Kondisi hukum dan aparat hukum di semua tingkatan termasuk hakim, dipenjara dalam positivisme yang fatal. Pemahaman ini mereduksi hukum hanya sebagai hukum dan peraturan deterministik, mekanistik dan esoteris belaka. Hukum soliter adalah hukum soliter tanpa memasukkan transendensi, moralitas, atau kebiasaan. Hasil akhir dari paradigma ini hanya mampu menghadirkan kepastian hukum tetapi kurang keadilan. Akar semua krisis dan runtuhnya kepercayaan publik pada hukum berasal dari hukum yang hanya mendidik corong undang-undang. Hukum yang mengajarkan legislasi sebagai ideologi sakral, hukum itu hanya hukum atau regulasi. Lulusan hukum baru yang mengisi posisi ahli hukum memiliki keterampilan tetapi mereka kurang empati, mengabaikan keadilan publik dan korup. Diperlukan paradigma pilihan hukum baru, yaitu realisme hukum teistik yang memberikan kebebasan kepada para hakim dan aparat hukum lainnya dari belenggu keadilan prosedural dalam gaya positivisme. Melalui hukum dengan paradigma Realisme Hukum Teistik, diharapkan aparatur hukum akan memiliki kebajikan, untuk dapat membaca substansi keadilan dengan keimanannya kepada Allah daripada sekadar menjadi corong hukum dan mampu menjaga dari perilaku tercela atas dasar imannya.The condition that law and legal apparatus in all levels including judges, are imprisoned in fatal positivism. This understanding reduces the law only as mere deterministic, mechanistic and esoteric laws and regulations. Solitary law is solitary law without include the transcendence, morality, or custom. The final result of this paradigm is only able to present legal certainty but lack of justice. The roots of all crises and the collapse of public trust in the law are originated from a law that educates only the mouthpiece of the legislation. The law that teaches the legislation as a sacred ideology, the law is just law or regulation. Fresh graduate of law who fill positions of legal apparatus experts have skills but they are lack of empathy, neglect of public justice and corrupt. A new legal choice paradigm is needed, namely theistic legal realism which gives judges and other legal apparatuses the freedom from the shackles of procedural justice in the style of positivism. Through the law with the Theistic Legal Realism paradigm, it is expected that the legal apparatus will have virtue, to be able to read the substance of justice with his faith in Allah rather than merely being a mouthpiece of the law and be able to guard against despicable behavior on the basis of his faith.
A proposed citizen participation–public trust model in the context of service delivery protests in South African local government
