THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN REGIONAL FINANCIAL MANAGEMENT FOR THE HANDLING OF THE COVID-19 PANDEMIC

ABSTRAKPandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah membuat kebijakan-kebijakan sebagai stimulus untuk menjaga kestabilan masyarakat dan perekonomian. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah untuk menangani covid-19 di daerah masing-masing. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerahnya. Permasalahan yang diangkat Pertama, bagaimana hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19? Kedua, Apa peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penanganan pandemi Covid-19? Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yaitu desentralisasi fiskal yang mana. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pandemi Covid-19 ABSTRACTThe Covid-19 pandemic in Indonesia led the government to make policies as a stimulus to maintain the stability of society and the economy. The central government authorizes local governments to manage local finances to deal with covid-19 in their respective regions. This is because the local government better understands the needs of the region. The issue raised first, how is the relationship between the Central Government and Local Government in financial management for the handling of the Covid-19 pandemic? Second, What is the role of local governments in regional financial management for the handling of the Covid-19 pandemic? Using normative juridical research methods with statutory approaches and concept approaches. The relationship between the Central Government and Local Government in Financial Management for the Handling of the Covid-19 Pandemic is fiscal decentralization. The role of local governments in regional financial management for the handling of the Covid-19 pandemic is by refocusing activities, reallocating budgets, and using regional budgets.Keywords: Local Government, Regional Financial Management, Covid-19 Pandemic

Inovasi dan kreativitas Public Service Era Otonomi Daerah sebagai Modern Local Government

ABSTRACTThe implementation of public services is still going on with the old public administration practices. Therefore, it is time for the bureaucracy to change its mindset. The development of the paradigm of public administration can bring enlightenment to the bureaucracy. Public Service innovation and creativity is one of the right solutions in the era of regional autonomy in achieving the welfare of modern regional government. The Indonesian state in running the government, the relationship between the central government and local governments must be well and harmoniously established. The intertwined goal is for the prosperity of the people. Regional autonomy can provide flexibility for regions to innovate and create local community creativity as material for local government policies. Therefore, several important discourses in Public Administration Science can be a reference for modernizing the administration of local government in the era of regional autonomy. Keywords : Innovation, Public Service Creativity, Regional Autonomy, Center, Region and Local Government ABSTRAKPenyelenggarakan pelayanan publik masih saja terjadi praktik-praktik old public administration. Oleh karena itu sudah saatnya birokrasi merubah mindsetnya. Perkembangan paradigma administrasi publik dapat membawa pencerahan bagi birokrasi. Inovasi dan kreativitas Public Service merupakan salah satu solusi yang tepat di era otonomi daerah dalam mencapai kesejahteraan pemerintahan daerah yang modern. Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat. Otonomi daerah dapat memberikan keleluasaan bagi daerah untuk melakukan innovasi dan kreativitas masyarakat setempat sebagai bahan kebijakan local government. Oleh karena itu beberapa wacana penting dalam Ilmu Administrasi Publik dapat menjadi rujukan untuk memodernisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah. Kata Kunci : Inovasi, kreativitas Public Service, Otonomi Daerah, Pusat, Daerah dan Local Government

UPAYA HUKUM ATAS PENENTUAN NILAI LIMIT LELANG OLEH BANK DI BAWAH HARGA PASAR

Nilai Limit merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan lelang. Bank sebagai penjual menentukan nilai limit lelang berdasarkan penilaian dari penilai dan penaksiran dari penaksir yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan Pasal 45 Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Permasalahannya adalah apakah pembatalan lelang dapat dilakukan dengan dasar penentuan nilai limit di bawah harga pasar? kedua, apa upaya hukum yang dapat dilakukan debitur jika penentuan nilai limit lelang oleh bank di bawah harga pasar? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti berkesimpulan bahwa penentuan nilai limit lelang di bawah harga pasar tidak dapat menjadi dasar pembatalan lelang pada tahapan pra lelang dan tahapan pelaksanaan lelang karena pembatalan lelang hanya dapat dibatalkan atas permintaan penjual atau berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan. Debitur yang merasa dirugikan atas penentuan nilai limit lelang dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan.Kata kunci : Nilai Limit, Lelang, Bank

MANIFESTASI KEBIJAKAN KEMENNDIKBUD NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN CORONAVIRUS

ABSTRACT The growth of science and technology continues to accelerate enormously, technology advances not just years, months or days but hours, even minutes, primarily relating to information and communication based on online media and communication. The effects of the development of science and technology are widespread in many areas of life. In the development of technology, there are both negative and positive effects. The country's development goal, or the public ministry, has been referred to in the opening of the national development act to protect the entire nation and the whole of Indonesia, promote public welfare, clean up its life and contribute to world peace. The number 20 years of 2003, section 1 of the national education system states that education is a conscious and planned effort to bring about the learning and learning environment in order to enable learners to actively develop their own potential, but thus in the universe was jolted by the covid-19 pandemic. The ministry of education and culture of the republic of Indonesia has issued a 2020 bill number 4 on implementing education policies in emergency deployment of coronavirus disease (covid-19) at the second point in the home-learning process. The role of parents is crucial in the development of learners, the community / parents participate in accompanying and supporting all efforts in the field of education. This pandemic is an important factor in the sustainability of the online learning process. Education is a process to increase dignity by having the potential of self, intelligence and interest in talents in accordance with the ability of learners. Students also have a positive impact on the development of developed nations, education needs to anticipate global competition in the field of science and technologyKey words: education, coronavirus disease, societyABSTRAK Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang sangat pesat, perkembangan teknologi bukan hanya hitungan tahun, bulan ataupun hari, melainkan jam, bahkan menit, terutama berkaitan dengan informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi informasi dan komunikasi melalui media online. Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat meluas ke berbagai bidang kehidupan. Dalam perkembangan teknologi memberikan dampak postif dan negatif. Pada dasarnya tujuan pembangunan sebuah Negara atau pelaksanaan pelayanan public adalah untuk mensejahterakan masyarakat, hal tersebut juga sudah disebutkan dalam pembukaan UU 1945 yang berbunyi tujuan pembangunan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdasakan kehidupan bangsa dan ikut mentertibakan perdamaian dunia. Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, namum dengan demikian di dijagat raya dihebohkan dengan peristiwa pandemi Covid-19. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia telah mengeluarkan suarat edaran nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) pada poin ke 2 yaitu proses belajar dari rumah. Peranan orangtua sangat penting dalam perkembangan peserta didik, masyarakat/orangtua ikut serta mendampingi dan mendukung segala upaya pada bidang pendidikan. Pandemi ini orang tua lah faktor penting dalam keberlanjutan proses pembelajaran daring. Pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan martabat dengan memiliki potensi diri, kecerdasan dan minat bakat sesuai dengan kemampuan peserta didik. Peserta didik juga memberikan dampak positif bagi perkembangan bangsa yang maju, pendidikan perlu mengantisipasi persaingan global di bidang IPTEKKata Kunci: Pendidikan, Coronavirus Disease , Masyarakat

URGENSI PENERAPAN SISTEM CYBER NOTARY DITENGAH PANDEMI COVID 19

Indonesia telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai penyakit yang menimbulkan keadaan darurat kesehatan masyarakat, pemerintah telah mengeluarkan beberapa peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk bekerja dari rumah (work from home). Penelitian ini meliputi dua pokok permasalahan yaitu yang Pertama, bagaiman keabsahan akta notaris yang dibuat dengan system cyber notary? Kedua, bagaimana urgensi penerapan sistem cyber notary ditengah pandemi Covid-19? Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Akta notaris yang dibuat dengan cyber notary memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Pentingnya penerapan cyber notary ditengah pandemi diperkuat salah satunya dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang mengharuskan untuk menutup sektor perkantoran serta bekerja dari rumah guna memutus tali penyebaran corona virus di Indonesia.

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI (STRANAS PK)

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) adalah arah kebijakan nasional yang memuat arah fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Fokus Stranas PK meliputi perizinan dan tata niaga, keuangan negara, dan penegakan hukum. Salah satu tantangan dalam Stranas PK adalah minimnya pelibatan masyarakat pada 3 fokus tersebut. Terbatasnya pelibatan masyarakat pada 3 (tiga) fokus Stranas PK menjadi latar belakang pentingnya memperkuat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Stranas PK. Tanpa adanya pelibatan masyarakat dalam agenda pencegahan korupsi maka agenda pemberantasan korupsi tidak akan berjalan secara maksimal. Pelibatan masyarakat dalam Stranas PK dapat dilakukan melalui tahap penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Stranas PK.

TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT TERHADAP TENAGA MEDIS DALAM HAL KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA AKIBAT PELAYANAN MEDIS

The hospital is a health service that contained risks of occupational health and safety for its medical personnel, so the need for hospital occupational health and safety (K3RS) project to avoid those risks. An organization such as committee needed to ensure optimal K3RS management. This research formulation of the problem are the legal protection for medical personnel on K3 after health service on hospital, and the legal consequences from absence of K3Rs committee on hospital. This reasearch used normative juridical with statue approach and conseptual approach. The result showed that the legal protection for medical personnel already existed, one of them is right and obligation. Regulated in statutory regulation specifically on legal instruments in the health sector. The result was, if the hospital did not formed an K3RS committee, they have to be legally responsible, for both criminal and civil law. Since hospital held responsibility to form a K3RS committee. According to the regulation from Hospital Accreditation Committee (KARS), director of the hospital held the responbility to fulfill this requirement.Key words: Medical personnel, hospital responsibility, occupational safety and health committee.

ANALISIS TINDAK PIDANA PENGGUNAAN ALAT RAPID TEST ANTIGEN BEKAS OLEH OKNUM PETUGAS MEDIS KIMIA FARMA

Biaya tes RT-PCR atau rapid test antigen yang cukup mahal menjadikan tes RT-PCR atau rapid test antigen menjadi bisnis yang sangat menguntungkan bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya penyedia jasa yang menyediakan jasa tes RT-PCR atau rapid test antigen. Peluang tersebut membuat oknum petugas medis Kimia Farma di Bandara Internasional Kualanamu Kota Medan Sumatera Utara memanfaatkan keadaan tersebut dengan cara melakukan daur ulang alat rapid test antigen, kemudian menggunakan alat rapid test antigen bekas kepada masyarakat yang melakukan tes. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk mengkaji terkait pengaturan hukum yang dilanggar dalam penggunaan alat rapid test antigen bekas oleh oknum petugas medis kimia farma, serta ancaman pidana yang dapat diterapkan atas penggunaan alat rapid test antigen bekas oleh oknum petugas medis kimia farma.

ASPEK HUKUM PEMBERHENTIAN PEGAWAU NEGERI SIPIL BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2019 TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRACTPerformance appraisal of civil servants as stipulated in article 77 number (6) of Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus, this article states that a civil servant whose performance evaluation is not in accordance with the established targets is subject to sanctions in the form of administrative sanctions until dismissal. Basically, the performance of civil servants is the result and assessment of work carried out by civil servants in quality and quantity that has been achieved by a civil servant in carrying out the duties, authorities, obligations and responsibilities that have been given. This changes the paradigm that has been formed so far that being a civil servant is impossible to be dismissed, and a civil servant is not an office employee who is assessed based on performance appraisal, from that background we formulate the issue What is the legis ratio of dismissal of civil servants based on performance appraisal in PP Number 30 of 2019 concerning work evaluation? and What are the legal implications of the dismissal of civil servants based on performance appraisal in PP Number 30 of 2019 concerning Performance Appraisal.Keywords: Assessment, Performance, Civil Servants ABSTRAKPenilaian kinerja PNS diatur pasal 77 angka (6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa seorang PNS yang penilaian kinerjanya tidak sesuai target yang telah ditetapkan maka dikenakan sanksi berupa sanksi administratif hingga pemberhentian. Pada dasarnya kinerja PNS merupakan hasil dan penilaian kerja yang dilakukan oleh PNS secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang PNS dalam melaksanakan tugas, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab yang telah diberikan. Hal ini merubah paradigma yang selama ini telah terbentuk bahwa menjadi seorang PNS mustahil untuk dapat diberhentikan, dan seorang PNS bukanlah seorang pegawai kantoran yang dinilai berdasarkan penilaian kinerja, dari latar belakang itulah maka kami merumuskan masalah Apa ratio legis dari pemberhentian PNS berdasarkan penilaian kinerja dalam PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja? Serta Apa implikasi hukum dari pemberhentian PNS berdasarkan penilaian kinerja dalam PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja.Kata kunci: Penilaian, Kinerja, Pegawai Negeri Sipil

TINDAKAN ULTRA VIRES DIREKSI DAN AKIBAT HUKUMNYA BAGI PERSEROAN TERBATAS

ABSTRACTThe Actions of the Board of Directors are legally qualified as the actions of the Company as a legal entity if carried out by the authority and objectives of the Company as stated in the company's articles of association. The actions of directors that are carried out outside the authority or beyond the authority(ultra vires)cannot be qualified as the actions of the company. As a result, such legal action is not binding on the Company and only binds the Board of Directors personally with third parties. The problems examined are the limits of authority of the Board of Directors according to the UUPT and the doctrine and concept of ultra vires directors. Types of normative juridical research with conceptual approach and statute approach. The actions of the board of directors as long as it is carried out within the limits of the authority granted by the law and the articles of association of PT(intra vires)are legally viewed as the actions of PT as a legal entity. Actions of the Board of Directors that are carried out outside the authority or exceed their authority as stipulated in the laws and articles of association of PT(ultra vires)the Board of Directors must be personally responsible with third parties.Keywords: Ultra Vires Action; Board of Directors; Limited Liability Company ABSTRAKTindakan Direksi secara hukum dikualifikasi sebagai tindakan perseroan selaku badan hukum apabila dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tujuan perseroan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar perseroan. Tindakan direksi yang dilakukan di luar kewenangan atau melampaui kewenangan (ultra vires) tidak dapat dikualifikasi sebagai tindakan perseroan. Akibatnya, tindakan hukum tersebut tidak mengikat perseroan dan hanya mengikat Direksi secara pribadi dengan pihak ketiga. Permasalahan yang diteliti yaitu batas-batas kewenangan Direksi menurut UUPT dan doktrin dan konsep ultra vires direksi. Jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Tindakan direksi sepanjang dilakukan dalam batas-batas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan anggaran dasar PT (intra vires) secara hukum dipandang sebagai tindakan PT selaku badan hukum. Tindakan Direksi yang dilakukan di luar kewenangan atau melampaui kewenangannya sebagaimana diatur dalam undang-undang dan anggaran dasar PT (ultra vires) Direksi harus bertanggung jawab secara pribadi dengan pihak ketiga.Kata Kunci: Tindakan Ultra Vires; Direksi; Perseroan Terbatas