scholarly journals Implikasi Konsep Utilitarianisme dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika: Kajian Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN.Yyk

2019 ◽  
Vol 25 (2) ◽  
pp. 16
Author(s):  
Shinta Rhukmi B.
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Justice System ◽  
Drug Users ◽  
District Court ◽  
Legal Research ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Binding Force ◽  
The Supreme Court ◽  
Protection Of Human Rights

AbstrakSistem peradilan pidana merupakan unsur yang signifikan dalam upaya pemberantasan tindak pidana narkotika. Pengguna narkotika seyogyanya mendapatkan sanksi pidana yang berat, mengingat korban penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin bertambah dari tahun ke tahun. Namun, dari segi penegakan hukum Mahkamah Agung melalui Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 389/Pid.Sus/2015/PN Yyk hanya memuat formulasi yang tidak didukung dengan teori-teori keilmuan, bahkan putusan tersebut tidak mencantumkan keterangan masa penahanan atau ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif lebih mengutamakan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan mengikat Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 adalah  mandatory, imperatif dan limitatif dalam putusan hakim, yang bertujuan untuk memberikan nilai-nilai keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia bagi para pihak. Adapun konsekuensi ketentuan tersebut apabila tidak dipenuhi dalam putusan hakim adalah putusan batal demi hukum.AbstractThe criminal justice system is a significant element in efforts to eradicate narcotics crime. Drug users should get severe criminal sanctions, considering that victims of narcotics abuse in Indonesia are increasing from year to year. However, in terms of law enforcement the Supreme Court through the Decision of the Yogyakarta District Court Number 389 / Pid.Sus / 2015 / PN Yyk only contains formulations that are not supported by scientific theories, even the decision does not include informatio on the period of detention or the provisions of Article 197 paragraph ( 1) letter h of Law Number 8 of 1981. This type of research is normative legal research. Normative legal research prioritizes literature. The results of the study indicate that the binding force of Article 197 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 is mandatory, imperative and limited in the judge's decision, which aims to provide values of justice and protection of human rights for the parties. The consequences of these  provisions if not fulfilled in the judge's decision are the verdict null and void.  

scholarly journals Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Perantara Narkotika (Study Putusan No.14/Pid.Sus Anak.2015/PN.Dps)

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 195-199
Author(s):  
Rezky Ayu Saraswati ◽  
I Nyoman Sujana ◽  
Diah Gayatri Sudibya
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Child Protection ◽  
Justice System ◽  
Juvenile Justice System ◽  
Legal Protection ◽  
Best Interests ◽  
District Court ◽  
Criminal Sanctions ◽  
The Government ◽  
The Moment

The rise of drug trafficking involving children as narcotics couriers is a problem that needs serious attention from both the government, law enforcement and the community. Children who commit crimes must continue to obtain legal protection in the best interests of the child. Child protection is contained in Law number 11 of 2012 concerning the juvenile justice system, where at the moment children can become narcotics abuse even as narcotics brokers with the rampant abuse of narcotics for all circles both in Indonesia and in the international world. The formulation of the problem raised is how is the basis for judges' consideration in imposing criminal sanctions on children as intermediaries for narcotics? And what is the legal protection of children as an intermediary for narcotics? The problems to be discussed will be examined based on normative perspectives and the legislative approach to the decisions of the Denpasar District Court No. 14 / Pid.Sus Anak / 2015 / PN. Dps, that the judge considers that the accused child has committed narcotics crimes by being charged Law number 35 of 2009 concerning narcotics, which can be sentenced to a minimum of 5 years and a maximum of 20 years and can be subject to fines. Legal protection for children is carried out by judges by imposing criminal training on employment in a generation of Indonesian foundations, solely so that children can carry out their activities as usual when they return to the community and do not disturb their psychic rights and can increase their skills in children. The child does not return to committing a crime.

scholarly journals Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Pemilu dalam rangka Mewujudkan Integritas Pemilu

2018 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 267
Author(s):  
Iwan Rois ◽  
Ratna Herawati
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Supreme Court ◽  
Research Method ◽  
District Court ◽  
Election Law ◽  
Legal Research ◽  
High Court ◽  
Provincial Level ◽  
The Supreme Court ◽  
General Elections

This study aims to analyze the need to establish a special election court which has the authority to solve various election law cases in order to realize elections with integrity; and analyzing the formulation of election special justice in order to realize the integrity of the election. The research method used is the method of normative legal research and the implementation of this research collects data from various sources in order to get an answer to the issues that have been formulated. The results of the study shows that  the purpose of the need for the formation of special judicial elections; First, to meet the growing demands of increasingly complex justice in society and more election law enforcement so as to realize the integrity of the elections; Second, To handle the election law cases quickly and simply so as to obey the integrity of the election. Formulation; First, the election special justice to be able to work quickly and simply in handling election law cases, domiciled at the central and provincial level, then entering the District Court or the High Court; Secondly, the Guidelines for the election special judicial law shall be based on Supreme Court Regulation Number 4 Year 2017 on Procedures for the Settlement of Administrative Offenses of the General Elections in the Supreme Court. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlunya membentuk peradilan khusus pemilu yang mempunyai kewenangan menyelesaikan berbagai perkara hukum pemilu agar terwujud pemilu yang berintegritas; dan menganalisis formulasi pembentukan peradilan khusus pemilu dalam rangka mewujudkan integritas pemilu. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian hukum normatif dan pelaksanaan dari penelitian ini mengumpulkan bahan hukum dari berbagai sumber guna mendapatkan suatu jawaban atas pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan perlunya pembentukan peradilan khusus pemilu; Pertama, Untuk memenuhi tuntutan perkembangan akan keadilan yang semakin kompleks dalam masyarakat dan lebih penegakan hukum pemilu sehingga mewujudkan integritas pemilu; Kedua, Untuk menangani perkara hukum pemilu dengan cepat dan sederhana sehingga mewudkan integritas pemilu. Formulasi; Pertama, Peradilan khusus pemilu agar bisa bekerja cepat dan sederhana dalam menangani perkara hukum pemilu, berkedudukan di tingkat pusat dan provinsi, selanjutnya masuk pada Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi; Kedua, Pedoman beracara pada peradilan khusus pemilu berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Di Mahkamah Agung.

scholarly journals KENDALA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI BALAI PEMASYARAKATAN DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA PADA SISTEM PERADILAN ANAK

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 94-100
Author(s):  
Nuryuli Nurdin ◽  
Baso Madiong ◽  
Yulia A. Hasan
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Rule Of Law ◽  
Justice System ◽  
The Rule Of Law ◽  
Protection Of Human Rights ◽  
Law Enforcement Officials ◽  
Three Stages ◽  
Collection Methods

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Makassar Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Pidana Anak dan Kendala Balai Pemasyarakatan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Sistem Peradilan Anak. Penelitian merupakan penelitian normatif. Metode Pengumpulan Data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknis Analisis data ini merupakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Balai Pemasyarakatan kelas I Makassar sebagai salah satu penegak hukum khususnya dalam pembimbingan terhadap anak nakal menjalankan perannya tersebut melalui tiga tahap, yaitu tahap Pra ajudikasi, tahap ajudikasi dan tahap Post ajudikasi. Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) antara lain kelemahan aturan hukum yang berlaku terhadap tindak pidana anak, kurangnya koordinasi diantara sesama aparat penegak hukum, rendahnya kualitas sumber daya manusia di BAPAS, and kurang Sarana dan Prasarana yang memadai. Mengakibatkan pelaksaan Fungsi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) kurang optimal, dan alokasi anggaran dana yang sangat minim. This study aims to determine the implementation of the function of Makassar Correctional Center (BAPAS) in the Protection of Human Rights in the Criminal Justice System of Children and the Obstacles of the Correctional Center in the Protection of Human Rights in the Justice System of Children. This research is normative research. Data collection methods were through interviews and documentation. Technical analysis of the data is a qualitative analysis. The results showed that Correctional Center Class I Makassar as one of the law enforcers, especially in guiding delinquents carried out their roles in three stages, which are the Pre-adjudication stage, the adjudication stage and the Post-adjudication stage. Obstacles faced in the implementation of the function of Correctional Center (BAPAS) are weaknesses in the rule of law that applies to the crimes of children, lack of coordination among law enforcement officials, low quality of human resources at BAPAS, and lack of adequate facilities and infrastructure. As a result, the implementation of the function of Correctional Center (BAPAS) is not optimal, and the budget allocation for funds is very minimal.

scholarly journals Problems of protection of human rights in criminal procedure under the conditions of pandemic

2020 ◽  
pp. 23-32
Author(s):  
Lyudmila Mil'tonovna Volodina
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Russian Federation ◽  
Criminal Procedure ◽  
Current Situation ◽  
The Supreme Court ◽  
Criminal Procedure Law ◽  
Protection Of Human Rights ◽  
Nonstandard Conditions ◽  
The Russian Federation

The object of this research is the relations on protection of human rights in criminal procedure justice in under the conditions of pandemic. The subject of this research is analysis of the activity of law enforcement and judicial systems in the country’s current situation. The proliferation of coronavirus infection in the Russian Federation generated pervasive problems in this area. Recommendations contained in the Decisions of the Presidium of the Supreme Court and the Presidium of the Council of Judges of the Russian Federation of March 18, 2020 and April 8, 2020 did not clarify the law enforcement practice, which led to ambiguity in the interpretation of certain provisions of these documents. The situation that formed in the country as a result of COVID-19 pandemic requires rationalization of a number of issues on the protection of human rights in nonstandard conditions of the work of judicial and law enforcement systems. Information from the open sources published on the Internet served as the foundation for this research. The conducted analysis is valuable for understanding the current situation, as well as for making appropriate decisions that are instrumental for the future. Based on the acquired results, the makes recommendations aimed at improvement of separate institutions of criminal law and criminal procedure law, namely Institution of the statute of limitations, institution of the suspension of proceedings in a criminal case. The scientific novelty consists in the exact wording of indicated recommendations on amending the current criminal procedure legislation.

scholarly journals PELANGGARAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

2019 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Imran Imran
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Law Enforcement ◽  
Criminal Justice System ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Code Of Ethics ◽  
Code Of Conduct ◽  
Secondary Data ◽  
District Court ◽  
Legal Research

ABSTRAKDalam sistem peradilan pidana penanganan suatu kasus dimulai sejak kasus itu muncul, kemudian ditangani oleh polisi, hingga proses akhir dari penegakan hukum terletak pada putusan hakim. Putusan hakim dapat berupa menjatuhkan hukuman ataupun membebaskan seorang terdakwa. Dalam putusan hakim akan terlihat kemampuan hakim dalam mengonstruksi kasus sejak dakwaan dibacakan hingga pledoi diucapkan. Semua konstruksi hakim tersebut akan tergambar dalam pertimbangan-pertimbangan. Dalam pertimbangan tersebut akan terlihat apakah suatu putusan tersebut melanggar kode etik atau tidak. Apa yang terlihat dalam dua putusan hakim yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tobelo, mencerminkan adanya persoalan ketika seorang terdakwa dua kali dihukum oleh majelis hakim yang sama untuk perbuatan yang sama pula. Hal inilah yang kemudian menjadi rumusan masalah, apakah putusan tersebut melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim atau tidak? Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang memfokuskan kajian pada data sekunder, maka akan terlihat bagaimana sesungguhnya dua putusan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan telah terjadi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang dilakukan oleh majelis hakim.Kata kunci: kode etik dan pedoman perilaku hakim; sistem peradilan pidana; profesionalisme.  ABSTRACT In the criminal justice system, the handling of a case starts since the claim arises, then is handled by the police, until the final process of law enforcement, which lies in the judge's decision. Judges' decisions can be in the form of sentencing or acquitting a defendant. The ability of a judge to construct a case will appear in the decision from the time the indictment is read until the plea is pronounced. In these considerations, it will be seen whether the judge's decision violates the code of ethics or not. Two judges' decisions issued by the Tobelo District Court reflect the problem in which a defendant was twice sentenced by the same panel of judges for violating the same law. This is what then becomes the formula of the problem, whether the decision violates the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges or not. By using normative legal research method focusing on secondary data construing, it will expose the fact of these two decisions. The results of this analysis indicate that there are violations of the Code of Ethics and Code of Conduct of Judges been committed by the panel of judges examining the case. Keywords: code of ethics and code of conduct of judges; criminal justice system; professionalism. 

scholarly journals The practice of the Supreme Court and the decisions of the European Court concluding violations of artic - le 3 of the Convention

2020 ◽  
pp. 413-417
Author(s):  
Alla Radzivill
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Supreme Court ◽  
European Convention ◽  
European Court ◽  
The Supreme Court ◽  
Effective System ◽  
Protection Of Human Rights ◽  
European Standards ◽  
The Right

Law enforcement practice of the Supreme Court in cases involving torture in the light of the standards of the European Court ofHuman Rights. The article is devoted to the study of individual legal positions of the Supreme Court, their coordination with the practiceof the European Court of Human Rights. The author emphasizes that the decisions of the European Court should serve as precedents,which will make it impossible to produce diametrically opposite decisions on similar categories of cases. Analysis of the problem ofcriminal responsibility for torture allows us to form conclusions and suggestions that are important for the development of the theoryof criminal law and the improvement of law enforcement practice.The article deals with the issues related to the peculiarities of the interpretation and application of Article 3 of the European Conventionon Human Rights of the European Court of Human Rights. In particular, the scope of Article 3 has been analyzed; it has been de -fined, what is necessary to understand under concepts of torture, inhuman or degrading treatment or punishment. Substantive and proceduralaspects of violations of the prohibition of torture have been revealed, as well as positive and negative obligations of a state to providethe effective protection of the right. The standards of the appropriate assessment of ill-treatment and the main aspects of judicial qualificationof a particular form of mistreatment as torture have been analyzed. The procedural guarantees, which must be provided for each personat the stage of pre-trial investigation, non-observance of which leads to a breach of Article 3 of the Convention, have been determined.Creation of the effective system of protection of human rights and its efficiency is analysed in relation to the crime of “torture”in the context of European Convention on human rights, which must be in future stored and taken for basis for a further improvementand systematization of the single European standards in area of human rights.

scholarly journals International Legal Instruments in Responding to Human Trafficking

Lentera Hukum ◽  
2021 ◽  
Vol 8 (3) ◽  
pp. 417
Author(s):  
Ridwan Arifin ◽  
Yehezkiel Lemuel ◽  
Ngaboawaji Daniel Nte
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Human Trafficking ◽  
International Cooperation ◽  
Criminal Law ◽  
Research Method ◽  
Legal Research ◽  
Binding Force ◽  
Legal Instrument ◽  
International Laws

Human trafficking grows and develops rapidly, with various motives and types of crimes. Various obstacles are faced in handling human trafficking cases, ranging from inadequate legal instruments to weak law enforcement. This study overviewed the international legal instrument on human trafficking cases, following the identification of the recent forms and issues in enquiring how international legal instruments deal with human trafficking. This study used legal research method by referring to international laws as the source of law in compiling this human trafficking research. This study found that various instruments and international cooperation have dealt with human trafficking cases. However, in various related studies, these different legal instruments did not have a clear and binding force when the issue occurs in the domestic state. In addition, human trafficking in various legal instruments also had many types, and all of them are interrelated. This study highlighted and concluded that in making various international legal instruments effective in this case, more intensive international cooperation was needed, both regionally and globally. KEYWORDS: Human Trafficking, Labor Human Rights, Criminal Law.

scholarly journals An Analysis of The Imposition of Criminal Sanction to COVID-19 Vaccination Objectors Through the Lens of Criminal Law and Qiyas Shafi’i Mazhab in Indonesia

2022 ◽  
Vol 20 (1) ◽  
Author(s):  
Zaki Priambudi ◽  
Sendy Pratama ◽  
Ramdhan Prawira Mulya Iskandar ◽  
Namira Hilda Papuani ◽  
Natasha Intania Sabila
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
Health Needs ◽  
Public Order ◽  
Criminal Sanction ◽  
Legal Research ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Common Interests ◽  
Individual Human

<table width="595" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="top" width="387"><p><em>This article aims to answer whether vaccination is a right or an obligation and how criminal law and Qiyas Shafi’i Mazhab views the basic provisions of criminal law against vaccination objectors. By combining doctrinal and socio-legal research method, this article concludes that vaccination is an obligation because a person's personal right to choose health services, especially COVID-19 vaccination has turned into a public right. Vaccination is the government's obligation to protect public health as part of meeting health needs, following the mandate of the constitution and human rights. According to the relative punishment theory, the application of criminal sanctions is an effort made to maintain public order and peace of society, not as a means of repaying the perpetrator's mistakes. Thus, the sanctions imposed on the perpetrator are solely to provide fear so that they do not repeat their actions and other people do not follow them. There are three main objectives of relative theory, namely prevention, prevention, and reform. Whereas Qiyas Shafi'i Mazhab puts forward the application of qiyas as a justification for imposing criminal sanctions against vaccination objectors. Because a person is prohibited from doing something that endangers himself and others, punishment according to the Qiyas Shafi'i Mazhab can be applied. There are similarities between criminal law and Qiyas Shafi'i Mazhab to a view of the obligation to vaccinate, that is, both allow the reduction of individual human rights for the sake of common interests. Ultimately, this article recommends the need to regulate the handling of COVID-19 vaccination objectors through act so that vaccination and law enforcement can run comprehensively, not partially </em></p></td></tr></tbody></table>

scholarly journals Eksistensi Pidana Mati dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Perspektif Hak Asasi Manusia

2020 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 195
Author(s):  
Mochamad Sukedi
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Death Penalty ◽  
Capital Punishment ◽  
Justice System ◽  
Criminal Code ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Criminal Offenses ◽  
Pros And Cons ◽  
Severe Type

The existence of human rights is a concept that in principle is inherent in the existence and life of humans, human rights actually have a long history in which history can be traced from daily intercourse between humans. The international world knows the form of capital punishment is a type of crime that is very controversial and heaviest imposed on the perpetrators of crime so that it always raises a variety of pros and cons opinions in it. Based on this, the purpose of this paper is to find out and understand the basic legal arrangements for the death penalty in Indonesia and the application of capital punishment in the perspective of human rights. This research uses normative legal research. The death penalty is a very old type of crime that may even be as old as the existence of humanity itself. Capital punishment is the most severe type of criminal offenses of all types of basic crimes, so that capital punishment sanctions constitute a threat imposed on the perpetrators of serious crimes that have been decided by the court. In the international worldview, capital punishment is one of the most controversial forms of crime of all types of criminal sanctions in the criminal justice system in force in the world. Regarding law enforcement applied in Indonesia itself, it still applies the provisions of criminal sanctions in the Criminal Code (KUHP) and there is also listed in the Law outside the Criminal Code. Keberadaan hak asasi manusia merupakan suatu konsep yang pada prinsipnya melekat pada keberadaan dan hidup manusia, hak asasi manusia sesungguhnya memiliki sejarah panjang yang mana sejarah tersebut dapat ditelusuri dari pergaulan sehari-hari antarmanusia. Dunia Internasional mengenal bentuk pidana mati adalah merupakan jenis pidana yang sangat kontroversial dan terberat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, sehingga selalu menimbulkan berbagai opini pro-kontra di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut maka tujuan dalam penulisan ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan dasar hukum pidana mati di Indonesia serta penerapan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sanksi pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang sangat tua bahkan mungkin sama tuanya dengan keberadaan umat manusia itu sendiri. Sanksi pidana mati yaitu jenis pidana yang paling berat dari segala jenis pidana pokok, sehingga sanksi pidana mati merupakan ancaman yang dikenakan kepada pelaku kejahatan berat yang telah diputus oleh pengadilan. Dalam pandangan dunia internasional, pidana mati adalah salah satu jenis bentuk pidana paling kontroversial dari semua jenis sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di dunia. Mengenai penegakan hukum yang diterapkan di Indonesia sendiri masih menerapkan ketentuan sanksi pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ada pula yang dicantumkan di dalam Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP.

scholarly journals PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MALPRAKTEK DOKTER YANG MELAKUKAN ABORSI (STUDI PUTUSAN NO.288/PID.SUS/2018/PN. NJK)

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 15
Author(s):  
Ricky Darmawan
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Medical Malpractice ◽  
Medical Personnel ◽  
District Court ◽  
Primary Data ◽  
Legal Research ◽  
The Public ◽  
Moral Ethics ◽  
Theory Of Law ◽  
The Many

AbstractMedical actions by doctors who act not in accordance with the rules and applicable moral ethics are now beginning to emerge frequently. At this time, the problem of malpractice in health services began to be discussed by various groups in the community. This can be seen from the many indictments of malpractice cases submitted by the public about the profession of doctors who in carrying out their duties have committed wrong actions that result in losses resulting in death or disability. Medical malpractice, this is related to the task of the doctor or medical personnel under his command intentionally or negligence to do something (active or passive). The problem that the writer takes here is that the malpractice case which the writer carefully sourced from the decision of Nganjuk District Court No.288 / Pid.sus / 2018 / PN NJK, The theory used in this research is the theory of law enforcement. While the method used is empirical juridical legal research, where in analyzing the problem carried out by the method of combining legal materials (Decisions) with primary data obtained in the field. The output of this paper is that the handling of malpractice cases by doctors without the need for procedures according to medical regulations needs to be considered.Keywords: Abortion, Doctors, Law Enforcement, Malpractice.AbstrakTindakan medis oleh dokter  yang bertindak tidak sesuai dengan aturan dan etika moral yang berlaku ini kini mulai sering muncul. Pada saat ini, masalah malpraktik pelayanan kesehatan mulai dibicarakan oleh berbagai kalangan dalam masyarakat. Hal itu terlihat dari banyaknya dakwaan kasus malpraktik yang disampaikan oleh masyarakat tentang profesi dokter yang dalam melakukan tugasnya telah melakukan tindakan yang salah yang menimbulkan kerugian yang berujung pada kematian atau cacat. Malpraktik medik, hal ini berkaitan tugas dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan sengaja atau kelalaian melakukan perbuatan (aktif atau pasif). Permasalahan yang penulis ambil disini dimana Kasus malpraktek yang penulis teliti bersumber pada putusan Pengadilan Negeri Nganjuk No.288/Pid.sus/2018/PN NJK, Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori penegakan hukum. Sementara metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris, dimana dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan metode memadukan bahan-bahan hukum (Putusan) dengan data primer yang diperoleh di lapangan. Adapun output dari tulisan ini, bahwa penanganan perkara malpraktek dokter yang diilakukan dokter tanpa danya prosedur sesuai aturan medis perlu di perhatikan.Kata kunci : Aborsi, Dokter, Malpraktek,Penegakan Hukum.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document