scholarly journals FAITH IN GOD, INDEPENDENCE OF LAW AND INDEPENDENCE OF JUDGES: Study of Theistic Legal Realism in Legal settlement

2018 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 195-208
Author(s):  
Nofi Sri Utami ◽  
Suteki Suteki ◽  
Retno Saraswati ◽  
Arief Budiono
Keyword(s):  
Procedural Justice ◽  
Public Trust ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Realism ◽  
The Law ◽  
Laws And Regulations

Kondisi hukum dan aparat hukum di semua tingkatan termasuk hakim, dipenjara dalam positivisme yang fatal. Pemahaman ini mereduksi hukum hanya sebagai hukum dan peraturan deterministik, mekanistik dan esoteris belaka. Hukum soliter adalah hukum soliter tanpa memasukkan transendensi, moralitas, atau kebiasaan. Hasil akhir dari paradigma ini hanya mampu menghadirkan kepastian hukum tetapi kurang keadilan. Akar semua krisis dan runtuhnya kepercayaan publik pada hukum berasal dari hukum yang hanya mendidik corong undang-undang. Hukum yang mengajarkan legislasi sebagai ideologi sakral, hukum itu hanya hukum atau regulasi. Lulusan hukum baru yang mengisi posisi ahli hukum memiliki keterampilan tetapi mereka kurang empati, mengabaikan keadilan publik dan korup. Diperlukan paradigma pilihan hukum baru, yaitu realisme hukum teistik yang memberikan kebebasan kepada para hakim dan aparat hukum lainnya dari belenggu keadilan prosedural dalam gaya positivisme. Melalui hukum dengan paradigma Realisme Hukum Teistik, diharapkan aparatur hukum akan memiliki kebajikan, untuk dapat membaca substansi keadilan dengan keimanannya kepada Allah daripada sekadar menjadi corong hukum dan mampu menjaga dari perilaku tercela atas dasar imannya.The condition that law and legal apparatus in all levels including judges, are imprisoned in fatal positivism. This understanding reduces the law only as mere deterministic, mechanistic and esoteric laws and regulations. Solitary law is solitary law without include the transcendence, morality, or custom. The final result of this paradigm is only able to present legal certainty but lack of justice. The roots of all crises and the collapse of public trust in the law are originated from a law that educates only the mouthpiece of the legislation. The law that teaches the legislation as a sacred ideology, the law is just law or regulation. Fresh graduate of law who fill positions of legal apparatus experts have skills but they are lack of empathy, neglect of public justice and corrupt. A new legal choice paradigm is needed, namely theistic legal realism which gives judges and other legal apparatuses the freedom from the shackles of procedural justice in the style of positivism. Through the law with the Theistic Legal Realism paradigm, it is expected that the legal apparatus will have virtue, to be able to read the substance of justice with his faith in Allah rather than merely being a mouthpiece of the law and be able to guard against despicable behavior on the basis of his faith.

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PERJANJIAN PADA PLATFORM LOAN-BASED CROWDFUNDING

2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 181
Author(s):  
Chartilia Gendis Napinillit M. ◽  
Anjar Sri Ciptorukmi
Keyword(s):  
Dispute Settlement ◽  
Legal Protection ◽  
Legal Rights ◽  
Legal Action ◽  
Legal Certainty ◽  
Important Thing ◽  
Legal Relationship ◽  
The Law ◽  
Legal Consequences ◽  
Laws And Regulations

<p>This article aims to analyze and know the law protection provided to parties involved in the agreement through the loan-based crowdfunding platform. The legal protection granted to the parties is contained within the agreement itself, namely within the clause of the clause agreed upon by the parties, and there is also an out of the agreement, that is, in the provisions of current laws and regulations. Law protection is an important thing to guarantee the fulfillment of the legal rights of a person. In addition to these objectives, law protection is provided to bring about legal certainty, legal benefit, and justice for the parties. Law protection can be preventive (prevent) or repressive (fix). The agreed agreement on the loan-based crowdfunding platform creates a legal relationship between the two parties of the manufacturer.  Legal Relationship is a relationship that gives rise to the consequences of a law guaranteed by law or law. Any legal action that raises legal consequences on a loan-based crowdfunding platform should have legal protection, especially when there is a dispute between the<br />parties. Peaceful forums or through deliberations can not be guaranteed to resolve existing disputes, therefore legal protection is required to provide a solution and clarity of existing dispute settlement or potentially occurring after the agreement is agreed.</p><p>Keywords: Law Protection, Agreement, Loan-based crowdfunding, .</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak yang terlibat didalam perjanjian melaui platform loan-based crowdfunding. Perlindungan hukum yang diberikan bagi para pihak terdapat didalam perjanjian itu sendiri, yaitu didalam klausula klausula yang telah disepakati para pihak, dan terdapat juga diluar perjanjian, yaitu didalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang penting untuk menjamin terpenuhinya hak hak hukum dari seseorang. Selain tujuan tersebut, perlindungan hukum yang diberikan guna mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan bagi para pihak. Perlindungan hukum yang diberikan dapat bersifat preventif (mencegah) atau represif (memperbaiki).  Perjanjian yang disepakati pada platform loan-based crowdfunding menimbulkan suatu hubungan Hukum antara dua pihak pembuatnya. Hubungan Hukum yaitu hubungan yang menimbulkan akibat Hukum yang dijamin oleh Hukum atau Undang-Undang. Setiap perbuatan hukum yang memunculkan akibat hukum pada platform loan-based crowdfunding harus memiliki perlindungan hukum, terlebih disaat terjadi suatu sengketa antar pihak. Forum damai atau melalui cara musyawarah belum dapat menjadi jaminan akan terselesaikannya sengketa yang ada, maka dari itu perlindungan hukum diperlukan untuk  memberi solusi dan kejelasan akan penyelesaian sengketa yang ada atau yang berpotensi terjadi pasca perjanjian disepakati.</p><p>Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perjanjian, Loan based crowdfunding.</p>

scholarly journals PENYELESAIAN DEBITUR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Solusi ◽  
2018 ◽  
Vol 16 (3) ◽  
pp. 253-265
Author(s):  
Asuan Asuan
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Civil Code ◽  
Legal Issues ◽  
Legal Certainty ◽  
Power Of Attorney ◽  
Legal Research ◽  
Government Regulations ◽  
The Law ◽  
Laws And Regulations

 Type of research in doctrinal law or better known as normative legal research which is also called normative juridical (legal research) concerning the legal issues at hand. The approach to the law (statue approach) is carried out by examining the laws and regulations. In writing with primary and secondary data obtained from library materials namely Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, Law No. 10 of 1998 concerning Banking, Government Regulations, Civil Code, KUH Trade and literature, lecture materials and other sources related to credit agreements with fiduciary guarantees and problems in particular. In granting credit with fiduciary guarantees through the stages of the procedure for credit application and the making of a fiduciary deed at the notary who is registered with the Office of Fiduciary Registration to provide legal certainty for creditors (banks). Credit settlement process if the debtor is malicious, the bank is based on a substitution power of attorney from the debtor made a notariil Fiduciary deed and registered with the Fiduciary Office, the debtor makes a sale under the hands, the sale of collateral is voluntary, the result is submitted to the bank to repay the loan, the bank can conduct the auction in general and through the Court.

scholarly journals KONSTITUSIONALITAS MATERIELE WEDERRECHTELIJK DALAM KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

2018 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Ade Adhari
Keyword(s):  
Judicial Review ◽  
Criminal Code ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Norms ◽  
The Law ◽  
Principle Of Legality ◽  
Laws And Regulations

ABSTRAKPutusan Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan materiele wederrechtelijk dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, dan tidak berlaku mengikat. Penelitian ini berupaya memahami apakah tepat atau tidak pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut. Dalam menjawab permasalahan tersebut digunakan penelitian doktrinal, norma hukum serta asas yang melandasi lahirnya putusan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian diketahui terdapat ketidaktepatan dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi telah keliru dalam usahanya memvalidasi Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan menguji berdasarkan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Padahal prinsipnya pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi berorientasi pada asas legalitas yang hanya mengutamakan rechtssicherheit dan mengesampingkan keberadaan gerechtigkeit dan zweckmässigkeit. Lebih dari itu, tidak diakuinya materiele wederrechtelijk telah meniadakan eksistensi hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum untuk menyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum. Hal ini bertentangan dengan mandat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian materiele wederrechtelijk tidak bertentangan dengan kontitusi.Kata kunci: materiele wederrechtelijk, korupsi, konstitusionalitas. ABSTRACT Constitutional Court Decision Number 003/PUUIV/2006 states unlawful criminal acts (materiele wederrechtelijk) in the Anti-Corruption Law is inconsistent with Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution, and not binding. Doctrinal research, legal norms and principles underlying the birth of the court decision are used in answering whether the problem arising from the decision is justified. Based on the result of the research, there is an inaccuracy in the consideration of the Constitutional Court. The Constitutional Court has erred in its attempt to validate the Elucidation of Article 2 Paragraph (1) of Corruption Law by examining based on the legality principle contained in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code. Whereas in principle, what has been conducted by the Constitutional Court is a judicial review of the law against the 1945 Constitution. In addition, the Constitutional Court’s decision is oriented on the principle of legality which only prioritizes legal  certainty (Rechtssicherheit) and overrides justice (Gerechtigkeit) and utility (Zweckmässigkeit). Moreover, the unrecognized materiele wederrechtelijk has negated the existence of a living law in society as a source of law to declare unlawful acts. This is contrary to the mandate of Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and various prevailing laws and regulations. Thus, the material wederrechtelijk is not contradictory to the constitution. Keywords: materiele wederrechtelijk, corruption, constitutionality.

MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM DAN JAMINAN KEPASTIAN HAK KONSUMEN MUSLIM TERHADAP PRODUK HALAL (SUATU KAJIAN AJARAN GUSTAV RADBRUCH)

2020 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 38
Author(s):  
Syafrida Syafrida ◽  
Ralang Hartati
Keyword(s):  
Legal Protection ◽  
Added Value ◽  
Legal Certainty ◽  
Consumer Rights ◽  
The Law ◽  
Laws And Regulations

AbstrakTujuan Hukum menurut Ajaran Gustav Radbruch adalah memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemanfataan. Penyelenggaran produk halal yang bertujuan untuk memberi perlindungan hukum hak konsumen terhadap produk halal. Pelaku usaha dalam menjalan kegiatan usahannya harus bertindak adil artinya peaku usaha tidak melakukan perbuatan yang melanggar hak konsumen terhadap produk halal. Keadilan akan dapat diwujudkan jika didukung oleh regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaran produk halal untuk melinduk hak konsumen muslim. Penyelenggaran produk halal yang didukung oleh unsur keadilan dan kepastian hukum peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan produk halal akan memberi manfaat melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal dan bermanfaat bagi pelaku usaha karena logo halal yang terdapat pada produk akan meningkatkan nilai tambah penjualan pelau usaha sehingga memberi keuntungan bagi pelaku usaha.Kata kunci, ajaran Gustav Radbruch, perlindungan, konsumen muslim  Abstract He purpose of the Law according to Gustav Radbruch's Teachings is to provide justice, legal certainty and humanity. Holding halal products that aim to provide legal protection for consumer rights to halal products. Business actors in carrying out their business activities must act fairly, meaning businesspeople do not commit acts that violate consumer rights to halal products. Justice will be realized if it is supported by regulations that provide legal certainty in the implementation of halal products to protect the rights of Muslim consumers. Holding halal products supported by justice and legal certainty of laws and regulations relating to halal products will provide benefits to protect Muslim consumers' rights to halal products and benefit business actors because the halal logo on the product will increase the added value of sales of business pelau so benefit the business actor. Keywords, the teachings of Gustav Radbruch, protection, Muslim consumers

scholarly journals Uang tutup babah as a customary dispute resolution in gayonese community

2018 ◽  
Vol 52 ◽  
pp. 00043
Author(s):  
Shira Thani ◽  
Alvi Syahrin
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Positive Impact ◽  
Customary Law ◽  
Deterrent Effect ◽  
Legal Certainty ◽  
Sociological Jurisprudence ◽  
Impact Theory ◽  
The Law ◽  
Laws And Regulations

There are several customary sanctions which are often imposed in customary dispute resolutions in Gayonese community. One of them is uang tutup babah (hush money). It is a payment to resolve customary dispute between parties. However, it is not yet regulated in laws and regulations related to customary law. This paper will discuss the legal strength of decision of uang tutup babah in a customary dispute resolution and its impact. Theory of sociological jurisprudence, theory of harmonization and theory of criminalization were used in this study. In general, uang tutup babah means hush money. It is a customary dispute resolution in some customary communities in Gayo. Although the sanction, uang tutup babah, it is not yet regulated by law on customary institutions, it is often used by parties involved in the dispute to resolve their problem because it has a positive impact on communities. It is also believed that it gives a deterrent effect to the perpetrator. Since this has been done repeatedly and community accept it as a sanction, it should be included in the law to ensure that it gives legal certainty and has legal strength.

Good Policing

2020 ◽  
Author(s):  
Mike Hough
Keyword(s):  
Procedural Justice ◽  
Police Officers ◽  
Crime Control ◽  
Public Trust ◽  
Police Legitimacy ◽  
Justice Theory ◽  
Police Recruits ◽  
The Public ◽  
Police Contacts ◽  
The Law

This book conveys the ideas behind procedural justice theory as they apply to policing. It sets out important but complex ideas in jargon-free language to non-specialist readers with an interest in policing – including serving police officers and police recruits as they embark on a degree-level entry programme into the police service. The book’s main message is that public trust in the police builds police legitimacy, and people comply with the law and cooperate with the police when they see the police as legitimate. It argues that public trust in the police serves as the bedrock of police legitimacy. Procedural justice theory provides an account of the reasons why people obey the law that stresses the importance of fair and respectful treatment of the public, and an alignment between policing practice and people’s moral standards. It provides a narrative about crime control that questions the tough ‘no-nonsense’ solutions that politicians often reach for when crime problems emerge. The book’s main policy recommendations are that policing strategies and tactics should always be assessed against criteria of legitimacy, and that the quality of treatment in police contacts with the public is one of the keys to good policing.

scholarly journals Regulation and consumer protection of fintech in Indonesia

2021 ◽  
Vol 6 ◽  
pp. 49-63
Author(s):  
Afif Noor ◽  
Haniff Ahamat ◽  
Ismail Marzuki ◽  
Dwi Wulandari ◽  
Akhmad Arif Junaidi ◽  
...  
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Consumer Protection ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Certainty ◽  
Analysis Method ◽  
Legal Reforms ◽  
Consumer Rights ◽  
The Law ◽  
Laws And Regulations

Islamic fintech lending regulation and consumer protection are important matters that serve as behavioral guidelines and guarantee the fulfillment of consumer rights. Islamic fintech lending has high risks, such as default, sharia compliance, and implementation of dispute resolution. This study aims to find and analyze the regulation and protection of Islamic fintech lending consumers in Indonesian laws and regulations. This research is normative juridical research that examines the law as a norm in legislation by using secondary data which is analyzed qualitatively by descriptive analysis method. Normatively, there are no regulations that specifically regulate or contain Islamic fintech lending. Thus, consumer protection is also weak. Policymakers must carry out legal reforms by issuing laws or regulations that regulate Islamic fintech lending and its business activities to realize legal certainty, justice, and benefit.

scholarly journals Discrimination against Children Born Outside of Marriage in Indonesia

2020 ◽  
Vol 7 (9) ◽  
pp. 121
Author(s):  
Nahdiya Sabrina ◽  
Thohir Luth ◽  
Masruchin Rubai ◽  
Nurini Aprilianda
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Equal Treatment ◽  
Legal Certainty ◽  
Next Generation ◽  
Legal Research ◽  
Biological Father ◽  
The Law ◽  
The Republic ◽  
The Right ◽  
Laws And Regulations

The protection of Indonesian children as the nation's next-generation that is free from discrimination has not been fully implemented, it is evident in our society that there are still many children who do not get enough attention in protecting and fulfilling their rights. Children born out of wedlock are sometimes not recognized and neglected by their biological father. Unlike legitimate children whose rights are guaranteed and there are sanctions if these rights are not fulfilled by the father, for children born outside of marriage there is no penalty if the biological father neglects them. The method used in this research is the normative legal research method. This paper discusses the conditions of children born outside of marriage in Indonesia, discrimination against children born outside of marriage in Indonesia, and expectations for children born outside of marriage in Indonesia. Currently, there are no laws and regulations that state sanctions if the biological father does not want to be responsible for the birth of this child. This is certainly not in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28D paragraph (1) which reads: “Everyone has the right to recognition, guarantee, protection and legal certainty that is just and equal treatment before the law.

Pengaturan Waralaba Di Indonesia: Perspektif Hukum Bisnis

Liquidity ◽  
2018 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 159-166
Author(s):  
Muchtar Riva’i
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Small And Medium Enterprises ◽  
Economic Community ◽  
The Law ◽  
The Government ◽  
Medium Enterprises ◽  
Article 5 ◽  
Laws And Regulations

The law arrangement of franchise law was first explicitly regulated by the Government Regulation No. 16 of 1997 which is then updated by Government Regulation No. 42 of 2007 to be created in an agreement that at least contains clauses as stipulated by Article 5 of the Government Regulation. However, franchise arrangements also associated with a variety of other laws and regulations applicable in Indonesia. This article is going to state that the importance of partnerships with small and medium enterprises as an effort to encourage the involvement of the wider economic community.

Pengatuan Hukum Terhadap Narkotika Jenis-Jenis Baru yang Belum Terdaftar

2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
Author(s):  
Rizky Maulana Hakim
Keyword(s):  
Hazardous Materials ◽  
Legal Certainty ◽  
Next Generation ◽  
The Law

We realize that in the community, it is still close to the night world which can plunge the nation's next generation, through drinking, gambling, and especially Narcotics. There are many rules related to this problem, it is still possible that the minimum knowledge of the community is what causes users to become victims of the rigors of using drugs.In discussing this paper, we will take and discuss the theme of "Legal Certainty and Role of Laws on Narcotics (Narcotics and Drugs / Hazardous Materials) by Users and Distributors." The purpose of accepting this paper is, first, to be agreed by the reader which can be understood about the dangers that need to be discussed regarding the subjectivity of the drug itself; secondly, asking the reader to get a clue about actually addressing the urgency about the distribution of drugs; round, which is about knowing what the rules of the law and also the awareness in the surrounding community.Keywords: Narcotics, Role of Laws, Problem, Minimum Knowledge, awareness

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document