scholarly journals MEDIASI DALAM PEMBIAYAAN MOBIL PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MATARAM

Asy-Syari ah ◽  
2020 ◽  
Vol 21 (2) ◽  
pp. 257-280
Author(s):  
Irma Istihara Zain
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Qualitative Method ◽  
Dispute Settlement ◽  
Islamic Law ◽  
Causative Factor ◽  
Positive Law ◽  
Causative Factors ◽  
Three Stages ◽  
The Impact

Abstract: The development of payment system that is easier accessed by consumer makes the consumer feels that that they has been given the ease of meeting their needs such as vehicle or in this case car. It is uncommon for the consumer to think about the impact that will occur in the future when their rights are not fulfilled as consumer. Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) has the role of protecting the rights of consumer and businessmen through arbitrage, conciliation, and mediation. However, most of the dispute was strived to be resolved through mediation. BPSK can verify the default clauses specified by businessmen. The complaint related to the lost he experienced can be prepared in writing or verbally through BPSK. This study aimed to give education and illustration about the mediation of car financing in BPSK of Mataram City, to explain the causative factors of dispute in BPSK, and to explain mediation of car financing in BPSK of Mataram City according to Islamic Law Perspective. This study used qualitative method through case approach. Case approach is an approach that raising issues by observing some similar cases. At the end of the study, the stages of mediation dispute resolution for car financing based on positive law concept and Islamic law concept can be found since both concepts are prioritizing justice.  However, BPSK adopted three stages called request, trial, and resolution while in Islamic law concept prioritized pillars and condition. Besides that, the causative factor of car financing dispute in BPSK is contract violation. Keywords: Mediation, Car Financing, Consumer Dispute Settlement Agency, Islamic LawAbstrak:  Berkembangnya sistem pembiayaan yang sangat mudah di jangkau oleh konsumen, membuat konsumen merasa diberi keringanan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan seperti kendaraan bermotor yang dalam hal ini mobil. Sehingga tidak jarang konsumen memikirkan dampak yang terjadi di kemudian hari ketika tidak terpenuhinya hak yangseharusnya didapatkan sebagai konsumen. Sehingga BPSK memiliki peranan dalam melindungi hak-hak konsumen ketika dirugikan yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, melalui arbitrase, konsiliasi maupun mediasi, namun diupayakan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. BPSK dapat memeriksa klausula baku yang dicantumkan oleh pelaku usaha. Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis ataupun lisan melalui BPSK terkait kerugian yang dialaminya. Penelitian ini berujuan untuk memberi edukasi dan gambaran terkait mediasi dalam pembiayaan mobil di BPSK Kota Mataram. Menjelaskan  faktor penyebab timbulnya sengketa di BPSK. Dan menjelaskan mediasi dalam pembiayaan mobil di BPSK Kota Mataram perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan yaitu kualitatif, pendekatan yang digunakan dengan mengangkat isu-isu yang muncul dengan mengaati beberapa kasus oleh karena dengan metode tersebut dinamakan dengan pendekatan kasus atau dengan kata lain case approach. Sehingga tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa mediasi dalam pembiayaan mobil berdasarkan konsep hukum positif dan konsep hukum Islam dapat ditemukan melalui penelitian ini. Konsep tersebut sama-sama mengutamakan keadilan, namun di BPSK mengadopsi 3 tahapan, yaitu permohonan, persidangan dan putusan sedangkan dalam konsep hukum Islam mengutamakan rukun, syarat serta prinsip-prinsip dalam mediasi. Selain itu faktor dari timbulnya sengketa pembiayaan mobil di BPSK yaitu adanya cidera janji atau wanprestasi. Kata Kunci: Mediasi, Pembiayaan Mobil, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Hukum Islam

scholarly journals PELAKSANAAN MEDIASI PADA PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KUNINGAN

2017 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 98
Author(s):  
Fitri Purnamasari, Diding Rahmat Dan Gios Adhyaksa
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Dispute Resolution ◽  
Dispute Settlement ◽  
Islamic Law ◽  
Secondary Data ◽  
Negotiation Process ◽  
Primary Data ◽  
Access To Justice ◽  
Literature Study ◽  
Thesis Writing

AbstractThe author conducted this research with the background of the implementation of Mediation in Kuningan Religious Court in Kuningan. The purposes of writing this paper are to know how the Implementation on Divorce Settlement in Kuningan Religious Court and to know the factors that affect the success of mediation in the Kuningan Religious Court. The method used in this research is with empirical juridical approach using primary data and secondary data and data collection techniques are interviews, observation and literature study. The results of this research are the mediation arrangements set out in the Supreme Court Regulation (PERMA ) Number 1 Year 2016 about Mediation Procedures in Courts and more specifically stipulated in the Decree of the Chief Justice Number 108 / KMA / AK / VI / 2016 on Mediation Governance at the Court. Mediation is the means of dispute resolution through the negotiation process to obtain agreement of the Parties with the assistance of the Mediator. Mediator is a Judge or any other party who has a Mediator Certificate as a neutral party assisting Parties in the negotiation process to see possible dispute resolution without resorting to the disconnection or enforcement of a settlement. Its implementation has been regulated in Law Number 1 Year 1974 about concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, and Supreme Court RegulationNumber 1 of 2016 concerning Mediation Procedure in Court. The conclusion of this thesis writing is Mediation which should be one of the alternative process of dispute settlement which can give greater access to justice to the parties in finding satisfactory dispute settlement and to fulfill the sense of justice, and become one of the effective instrument to overcome the problem of case buildup especially for the case Divorce, in the end has not been effectively implemented.Keywords: Mediation, Divorce, Marriage.�AbstrakPenulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu bagaimana pelaksanaan Mediasi pada Pengadilan Agama Kuningan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pada Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Kuningan dan untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang memepengaruhi keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah pengaturan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan lebih spesifik diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 108/KMA/AK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Pelaksanaannya telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkwinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Mediasi yang seharusnya menjadi salah satu alternatif proses penyelesaian sengketa yang dapat memberikan akses keadilan yang lebbesar kepada para pihak dalam menemukan penyelesaian sengketa yang memuaskan dan mmemenuhi rasa keadilan, serta menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara khususnya untuk perkara perceraian, pada akhirnya belum efektif dilaksanakan.Kata Kunci : Mediasi, Perceraian, Perdata

scholarly journals Pengelolaan Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Yayasan Taman Mandiri Syari’ah Tangerang Banten

2021 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
Author(s):  
Heru Birowo
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Islamic Law ◽  
Empirical Approach ◽  
Poor People ◽  
Community Groups ◽  
Positive Law ◽  
The Social

Yayasan Taman Mandiri Syari’ah merupakan lembaga yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Yayasan ini dibangun dengan tujuan mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum yatim dan dhuafa dengan dana zakat, infak, shodaqoh serta wakaf dan dana-dana yang dihalalkan oleh syariat dan legal, baik dari perorangan, perusahaan, kelompok masyarakat, atau sumber lembaga lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif, dengan pendekatan literatur dan empiris. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Pengelolaan wakaf di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah, berdasarkan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, proses perwakafan di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah, ketentuan wakafnya sudah memenuhi rukun dan syarat. Namun dalam kelengkapan surat wakaf, YTS sebagai Nadzir atas wakaf tanah di Depok, belum melengkapi surat wakaf yang seharusnya didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pengelolaan wakaf yang sudah berjalan di Yayasan Taman Mandiri Syari’ah berupa wakaf tanah dan wakaf tunai.Kata Kunci: Pengelolaan, Wakaf, Hukum AbstractTaman Mandiri Syari'ah Foundation is an organization in the social, humanitarian and religious. The foundation aims to raise the social dignity of orphans and poor people with zakat, infaq, shodaqoh, and waqf that are permitted by the Shari'a and legal funds from individuals, companies, community groups, or other institutions. The study uses Qualitative method with literary and empirical approach. The findings of this study are state waqf management of Taman Mandiri Syari'ah Foundation, based on the perspective of Islamic Law and Positive Law, the waqf process of Taman Mandiri Syari'ah Foundation, the provisions of the waqf have required the pillars and conditions. Yet the waqf letter, YTS as Nadzir for land waqf in Depok, has not completed the waqf document by register to National Land Agency. The waqf management has doing are land waqf and cash waqf.Keywords: Waqf, Management, Law.

scholarly journals Self-concept of cervical cancer patients after chemotheraphy in Yogyakarta

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 37-43
Author(s):  
Nur Azizah Indriastuti ◽  
Riski Oktafia ◽  
Novika Riswanti
Keyword(s):  
Cervical Cancer ◽  
Cancer Patients ◽  
Qualitative Method ◽  
Self Concept ◽  
Social Changes ◽  
The World ◽  
Chemotherapy Patients ◽  
Physical Changes ◽  
The Impact

Cervical cancer is one of the deadliest types of cancer that attacks women in the world. One of the treatment efforts for cancer is chemotherapy. Patients with cervical cancer who receive chemotherapy more than twice will experience impaired self-concept. This study aims to determine self-concept in cervical cancer patients who have undergone chemotherapy in Yogyakarta. This research uses qualitative method with phenomenology approach. Data collection is done with interview and observation. Participants totaling five people were determined by purposive sampling. The validity of the data used source triangulation and checked the data back to the participants. Analysis of data were by comparing among categories, marking and describing descriptively. The results of the study are 6 themes, namely physical changes, emotional changes, changes in sexual relations, changes in relationships with family, changes in the role of parenting and social changes in society. The impact of chemotherapy causes various changes in cervical cancer patients which make the self-concept of cervical cancer patients undergo changes

scholarly journals Custom and Modern Constructions of Sharīʿa: Transnational Juristic Discussions on the Status of ʿUrf

2019 ◽  
Vol 3 (1-2) ◽  
pp. 30-63
Author(s):  
Ayman Shabana
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Legal Reform ◽  
Reform Movement ◽  
Legal Tradition ◽  
Significant Development ◽  
The Status ◽  
Legal Structures ◽  
Civil Codes ◽  
The Impact

Abstract This paper examines modern juristic discussions on the concept of custom in light of the proceedings of the fifth session of the International Islamic Fiqh Academy, which was held in 1988. It shows the extent to which these discussions not only address the role of custom in the derivation of Islamic law and its place in the Islamic legal tradition, but also reflect the impact of modern positive legislations on modern conceptualizations of Sharīʿa and how it has been constructed in the wake of the modern legal reform movement. In particular, the framing of custom in some civil codes as an independent legal source marked a significant development and created tension between Sharīʿa and modern legal codes. This perceived tension has, in turn, inspired efforts to reaffirm the primacy of Sharīʿa and demands for its implementation. While these discussions demonstrate how Muslim scholars situate Sharīʿa within national legal structures, they also show the role of juristic councils, such as the International Islamic Fiqh Academy, in the development of a transnational juristic discourse that transcends the boundaries of the nation state.

Commercial stakeholders in international economic dispute resolution and the issue of adjudicatory independence

2017 ◽  
Vol 24 (4) ◽  
pp. 582-601 ◽  
Author(s):  
Joanna Jemielniak
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Dispute Settlement ◽  
Trade Disputes ◽  
Commercial Arbitration ◽  
State Action ◽  
Softwood Lumber ◽  
Appellate Body ◽  
Wto Dispute Settlement ◽  
Wto Appellate Body

The article discusses the problem of influence exerted by commercial actors in international trade disputes and consequences of this phenomenon for positions adopted by adjudicators. It explores the role of commercial stakeholders inasmuch as they comprise a driving force behind state action, and examines procedural options available to those stakeholders. The issue of adjudicatory independence and neutrality is considered in the context of involved industries and their interests as the non-party spiritus movens behind WTO dispute settlement processes. Related procedural aspects, such as confidentiality/transparency of proceedings and the possibilities for participation of non-party actors, are also examined. It is argued that WTO litigation is often only one track among several available to the stakeholders in the pursuit of their interests. As a consequence, the problem of forum shopping is also raised. In this vein, the standards of the WTO Appellate Body in the area under discussion are set against those of investment and commercial arbitration (as the institutions and rules designed for the latter are also being used for trade controversies, as evidenced in the Softwood Lumber LCIA arbitrations). Consequently, the problem of establishing standards of adjudicatory independence is deemed a significant factor in strategic selection of the most advantageous forum for dispute resolution.

scholarly journals A Comparative Study on the Principles of Online Buying and Selling from the Perspectives of Islamic Law and Indonesian Positive Law

2021 ◽  
Author(s):  
Dwiyana Achmad Hartanto
Keyword(s):  
Comparative Study ◽  
Consumer Protection ◽  
Qualitative Method ◽  
Islamic Law ◽  
Civil Code ◽  
Normative Approach ◽  
Positive Law ◽  
Online Trading ◽  
Analytical Research ◽  
Online Buying

The study aims to analyze the comparative perspectives between Islamic Law and Indonesian Positive Law in the practices of online buying and selling (trading). This study uses a juridical and normative approach with a specification of descriptive-analytical research. The data comes from primary law, secondary law, and tertiary law, and the researcher used a qualitative method to analyse the data. The shift and development of offline-based buying and selling (trading) practices to online practices today has required special regulation in the Indonesian Positive Law. The absence of specific rules regarding the practice of online buying and selling indicates that these activities should be subjected to the existing positive Indonesian laws. The principle of freedom of making contracts in the Civil Code (KUH Perdata) provides freedom to make any trade agreements. For the sake of legal certainty in the execution of online buying and selling, the parties must refer to the provisions of the Civil Code, the Information and Electronic Transaction Law (ITE Law), and the Consumer Protection Law (UUPK Law) that are relevant to the trading practice. In addition to these provisions, Islamic Law within the scope of mu’amalah also provides guidelines for the practice of direct buying and selling, but not online buying and selling; however, Islamic law also provides freedom in mu’amalah. The existence of these provisions makes it interesting to conduct a comparative study on the principles of online trading practices from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law. Islamic Law considers it legal to conduct online buying and selling if the terms and conditions of buying and selling are fulfilled, if it provides benefits and negates harm, and if it does not conflict with Al-Qur’an and Al-Hadith, and if it can be designated as al-‘adatu muhakkamah (a custom which is defined as law). According to the Indonesian positive law, in principle, online trading is legal as long as it fulfills the provisions of trading, that is the fulfillment of the terms, elements, principles, rights, and obligations of the parties regulated in the provisions of the Civil Code, Information and Electronic Transaction’s Law, and Consumer Protection Law, along with providing legal assurance and protection for the parties. Keywords: comparative study, online buying and selling, Islamic law, Indonesian positive law

scholarly journals Peran Pemuda Dalam Pengembangan Usaha Kopi Di Kawasan Wisata Simarjarunjung

PERSPEKTIF ◽  
2021 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 644-655
Author(s):  
Shofwan Al Faroqy Hasibuan ◽  
R. Hamdani Harahap ◽  
Agus Purwoko
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Green Beans ◽  
Coffee Shop ◽  
Current Trends ◽  
Coffee Beans ◽  
Coffee Farmers ◽  
The Impact ◽  
Coffee Shops ◽  
Coffee Brewing

This study is to analyze the role of youth in developing their knowledge of the coffee business to attract tourists to visit the Siamrjarunjung Tourism Area and its surroundings and introduce Simalungun coffee to a wider area so that it is generally known. This study uses a qualitative method. The results of this study, the development of coffee businesses in the Simarjarunjung Tourism Area and its surroundings have followed the current trends in big cities. Coffee entrepreneurs have processed coffee beans from cherries, green beans, roast beans, and have even consumed coffee. Local youth have developed their knowledge on how to manage coffee since 2016. The impact is very visible from the increased income of coffee farmers who previously sold cherries, now they can sell in the form of green beans, roast beans, and even coffee drinks clearly increase income for farmers and coffee entrepreneurs. shop. The development of the coffee shop business has also increased with the development of knowledge of coffee shop business entrepreneurs about contemporary coffee brewing techniques favored by millennials. The role of youth in increasing the selling value of coffee can be seen from the increase in the capacity of youth in understanding coffee management and even making places to enjoy coffee in the Simarjarunjung and Surrounding Tourist Areas, namely coffee shops. There are 6 (six) coffee shops in the Simarjarunjung Tourism Area and its surroundings, each of which is managed by local youths by selling various kinds of coffee products such as green beans, roast beans, and coffee drinks.

scholarly journals Struktur dan Fungsi Upacara A’dangang di Kawasan Adat Kajang Kabupaten Bulukumba

2019 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 39-43
Author(s):  
Risfaisal Risfaisal
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Data Reduction ◽  
Qualitative Method ◽  
Cultural Value ◽  
Role Of Government ◽  
Three Stages ◽  
And Function ◽  
Processing Techniques ◽  
Descriptive Qualitative

A'dangang ceremony is a cultural value in the Kajang Customary Area. The purpose of research to analyze the view of society and function of A'dangang Ceremony to the life of Kajang society. This type of research is descriptive qualitative method, data collection is used by observation, interview, and documentation. Processing techniques and data analysts performed through three stages of data reduction, presentation and draw conclusions. The results show there is a ceremony of death A'dangang, which consists of several levels, namely: a) Dampo Ceremony, b) Lajo-lajo Ceremony. The culture requires the role of government, cultural scientists, academics, journalists, students and all walks of life, to preserve traditional cultural heritage.Keywords: Structure, Ceremony, A'dangang

scholarly journals Penyelesaian Sengketa antara Bank Sharî‘ah dengan Nasabah Bermasalah melalui Badan Arbitrase Sharî‘ah Nasional (BASYARNAS) menurut UU No. 30 tahun 1999

2015 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 193
Author(s):  
Sulistyowati Sulistyowati
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Alternative Dispute Resolution ◽  
Dispute Settlement ◽  
Islamic Law ◽  
Legal Rules ◽  
Arbitration Board ◽  
Strong Emphasis ◽  
The Cost

<p>This study deals with dispute settlement between <em>Bank Syari’ah</em> and its customers through the National Shari’ah Arbitration Board (BASYARNAS). It focuses to elaborate the procedures of dispute settlement between <em>Bank Syari’ah</em> and its customers of financing from the perspective of Islamic law according to Bill No. 30/1999 above law No. 30 year 1999. Based on procedures as mentioned in the bill with regard to arbitration and alternative dispute resolution, Basyarnas, in proofing and resolving cases, has fulfilled the procedures and satisfied the conflicting parties with justice, so there is no need to appeal and reconsideration. This means that Basyarnas has conducted dispute resolution according to the existing procedures. The dispute settlement has also been in accordance with the Qur’ân and other Islamic legal rules which consist of the principles of power and mandate applied by the arbitrator in deciding and resolving the dispute. The board—as an independent institution—has setttled the disputes on the basis of justice for all parties, rejected the act of bribery since the cost is measurable. In addition, Basyarnas also gives strong emphasis on the principle of equality, friendship, consistence and response-bility in resolving disputes.</p>

scholarly journals Peran Hukum Adat Perspektif Hukum Islam Dalam Ranah Hukum Positif

2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 89
Author(s):  
Lutfi El Falahy
Keyword(s):  
Rule Of Law ◽  
Qualitative Method ◽  
Customary Law ◽  
Final Word ◽  
The Rule Of Law ◽  
Positive Law ◽  
Library Research ◽  
Written Law

Indonesia has written law in the form of positive law and law that lives in recognized societies and then becomes customary law, but recognition of customary law applies only to groups that recognize its existence, of course this is contrary to positive law that applies universally. Here the author tries to examine how the role of customary law in the formation of positive law and what its effects. The method used in this paper is a qualitative method and the approach uses library research. As a rule of law aimed at creating harmony and balance in society, the existence of customary law in a rule of law is absolutely necessary, because the rule of law as a feature of the rule of law is not a final word, but as a way to create justice in society.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document