap warga negara termasuk juga hak bagi anak. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Negara harus menjadikan hukum sebagai panglima dalam mengawal penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Kasus perceraian di Bali khususnya kota Denpasar setiap tahunnya memperlihatkan adanya peningkatan. Hal ini perlu mendapatkan perhatian oleh pihak terkait, karena dampak perceraian yang dialami anak dapat dirasakan langsung oleh anak itu sendiri. Anak menjadi korban langsung akibat perceraian orang tuanya. Lembaga peradilan mempunyai peranan penting untuk menjamin hak-hak anak lewat putusan pengadilan. Hakim yang memeriksa perkara perceraian misalnya dapat mempertimbangkan dalam putusan nya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang orang tuanya melakukan perceraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang pengaturan dan peranan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban akibat perceraian.

scholarly journals The Authority of Notary as Public Official in The Making of Land Deed and Auction Minutes Deed According to The Law Number 30 of 2004 on Notary

Rechtsidee ◽  
2014 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 147
Author(s):  
Mochammad Tanzil Multazam
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Competent Authority ◽  
Public Official ◽  
The Law ◽  
The Government ◽  
The Impact

Birth of Law No. 30 of 2004 on Notary, regarded as the beginning of reforms in the field of notary. A notary who previously carried out its duties based on the Dutch heritage regulations Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3) was started feels aware of its existence by the government. However, one of the impact of these laws is the extension of the authority of the notary to make the auctions minutes deed and the land deed, but as it is known in advance, making auctions minutes deed is the authority of the auction official, and make the land deed is the land deed official authority (known as PPAT ). Based on Vendu Reglement (VR), only authorized officials that can make auctions minutes deed, and if the notary push him to make it, then the power of the deed will degrade into privately made deed because it is not made by the competent authority. As with the land deed, authorized officials to make the land deed is PPAT, but the authority specified in Article 2 paragraph (2) of Government Regulation No. 37 of 1998 on Land Deed Official. Therefore, the Notary can make land deed, on condition not including the deed contained in that Article 2 paragraph (2). How To Cite: Multazam, M. (2014). The Authority of Notary as Public Official in The Making of Land Deed and Auction Minutes Deed According to The Law Number 30 of 2004 on Notary. Rechtsidee, 1(2), 147-162. doi:http://dx.doi.org/10.21070/jihr.v1i2.94

scholarly journals Abortion: A Review on Indonesia Regulations

Rechtsidee ◽  
2019 ◽  
Vol 7 ◽  
Author(s):  
Hariansi Panimba Sampebulu
Keyword(s):  
Reproductive Health ◽  
Government Regulation ◽  
Safe Abortion ◽  
Long Time ◽  
The Law ◽  
Legal Construction ◽  
The Government ◽  
The Right

The position of women in legal construction in Indonesia today is still difficult to adjust to the circumstances that occur, especially in terms of equality issues. The abortion that has been a problem for so long time, being discussed because of the rules that are considered not in accordance with the existing rules, and the amount of pressure from various things. Law and Women are always placed in objects that are not neutral, especially in terms of discussing reproductive health. The government and legislation feel that they have a stake in integrating reproductive health owned by women. It is the position of women in the law that gives rise to many struggle movements and the diffusion of feminism in Indonesia. The rules of Article 31 paragraph 1 and 2 of Government Regulation Number 61 of 2014 which regulate safe abortion need to be more attention and safeguarded, so that a woman has the right to be based on herself. 

scholarly journals KEPASTIAN HUKUM BAGI PARA PIHAK PEMEGANG SURAT TANDA BUKTI ATAS TANAH BERUPA SERTIFIKAT HAK MILIK DITINJAU DARI HUKUM AGRARIA

2018 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 2028-2047
Author(s):  
Naufal Muhammad ◽  
Rio Armanda Agustian ◽  
Reko Dwi Salfutra
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Land Registration ◽  
The Law ◽  
The Right ◽  
Legal Force

Verdict Sungailiat Court Number 03/Pdt.G/2012/PN.Sgt in the verdict has stated the defendant (Feng Jung) has committed acts againts the law by certifying a plot of land to a National Land Agency of Bangka Regency on the Right Certificate Number 2305 was issued by the National Land Agency if Bangka Regency in 2003, but was sued by the plaintiff (Tjong Ana) in 2012. The results of research, Paragraph 32 Sentence 2 of Government Regulation Number 24 of 1997 have been fulfilled by defendant in conducting process of land registration of Certificate of Property Number 2305 so that this provision is absolutely to run and about absolute authority to run about absolute authority of judge, that a judge of a Public Court is not authorized to declare a Certificate of Property Number 2305 has no legal force, and certificate that is a powerful evidentiary tool has become an absolute if element of Paragraph 32 Sentence 2 of Government Regulation Number 24 of 1977 has been fulfilled.

scholarly journals Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

2018 ◽  
Author(s):  
Ali Marwan Hsb
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Government Regulation ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
The Supreme Court ◽  
Form Of Government ◽  
The Law ◽  
The Republic

Article 24C Section (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia authorizes the Constitutional Court to reviewthe law against the constitution. However, when referring to the hierarchy of legislation, the law has the equal hierarchy with government regulation in lieu of law. It makes a question whether the Constitutional Court truly has the authority to review government regulation in lieu of law against the constitution? Based on the research in this paper, it was found that by the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009, the Constitutional Court stated that the authority to review government regulation in lieu of law under the authority of the Constitutional Court because the substance of government regulation in lieu of law is similar with the substance of law. So, the Constitutional Court has the authority to review a government regulation in lieu of law materially. Such decision is correct; the Constitutional Court has the authority to review a government regulation in lieu of law in material because the substance is similar with the law. While formally reviewing should be the authority of the Supreme Court due to government regulation in lieu of law formally is in the form of government regulation

scholarly journals Penerapan Asas Audi Alteram Et Partem Pada Perkara Judicial review Di Mahkamah Agung

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 37
Author(s):  
Asep Syarifuddin Hidayat
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Judicial Review ◽  
Judicial Power ◽  
Constitutional Court ◽  
The Public ◽  
Trial Process ◽  
The Supreme Court ◽  
The Law ◽  
The Impact

Abstract.Article 13 paragraph 1 of Act Number 48 of 2009 concerning Judicial Power states that all court hearings are open to the public, unless the Act says otherwise. Therefore, a judicial review trial must be open to the public. If the trial process of the judicial review is carried out in a closed manner, it can be considered a legal defect, because it is contrary to Article 13 paragraph (3) of the Law. The Law of the Supreme Court is not regulated that the judicial review is closed, because in the judicial review there is a need for openness or principle of audiences of parties or litigants must be given the opportunity to provide information and express their opinions, including the defendant as the maker of Legislation invitation under the law, so that the impact of the decision will need to be involved.Keywords: Judicial Review, Audi Alteram Et Partem Principle, Supreme Court, Constitutional Court Abstrak.Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan semua sidang pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang berkata lain. Oleh karena itu,  judicial review persidangan harus dilakukan terbuka untuk umum. Apabila proses persidangan judicial review ini dilakukan secara tertutup, maka dapat dinilai cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Mahkamah Agung pun tidak diatur bahwa persidangan judicial review bersifat tertutup, karena dalam judicial review perlu adanya keterbukaan atau asas audi alteram et partem atau pihak-pihak yang berperkara harus diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dan menyampaikan pendapatnya termasuk pihak termohon sebagai  pembuat Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang sehingga akan terkena dampak putusan perlu dilibatkan.Kata Kunci: Judicial Review, Asas Audi Alteram Et Partem, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi.

scholarly journals PENGARUH SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM MENCAPAI KEPASTIAN HUKUM

2020 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 21-43
Author(s):  
Abdul Muthallib
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Legal Protection ◽  
Land Rights ◽  
Legal Certainty ◽  
Land Registration ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
Role Of The Government

This article discusses legal certainty as one of the objectives of Law No. 5 of 1960 concerning Agrarian (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria) Principles and the influence of land rights certificates as a strong means of proof of land registration. The provision of guarantees of legal certainty to holders of land rights is accommodated in Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles and further regulated in Government Regulation Number 24 of 1997 concerning Land Registration (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah). Using a normative legal view, this article refers to regulations on agrarian. The discussion of the article looks at the role of the government in providing opportunities for all citizens to register land with the aim of obtaining legal certainty and minimizing disputes. This article looks at the purpose of issuing certificates in land registration activities so that right-holders can easily prove that they are the right-holders. This is done so that rights holders can obtain legal certainty and legal protection. However, the land rights certificate issued is considered to be still lacking in minimizing disputes and it is assumed that it has not affected the land rights owners to protect their rights.

scholarly journals TRANSFER OF UNDERTAKINGS PROTECTION OF EMPLOYMENT (TUPE) DALAM PERJANJIAN OUTSOURCING

Media Iuris ◽  
2018 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 335
Author(s):  
Muhammad Johar Fathoni
Keyword(s):  
Service Provider ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Employment Service ◽  
Labor Agreement ◽  
The Law ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Right

Transfer of Undertaking Protection of Employment Based on Constitutional Court Decision Number 27/PUU-IX/2011, there are two models that must be fulfilled in outsourcing agreement, that is First, by requiring for agreement between worker and company conducting work outsourcing does not take the form of a certain time labor agreement (PKWT), but is in the form of an indefinite time agreement (PKWTT). The consequences of termination of contract for the Employment Service Provider who laid off his employees for the law, the employer shall be entitled to grant the right to his employees in accordance with the Manpower Act, Kepmenaker No. Kep. 150/Men/2000 on the Settlement of Termination of Employment and Stipulation of Severance, Money of Work and Indemnification. Then the government also stipulates the Decree of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia no. Kep. 76/Men/2001 on Amendment to several articles of Minister of Manpower Decree no. Kep. 150 / Men / 2000 on the Settlement of Termination of Employment and Stipulation of Severance, Money of Work and Indemnification at the Company.

scholarly journals Akibat Hukum Ketentuan Pasal 33 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 220
Author(s):  
Bambang Tri Wahyudi ◽  
Rachmad Safa’at
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Spatial Planning ◽  
Income Tax ◽  
Government Regulation ◽  
Land Rights ◽  
Land Registration ◽  
The Supreme Court ◽  
The Right ◽  
Legal Consequences ◽  
Legal Force

This study aimed to analyze the legal force, legal conflicts, and legal consequences of the provisions of Article 33 of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 and the formulation that was appropriate with the regulations of the payment procedures for income tax (PPh) and acquisition duty of right on land and building (BPHTB). This study used a normative juridical method with a conceptual and statute approach. Based on academic juridical perspective, article 33 Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 had weak legal force, while from a formal juridical perspective the regulation remained valid before a decision to cancel its application from the Supreme Court. The provisions of Article 33 of the Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 contradicted the provisions of Articles 3 and 7 of Government Regulation Number 34 of 2018 and Articles 90 and 91 of Law Number 28 of 2009. It caused legal consequences i.e. legal uncertainty, legal injustice, and did not fulfill the legal force of land rights certificates as a strong means of proof. The formulation of the right regulation regarding the procedure for paying income tax and fees for acquiring land and building rights was carried out by establishing and stipulating a ministerial regulation as a normative guideline for a complete systematic land registration program.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document