scholarly journals Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu

Author(s):  
Iwan Rois ◽  
Ratna Herawati

This study aims to analyze the need to establish a special election court which has the authority to solve various election law cases in order to realize elections with integrity; and analyzing the formulation of election special justice in order to realize the integrity of the election. The research method used is the method of normative legal research and the implementation of this research collects data from various sources in order to get an answer to the issues that have been formulated. The results of the study shows that  the purpose of the need for the formation of special judicial elections; First, to meet the growing demands of increasingly complex justice in society and more election law enforcement so as to realize the integrity of the elections; Second, To handle the election law cases quickly and simply so as to obey the integrity of the election. Formulation; First, the election special justice to be able to work quickly and simply in handling election law cases, domiciled at the central and provincial level, then entering the District Court or the High Court; Secondly, the Guidelines for the election special judicial law shall be based on Supreme Court Regulation Number 4 Year 2017 on Procedures for the Settlement of Administrative Offenses of the General Elections in the Supreme Court. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlunya membentuk peradilan khusus pemilu yang mempunyai kewenangan menyelesaikan berbagai perkara hukum pemilu agar terwujud pemilu yang berintegritas; dan menganalisis formulasi pembentukan peradilan khusus pemilu dalam rangka mewujudkan integritas pemilu. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dan pelaksanaan dari penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan perlunya pembentukan peradilan khusus pemilu; Pertama, Untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat dan lebih penegakan hukum pemilu sehingga mewujudkan integritas pemilu; Kedua, Untuk menangani perkara hukum pemilu dengan cepat dan sederhana sehingga mewudkan integritas pemilu. Formulasi; Pertama, Peradilan khusus pemilu agar bisa bekerja cepat dan sederhana dalam menangani perkara hukum pemilu, berkedudukan di tingkat pusat dan provinsi, selanjutnya masuk pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi; Kedua, Pedoman beracara pada peradilan khusus pemilu berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah Agung.

2018 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 413
Author(s):  
Dany Bramandoko

With the Perma No. 2 of 2012 then the misdemeanor case will be examined by a quick inspection event. The formulation of the problem and the purpose of this thesis is to describe and analyze the position of Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 in the settlement of a misdemeanor, and to describe and analyze the implications of enforceability Perma No. 2 of 2012 against the authority of the investigators and prosecutors in cases of detention and the case investigation in court. This research method using normative legal research methods dengn type of research is descriptive analytical. Based on the analysis Perma No. 2 of 2012 to put forward the following results, that the legal position Perma No. 2 of 2012 is in substance related to the adjustment of the limits misdemeanor and fines in Perma No. 2 of 2012 which was ordered by higher laws or formed under the authority, in this case based on Article 79 of Act No. 5 of 2004 jo. Act No. 3 of 2009. The publication of Perma No. 2 of 2012 had an enormous impact on the implementation of the provisions of the detention authority possessed by the law enforcement agencies in the criminal justice process, especially in the judiciary under the authority of the Supreme Court. Of the offenses set out in the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 Section 1.Keywords: Investigators And Prosecution Authority, Perma No. 2 of 2012


2017 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 54-66
Author(s):  
Denty Suci Mareta Femylia ◽  
Muchammad Chasani ◽  
Muchammad Chasani

Putusan Pengadilan Nomor 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim memutuskan terdakwa telah melakukan kejahatan berat berupa pembunuhan dengan sengaja. Melihat kejahatan yang dilakukannya, maka pantas baginya mendapatkan hukuman yang setimpal yaitu 15 tahun. Masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan seorang hakim dalam memutus perkara seperti nomor putusan 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim, dan bagaimana penerapan putusannya dalam kasus ini. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Sasaran dari penelitian adalah norma-norma hukum positif yang mengatur tentang putusan ultra petita khususnya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hasil Penelitian yang diperoleh, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur memutus ultra petita karena dalam kasus ini, Jaksa menuntut terdakwa dengan menggunakan Pasal 338 KUHP dengan ancaman hukumannya adalah 14 tahun sedangkan hakim dalam vonisnya menggunakan Pasal 340 KUHP dengan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa yaitu dengan 15 tahun penjara. Penerapannya adalah terdakwa mengajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dengan hasil putusannya adalah terdakwa Ferry Surya Prakasa divonis dengan 8 tahun penjara. Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah putusan majelis hakim atas Perkara Nomor: 537/Pid/B/2007/PN.Jkt.Tim, bahwa hakim seharusnya dapat memutus perkara tidak dari faktor yuridisnya saja melainkan dapat memutus perkara tersebut dengan memperhatikan dari faktor nonyuridisnya. Terkait dengan penerapannya bahwa terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung telah memutus 15 tahun penjara dan dalam peninjauan kembali divonis dengan 8 tahun penjara.Judgment of the Court Number 537 / Pid / B / 2007 / PN.Jkt.Tim decided the defendant had committed a serious crime of intentional murder. Seeing the crime he committed, it was fitting for him to get a 15-year sentence. The problem to be studied in this research are what is the basic consideration of a judge in deciding case such as decision number 537 / Pid / B / 2007 / PN.Jkt.Tim, and how the application of decision in this case. The approach used in the research is socio legal research. The objectives of the research are the poitive legal norms that regulate the Ultra petita Decision especially in the East Jakarta District Court. The result of the research shows that the East Jakarta District Court made decision of ultra petita verdict exceeded the prosecutor's demand, because in this case, the prosecutor demanded the defendant using Article 338 of the Criminal Code with the penalty of 14 years While the judge in his sentence using Article 340 of the Criminal Code by sentencing the defendant to 15 years imprisonment. Its application is the defendant filed a Judicial Review to the Supreme Court with the result of the verdict is defendant Ferry Surya Prakasa with 8 years in prison. The conclusion of this research is the decision of the panel of judges on the Case Number: 537 / Pid / B / 2007 / PN.Jkt.Tim, that the judge should be able to decide the case not from juridical factor but can decide the case by considering from the nonyuridis factor. In relation to its application that the defendant in the District Court, High Court and Supreme Court rulings have terminated 15 years of imprisonment and are under review with a term of 8 years imprisonment.


2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 323-352
Author(s):  
Devina Puspita Sari

The photocopy acceptable in the court if it matched with the original letter and the strength of that photocopy is the same as the original letter. However, sometimes the original letter has been lost so that it cannot be shown at trial. This paper discusses whether a photocopy that cannot be matched with the original letter can be accepted in the civil procedural law and if it can be accepted how the strength of it, then the discussion will look at the judge’s consideration in two cases related to the issue. The results of discussions are that photocopies that cannot be matched with the original letter can be accepted as evidence if the photocopy matches or is strengthened with other evidence, as the jurisprudence of Decision Nr. 112 K/Pdt/1996 and Decision Nr. 410 K/pdt/2004. The jurisprudence has been followed by similar cases, which is the Decision of the Central Jakarta District Court Nr. 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Decision of The Jakarta High Court Nr. 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Decision of The Supreme Court Nr. 1498 K/Pdt/2006 which in this case a photocopy can be accepted because it is strengthened by the recognition of the opposing party and The Pontianak District Court Nr.52/Pdt.G/2003/PN.Ptk which received a photocopy because it was strengthened with  witness testimony. The photocopy has a free power of proof (depends on the judge’s assessment). The use and assessment of the strength of the photocopy cannot be independent, but must be linked to other valid evidence. Abstrak Fotokopi surat dapat diterima dalam persidangan apabila dapat dicocokkan dengan aslinya, dan kekuatan pembuktiannya sama seperti surat aslinya. Tulisan ini membahas, dalam hal surat aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, apakah fotokopi surat dapat diterima dalam pembuktian hukum acara perdata, dan, apabila dapat diterima, bagaimanakah kekuatan pembuktiannya. Artikel ini menunjukkan, fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dapat diterima sebagai alat bukti surat jika bersesuaian atau dikuatkan dengan alat bukti lain, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004 yang telah menjadi yurisprudensi. Yurisprudensi ini telah diikuti dalam perkara serupa, yaitu dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 164/Pdt.G/2004/PN.Jkt.Pst jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 234/Pdt/2005/PT.DKI jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1498 K/Pdt/2006, di mana dalam perkara ini fotokopi surat dapat diterima karena dikuatkan dengan pengakuan pihak lawan. Demikian juga dalam Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 52/Pdt.G/2003/PN.Ptk, yang menerima fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dikuatkan dengan alat bukti keterangan saksi. Dengan demikian, fotokopi surat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan kepada penilaian hakim. Penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian fotokopi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah.  


2019 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 197
Author(s):  
Asmah Asmah

ABSTRAKKomisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 menyatakan bahwa terlapor I, terlapor II, terlapor III, terlapor IV, terlapor V, terlapor VI, terlapor VII, terlapor VIII, terlapor IX, dan terlapor X terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persekongkolan tender. Pengadilan Negeri Makassar menjatuhkan Putusan Nomor 238/PDT. SUS-KPPU/2014/PN.MKS yang amarnya menolak permohonan keberatan para pemohon. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 menguatkan Putusan Nomor 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS dan Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana analisis penerapan sanksi hukum dalam kasus persekongkolan tender pada Putusan Nomor 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Metode yang digunakan adalah normatif empiris. Kesimpulan penelitian ini adalah pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 430 K/PDT. SUS-KPPU/2015, yang pada dasarnya menguatkan Putusan Nomor 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS dan Putusan Nomor 09/KPPU-L/2013 yang menyatakan bahwa terlapor telah terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 22 Undnag-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait persekongkolan tender, sehingga merefleksikan nilai-nilai dan norma-norma yang terkandung dalam proses penegakan hukum di bidang persaingan usaha, dengan memberikan jaminan kesempatan berusaha yang sama bagi setiap pelaku usaha melalui pencegahan terjadinya praktik persekongkolan tender.Kata kunci: sanksi, persekongkolan, KPPU.  ABSTRACTThe Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in Decision Number 09/KPPU-L/2013 states that reported party I up to reported party X were proven legally and convincingly to conduct tender conspiracy. Makassar District Court imposed Decision Number 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS that refused the petition of petitioners' objections. At the cassation level, the Supreme Court in Decision Number 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 reinforces Decision Number 238/PDT.SUS-KPPU/2014/PN.MKS and Decision Number 09/KPPU-L/2013. The formulation of this research problem is how the analysis of the application of legal sanctions in the case of tender conspiracy in Decision Number 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 cassation level in the Supreme Court. The method used in this analysis is normative. The conclusion of this research is that consideration of the judge on the Decision of the Supreme Court Number 430 K/PDT.SUS-KPPU/2015 that reinforces Decision Number 238/PDT.SUSKPPU/2014/PN.MKS and KPPU Decision Number 09/KPPU-L/2013, which states that the reported party has been proven to fulfill the elements of Article 22 of Law 5 of 1999 related to the tender conspiracy. So that it reflects, the values and norms that contained in the process of law enforcement in the field of business competition, by providing guarantees of equal business opportunities for each business actor through the prevention of the practice of tender conspiracy. Keywords: sanctions, conspiracy, KPPU.


2019 ◽  
Vol 25 (2) ◽  
pp. 16
Author(s):  
Shinta Rhukmi B.

AbstrakSistem peradilan pidana merupakan unsur yang signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Pengguna narkotika seyogyanya mendapatkan sanksi pidana yang berat, mengingat korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, dari segi penegakan hukum Mahkamah Agung melalui Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN Yyk hanya memuat formulasi yang tidak didukung dengan teori-teori keilmuan, bahkan putusan tersebut tidak mencantumkan keterangan masa penahanan atau ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah  mandatory, imperatif dan limitatif dalam putusan hakim, yang bertujuan untuk memberikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi para pihak. Adapun konsekuensi ketentuan tersebut apabila tidak dipenuhi dalam putusan hakim adalah putusan batal demi hukum.AbstractThe criminal justice system is a significant element in efforts to eradicate narcotics crime. Drug users should get severe criminal sanctions, considering that victims of narcotics abuse in Indonesia are increasing from year to year. However, in terms of law enforcement the Supreme Court through the Decision of the Yogyakarta District Court Number 389 / Pid.Sus / 2015 / PN Yyk only contains formulations that are not supported by scientific theories, even the decision does not include informatio on the period of detention or the provisions of Article 197 paragraph ( 1) letter h of Law Number 8 of 1981. This type of research is normative legal research. Normative legal research prioritizes literature. The results of the study indicate that the binding force of Article 197 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 is mandatory, imperative and limited in the judge's decision, which aims to provide values of justice and protection of human rights for the parties. The consequences of these  provisions if not fulfilled in the judge's decision are the verdict null and void.  


2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 129
Author(s):  
Sherly Ayuna Putri ◽  
Achmad Syauqi Nugraha

The verdict of Verstek is the ruling that where the defendant, although called legitimately, does not come on a given day, and does not tell others to be facing his deputy, the claim is accepted with a decision without the presence (Verstek). Resistance is a legal effort against the verdict that was dropped outside the presence of the defendant. Essentially the resistance was provided for the defendant who (in general) was defeated. The Verzet is governed in article 125 paragraph (3) and 129 HIR, article 149 clause (3) Jo. 153 RBg. The research method which is conducted in this study is normative juridical research that emphasizes on the science of law and conduct an inventory of positive law relating to the effectiveness of statutory regulations in the fi eld of legal and descriptive analytical describing and analyzing the problems based on the legislation governing the law of civil proceedings regarding the legal efforts of Verstek decision. Based on the results of the study obtained fi rst problem of Verstek decision to be fi led by the defendant on the decision of the District Court of Bale Bandung Case Number: 37/PDT. G/2018/PN. BLB and the state court ruling of the Simalungun case number: 36/PDT. G/2013/PN. LICENSE does not conform to the norm in article 125 HIR and section 149 RBg. The two remedies that can be done by the plaintiff or the appeal is to apply for the appeal with the reasons set out in article 30 paragraph (1) of Law No. 5 of 2004 concerning the Supreme Court, among other things relating to the judge is not authorized or exceeds the limits of authority and or wrong in implementing or violating applicable laws.


2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 71-101
Author(s):  
Fransiska Lestari Simanjuntak

Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is an institution authorized to handle unfair business competition violation. In fact, in several KPPU decisions it was revealed that KPPU prioritizes indirect evidence in handling cartel cases in Indonesia. KPPU's decision is not final and binding. Business actors who do not accept the decision of KPPU may file an objection at the District Court. The parties who do not accept the decision of the district court, may file an appeal in the Supreme Court of the Republic of Indonesia. The type of research is used in this research is normative legal research, that is research done by reviewing the rules of law applicable or applied to a certain legal problem. The result of the research shows that in the Supreme Court appeal, KPPU's decision was upheld and canceled by Supreme Court to KPPU's decision uses indirect evidence in handling cartel case. The basis of consideration of the Supreme Court Justices ruling the KPPU's decision in the case of the tire cartel and the cement cartel is the Chief Justice accepting and acknowledging the indirect evidence as valid evidence, since the evidence is sufficient and logical evidence, and there is no evidence the more powerful that can weaken the indirect evidence. While the consideration of the Supreme Court Judge overturning the KPPU's decision in the case of cartel fuel surcharger is not accepting and acknowledging indirect evidence as valid evidence, because the evidence is insufficient and illogical, and there is stronger evidence that can weaken the tool indirect evidence


Author(s):  
Claire van Overdijk ◽  
Terence Seah

Singapore is a common law country. Judicial power is vested in the Supreme Court (High Court and Court of Appeal) and the State Courts (District Courts and Magistrates’ Courts). Pursuant to the Supreme Court of Judicature (Transfer of Mental Capacity Proceedings to District Court) Order 2010, proceedings under the Mental Capacity Act (cap 177A, 2010 Rev Ed) (‘MCA’) are now first heard by the District Court.


2018 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 459
Author(s):  
Budi Suhariyanto

Realitas pemberantasan tindak pidana korporasi di Indonesia banyak mengalami kendala, termasuk dalam perkara korupsi. Ketiadaan yurisprudensi yang bisa dijadikan pedoman bagi penegak hukum dan hakim menjadi persoalan yang mendasar dalam mengatasi kegalauan yang selama ini ada.Menarik dipermasalahkan yaitu bagaimanakah urgensi pembangunan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi untuk efektivitas penegakan hukum di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong Mahkamah Agung menginisiasi pembentukan yurisprudensi pemidanaan korporasiPelaku korupsi. Jika telah ditetapkan sebagai yurisprudensi dapat berguna sebagai inspirasi dan dipedomani oleh penegak hukum dan hakim. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatankasus. Hasil pembahasan mengemukakan bahwa beberapa putusan pemidanaan terhadap korporasi Pelaku korupsi memiliki kaidah hukum baru yang perlu mendapatkan perhatian penegak hukum dan hakim Pengadilan Tipikor. Kaidah hukum baru tersebut perlu dipertimbangkan untuk dijadikan yurisprudensi sehingga bisa menjadi solusi atas kendala efektivitas pemberantasan korupsi korporasi yang selama ini ada. Mengingat persyaratan yurisprudensi pemidanaan korporasi Pelaku korupsi telah terpenuhi maka sesegera mungkin dapat dimulai proses dan tahapannya oleh Mahkamah Agung.The reality of the eradication of corporate crime in Indonesia has many obstacles, including in corruption cases. The absence of jurisprudence that can be used as a guide for law enforcers and judges to be a fundamental problem in overcoming the turmoil that has been there. Interest in question is how urgency of jurisprudence development corporations corruption Actors of corruption for the effectiveness of law enforcement in Indonesia? The purpose of this study is to encourage the Supreme Court to initiate the formation of corporate criminal prosecution jurisprudence. If it has been established as jurisprudence can be useful as an inspiration and guided by law enforcement and judges. This research uses normative research method with the approach of legislation, conceptual approach and approach of case. The results of the argument suggest that some criminal verdicts against corporations Perpetrators of corruption have new legal rules that need to get the attention of law enforcers and judges of the Corruption Court. The new law rules need to be considered for jurisprudence so that it can be a solution to the obstacles to the effectiveness of corruption eradication of corporations that have been there. In view of the requirements of corporations punishment lawsuit The perpetrators of corruption have been fulfilled as soon as possible can begin the process and its stages by the Supreme Court.


2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 22-34
Author(s):  
Muslim Mamulai

Kajian ini untuk mengkaji eksistensi Komisi Yudisial Republik Indonesa dalam menciptakan hakim agung yang berkualitas dan berintegritas. Metode peneltia yang digunaka menggunakan metode peneltian hukum normatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa Kewenangan Komisi Yudisial sebagaimana diatur dalam Pasal 24B ayat (1) UUD 1945 mengalami dinamika dan perubahan dalam penafsiran baik pada tingkat legislasi di DPR, ajudikasi di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, maupun pada tingkat regulasi di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.Eksistensi Komisi Yudisial mengusulkan pengangkatan hakim agung telah mengalami perluasan makna mencakup hakim ad hoc di Mahkamah Agung serta penguatan dengan dihapuskan kewenangan DPR untuk memilih calon hakim agung dan hanya menyetujui atau tidak menyetujui calon hakim agung usulan Komisi Yudisial. This study is to study the existence of the Judicial Commission of the Republic of Indonesia in creating high-quality judges with integrity. The research method used uses normative legal research methods. The results showed that the authority of the Judicial Commission as referred to in Article 24B paragraph (1) of the 1945 Constitution experienced dynamics and changes in interpretation both at the legislative level in the DPR, adjudication in the Constitutional Court and Supreme Court, as well as in the Supreme Court and Judicial Commission. The existence of the Judicial Commission proposing the appointment of a Supreme Court judge has broadened the meaning including ad hoc judges in the Supreme Court and strengthened by abolishing the authority of the DPR to elect candidate judges and only approving or not approving candidates for the proposed Judicial Commission.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document