scholarly journals TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL

2016 ◽  
Author(s):  
Franciscus Xaverius Wartoyo ,
Keyword(s):  
High School ◽  
Education System ◽  
Government Regulation ◽  
Basic Education ◽  
Compulsory Education ◽  
National Education ◽  
Indonesian Government ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Right

<p>Abstract<br />Government has the legal responsibilities in the implementation of national education system to carry out the mandate set out in Section 31 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 related to the intellectual life of the nation. This is confirmed and applied by The Indonesian Government Regulation 47/2008 regarding compulsory education and Indonesian Government Regulations 48/2008 related to the funding education of elementary school (SD) to high school (SMP) free made by the government through the School Operational Assistance (BOS) to make the education system based on the national human values and justice according to Pancasila ad realize the human rights set out in the Constitution Indonesian 1945 Article28 c paragraph(1) and Article 28d paragraph (3) stated that every citizen has the right to obtain equal opportunities in government. The free primary education can not be realized in a fair and equitable for the presence of education autonomy, every area is not the same policies and management education in many schools that are not transparent even still many schools to collect funds for the reason given by the government budget for operational costs is not enough.In addition, the9-year basic education which should be free up to secondary education (high school) born by either the state of infrastructure, teachers’ salaries, electricity, telephone, computer, books, stationery without distinguishing between public and private schools.<br /><em>Keywords: national education, justice, humanity,Indonesian contitution 1945</em></p><p>Abstrak<br />Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum dalam implementasi sistem pendidikan nasional sebagai amanah (mandat) dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak mendapatkan pendidikan yang layak. Mandat tersebut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan dari Sekolah Dasar ( SD ) hingga Sekolah Menengah ( SMP ) yang gratis ditanggung oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dalam rangka untuk menciptakan sistem pendidikan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan nasional dan keadilan dalam Pancasila, serta dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia berdasar Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pendidikan dasar gratis tidak dapat dicapai secara adil dan merata karena setiap daerah miliki kebijakan dan manajemen pendidikan yang berbeda, adanya ketidaktransparanan sekolah dalam mengelola dana, dan faktor alasan ketidakcukupan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Pendidikan Dasar 9 (sembilan tahun) seharusnya gratis sampai pada Pendidikan Menengah Pertama (SMP) baik dalam hal infrastruktur pendidikan, honor guru, biaya listrik, telepon, pengadaan komputer, buku-buku tanpa ada pembedaan sekolah publik dan sekolah swasta.<br /><em>Kata kunci: Pendidikan Nasional, Keadilan, Kemanusiaan, UUD 1945</em></p>

scholarly journals TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NASIONAL

2016 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
Author(s):  
Franciscus Xaverius Wartoyo
Keyword(s):  
High School ◽  
Education System ◽  
Government Regulation ◽  
Basic Education ◽  
Compulsory Education ◽  
National Education ◽  
Indonesian Government ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Right

<div class="WordSection1"><p align="center"><strong><em>Abstract</em></strong></p><p><em>Government has the legal responsibilities in the implementation of national education system to carry out the mandate set out in Section 31 of the Constitution of the Republic of Indonesia 1945 related to the intellectual life of the nation. This is confirmed and applied by The Indonesian Government Regulation 47/2008 regarding compulsory education and Indonesian Government Regulations 48/2008 related to the  funding education of elementary school (SD) to high school (SMP) free made by the government through the School Operational Assistance (BOS) to make the education system based on the national human values and justice according to Pancasila ad realize the human rights set out in the Constitution Indonesian 1945  Article28 c paragraph(1) and Article 28d paragraph (3) stated that every citizen has the right to obtain equal opportunities in government. The free  primary education can not be realized in a fair and equitable for the presence of education autonomy, every area is not the same policies and management education in many schools that are not transparent even still many schools to collect funds for the reason given by the government budget for operational costs is not enough.In addition, the9-year basic education which should be free up to secondary education (high school) born by either the state of infrastructure, teachers’ salaries, electricity, telephone, computer, books, stationery without distinguishing between public and private schools.</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>national education, justice, humanity,Indonesian contitution 1945</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p>Pemerintah memiliki tanggung jawab hukum dalam implementasi sistem pendidikan nasional sebagai amanah (mandat) dari Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni hak mendapatkan pendidikan yang layak. Mandat tersebut diturunkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar dan Peraturan Pemerintah Nomor 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan dari Sekolah Dasar ( SD ) hingga Sekolah Menengah ( SMP ) yang gratis ditanggung oleh pemerintah melalui Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ) dalam rangka untuk menciptakan sistem pendidikan berdasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan nasional dan keadilan dalam Pancasila, serta dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia berdasar Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) dimana setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pendidikan dasar gratis tidak dapat dicapai secara adil dan merata karena setiap daerah miliki kebijakan dan manajemen pendidikan yang berbeda, adanya ketidaktransparanan sekolah dalam mengelola dana, dan faktor alasan ketidakcukupan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah. Pendidikan Dasar 9 (sembilan tahun) seharusnya gratis sampai pada Pendidikan Menengah Pertama (SMP) baik dalam hal infrastruktur pendidikan, honor guru, biaya listrik, telepon, pengadaan komputer, buku-buku tanpa ada pembedaan sekolah publik dan sekolah swasta.</p><p><strong>Kata kunci: </strong>Pendidikan Nasional, Keadilan, Kemanusiaan, UUD 1945</p></div>

scholarly journals PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN, KOMPETENSI APARATUR DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PENGAWASAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR DI KOTA DEPOK

2019 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 107-117
Author(s):  
Muhamad Nur ◽  
Khasan Effendy ◽  
M. Aries Djaenuri ◽  
Sampara Lukman
Keyword(s):  
Education System ◽  
Basic Education ◽  
Good Governance ◽  
Regional Government ◽  
National Education ◽  
National Education System ◽  
The People ◽  
Causality Relationship ◽  
The Government ◽  
The Right

Abstrak Penyelenggaraan pemerintahan diperlukan sebuah jalannya manajemen pemerintahan yang maksimal guna dicapainya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tuntutan konstitusi pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alenia keempat. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 mengamatkan bahwa Pendidikan merupakan hak setiap warganegara dan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya sistem pendidikan nasional sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalis pengaruh implementasi kebijakan pengawasan, kompetensi aparatur, dan budaya organisasi terhadap kinerja pengawasan bidang pendidikan dasar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan kuesioner terbuka dan tertutup. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara implementasi kebijakan pengawasan, kompetensi aparatur dan budaya birokrasi terhadap kinerja pengawasan bidang pendidikan dasar baik secara parsial maupun secara simultan. Kata Kunci: Pengawasan, Kompetensi Aparatur, Budaya Organiasi, Kinerja Pengawasan. Abstract The administration of government requires a way of maximizing government management in order to achieve good governance in order to realize the welfare of the people and constitute demands of the constitution at the Preamble of the fourth Alenia 1945 Constitution. Article 31 of the 1945 Constitution states that Education is the right of every citizen and the government and regional government guarantees the implementation of the national education system in accordance with Law Number 20 of 2003. This research aims to examine and analyze the effect of the implementation of supervisory policies, apparatus competencies, and culture organization of supervision performance in the field of basic education. The method used in this research is quantitative with open and closed questionnaires. The results of this study indicate that the causality relationship partially or simultaneously between the Implementation of Supervision Policy, Apparatus Competency and Bureaucratic Culture to the Supervision Performance of the Basic Education Sector is entirely positive and significant. Keywords: Oversight, Apparatus Competency, Organizational Culture, Oversight Performance.

scholarly journals Astronomy for teachers in Mexico

2006 ◽  
Vol 2 (SPS5) ◽  
pp. 31-34
Author(s):  
Julieta Fierro
Keyword(s):  
High School ◽  
Science Teachers ◽  
Education System ◽  
Basic Education ◽  
Compulsory Education ◽  
Developing Nations ◽  
National Education ◽  
National Education System ◽  
Education In Mexico ◽  
The Way

AbstractIn this paper I shall present ways in which professional astronomers in developing nations can aid basic education by using a few things that have been done in Mexico.Recently the compulsory education in Mexico was increased from 6 to 12 years. An optional subject on astronomy was included in high school; so there are several ways in which one can contribute to the national education system.I shall give a practical example on ways to teach and mention the importance of magazines and books dedicated to teachers. I will also address the way we have implemented brief courses for educators and organized conferences for science teachers.It is important to emphasize that we must find ways to train people in a more effective way.

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan bagi Siswa Berkebutuhan Khusus

Metahumaniora ◽  
2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Cece Sobarna
Keyword(s):  
Special Needs ◽  
Social Life ◽  
Government Regulation ◽  
Main Issue ◽  
Mental Condition ◽  
Indonesian Government ◽  
Art And Culture ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Right

AbstrakPemerintah Republik Indonesia menjamin hak seluruh warga negera Indonesiamendapat pendidikan. Komitmen ini dengan jelas tertuang pada pasal 31 ayat (1)UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa warga negara yang dimaksud didalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mencakup seluruh rakyat Indonesia dengankondisi apapun tidak terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus. Mekanismepelaksanaan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus kemudian diatur dalamperaturan-peraturan pemerintah. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwapemerintah bersungguh-sungguh dalam memberikan hak pendidikan bagi warganegaranya yang dianggap kurang beruntung karena kondisi fisik dan atau mentalmereka. Materi pendidikan apa yang diperlukan bagi anak berkebutuhan khususmenjadi tantangan berikutnya yang harus ditanggulangi bersama. Dengan tujuan akhirmeluluskan siswa berkebutuhan khusus yang mandiri dalam berkehidupan sosialdi masyarakat, sekolah-sekolah khusus seperti SLB (Sekolah Luar Biasa) melakukanberbagai upaya dan salah satunya adalah melalui pendidikan keterampilan dan senibudaya. Bagaimana pendidikan ini diberikan di SLB bagi siswa berkebutuhan khususmenjadi hal yang ingin diungkap melalui tulisan ini. Selama kurang lebih 8 bulanturut terjun langsung berbagi pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan diperolehhasil bahwa pendidikan keterampilan dan seni budaya seperti prakarya, tata boga,dan seni budaya mampu mendorong siswa berkebutuhan khusus menjadi terampildan diharapkan keterampilan yang telah mereka miliki tersebut mampu membuatpara siswa tersebut kelak mandiri terjun ke masyarakat.Kata kunci: siswa berkebutuhan khusus, pendidikan keterampilan dan seni budaya,Sekolah Luar Biasa, UUD 1945AbstractThe government of The Republic of Indonesia guarantees that every Indonesian citizenhas a right to get an education. This commitment is strongly stated in The Constitution of theRepublic of Indonesia of 1945 Article 31 (1) that “Each citizen has the right to an education.”The content of The Constituion indicates that the citizen mentioned in the constitution refersto all Indonesian citizens in any condition without any exception including children of specialneeds. How the mechanism of the education for children of special needs is implemented is thenregulated in the Government Regulation. These efforts show that Indonesian government takesthis matter seriously in order that its citizens who are considered to be not fortunate due to theirphysical and or mental condition get their right in education. What kind of education needed forthem becomes the next challenge that has to be managed together with all authorities. In orderto achieve the standard objective for the graduated students of special needs that they have to be self-seficient, independent in their social life among societies, Special Needs Schools ‘SLB’implement some efforts and one of them is by givingthe education of Skill, Art and Culture intheir curriculum. How this education is given in Special Needs Schools for students of specialneeds becomes the main issue that is described in this paper. By taking part in giving thiseducation in these schools for about 8 months, it can be identified that through the education ofSkill, Art and Culture, the skills like culinary training and the art projects are able to stimulatethe students of special needs to be skillful and by obtaining these skills, it is expected that thestudents of special needs can be independent, self-sufficient in their social life in societies.Keywords: students of special needs, the education of Skill, Art and Culture, SpecialNeeds Schools, The Constitution of the Republic of Indonesia of 194

Pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan bagi Siswa Berkebutuhan Khusus

Metahumaniora ◽  
2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Cece Sobarna
Keyword(s):  
Special Needs ◽  
Social Life ◽  
Government Regulation ◽  
Main Issue ◽  
Mental Condition ◽  
Indonesian Government ◽  
Art And Culture ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Right

AbstrakPemerintah Republik Indonesia menjamin hak seluruh warga negera Indonesiamendapat pendidikan. Komitmen ini dengan jelas tertuang pada pasal 31 ayat (1)UUD 1945 yang berbunyi bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.”Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa warga negara yang dimaksud didalam Undang-Undang Dasar 1945 itu mencakup seluruh rakyat Indonesia dengankondisi apapun tidak terkecuali, termasuk anak berkebutuhan khusus. Mekanismepelaksanaan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus kemudian diatur dalamperaturan-peraturan pemerintah. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwapemerintah bersungguh-sungguh dalam memberikan hak pendidikan bagi warganegaranya yang dianggap kurang beruntung karena kondisi fisik dan atau mentalmereka. Materi pendidikan apa yang diperlukan bagi anak berkebutuhan khususmenjadi tantangan berikutnya yang harus ditanggulangi bersama. Dengan tujuan akhirmeluluskan siswa berkebutuhan khusus yang mandiri dalam berkehidupan sosialdi masyarakat, sekolah-sekolah khusus seperti SLB (Sekolah Luar Biasa) melakukanberbagai upaya dan salah satunya adalah melalui pendidikan keterampilan dan senibudaya. Bagaimana pendidikan ini diberikan di SLB bagi siswa berkebutuhan khususmenjadi hal yang ingin diungkap melalui tulisan ini. Selama kurang lebih 8 bulanturut terjun langsung berbagi pendidikan Seni Budaya dan Keterampilan diperolehhasil bahwa pendidikan keterampilan dan seni budaya seperti prakarya, tata boga,dan seni budaya mampu mendorong siswa berkebutuhan khusus menjadi terampildan diharapkan keterampilan yang telah mereka miliki tersebut mampu membuatpara siswa tersebut kelak mandiri terjun ke masyarakat.Kata kunci: siswa berkebutuhan khusus, pendidikan keterampilan dan seni budaya,Sekolah Luar Biasa, UUD 1945AbstractThe government of The Republic of Indonesia guarantees that every Indonesian citizenhas a right to get an education. This commitment is strongly stated in The Constitution of theRepublic of Indonesia of 1945 Article 31 (1) that “Each citizen has the right to an education.”The content of The Constituion indicates that the citizen mentioned in the constitution refersto all Indonesian citizens in any condition without any exception including children of specialneeds. How the mechanism of the education for children of special needs is implemented is thenregulated in the Government Regulation. These efforts show that Indonesian government takesthis matter seriously in order that its citizens who are considered to be not fortunate due to theirphysical and or mental condition get their right in education. What kind of education needed forthem becomes the next challenge that has to be managed together with all authorities. In orderto achieve the standard objective for the graduated students of special needs that they have to be self-seficient, independent in their social life among societies, Special Needs Schools ‘SLB’implement some efforts and one of them is by givingthe education of Skill, Art and Culture intheir curriculum. How this education is given in Special Needs Schools for students of specialneeds becomes the main issue that is described in this paper. By taking part in giving thiseducation in these schools for about 8 months, it can be identified that through the education ofSkill, Art and Culture, the skills like culinary training and the art projects are able to stimulatethe students of special needs to be skillful and by obtaining these skills, it is expected that thestudents of special needs can be independent, self-sufficient in their social life in societies.Keywords: students of special needs, the education of Skill, Art and Culture, SpecialNeeds Schools, The Constitution of the Republic of Indonesia of 194

The Scope and Content of Section 75(1)(a) of the Zimbabwean Constitution: An International Law Approach

2020 ◽  
Vol 53 (2) ◽  
Author(s):  
Chiedza Simbo
Keyword(s):  
International Law ◽  
Education System ◽  
Basic Education ◽  
The State ◽  
Education Act ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
Basic Education System

Despite the recent enactment of the Zimbabwean Constitution which provides for the right to basic education, complaints, reminiscent of a failed basic education system, have marred the education system in Zimbabwe. Notwithstanding glaring violations of the right to basic education by the government, no person has taken the government to court for failure to comply with its section 75(1)(a) constitutional obligations, and neither has the government conceded any failures or wrongdoings. Two ultimate questions arise: Does the state know what compliance with section 75(1)(a) entails? And do the citizens know the scope and content of their rights as provided for by section 75(1)(a) of the Constitution of Zimbabwe? Whilst it is progressive that the Education Act of Zimbabwe as amended in 2020 has addressed some aspects relating to section 75(1)(a) of the Constitution, it has still not provided an international law compliant scope and content of the right to basic education neither have any clarifications been provided by the courts. Using an international law approach, this article suggests what the scope and content of section 75(1)(a) might be.

scholarly journals State and Religion in Aceh: The Competences of Religious Education Teachers (Referring to ACT 14, 2005)

Al-Albab ◽  
2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 83
Author(s):  
Mujiburrahman Mujiburrahman
Keyword(s):  
Religious Education ◽  
Education System ◽  
Government Regulation ◽  
Islamic Education ◽  
Socialization Process ◽  
National Education ◽  
National Education System ◽  
The Government ◽  
State Relations ◽  
To Receive

Studies on religious education teacher’s competences in Aceh could not be separated from studies on state’s intervention toward education. State hegemony occurs in the form of regulation formalization which regulates efforts for improving qualification and competence of teachers. The research showed that the presence of Act No. 14, 2005 and the Government Regulation No. 74, 2008 had been used as legal reference to encourage the improvement of Aceh religious education teachers’ qualification and competence. This is a qualitative study in which triangulation in data collection was used. The data was then collected through documentations, observations, and deep interviews. This work emphasizes that improving teachers’ competences in Islamic education system in Aceh was in accordance to and did not contradict with national education system and moreover strengthen the content of Act No. 14, 1005 and Government Regulation No. 74, 2008. Qualification and competence of religious education teachers in Aceh underwent improvement better than previous term. However, teachers experienced that socialization process and implementation of regulation has yet to receive upmost attention. The study also suggests that religious education teachers’ qualifications and competences will significantly contribute to the development of religious education quality, thus Islamic education transforms intently in national and state relations order.

scholarly journals The Existence Of Loyalty In Indonesia Ministery Education Regulation On Electronic Text Book. (Study Of Vocational High School’s Electronic Text Book In Bandung)*)

2016 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
Author(s):  
Zulganef Sutan Sati ◽  
Usin Susanto
Keyword(s):  
High School ◽  
Electronic Text ◽  
Vocational Teachers ◽  
Vocational High School ◽  
Text Book ◽  
National Education ◽  
Strategic Role ◽  
The Republic ◽  
The Government

The Indonesian government believes that textbooks play a strategic role in improving the quality of primary and secondary education (Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia No.11 of 2005). Nevertheless, Abdulkarim (2010) revealed that the quality of school textbooks, either in junior or vocational / high school is very low. The contradiction between Regulation of the Minister of National Education Regulation goal and Abdulkarim (2010), and some previous research, such as Heskett et al. (1997), and Dimitriades (2006) motivates this study to analyze the effect of satisfaction to commitment and loyalty of vocational teachers in Bandung. The results showed that there was no correlation between satisfaction and the commitment and between the commitment and loyalty, but there is a significant direct correlation between satisfaction and loyalty. This shows that users of textbooks as the government policy consumers has loyalty in the sense will do its use continuously, but the loyalty is not based on a commitment, but only based on satisfaction.This is suggests that vocational high school teachers are satisfied with the textbook but don’t want to rely on Regulation of National Education Minister, since commitment is defined by Dwyer et al. (1987), Morgan and Hunt (1994), and Pritchard et al. (1999) as a stable seeking and defensive attitude towards not to change a choice. They are easy to change attitudes through using of Electronic Text Boook (ETB) as teaching materials. The Authors also revealed some limitations and recommendations

scholarly journals POLITIK KEBIJAKAN PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN: REVITALISASI UPAYA PEMERINTAH TERHADAP PENDIDIKAN KEAGAMAAN

2019 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 104-121
Author(s):  
Ahmad Syafii ◽  
Siti Qurrotul A’yuni
Keyword(s):  
Religious Education ◽  
Government Regulation ◽  
Good Governance ◽  
Education Policies ◽  
Regional Autonomy ◽  
National Education ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Decentralization Of Education ◽  
The Right

Indonesia is the biggest archipelago country in the world, the government has tried to prosper the people by issuing policies on regional autonomy. Regional autonomy in its development is widespread in all fields, one of them in education. Autonomy Education gained much support among the people, thus giving birth to Decentralization of Education, namely to give up government responsibility according to the needs and capabilities of each region. The effort has been regulated in Law Number 20 Year 2003 on National Education System supported by Government Regulation no. 55 of 2007. However, these efforts have not been fully realized, so that sometimes cause gap and prolonged criticism. Therefore we as a policy-bearer must prioritize the principle good governance in Decentralization of Education. The religious and religious education policies contained in Government Regulation No. 55 of 2007 are intended to help realize the goals of education in Indonesia, giving the right of autonomy in the form of decentralization of education to each school in each region to manage the institution. If the school is religious based, it is given the freedom to manage according to the teachings of the religion. But to realize this policy requires strong observers and willing to act, the principle of autonomy, flexibility, participatory and initiative can be used as a basis in realizing these goals as a whole.

scholarly journals THE CONCEPT OF TAUHID EDUCATION VALUE (AQIDAH) IN NATIONAL EDUCATION SYSTEM PERSPECTIVE

2019 ◽  
Vol 11 (2) ◽  
pp. 141
Author(s):  
Nurhadi Nurhadi ◽  
Zainul Bahri Lubis
Keyword(s):  
Religious Education ◽  
Education System ◽  
System Perspective ◽  
Level Of Education ◽  
National Education ◽  
Unitary State ◽  
Library Research ◽  
National Education System ◽  
The Republic ◽  
The Right

This study aims to determine the values of Tauhid Education in the National Education System and the relevance of the National Education System Law No. 20 of 2003 in strengthening the values of Tauhid Education. This research method uses a type of library research or literature study (library research). Using two data sources, namely: 1). The primary data is law No. 20 of 2003 concerning the National Education System. 2). Secondary data is literature related to this research. The results of the study were obtained: 1) the values of Tauhid education contained in Chapter II Article 3 read: "National Education aims to develop the potential of students to become human beings who believe and fear God the Almighty". Chapter V Article 12 paragraph 1 point A reads: "Every student in each education unit has the right: get religious education in accordance with the religion he adheres to and is taught by educators who are of the same religion". Chapter X Article 36 paragraph 3 point A reads: "The curriculum is prepared in accordance with the level of education within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia by taking into account: Increased faith and piety". 2) Relevance of the Law on National Education System No. 20 of 2003 in strengthening the values of Tauhid education that the main purpose is: "Faithful and devoted to the Almighty God". Then the right of the first student is to get religious education in accordance with a religion that is followed and taught by religious educators. And the curriculum is arranged in accordance with the level of education within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia with the first increase, namely faith and piety.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document