scholarly journals ROLE OF FINANCIAL MANAGEMENT IN THE IMPROVEMENT OF LOCAL GOVERNMENT PERFORMANCE

2019 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 77-86
Author(s):  
Hero Priono ◽  
Indrawati Yuhertiana ◽  
Siti Sundari ◽  
Devy Sylvia Puspitasari

Purpose  of  Study: This study aimed to analyse the influence of the financial management of local government on its performance related to internal control and the competence of the apparatus. Methodology: The study population includes all local government managers in 38 cities of East Java provinces and out of 1067 units of local government (offices) only  samples of 81 local government offices are used in this study for analysis. Partial Least Squares and t.test were used to test the hypotheses. Results: It has been found that the competence of personnel directly affect the performance of local governments’ public services, but has no effect indirectly through local financial management, while internal controls affect the performance of local governments’ public services, either directly or indirectly through local financial management.

2019 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 221-236
Author(s):  
Kemal Hidayah ◽  
Fani Heru Wismono ◽  
Mayahayati Kusumaningrum ◽  
Rustan Amarullah

Local government will gain prestige if the examination accounting performance of local government gets an unqualified opinion (WTP) from BPK. The opinion shows that the performance of the local government is in accordance with the principle of accountability. However, not all of local governments be able to achieve the predicate of WTP, because indeed to get it is not easy. Therefore, it is necessary for agencies to be the leading sector to assist all OPDs in preparing the accounting performance reports of each agency before the BPK enters, and the agency is the Inspectorate. This research aims to describe the role of Inspectorate in Samarinda City in defending the WTP predicate.Using a qualitative approach and descriptive analysis, in-depth interviews were conducted to officials from the Inspectorate and Regional Financial Management Agency (BPKAD) to validate the data. The conclusions obtained were that the Inspectorate had several roles in maintaining the WTP predicates in Samarinda City, namely: the role of facilitation, guidance, and verification for the OPD, the coordination role for the DPRD, the role of coordination and facilitation for the BPK, and the role of reporting and input to regional heads to take further policy steps. Keywords: Inspectorate’s Role, Supervision, Local Government Performance, Unqualified Opinion Abstrak Mendapatkan hasil pemeriksaan kinerja pemerintah daerah dengan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK merupakan suatu prestise tersendiri bagi daerah. Predikat inilah yang menunjukkan bahwa laporan kinerja keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Namun demikian belum semua daerah mampu mencapai derajat WTP, karena memang untuk mendapatkannya tidak mudah. Oleh karenanya perlu instansi yang menjadi leading sector untuk mendampingi seluruh OPD dalam menyusun laporan kinerja keuangan masing-masing instansi sebelum BPK masuk, dan instansi tersebut adalah Inspektorat. Penelitian ini mencoba memberikan gambaran bagaimana peran Inspektorat Daerah Kota Samarinda dalam mendukung predikat WTP yang dalam beberapa tahun ini telah diraih oleh Kota Samarinda. Menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif, dilakukan in-depth interview kepada para pejabat dan stakeholder dari Inspektorat serta Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) agar dapat dilakukan kroscek terhadap data yang ada. Kesimpulan yang diperoleh adalah Inspektorat memiliki beberapa peran dalam mempertahankan predikat WTP di Kota Samarinda, antara lain peran fasilitasi, pembinaan, serta verfikasi bagi OPD, peran koordinasi bagi DPRD, peran koordinasi dan fasilitasi bagi BPK, dan peran pemberi bahan laporan dan masukan bagi kepala daerah untuk mengambil langkah kebijakan lebih lanjut. Kata Kunci: Peran Inspektorat, Pengawasan, Kinerja Pemerintah Daerah, WTP


2017 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
Author(s):  
Fanny Jitmau ◽  
Lintje Kalangi ◽  
Linda Lambey

Abstract. In order to achieve a good performance of local governments, it requires accountability, transparency and internal audit functions. If those factors are implemented well, the performance of the local government will be excellent and satisfied. To achieve them, the existences of mechanisms for accountability and good performance management are required. Implementation of the existing rule and legislation relating to the application of the concepts of accountability and transparency in financial management is expected to create a good local government management and beneficial to people. Implementation of accountability and transparency in the financial management area is expected to improve the performance of local government. On the other hand, internal control must be conducted by government auditors in order to increase local government performance. This study aims to examine the influence of accountability, transparency and internal audit functions to regional government performance in Sorong. This is a quantitative research and data were collected by using questionnaires. Samples were taken from 100 respondents. They were from 10 SKPD in Sorong regency government. The data was analyzed by Multiple Linear Regression. Validity and reliability were examined by validity test, reliability test, classic assumption test, and hypothesis testing. The data were processed by using Statical Software Product and Services Solution (SPSS) 20.0 version. The results show that accountability does not influence the performance of local government in Sorong. However, transparency influences the local government performance and internal audit influences the performance of local government.Keywords: Accountability, Transparency, Internal Audit Function and Performance of Regional Government.Abstrak. Dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang baik maka diperlukan akuntabilitas, transparansi serta fungsi pemeriksaan intern yang baik pula agar kinerja pemerintah daerah memiliki kualitas yang baik dan memuaskan. Dengan demikian, untuk memantapkan mekanisme akuntabilitas, diperlukan manajemen kinerja yang baik. Penerapan berbagai aturan perundang-undangan yang ada terkait dengan penerapan konsep akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Disisi lain untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah perlu adanya fungsi aparat pemeriksa fungsional melaksanakan fungsi pemeriksaan intern yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas, transparansi dan fungsi pemeriksaan intern terhadap kinerja pemerintah daerah (Studi Empiris pada Pemerintah daerah Kabupaten Sorong). Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dan pengumpulan data digunakan kuesioner. Dalam penelitian ini diambil sampel dari 100 responden yang terdapat pada 10 SKPD di pemerintah Kabupaten Sorong. Metode analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda, dengan pengujian validitas data, uji reabilitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Data diolah dengan menggunakan perangkat Software Statical Product And Services Solution (SPSS) versi 20. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, transparansi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Sorong, fungsi pemeriksaan intern berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Fungsi Pemeriksaan Intern Dan Kinerja Pemerintah Daerah.


Yurispruden ◽  
2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 208
Author(s):  
Fahrul Abrori

 ABSTRAKPandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah membuat kebijakan-kebijakan sebagai stimulus untuk menjaga kestabilan masyarakat dan perekonomian. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah untuk menangani covid-19 di daerah masing-masing. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan daerahnya. Permasalahan yang diangkat Pertama, bagaimana hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19? Kedua, Apa peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah untuk penanganan pandemi Covid-19? Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yaitu desentralisasi fiskal yang mana. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Penanganan Pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.Kata kunci: Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Pandemi Covid-19 ABSTRACTThe Covid-19 pandemic in Indonesia led the government to make policies as a stimulus to maintain the stability of society and the economy. The central government authorizes local governments to manage local finances to deal with covid-19 in their respective regions. This is because the local government better understands the needs of the region. The issue raised first, how is the relationship between the Central Government and Local Government in financial management for the handling of the Covid-19 pandemic? Second, What is the role of local governments in regional financial management for the handling of the Covid-19 pandemic? Using normative juridical research methods with statutory approaches and concept approaches. The relationship between the Central Government and Local Government in Financial Management for the Handling of the Covid-19 Pandemic is fiscal decentralization. The role of local governments in regional financial management for the handling of the Covid-19 pandemic is by refocusing activities, reallocating budgets, and using regional budgets.Keywords: Local Government, Regional Financial Management, Covid-19 Pandemic


2021 ◽  
Vol ahead-of-print (ahead-of-print) ◽  
Author(s):  
Ach Maulidi ◽  
Jake Ansell

Purpose The purpose of this study is to provide theoretical guidance that enables local governments to deal with occupational fraud. Design/methodology/approach The quantitative approach is used to examine the efficacy of the Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission (COSO) internal control framework in tackling occupational fraud in local government. To achieve the goals, the authors performed a survey of the Indonesian auditor institutions. Findings It is not appropriate to argue that all types of local government fraud can be deterred by a single internal control. The study suggests that COSO internal controls are not effective for dealing with corruption cases. However, the authors do find the efficacy of those controls are obvious for controlling asset misappropriation and financial statement fraud. This result indicates that if the COSO internal control framework is only designed for routine financial control and asset protection, it significantly and negatively influences its efficacy to deal with occupational fraud. This study has both theoretical and managerial implications, discussed separately. Originality/value In the field of prevention, the authors cannot make generalised theories and approaches for dealing with occupational fraud. Whilst previous authors have offered fraud deterrents in terms of internal controls, they have failed to realise the need to understand their effectiveness for particular forms of fraud. This paper sheds light on the effectiveness of internal controls in achieving their goals. This has both practical applications and stimulates theoretical insights.


Author(s):  
Vincentia Wahju Widajatun ◽  
Francisca Kristiastuti

This study aims to determine the effect of regional financial supervision on local government performance, the effect of regional financial management accountability on regional government performance, to determine the effect of transparency in regional financial management on regional government performance, and the effect of regional financial supervision, accountability and transparency of regional financial management on performance. Regional government. This research was conducted in West Bandung Regency. The sampling technique used non-probability sampling techniques so that the samples in this study were 34 people. The type of data used in this research is quantitative and qualitative data, while the data source is the primary data source. The method of data collection is done by using a questionnaire. The data analysis technique used multiple linear regression analysis with the help of the SPSS 24.0 program. The results of this study indicate that simultaneously regional financial supervision, accountability and financial management transparency have a significant effect on the performance of local governments. Regional Financial Supervision has no significant effect on Local Government performance, financial management accountability has a significant effect on Local Government performance, financial management transparency has a significant effect on Local Government performance.


2021 ◽  
Vol 06 (06) ◽  
Author(s):  
Sunardi . ◽  

Empirical test of the role of the quality of the internal control system in strengthening the relationship between the financial reports quality and the local governments performance in Indonesia used secondary data in the form of the BPK RI audit report and the Appendixs in the 2016 and 2018 of Regional Government Implementation Performance Evaluation Report (EKPPD). The population of 514 regency and city governments in Indonesia. The sampling technique was purposive sampling with a total of 268 regency and city governments using data for 3 years, the total sample was 804. Variable measurement used index, time dimension used panel data. The results showed that the quality of financial reports had a positive and significant effect on the local government performance, then the quality of the government internal control system (SPIP) cannot strengthen the relationship between the quality of financial reports and the performance of local governments. The research results were expected to contribute to the policy that the implementation of the local government internal control system should be the focus of the relevant agencies. The limitation of this research is the large gap score on the key performance indicator in each region EKPPD.


Accounting ◽  
2021 ◽  
Vol 7 (7) ◽  
pp. 1751-1756 ◽  
Author(s):  
Frida Magda Sumual ◽  
David Paul Elia Saerang ◽  
Herman Karamoy ◽  
Hendra N. Tawas

This present study intends to analyze the factors affecting the performance of the local government of North Sulawesi. The population of this study includes the members of the Regional People’s Representative Assembly and the leaders of Regional Apparatus Organizations managing the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD). Those Regional Apparatus Organizations include Education and Culture Office, Health Office, Regional Revenue Service, Tourism Office, Public Works Office, and Auditor Inspectorate of North Sulawesi Province. The sampling technique used is the saturated sampling technique. Data collection techniques employed consist of an interview, documentation study, and questionnaire dissemination. The analysis is conducted using Partial Least Square (PLS). Based on the analysis, we found that public participation has a significant effect on the transparency of financial management; the internal control system has a significant effect on local government performance; the internal control system has a significant effect on public accountability; the internal control system has a significant effect on the quality of financial reports, and public accountability has a significant effect on the performance of local governments. However, public participation has no significant effect on local government performance; public participation has no significant effect on public accountability; public participation has no significant effect on the quality of financial reports; the internal control system has no significant effect on financial management transparency; financial management transparency has no significant effect on local government performance, and the quality of financial reports has no significant effect on local government performance. This study also reveals that public accountability is the mediating variable between the internal control system and local government performance.


2016 ◽  
Vol 31 (1) ◽  
pp. 208 ◽  
Author(s):  
Novita Puspasari ◽  
Eko Suwardi

This paper aims to examine the influence of individual morality and internal controls on individuals’ propensity to commit accounting fraud at the local government level. This is a quasi- experimental research paper. Individual morality and internal controls are hypothesized to be having an interaction with each other in influencing the propensity to commit accounting fraud. Individuals who have low levels of moral principles are hypothesized to have the tendency to commit accounting fraud in the absence of any internal controls. To test this, a 2x2 factorial experiment was conducted involving 57 students from the Masters in Economics Development programme at Gadjah Mada University. The result shows that there is an interaction between individual morality and internal controls. The absence of internal controls does not cause an individual with high moral principles to commit accounting fraud. However, individuals with low morality levels tend to commit accounting fraud when internal controls are absent. Keywords: Accounting Fraud, Morality, Internal Controls, Local Government


2020 ◽  
Vol 9 (3) ◽  
pp. 1049
Author(s):  
I Kadek Arta Wijaya Santosa ◽  
Gede Mertha Sudiartha

This study aims to find out and analyze how regional financial management and comparison between budget and realization of the performance of local governments in Tabanan Regency. This research was conducted in the local government of Tabanan Regency. Data collection using interview methods and non-participant observation with the analysis technique used is descriptive qualitative. The results showed that local government financial management in Tabanan Regency had referred to Permendagri No. 13 of 2006 and local government performance reports in the last five years, if on average the Tabanan regency government has received the title B, even though in 2014 and 2015 it received the SAKIP score with the title C. Comparison between the budget and the realization of local revenue to the performance of local governments in Tabanan Regency shows that if the budget is greater than the realization caused by several components in the year and vice versa, if the budget is smaller than the realization where the difference can be sources of SiLPA for investment financing in the APBD. Regional expenditure in the last five years shows that the realization is smaller than the budget which is a source of SiLPA and has been efficient. Keywords: regional financial management, budgeting and realization, local government performance


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document