Hak Atas Kebebasan Beragama/Berkeyakinan: Sebuah Upaya Pendasaran Filosofis
ABSTRACT: This paper tries to give a philosophical foundation to the rights to freedom of religion/belief. So far, the rights to freedom of religion/belief have been considered legitimated because resulted in General Assembly of the United Nations as mutual consensus of all nations around the world. Although, the normativity of the rights to freedom of religion/belief based on that mutual consensus is not ethical-philosophical, but political. By the justice argument of John Rawls and the self-ownership argument of Robert Nozick, this paper tries to give a moral foundation to the guarantee of respect and protection of the freedom of religion/belief. KEYWORDS: freedom of religion/belief, human rights instruments, forum internum, forum eksternum, justice, slef-ownership.ABSTRAK: Tujuan makalah ini adalah memberikan pendasaran filosofis bagi hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sejauh ini, hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB) dipandang sebagai sesuatu yang bersifat normatif, karena dihasilkan dalam sidang-sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sehingga telah menjadi konsensus bersama bangsa-bangsa di seluruh dunia. Namun demikian, normativitas hak atas KBB yang didasarkan pada konsensus bersama itu masih bersifat politis, belum memiliki dasar etis-filosofis. Melalui argumen keadilan yang didasarkan pada pemikiran John Rawls dan argumen kepemilikan-diri yang didasarkan pada pemikiran Robert Nozick, makalah ini mencoba memberikan landasan moral bagi jaminan penghormatan dan perlindungan bagi kebebasan beragama/berkeyakinan. KATA-KATA KUNCI: kebebasan beragama/berkeyakinan, instrumen-instrumen HAM, forum internum, forum eksternum, keadilan, kepemilikan-diri.