Pembangunan Desa Migran Produktif (Desmigratif) Dengan Pendekatan Perencanaan Secara Holistik, Temanik, Integratif, dan Spasial

Pembangunan Desa Migran Produktif (desmigratif) yang dipelopori oleh Kementerian Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Tenaga Migran Indonesia (PMI) serta meningkatkan kesejahteranaan keluarganya, dengan menawarkan 4 program utama yaitu pelayanan migrasi, communty parenting, usaha produktif dan koperasi desmigratif. Keberhasilan pembangunan desmigratif sangat ditentukan oleh adanya koordinasi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga maupun instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap desa-desa yang menjadi object pembangunan desmigratif, ternyata masih banyak permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa maupun masyarakat desa untuk dapat mengimplementasikan 4 program pilar desmigratif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan yang terjadi dalam pembangunan/pengembangan desmigratif dikaitkan dengan konsep penganggaran dan perencanaannya. Penelitiannya menggunakan data sekunder dan data primer yang diperoleh dari lokasi survey di 5 desa yang dijadikan objek pembangunan desmigratif yang tersebar di 5 Provinsi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang terjadi disebabkan karena belum terimplementasinya koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan pembangunan/ pengembangan desmigratif. Kementerian Ketenagakerjaan perlu melakukan pendekatan terhadap K/L maupun instansi pemerintah dan non pemerintah lainnya serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mengimplemtasikan paradigma penganggaran money follow program dan pendekatan perencanaan secara Holistik-Tematik-Integratif – dan Spasial berdasarkan pada agenda pembangunan prioritas nasional RPJMN tahun 2020-2024.

Pekerja Anak Sektor Informal Di Indonesia: Situasi Terkini Dan Tantangan Ke Depan (Analisis Data Susenas 2019)

Anak adalah aset yang sangat berharga di masa depan terutama sebagai sumber daya manusia yang akan meneruskan pembangunan. Anak memiliki hak untuk memperoleh kesempatan berkembang, tumbuh sehat dan pendidikan yang layak. Namun, sampai saat ini masih banyak anak-anak yang belum secara sempurna mendapatkan hak tersebut dikarenakan harus ikut bekerja. Keterlibatan anak-anak dalam pasar kerja merupakan salah satu permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan terlebih dengan melihat kondisi sebagian besar pekerja anak yang berada di sektor informal. Hasil Susenas tahun 2017 sampai 2019 menunjukan bahwa persentase pekerja anak yang bekerja di sektor informal nilainya selalu di atas 70 persen. Karakteristik pekerja anak di sektor informal ditandai dengan tingkat pendidikan terbanyak pada tingkat SD dan belum tamat SD. Lebih dari 50 persen pekerja anak informal masih aktif bersekolah di jenjang pendidikan formal. Pekerja anak sektor informal di daerah perkotaan paling banyak bekerja di sektor jasa sedangkan di daerah perkotaan ada di sektor pertanian. Lebih dari 50 persen pekerja anak sektor informal adalah anggota rumah tangga dengan pengeluaran rumah tangganya berada pada kelompok 40 persen terendah.

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) Dalam Perspektif Belanja Negara

Perubahan paradigma ketenagakerjaan seiring dengan kehadiran revolusi industri 4.0 terus berlangsung. Dampaknya pada ketenagakerjaan adalah perubahan pada beberapa indikator, diantaranya fleksibilitas jam kerja, pengupahan, dan hubungan kerja. Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dianggap sebagai salah satu terobosan untuk menghadapi perubahan seiring datangnya industri 4.0. Salah satu pokok yang diatur dalam aturan tersebut adalah adanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sebagai jaring pengaman seiring dengan tingginya fleksibilitas. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kehilangan Pekerjaan mengatur bahwa salah satu komponen iuran pekerja bersumber dari pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi kenaikan belanja negara seiring dengan skema tersebut. Hasil analisis menggunakan data BPS menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran iuran JKP yang bersumber dari pemerintah pusat berpotensi meningkat 28,39 persen per tahun. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat seiring dengan semakin tipisnya batas antara pekerja formal dan informal.

Hubungan Kualitas Website, Kepercayaan dan Niat Untuk Menggunakan Pada Penggunaan E-Government: Studi Kasus Sistem Ketenagakerjaan (Sisnaker)

Perkembangan teknologi dan informasi mengakibatkan perubahan bagi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder terkait. Kementerian Ketenagakerjaan secara khusus memberikan layanan bidang ketenagakerjaan dengan membangun sistem informasi ketenagakerjaan (SISNAKER) yang dapat diakses secara online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kualitas website yang berpengaruh terhadap niat untuk menggunakan Sisnaker. Data dikumpulkan menggunakan survei online 2041 pengguna Sisnaker Model penelitian dievaluasi dengan menggunakan Smart PLS. Berdasarkan hasil, faktor kualitas website, mempunyai pengaruh positif terhadap kepercayaan, dan kepercayaan mempunyai pengaruh positif terhadap niat untuk menggunakan layanan. Kementerian Ketenagakerjaan dapat meningkatkan kualitas situs web pada aspek konten, kemudahan dan meningkatkan responsivitas agar mampu meningkatkan kepercayaan dan jumlah pengguna layanan

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wanita Menikah Berusia Produktif Untuk Bekerja Tahun 2019 (Studi Kasus Provinsi Jawa Barat)

Tingkat pengangguran dan inflasi merupakan variabel makroekonomi yang fundamental di suatu Negara. Hubungan kedua variabel tersebut masih menjadi isu menarik di kalangan ekonom berkaitan dengan adanya teori kurva Phillips. Ekonom A.W. Phillips menjelaskan bahwa terdapat hubungan negatif antara tingkat pengangguran dan inflasi. Tulisan ini bertujuan untuk melihat hubungan antara tingkat pengangguran dengan inflasi di Negara ASEAN 7. Hasil estimasi menggunakan data sekunder yang diperoleh dari World Development Indicators dalam kurun waktu 2009-2018. Menggunakan analisis regresi data panel, inflasi berpengaruh signifikan secara statistik dengan tingkat pengangguran di Negara ASEAN 7. Hubungan yang negatif antara inflasi dan tingkat pengangguran menunjukkan bahwa terdapat trade off di kedua variabel tersebut. Tulisan ini juga menganalisis faktor yang memengaruhi pengangguran. GDP perkapita secara statistik signifikan berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Selain itu, penanaman modal asing atau Foreign Direct Investment (FDI) juga berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran. Kebijakan pemerintah haruslan berorientasi kepada peningkatan investasi yang nantinya dapat memperbaiki kondisi ketenagakerjaan di Negara ASEAN 7 yang mayoritas masih merupakan Negara berkembang.

FORMULA UPAH BAGI PENGEMUDI TRUK BAHAN BAKAR MINYAK

ABSTRACT This study tries to offer a formula for calculating a decent wage for fuel truck drivers, especially those transporting fuel oil. The meaning of the word decent is related to meeting the needs of a reasonable life, considerations of driver productivity and safety as well as compliance with applicable wage provisions. The data is based on the monthly salary report at XYZ Company, the results of interviews, and field observations. The multiple linear regression method is used to determine what factors affect the number of wages and the value of the coefficient generated from each variable/factor as the basis for formulating the formula. Related literature review and analysis of applicable wage provisions (wages and overtime pay) are used to strengthen the variables raised in the wage formula. The results showed that several variables did not have a significant effect on wage formation, and the resulting calculation model was able to produce a decent wage level. Keywords: wage formula, minimum wage provisions, overtime pay, fuel truck driver.

PETA KETIDAKSESUAIAN KUALIFIKASI SEKTORAL DI INDONESIA

Mismatch is a serious problem in Indonesian labor market. This study aims to determine the qualification mismatch map of the labor mismatch in Indonesia, especially in 5 main sectors with the highest labour force. These sectors are industry, trade, education services, government services and construction. The data used in this study is the BPS National Labour Force Survey (Sakernas) in August 2019. The method used is descriptive statistics through a crosstab table between education level and occupation. The results shows that the qualification mismatch level in Indonesia is 44.8 percent, with 18.83 percent working above their competencies and the remaining 35.48 percent working below competencies. Further, the government administration, defense and social security sectors had the lowest matching rate, which was 25.66 percent. Meanwhile, the sector with the highest matching rate was the education services sector at 72.5 percent.

APAKAH PELATIHAN BERDAMPAK PADA UPAH? STUDI KASUS SURVEI ANGKATAN KERJA NASIONAL TAHUN 2018

Human capital is one of the important things in the competitiveness and economic growth of a country. It can be obtained through various ways, one of them through education and training. There are a lot of research focused on investment in returning human capital through education. This study tries to determine the impact of training on one's wages using data from the 2018 National Labour Force Survey. The Estimation using Mincerian Model with Ordinary Least Square (OLS). Estimation result show that training would increase wages by 12.15%. In addition this study also found differences in wage increases between men and women who have received training. Men who have received training tended to experience a 33.13% increase in wages compared to women who have received training.

HOW IS THE INTERNET USAGE PATTERN AMONG WOMEN SELF-EMPLOYED? AN ANALYSIS OF THE NATIONAL LABOR FORCE SURVEY (SAKERNAS)

Di era digital ini, perempuan cenderung keluar dari pekerjaan formalnya untuk berwirausaha. Mereka masuk ke wirausaha karena menawarkan lebih banyak waktu di rumah sehingga mereka tetap bisa mengurus rumah tangga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola penggunaan Internet yang dilakukan oleh perempuan yang berwirausaha yang sudah menikah. Studi ini menginvestigasi fenomena tersebut dengan menganalisis data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan mereview berbagai literatur yang sudah ada sebelumnya khususnya mengenai perempuan yang berwirausaha yang memanfaatkan Internet sebagai alat teknologi digital dalam pekerjaannya guna menunjang kinerja usahanya, sedangkan penelitian sebelumnya hanya berfokus pada pengukuran frekuensi. mengakses aplikasi Internet dan mengabaikan status perkawinan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik orang yang menggunakan Internet untuk melakukan pekerjaan utamanya kebanyakan berasal dari daerah perkotaan, tamat pendidikan tingkat SMA, terbilang muda, dan sudah menikah. Adapun perempuan yang berwirausaha baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah memiliki kecenderungan mengakses internet agar dapat memberikan kemudahan bagi mereka dalam berkomunikasi dengan konsumen, mempromosikan produk mereka dan bertransaksi dengan konsumen. Kata kunci: perempuan, wirausaha, penggunaan internet

KESENJANGAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA DI INDONESIA : ANALISIS DATA SAKERNAS 2018

Increasing the participation of Labor Social Security in Indonesia has become the government's commitment. However, until now, there are still many workers who have not participated in labor social security. This paper aims to analyze the gap in the social security membership of workers in Indonesia. Data for analysis is SAKERNAS, August 2018 issued by BPS. Data analysis was carried out by descriptive analysis with both tables and graphics. The results of the analysis show that the participation of workers in labor security in Indonesia is 41.45%. Disparities in labor social security membership occurred in the formal and informal sectors of 48.92% and 1.13%, respectively. Disparities in labor security membership also occur according to main industry, province of residence, gender, and level of education. By sector, the lowest participation occurred in the construction and accommodation sector (20.26%), while the highest participation was in the electricity and gas sector (72.26%). For workers with a diploma education and above, labor security participation is 64.34%, while in junior high school and below, the participation is 19.55%. The participation of labor security in casual workers is still low. Limited income is the main obstacle for informal sector workers and free workers to participate in Labor Social Security. For this reason, it is necessary to think about a subsidized financing scheme so that labor social security does not burden the informal sector workers.