PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimanakah penerapan restorative justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Banda Aceh serta hambatannya dalam penerapan restorative justice. Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dilakukan analis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian antara lain penerapan restorative justice dilksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik ditingkat kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan serta Badan Narkatika Nasional di Aceh. Hambatan dalam pelaksanaan restorative justice adalah uang ganti rugi yang begitu besar, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, belum meratanya pemahaman aparatur desa dalam melakukan restorative justice terhadap anak yang berhadapan hukum

PERANAN HAKIM DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana, bahwa hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karenanya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (recht vinding), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila. Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, oleh karenanya hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undangundang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif

KEPASTIAN HUKUM RESTRUKTURISASI KREDIT PERBANKAN KEPADA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA MASA COVID-19 DI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG PEMBANTU TANJUNG MORAWA

Dengan sulitnya perekonomian dari debitur sehingga berdampak terhadap usahanya dan kemampuan membayar angsuran kredit, tentu harus tercapai kesepakatan untuk penyelamatan kredit bermasalah dan untuk tercapainya program Stimulus Perekonomian Nasional. Dengan dilaksanakannya restrukturisasi kredit covid-19, maka harus ada kepastian hukum dalam pelaksanannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana mekanisme pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa, bagaimana hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa, bagaimana kepastian hukum dalam restrukturisasi kredit perbankan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masa Covid-19 di PT. Bank Sumut Tanjung Morawa. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis adalah penelitian yuridis normatif. Sifat dari penelitian tesis ini yaitu deskriptif analisis. Menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (statute approach). Tekhnik pengumpulan data dilakukan melalui library research dan field research, yang didapatkan melalui studi dokumen dan pedoman wawancara. Mekanisme dan proses pengajuan restrukturisasi kredit perbankan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) pada masa Covid-19 sudah sesuai dengan yang ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Sumut tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang tetap mengacu kepada Surat Edaran Bank Sumut Tentang Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit. Hambatan yang dihadapi yaitu Debitur tidak kooperatif dan tidak memiliki itikad baik serta usaha debitur sudah tidak berjalan lagi. Kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan restrukturisasi kredit kepada UMKM di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Tanjung Morawa dapat berupa kepastian ketersediaan aturan hukum bagi pelaksanaan restrukturisasi kredit yang terdampak Covid-19, kepastian bagi debitur yang beritikad baik untuk dapat melanjutkan pembayaran angsuran kreditnya yang bermasalah, kepastian bagi pihak bank untuk mendapat kembali dana yang telah diberikannya kepada debitur yang mengalami kemacetan pembayaran sebagai dampak penyebaran Covid-19. Disarankan pada penerapan restrukturisasi kredit Covid-19 ini Bank harus cermat memilih debitur yang dapat diberikan restrukturisasi kredit agar tidak salah sasaran. Pihak Bank harus memiliki strategi dan upaya untuk menghadapi segala hambatan dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit covid-19 agar tujuan dari restrukturisasi kredit tersebut dapat terlaksana. Untuk memberikan kepastian hukum kepada debitur yang terdampak Covid-19 perlu ada penyempurnaan kebijakan perkreditan dan bank harus meningkatkan kompetensi teknis dan kemampuan untuk memitigasi risiko kredit kepada pengelola kredit

MODEL PENGATURAN YANG EFEKTIF TERKAIT PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI INDONESIA

Abstract, This study aims to discuss the existence of the regulation of the Minister of Trade No. 56/M.DAG/PER/9/2014 and analyze the implementation problems. This research is normative legal research (juridical normative) using a statutory approach and a conceptual approach where the analysis method is carried out qualitatively. The results of the study indicate that the state must promote Indonesian national culture, one of which is to maintain and maintain traditional markets in Indonesia as a manifestation of cultural identity and one of Indonesia's national cultures. This is enshrined in the constitution based on Article 32 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. About the arrangement of traditional markets in Indonesia, specific and detailed arrangements relating to traditional markets are regulated by Presidential Regulation Number 112 of 2007 concerning Arrangement and Development of Traditional Markets, Shopping Centers, and Modern Stores was then followed up with Minister of Trade Regulation Number 70/MDAG/PER/12/2013 concerning Guidelines for Arrangement and Development of Traditional Markets, which was later updated with Minister of Trade Regulation No: 56/M/DAG /9 2014 the Year 2014. However, the Minister of Trade Regulation only regulates the arrangement of modern markets. The existence of people's markets or traditional markets which are in great demand by the community to this day still causes polemics in their management, so they are often considered not so necessary. Therefore, it is very important to pay attention to the interests of the community from all levels, especially government policies in the regulation and management of emerging markets. Because the Indonesian constitution has explained that the state is responsible for providing protection and is responsible for maintaining traditional markets in Indonesia. Keywords: Arrangement, Regulation, and Management, People's Markets or Traditional Markets Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas eksistensi dari peraturan Menteri Perdagangan Nomor. 56/M.DAG/PER/9/2014 dan menganalisis problematika pelaksanaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) dimana metode analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara mempunyai kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia salah satunya adalah dengan tetap menjaga dan mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia sebagai wujud dari identitas budaya dan salah satu kebudayaan nasional Indonesia. Hal ini termaktub didalam konstitusi berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan penataan pasar-pasar tradisional di Indonesia, pengaturan secara khusus dan terperinci yang berkaitan dengan pasar tradisional diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, yang kemudian diperbaharui dengan peraturan Menteri Perdagangan No: 56/M/DAG/9 2014 Tahun 2014. Namun Permendag tersebut hanya mengatur terkait penataan pasar modern saja. Keberadaan pasar rakyat atau pasar tradisional yang banyak diminati oleh masyarakat sampai hari ini masih menimbullkan polemik dalam pengelolaannya, sehingga sering kali dianggap tidak begitu diperlukan. Oleh karena itu, kepentingan masyarakat dari segala tingkatan sangat perlu diperhatikan terutama kebijakan pemerintah didalm pengaturan dan pengelolaan pasar-pasar yang bermunculan. Karena konstitusi Indonesia telah menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan bertanggung jawab mempertahankan pasar-pasar tradisional di Indonesia. Kata Kunci: Penataan, Pengaturan dan Pengelolaan, Pasar Rakyat atau Pasar Tradisional

MONOPOLI DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI

Competition in the business world causes business actors to sometimes resort to various ways to conduct unfair business competition, resulting in losses for other business actors. In the virtual world (information technology for example) this action is often found. So it is necessary to study how the prohibition of monopolistic practices and unfair business competition against businesses in the field of information technology. This research is a normative legal research, the main data of which is obtained through library research. Based on the results of the research, it is known that the form of market monopoly and unfair business competition in information technology law can be in the form of vertical integration, discrimination of business actors, taking of domain names, and other actions that can harm business competitors. The Tying Arrangement in the Microsoft case is a form of unfair business competition, in which the giant software company Microsoft is accused of violating the antitrust law by taking Tying Arrangements by linking the windows product (the tying product) with the internet explorer browser product (the tied product). The Tying Arrangement was allegedly carried out in order to win a monopoly in the internet browser product market.

PENYADAPAN (WIRETAPPING) OLEH PENYIDIK DALAM RANGKA MENGUMPUL BUKTI MENURUT PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan dan Pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama Batasan penyidik melakukan penyadapan dalam tahap penyidikan adalah mengacu kepada Standar Operasional Prosedur yang telah diatur dalam undang-undang khususnya masing-masing. Pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 menyatakan pada pokoknya penyadapan (interception) adalah sebuah perbuatan melawan hukum. Hal ini dikarenakan penyadapan merupakan sebuah tindakan yang melanggar privasi orang lain dan oleh karenanya melanggar hak asasi manusia. Sehingga batasan penyidik dalam melakukan penyadapan harus diawasi dengan ketat dalam aturan yang berlevel undang-undang. Dan Kedua, Penyadapan atau intersepsi merupakan salah satu upaya penegak hukum yang istimewa dalam usaha menemukan bukti-bukti yang cukup guna proses penyidikan. Pengujian terhadap keabsahan tindakan penyidik dalam melakukan penyadapan masih belum jelas diatur. Terhadap penyadapan yang dilakukan penyidik diluar prosedur yang ditentukan masih memungkin terjadi, hal ini disebabkan tidak adanya mekanisme yang dapat menguji keabsahan penyidik dalam melakukan penyadapan.

PENGAWASAN TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS 1 A PAKJO PALEMBANG

Pengawasan terhadap pemenuhan hak asasi manusia warga binaan selama menjalani hukuman di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang , di lakukan oleh lembaga Internal dan lembaga eksternal.Implementasi pemenuhan hak-hak narapidana (warga binaan) di rumah tahanan negara kelas 1 A Pakjo Palembang Pelaksananaan dan pemenuhan hak asasi manusia warga binaan di rumah tahanan negara kelas 1A Pakjo Palembang diatur dalam peraturan perundang –undangan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, secara umum implentasi hak asasi manusia tersebut dapat dikategorikan dalam dua kategori yaitu pemenuhan hak jasmaniah dan hak rohaniah para warga binaan Hak jasmaniah antara lain hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan makanan yang layak, hak untuk mendapatkan fasilitas olahraga dan lain sebagainya Sedangkan hak rohaniah antara lain hak warga binaan untuk menjalankan syari’at agamanya

EVALUASI KAMPANYE PILKADA SERENTAK PADA MASA PANDEMI COVID-19

This article is an evaluation to campaign rules of regional election 2020 during Pandemic Covid-19 which are many violations of health protocol. Two question will be answered are: 1) how is the legal basis of campaign regional election 2020 during pandemic? 2) how the campaign can be more effective for candidates and save for people during Pandemic Covid-19? Results are: 1) design of campaign method as limited meetings, face to face, and dialog during Pandemic Covid-19 based on article 65 Law No.10 Years 2016 and adopted from “Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19)” by Minister of health those forbid the crowd and limited social interactions. 2).campaign method as limited meetings, face to face and dialog during pandemic Covid-19 prioritize people save by implement health protocol, give chance to candidate and voters to direct interact, increase the number of campaign participants as limited meetings, face to face, and dialog also allow campaign advertising in mass media and social media.

REVITALISASI KEWENANGAN LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH DALAM PENANGANAN PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Tujuan penelitian revitalisasi Lembaga Wali Nanggroe Aceh (LWNA) bagian dari upaya menemukan konsep aktivasi LWNA dalam penanggulangan pandemic covid-19 dan menemukan fungsi advise dalam tata kelola Pemerintah Aceh saat ini. Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selaku pembentukan Qanun Aceh harus melibatkan LWNA, karena secara normatif yuridis lembaga a quo ini menjadi penjaga kekhususan dan keistimewaan rakyat Aceh. Penghidupan LWNA dalam untuk mempercepat penanganan pandemic covid-19 sehingga dapat memutus mata rantai penyebaran pandemic covid-19 yang saat ini dibeberapa kabupaten/kota di Aceh sudah masuk tahap zona merah.

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP PENGGUNAAN DANA DESA SEBAGAI UPAYA TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Once the importance of public information disclosure on the use of village funds is due to information on the use of village funds, will provide information about the use and use of village funds, will involve the community in managing village funds, will encourage the use of village funds based on the principles of good governance, will develop knowledge and will improve the quality of the use of village funds. The implementation of Public Information Openness regarding the use of village funds in Peley Village, South Totikum Subdistrict, Banggai Islands Regency has not been implemented because there is no Village Regulation on village public information disclosure, and the Village Information and Documentation Management Officer (Village PPID) has not been formed. However, to provide information about financial management, the Village Government is only limited to making billboards on the structure of the APBDesa, which is financed through the APBDesa