scholarly journals Philosophical Dimensions of Punishment in Islamic Criminal Law

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 101
Author(s):  
Nuraisyah Nuraisyah
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Daily Life ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Research ◽  
Is Research

<p dir="ltr"><span>This study discusses the philosophical dimensions of punishment in terms of Islamic criminal law. Islamic criminal law has a goal that everyone does not want to commit a crime. So that Islamic criminal law is both preventive (prevention) and curative (their crimes deter the perpetrators of crimes). The formulation of the problem in this study is why people who commit crimes must be punished according to Islamic criminal law? The method used is a type of normative legal research; normative legal research is research conducted to collect and analyze secondary data. This study concludes that the provisions of the punishment contained in the Qur'an and al-Sunnah are Shari'ah that must be carried out. With this punishment, it aims to make people aware of the wickedness of evil so that it is embedded in their souls that all misdeed must be avoided whether seen by others or not, because Allah is always watching him wherever he is. When this thought is embedded in everyone, it will repress the misdeed in daily life or reduce crime in society.</span></p><p><em>Penelitian ini membahas tentang dimensi filosofis pemidanaan dilihat dari segi hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam memiliki tujuan agar setiap orang tidak mau melakukan tindakan kejahatan. Sehingga hukum pidana Islam ini bersifat preventif (pencegahan) maupun bersifat kuratif (agar berpelaku kejahatan merasa jera dengan Tindakan kejahatannya). Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah kenapa orang yang melakukan Tindakan kejahatan harus mendapatkan hukuman dilihat dari hukum pidana Islam? Metode yang digunakan adalah </em><em>jenis penelitian hukum normatif</em><em>. </em><em>Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. </em><em>Kesimpulan dari penelitian ini adalah </em><em>k</em><em>etentuan hukuman yang terdapat dalam al-Qur’an dan al-Sunnah merupakan Syari’at yang harus dijalankan</em><em>. Dengan h</em><em>ukuman itu bertujuan untuk menyadarkan masyarakat dari keburukan-keburukan kejahatan, sehingga tertanam di dalam jiwa bahwa semua kejahatan harus dihindari</em><em>,</em><em> baik dilihat oleh orang lain ataupun tidak, sebab Allah selalu mengawasinya di manapun dia berada. Apabila hal ini telah tertanam dalam diri semua orang, secara otomatis kejahatan tidak akan ada dipermukaan bumi, atau paling tidak bisa mengurangi kejahatan di tengah-tengah masyarakat</em><em>.</em></p><p> </p>

scholarly journals PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI TERHADAP CALON ANGGOTA LEGISLATIF YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILU (Accountability of Party Against Legislative Candidates Who Conduct Criminal Act of Election)

2016 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 27
Author(s):  
Mohd Din ◽  
Ida Keumala Jeumpa ◽  
Nursiti Nursiti
Keyword(s):  
Key Words ◽  
Criminal Law ◽  
Criminal Responsibility ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Research ◽  
Library Research ◽  
Depth Interview ◽  
Key Informant ◽  
Two Stages

This research aimed to study how the party`s accountability for offences committed by legislative candidates. What action that taken by a party of electoral violations and whether the party can be charged for. In the doctrine of Criminal Law known by criminal responsibility related to offenders, and in progress subject to criminal law, not only individual but institution or agency or corporation/firms. So, they should be responsible for it. It was a normative legal research, studying the principles of law related to criminal responsibility. Collecting data were done by two stages that were literature and field research. The first aimed to obtain secondary data namely, law material ;primary, secondary and tertiary. And then, the second, collecting data with an in-depth interview with certain key informant. It used a qualitative method.The result showed that party never asked for their responsibility related to offences by legislative candidates who committed election crime because the act did not rule it. The party had not take action associated with offences were done by them. Politic party as cooperation/firms ideally should take account to candidates who conducted the crime. It was a necessary regulation that managed its accountability as in cooperation. Besides, the party should give politics education and strict sanctions to them who did despicable manners. Key words: accountability, party, election of criminal act, legislative ABSTRAK Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban partai terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota Legislatif, Apa tindakan yang diambil oleh partai terhadap pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Calon Anggota  Legislatif dan apakah  partai dapat dipersalahkan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Calon Anggota legislatif. Hal ini dilatarbelakangi oleh karena di dalam doktrin hukum pidana dikenal adanya pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan pelaku, dan dalam perkembangannya subyek hukum pidana bukan hanya orang perorangan, malainkan juga suatu badan atau korporasi. Sehingga yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah juga suatu badan atau korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji asas hukum yang terkait dengan pertanggungjawaban pidana, namun demikian diperlukan data lapangan sebagai pelengkap. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian Kepustakaan (library research), untuk memperoleh data sekunder  berupa bahan hukum; primer, sekunder dan tertier. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara wawancara mendalam (deptintevew) dengan narasumber yang ditentukan. Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun dari penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai tidak pernah dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh calon anggota legislatif yang melakukan tindak pidana Pemilu, karena Undang-undang  tidak mengatur pertanggungjawaban Partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota ligeslatif. Partai tidak pernah melakukan tindakan terkait dengan calon legislatif yang melakukan pelanggaran. Partai Politik sebagai Korporasi idealnya juga harus bertanggungjawab terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh calon anggota legislatif. Diperlukan regulasi  yang mengatur pertanggungjawaban partai terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Calon anggota legislatif sebagaimana pertanggungjawaban dalam tindak pidana korporasi. Di samping itu, hendaknya partai melakukan pendidikan politik kepada anggotanya dan memberikan sanksi tegas kepada anggota partai politik yang merlakukan perbuatan yang tercela. Kata Kunci: Tindak pidana Pemilu

scholarly journals Studi Komparatif Tindak Pidana Aborsi dalam Perspektif Hukum Article Positif dan Hukum Pidana Islam (Imam Madzhab)

2021 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 204-213
Author(s):  
Moh. Faqih
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Islamic Law ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Research Approach ◽  
Legal Research ◽  
Medical Reason ◽  
Positive Law ◽  
Approach Method

The rise of promiscuity and free sex is the reason for a large number of abortion perpetrators in Indonesia. In the enactment of the law stipulated in the Criminal Code (KUHP) regarding abortion, it is very clear that abortion is prohibited as well as from the perspective of Islamic law it is forbidden to abort the fetus unless there is a medical reason that an abortion must be performed. However, in the opinion of Madzhab, there is still a classification of permissibility before the blowing of the spirit and the scholars agree that it is haram to abort the fetus after blowing the spirit. The research approach used in this study is the Normative Juridical Research Method, namely the approach method used in this study is the normative juridical approach or doctrinal legal research, which is legal research that uses secondary data sources. The results of the research conducted by the author are to provide insight to readers so that they better understand the meaning of abortion and also the punishment of the perpetrators of the crime of abortion both in terms of positive law and Islamic criminal law. In finding the comparison of the punishment between positive law and Islamic criminal law lies in the age limit of the fetus that is in the content of the sanction based on Islamic criminal law, the punishment is to pay ghurrah or diyat Kamilah Dari before the blowing of the spirit or after the blowing of the spirit.

CRIMINAL LAW FORMULATION POLICIES RELATED TO CORPORATE CRIME

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 17-24
Author(s):  
I Kadek Darma Santosa
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Data Collection ◽  
Criminal Law ◽  
Research Method ◽  
Corporate Crime ◽  
Daily Life ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Political Structure

The role of corporations today dominates daily life, especially with the increasing needs of the community. It's no longer a country that provides needs, but corporations. Corporations can increase state wealth and labor, but the revolutionary economic and political structure has caused great corporate power, so that the state can be influenced in accordance with its interests. Based on this background, a problem arises namely how the policy of formulation of criminal law enforcement so far for corporations that commit criminal acts as well as how the policy of formulation of criminal law in dealing with corporate criminal acts in the future. The research method used in this study is normative juridical using secondary data. Data collection is done by collecting and analyzing relevant library materials. Furthermore, the data are analyzed in a qualitative normative manner by interpreting and constructing statements contained in documents and legislation. The conclusion of this research is the regulation of sanctions regarding inconsistent corporate criminal acts. Inconsistencies in determining or imposing maximum fines imposed on corporations, there is no uniformity in determining when a corporation can be said to have committed a crime, regarding who can be held accountable or prosecuted and convicted, and the formulation of types of criminal that can be imposed on the corporation that commits criminal act.

scholarly journals ANALISIS YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 DI ERA DIGITALISASI

2014 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 169
Author(s):  
Andri Winjaya Laksana ◽  
Suratman Suratman
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
Research Method ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Procedure ◽  
Research Library ◽  
Legal Research ◽  
The Public ◽  
Criminal Investigations ◽  
Library Research

Pornography is a crime that is privacy so that enforcement against the eradication of pornography there are many difficulties. One of the factors inhibiting the eradication of pornography among others due to lack of cooperation from the public and the various parties in reporting this crime. Criminal law enforcement have a tendency to be influenced by the structure of society, that is a constraint that allows the criminal law enforcement can be run and can provide barriers that lead to the enforcement of criminal law can’t be started or can't be maximize. As happens to the pros cons on current legislation Law No. 44 Year 2008 concerning the Crime pornography. This research method using normative juridical approach. Normative juridical research also called legal research library research is done by checking library materials or secondary data. The results of the study refers to Article 34 in conjunction with Article 8 of Law No. 44 Year 2008 on Pornography, (1) that the elements of the crime of pornography consists of Subjective elements that error, which means intentionally or consent was committed and objective elements that act ( be) which means that objects or models that contain pornographic content. (2) In the process of criminal investigations conducted pornography remains based on Criminal Procedure unless otherwise provided in the Act No. 44 of 2008

scholarly journals Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Zat Adiktif Inhalan (LEM)

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 48-52
Author(s):  
I Kadek Buana Putra Sedana ◽  
I Nyoman Gede Sugiarta ◽  
Luh Putu Suryani
Keyword(s):  
Substance Abuse ◽  
Criminal Law ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Public Order ◽  
Legal Research ◽  
Addictive Substance ◽  
Legal Sanctions ◽  
Policy Measures ◽  
Conducting Research

The abuse of inhalant addictive substances does not have specific rules governing the perpetrator of abuse that causes disruption of public order and comfort by the effects of these substances so that they can harm the surrounding community and can also threaten the life of the user at the same time if used sustainably. This study aims to explain the legal sanctions given to perpetrators of inhalant addictive substance abuse and to describe the efforts to overcome the occurrence of inhalant addictive substance abuse. This study was designed using normative legal research with a statutory approach, namely conducting research from library materials or secondary data and conducting research on the prevention of inhalant addictive substance abuse. The data sources used were primary, secondary, and tertiary legal data. The results showed that the abuse of inhalant addictive substances did not have specific rules, but in the Criminal Code and the Law, the impacts and risks of abuse with minors, then to overcome the abuse of inhalant addictive substances, can use non-criminal legal policy measures (Non-Penal) and criminal law policy (Penal).

scholarly journals Community Rights Facing Criminal Law in a Human Rights Perspective

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 113-119
Author(s):  
Harisman Harisman
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Criminal Law ◽  
Human Dignity ◽  
Research Method ◽  
Legal Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Assistance ◽  
Legal Research ◽  
Community Rights ◽  
The Impact

Legal protection is one form of human rights that must be obtained by everyone, especially with regard to the application of criminal law that can have the impact of violations and restrictions on the freedom of others as a form of human rights. It is not uncommon for people's rights to be questioned or even contested when dealing with criminal law. To answer this problem, a study was conducted using the legal research method through a normative jurudical approach which was intended to collect secondary data obtained from the literature in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The materials collected were analyzed qualitatively descriptive. Based on the analysis conducted, it is clearly seen that people's rights in criminal law are part of human rights that must get respect and protection in order to maintain human dignity through efforts that include: equality before the law, presumption of innocent, non-retroactive and legal assistance, and not tortured, punishment or cruel, inhumane treatment, degrading human dignity and dignity, and not treated arbitrarily.

scholarly journals Tindak Pidana Perjudian Dalam Tinjauan Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor 491/Pid.B/PN Mdn Tahun 2017)

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 110-118
Author(s):  
Rio Pambudi ◽  
Aulia Rosa Nasution ◽  
Muazzul Muazzul
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Court Decisions ◽  
Religious Leaders ◽  
Legal Research ◽  
Is Research ◽  
Positive Law

Gambling is basically a game where there are parties who bet each other to choose one choice among several choices where only one choice is correct and being a winner means that the player who loses the bet will give the bet to the winner. Gambling rules and bets are determined and agreed before the match starts. Talking about "Gambling" which is forbidden by religion, is also expressly prohibited by positive law. This can be seen from the provisions of article 303 of the Criminal Code, Jo. Law No.7 of 1974 concerning Control of Gambling Jo. PP.No. 1981 Jo. Presidential Instruction and Minister of Home Affairs Instruction No.5, April 1, 1981. The type of research used in writing this thesis is to use normative legal research methods. Normative legal research is research that studies the study of documents, namely using various secondary data such as statutory regulations laws, court decisions, legal theories, and can be in the form of opinions of scholars. As for efforts to prevent gambling so that it can be overcome, it is desirable for religious leaders and law enforcers to often conduct socialization such as lectures at places of worship so that they are aware that gambling is prohibited in any form.

scholarly journals PEMBAHARUAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERKAIT BEBAN PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

2018 ◽  
Vol 17 (2) ◽  
pp. 309-330 ◽  
Author(s):  
Afrianto Sagita
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Proof Theory ◽  
Policy Reform ◽  
Burden Of Proof ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Legal Research ◽  
Legal Rules ◽  
Left Behind ◽  
Financial Losses

Abstract This research aims to find out and analyze about how the criminal law policy reform related to the burden of proof theory can be used as the legal instruments in order as a tool to recover the state financial losses. This research has the type of Normative legal research, which has done by examining the library materials or the secondary data. The result for this reserach explain which Presumption Of Guilty is very urgent to be contained on the Eradication Of Corruption Crime Law Policy and it is considered to implement as immediatly. The application of the Presumption Of Guilty theory should be limited only on the evidance step on the trial only. Through the method of reversing the burden of proof, which expected to eliminate the difficulties of Eradication on the Corruption Crime Law Policy which faced during this time. Therefore, it is reasonable if the legislators still desire to contained the reversing of the burden of proof system on the Corruption Crime Law Policy, so it should be able to find out the base of law, which is by making the presumption of guilty to become the foundation or the philosophy which has function as the base of law. Then, level of the principle to be implemented as a norm, so that the policy about the burden of proof can be included on every article clause in the Corruption Crime Law Policy. Legal rules which is in the context of eradicating corruption also should be developed progressively according to the development of times, to reduce the left behind and get lose of current corruption modes nowadays.  Keywords: Criminal Law Policy, Burden of Proof, Corruption

scholarly journals LAW ENFORCEMENT TO OFFENDERS’ RIGHTS BASED ON CONTEMPT OF COURT

2017 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
pp. 552
Author(s):  
Ibnu Subarkah
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Subjective Perception ◽  
Data Types ◽  
Literature Study ◽  
Legal Research ◽  
Penal Reform

<p>In legal field, especially related to judicial field of judiciary, efforts to reform criminal law to and to overcome justice and certainty are done incessantly which means that law enforcement efforts need to be effected. Some situations and conditions may reduce judicial image if the law enforcement is lacking or not being noticed at all. The existence of cases through legal, research, academic thinking, as well as opinion of legal practitioners have varied the existence of judiciary images. Therefore, this research is specifically aimed to know, describe, and at the same time analyze the rights of defendants (offenders of rights) based on contempt of court.</p><p>The method used in this study is qualitative research prioritizing quality and primary and secondary data types. The primary data are taken empirically from the field and the secondary data are taken from literature study, documentation, determination of respondents by purposive sampling in which the interviewee is a judge.</p><p>The results show that, in practice, the rights of defendants are protected in accordance to the applicable provisions as well as the contempt of court issue. Due to the subjective perception of community in the course of trial, it is essentially needed to immediately draw up the Contempt of Court Law.</p><p>Keywords: Law Enforcement, Offenders’ Rights, Contempt of Court, Penal Reform</p>

scholarly journals DEKRIMINALISASI PENGGUNA NARKOBA : POLITIK KRIMINAL PENANGGULANGAN PROBLEMATIKA OVERCAPACITY LEMBAGA PERMASYARAKATAN DI INDONESIA

Yustitia ◽  
2021 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 159-172
Author(s):  
Indah Maryani
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Research Method ◽  
Drug Users ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Issues ◽  
Drug Abusers ◽  
Drug Addicts ◽  
Legal Research ◽  
The Right

Prison overcapacity is one of the crucial legal issues at this time, in this case the overcapacity has reached 204%. The large number of narcotic convicts is one of the causes of prison overcapacity, related to this, narcotics convicts reach 50% of the total inmates in Indonesia. The purpose of this study was to determine the need for drug users, namely abusers and drug addicts to be handled with non-penal efforts and decriminalization of drug abusers in order to reduce the level of overcapacity of prisons in Indonesia. The research method used is normative legal research that prioritizes secondary data. The results of the study confirm that addicts and abusers are victims who are entitled to protection so as not to become victims of criminal acts and have the right to obtain guarantees or rehabilitation for the losses they have received. So that non-penal efforts are needed to protect the rights of victims and decriminalization needs to be done as part of criminal politics to bring criminal law to a better direction, in this case upholding the rights of victims and being a solution to the problem of overcapacity in prisons in Indonesia. Keywords: Overcapacity, decriminalization, rehabilitation

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document