scholarly journals Revitalisasi Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Perspektif Membangun Industrialisasi Pertanian Perdesaan

2013 ◽  
Vol 31 (2) ◽  
pp. 89
Author(s):  
Kurnia Suci Indraningsih ◽  
Tri Pranadji ◽  
NFN Sunarsih
Keyword(s):  
Rural Areas ◽  
Rural Economy ◽  
Value Added ◽  
Farming System ◽  
Agricultural Extension ◽  
Agricultural System ◽  
Agricultural Industry ◽  
Rural Agriculture ◽  
Extension System ◽  
The Government

<p><strong>English</strong><br />Extension is an integral part of agricultural development in rural areas. Rural farming system is the basis of economic activity for improving rural community life. On the other hand, the existing agricultural system does not support the competitive rural economy.  Rural agriculture industrialization considers agricultural system as an integrated unity of agricultural industry business with high-value added outputs. This paper describes the factors as prerequisites for agricultural extension system revitalization. There are three prerequisites for the revitalization, namely: (i) extension institution and organization, (ii) extension implementation, and (ii) extension workers. In the Extension System Revitalization program implemented by the government is not aimed to support agricultural industry in rural areas. This program is focused on improving extension internal institution and not specifically aimed to enhance extension material disseminated to the farmers. Transformation towards rural agricultural industry is not achieved through the improvement of internal extension institution only, but also through innovation topics specifically designed for extension. It is necessary to improve agricultural extension institution aiming at establishing rural agriculture industry.</p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Penyuluhan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan pertanian di perdesaan. Sistem pertanian perdesaan diposisikan sebagai basis kegiatan ekonomi untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat perdesaan. Sistem pertanian yang sedang berjalan belum menjamin terbangunnya perekonomian perdesaan yang berdaya saing tinggi. Industrialisasi pertanian perdesaan, melihat sistem pertanian di perdesaan sebagai satu kesatuan utuh dari sistem yang mencerminkan usaha industri pertanian, dengan keluaran (output) berupa produk akhir yang bernilai tambah tinggi, diharapkan dapat memperbaiki kondisi tersebut.  Tulisan ini memaparkan faktor-faktor yang menjadi prasyarat agar revitalisasi sistem penyuluhan pertanian  mampu  membangun industrialisasi pertanian perdesaan.  Terdapat tiga prasyarat agar revitalisasi sistem penyuluhan pertanian  mampu  membangun industrialisasi pertanian perdesaan: (1) Kelembagaan dan organisasi penyuluhan, (2)  Penyelenggaraan penyuluhan, dan (3)  Ketenagaan penyuluh. Dalam program Revitalisasi Sistem Penyuluhan yang dilaksanakan penyuluhan pertanian pemerintah belum secara tegas diarahkan untuk mendukung industri pertanian di perdesaan. Program ini masih menekankan pada perbaikan kelembagaan internal penyuluhan, dan belum secara khusus difokuskan untuk memperbaiki materi penyuluhan untuk petani. Transformasi ke arah industri pertanian perdesaan tidak semata-mata dapat ditempuh hanya melalui perbaikan kelembagaan internal penyuluhan, melainkan juga materi  inovasi (teknologi dan kelembagaan) yang seharusnya dirancang secara khusus. Untuk itu perlu perbaikan kelembagaan penyuluhan pertanian yang berorientasi pada terwujudnya sistem industri pertanian di perdesaan.</p>

scholarly journals Fenomena Penuaan Petani dan Berkurangnya Tenaga Kerja Muda serta Implikasinya bagi Kebijakan Pembangunan Pertanian

2016 ◽  
Vol 34 (1) ◽  
pp. 35 ◽  
Author(s):  
Sri Hery Susilowati
Keyword(s):  
Rural Areas ◽  
Agricultural Development ◽  
Structural Changes ◽  
Agricultural Sector ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Young Workers ◽  
Agricultural Industry ◽  
Agricultural Diversification ◽  
Determining Factors ◽  
The Government

<strong>English</strong><br />Qualified human resources with a good commitment to develop agricultural sector is one of the determining factors toward sustainable agricultural development. However, agricultural development deals with significant issue especially reduction in the number of young farmers. This paper aims to review structural changes from perspective of aging farmer and declined number of young farmers in Indonesia and other countries. Specifically, this paper identifies various factors causing the changes and describes the policies needed to support young workers to enter agricultural sector. The method used in this paper is both descriptive analysis and cross tabulation. The results show that aging farmers and young farmers decline in Indonesia keep increasing. The phenomena are also found in other countries in Asia, Europe, America and Australia. Various factors causing lack interest of young workers in agricultural sector, namely less prestigious, high risk, less assurance, unstable earning. Other factors are small size land holding, limited non-agricultural diversification and agricultural processing activities in rural areas, slow farm management succession, and lack of incentive for young farmers. To attract youth to enter agricultural sector, it is necessary to transform youth’s perception that agricultural sector currently is interesting and promising. The government needs to development agricultural industry in rural areas, introduces technology innovation, offers special incentives for young farmers, modernizes agriculture, and conducts training and empowerment of young farmers.<br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki komitmen membangun sektor pertanian merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan pertanian berkelanjutan. Namun, pembangunan pertanian menghadapi permasalahan cukup serius, yaitu jumlah petani muda terus mengalami penurunan, baik secara absolut maupun relatif, sementara petani usia tua semakin meningkat. Tujuan makalah ini adalah melakukan review tentang perubahan struktural tenaga kerja pertanian dilihat dari fenomena aging farmer dan menurunnya jumlah tenaga kerja usia muda sektor pertanian di Indonesia dan di berbagai negara lainnya, mengidentifikasi berbagai faktor penyebab perubahan tersebut, serta kebijakan yang diperlukan untuk mendukung tenaga kerja muda masuk ke  sektor pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dan tabulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum fenomena penuaan petani dan berkurangnya petani muda di Indonesia semakin meningkat. Kondisi seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara lain di Asia, Eropa, dan Amerika.  Berbagai faktor penyebab menurunnya minat tenaga kerja muda di sektor pertanian, di antaranya citra sektor pertanian yang kurang bergengsi, berisiko tinggi, kurang memberikan jaminan tingkat, stabilitas, dan kontinyuitas pendapatan; rata-rata penguasaan lahan sempit; diversifikasi usaha nonpertanian dan industri pertanian di desa kurang/tidak berkembang; suksesi pengelolaan usaha tani rendah; belum ada kebijakan insentif khusus untuk petani muda/pemula; dan berubahnya cara pandang pemuda di era postmodern seperti sekarang. Strategi yang perlu dilakukan untuk menarik minat pemuda bekerja di pertanian antara lain mengubah persepsi generasi muda bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menarik dan menjanjikan apabila dikelola dengan tekun dan sungguh-sungguh, pengembangan agroindustri, inovasi teknologi,  pemberian insentif khusus kepada petani muda, pengembangan pertanian modern, pelatihan dan pemberdayaan petani muda, serta memperkenalkan pertanian kepada generasi muda sejak dini.

Yang Terbuang, Yang Membangun: Studi Perubahan Sosial Di Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru Oleh Eks Orang-Orang Buangan 1969-1979

2021 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 45
Author(s):  
Naomi Lesbatta ◽  
Widhi Handayani ◽  
Pamerdi Giri Wiloso
Keyword(s):  
Social Change ◽  
Farming System ◽  
Forced Labor ◽  
Agricultural System ◽  
New Order ◽  
Cultivation System ◽  
Remote Areas ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
Colonial Government

Buru Regency is one of the rice suppliers in Maluku Province.The achievements of Buru Regency as Maluku rice supplier cannot be separated from its history as a place for people who were exiled in 1969. The presence of these former people has an influence on social change in Buru Island. Located in Waeapo district, Buru regency, this qualitative research was conducted to explain social change in Waeapo, Buru by the former exiles. The results showed that before the former exiles arrived at Buru Island, the Waeapo was dominated by forests, where the local people practiced swidden agriculture. The presence of former exiles in 1969 changed the landscape of Buru from forest to paddyfields by means of forced labor. The forced labor and introduction of new agricultural system are patterns inherited from the colonial government. Nevertheless, in Buru, the harvest was consumed by the exiles instead of handed over to the government as a custom enforced by the colonials. The change in land use eventually changed the shifting cultivation system to permanent agriculture with the lowland rice farming system which is commonly practiced in Java. Ex-exiles were the people used by the New Order government to carry out development in remote areas in the 1969-1979 era until the change of Buru’s landscape, source of staple food, and cultural diversity exist in Waeapo..

Peran Strategis Penyuluh Swadaya dalam Paradigma Baru Penyuluhan Pertanian Indonesia

2016 ◽  
Vol 32 (1) ◽  
pp. 43 ◽  
Author(s):  
NFN Syahyuti
Keyword(s):  
Agricultural Extension ◽  
Social Position ◽  
The Self ◽  
Extension System ◽  
Self Help ◽  
The Future ◽  
Long Time ◽  
The Government

<p><strong>English</strong><br />Involvement of farmers as actors to support extension activities have been underway for a long time with various approaches. In Indonesia, it started from the involvement of Kontak Tani (Advanced Farmers) in Supra Insus era, then farmer to farmer extension at P4S, as well as Penyuluh Swakarsa (Independent Extension Workers)” (in 2004), and the latest is Penyuluh Swadaya (Self-Help Agricultural Extension Workers) since 2008. The existence of self-help farmer extension workers are recognized since the enactment of Law No. 16/2006 on Extension System of Agricultural, Forestry and Fisheries. However, even though it runs nearly 10 years, the development of the role of self-help farmer extension workers is not optimal. This paper is a review of various posts including the recent research on self-help farmer extension workers and it aims to study the potential and problems of self-help farmer extension workers. It shows that the self-help farmer extension workers have a self-help capabilities and distinctive social position and they have to get right role. Appropriate support should be given to self-help farmer extension workers as the agricultural extension worker in the future and it must be distinguished between the government and private extension workers. </p><p> </p><p><strong>Indonesian</strong><br />Pelibatan petani sebagai pendukung dan pelaku langsung dalam kegiatan penyuluhan telah berlangsung cukup lama dengan berbagai pendekatan. Di Indonesia, hal ini dimulai dari pelibatan kontak tani pada era Bimas sampai Supra Insus, lalu pendekatan “penyuluhan dari petani ke petani” (farmer to farmer extension) di P4S, serta pengangkatan penyuluh swakarsa (tahun 2004), dan terakhir penyuluh swadaya (sejak tahun 2008). Keberadaan penyuluh swadaya diakui secara resmi semenjak diundangkannya UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Namun, meskipun sudah berjalan hampir 10 tahun, perkembangan peran penyuluh swadaya belum optimal. Tulisan ini merupakan review dari berbagai tulisan termasuk penelitian tentang penyuluh swadaya terakhir, untuk mempelajari potensi dan permasalahan penyuluh pertanian swadaya saat ini. Ditemukan bahwa penyuluh swadaya memiliki kapabilitas dan posisi sosial yang khas, sehingga batasan perannya mestilah diberikan secara tepat. Dukungan yang tepat harus diberikan kepada penyuluh swadaya sebagai sosok penyuluh pertanian yang strategis di masa mendatang, yang mesti dibedakan dengan penyuluh pemerintah dan penyuluh swasta.</p>

Appropriate Extension Methodologies for Agricultural Development in Emerging Economies

2020 ◽  
pp. 133-156
Author(s):  
B. S. Famuyiwa ◽  
O. A. Olaniyi ◽  
S. A. Adesoji
Keyword(s):  
Emerging Economies ◽  
Rural Areas ◽  
Agricultural Development ◽  
Agricultural Extension ◽  
Developing Nations ◽  
African Countries ◽  
Extension System ◽  
Factors Influencing ◽  
Per Capita ◽  
Culturally Compatible

Over two-thirds of the world's poorest people are located in rural areas and engaged primarily in agriculture and agricultural-related activities for their livelihood. Therefore, the future of most underdeveloped and developing nations depends on agriculture. Most African Countries have agricultural dependent economies that are hinged to rain-fed agriculture and based on smallholdings. These countries are referred to as countries with emerging economies and characterized as having low to middle per capita income and represent 20% of the world's economies. This chapter discusses; concepts of agricultural extension methodologies assessed from past to present, appropriating extension methodologies to encourage agricultural development, identifying roles of agricultural extension activities in agricultural development and factors influencing the choice of appropriate extension methodologies in emerging economies. It concludes with the constraints to sustainable agricultural development and extension methodologies which if removed will have the potential for progression towards economy development. Developing countries should fashion a sustainable extension system that will be socially acceptable and culturally compatible, economically viable and environmentally friendly.

scholarly journals Rural-Urban Migration in Nigeria, Implication on the Development of the Society: Anambra State as the Focus of the Study

2019 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 209
Author(s):  
Anselem C. Nweke
Keyword(s):  
Rural Areas ◽  
Urban Areas ◽  
Local Governments ◽  
Rural Economy ◽  
Natural Increase ◽  
Mode Analysis ◽  
Urban Migration ◽  
Anambra State ◽  
Rural Urban Migration ◽  
The Government

This paper examines the implication of rural- urban migration on Nigeria Society using Anambra state as focus of the study. Cities have been growing both through natural increase and through stampede from rural areas in Nigeria. People migrate to urban areas based on the prevailing conditions they fund themselves and the reasons for the migration vary from one individual to another depending on the situation that informs the decision to migrate. In most rural areas, the effect of rural-urban migration was a rapid deterioration of the rural economy leading to poverty and food scarcity. The cause of the phenomenon has been described as the push factors in the rural areas and the pull factors in the urban areas. The objective of this paper is to identify the implication of rural-urban migration on Nigeria society. It is a survey research. Thus, 1200 questionnaire were distributed among the selected local governments in Anambra State. The analysis was run using Runs test and mode analysis. The result of the analysis found the effect of people migrating from rural areas to urban centres on the society to include: increase in prostitution in the urban centres; increase in squalor settlement in the urban centres; and people are doing all sorts of odd jobs in order to survive in urban centres. The paper therefore recommends that the government should make and implement a policy on provision of functional social amenities such as electricity, pipe borne water etc. in the rural areas. Good schools and qualified teachers should be made available in the rural areas and establishment of industries in both rural and urban areas that will to an extent accommodate unemployed youths.

scholarly journals National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD)

2021 ◽  
Vol 8 (12) ◽  
pp. 75-82
Author(s):  
Mamoni Das
Keyword(s):  
Rural Development ◽  
Rural Area ◽  
Rural Areas ◽  
Urban Areas ◽  
Rural Economy ◽  
Vital Role ◽  
Life Styles ◽  
Rural Development Programme ◽  
National Bank ◽  
The Government

Indian economy is agricultural economy and real India lies in villages. Without the development of the rural economy, the objectives of economic planning cannot be achieved. Hence, banks and other financial institutions are considered to be a vital role for the development of the rural economy in India. NABARD are playing a pivotal role in the economy development of the rural India. In the Indian context rural development assumes greater significance as nearly 70% of its population lives in rural areas. Most of the people living in rural area draw their livelihood from agriculture and allied sectors. Such areas are distinct from more intensively settled urban and suburban areas. Life styles in rural area are different than those in urban areas, mainly because limited services are available. Governmental services like law enforcement, schools, fire departments may be distant, limited in scope, or unavailable. Rural development is a national necessity and has considerable importance in India. The main objective of the rural development programme is to raise the economic and social level of the rural people. National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) is set up as an apex institution by the Government of India with the main objective of providing and regulating credit and other facilities for the promotion of rural development. It is a single integrated organisation which looks after the credit requirements of all types of agricultural and rural development activities. The present study is a modest attempt to the credit potential for agriculture during the year 2021-22. The study covered aspects such as functions, objectives, management and organizational structure, sources of funds, activities achieved, loan assistance to various institutions, Methodology for preparation of potential linked credit plans (PLPs) and Development Projects in Andaman and Nicobar Islands. Keywords: NABARD, Rural Development, RBI and SHGs..

scholarly journals ANALISIS PROGRAM PENINGKATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DALAM PENGEMBANGAN USAHA KECIL DI NUSA TENGGARA BARAT KASUS DI KABUPATEN: BIMA, SUMBAWA, DAN LOMBOK BARAT

2016 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 325 ◽  
Author(s):  
Wargono Adisoewignyo
Keyword(s):  
Rural Areas ◽  
Small Businesses ◽  
Urban Areas ◽  
Rural Economy ◽  
Secondary Data ◽  
Poverty Eradication ◽  
Rural And Urban Areas ◽  
Rural And Urban ◽  
Small Scales ◽  
The Government

The population of the small and medium scale businesses (SMSB) are amounted about more 500 thousand, while their role in GNP are about 50%. More 90% of the SMSB are small scales and carry out their activities in many sectors which are spead out in rural and urban areas as well. The power of the SMSB has been proved through the crises since 1998, they are still exsits, while the conglomerate had been col/aped. The development programme of small businesses in Indonesia has been intorduced for more than 3 decades, but the results are still queationable. In the beginning of 90's, such programmes were introduced in a line of the poverty eradication (PPE). The PPE programes such as PHBK, P4K, KUKESRA and IDT are in a line to the programes of developing real sectors in rural areas. Poverty is a crucial problem and consists of multidimensional aspects, not only economic but also social, cultural, structural and institutional as well.The previous programes never touch the core problem, operate separately, and rarely include the group targets (poor society) to actively participate in the programs. Another new programs such as P-IK, PHBK, KUKESRA and IDT have also been carried out, but at the present the results were still questionably. Some programes are introduced to develop small scales business, such as PHBK dan KUKESRAAims of the study are to indentify: the successes and the .fails of varoius programs for eradicating poverty, terms as 'Program for Poverty Eradication· or shortly PPE; how the fund has been allocated, managed, and coordinated; how jar the society, LSM, and poors themselves do involve; and how jar the programs could reduce poverty and sustainable develop the rural economy. The study has been carried out in three kabupatens: Bima. Sumbawa, dan West Lombok Resource persons are the GO and the NGO officers who close relate with the PPE. The respondents are members POKMAS who receive fund of the PPE. The Sarasehan procedure with resource applies to collect secondary data of the PPE's program from resource persons, while the participatory and emphatic procedures are used to invite responses and attitudes of respondents.The results indicate the models of the PPH, such as P-IK, PHBK. KUKESRA and IDT could not be generalized. Some were more rigid, while some others were accommodative. Some were effective, the others were stagnant, evermore fails. They need solid commitment of all: the government institutions from the top to the lowest. The involvement of the TOGA, the TOMA, and the NGO, and the poor themselves. The more rigid the programs were managed and directed (by the government), the higher the probability of programs are stagnant and even morefruitlessly.

scholarly journals Employment Generation and Asset Creation through MGNREGA in Andhra Pradesh

2016 ◽  
Vol 12 (4) ◽  
pp. 277-285
Author(s):  
Srinivas P
Keyword(s):  
Rural Development ◽  
Rural Areas ◽  
Rural Economy ◽  
Andhra Pradesh ◽  
Secondary Data ◽  
Livelihood Security ◽  
The Government ◽  
Asset Creation ◽  
Employment Guarantee ◽  
Official Records

NREGA, enacted in 2005, forms the basis of a massive employment guarantee scheme, implemented throughout India, with two main objectives – to enhance the livelihood security of people in rural areas, and to boost the rural economy. Ever since its implementation across the country (2008-09 to 2015-16), on an average Rs.40, 000 crore per financial year has been invested under Mahatma Gandhi NREGA. In conformity with the National Act, the Government of Andhra Pradesh is implementing this Act since January 2006 and made considerable progress in fulfilling the programme objectives. The present study attempts to capture to what extent the employment was generated and durable assets are created during the last ten years of implementation of MGNREGS in Andhra Pradesh State. The study is based on secondary data such as official records of Ministry of Rural Development and Panchayat Raj, Government of Andhra Pradesh, Ministry of Rural Development,  Government of India, Journals, magazines etc. It reveals that the performance of Andhra Pradesh in terms of providing employment and generating person days to rural households particularly Women, SC and ST is significant and it could be able to provide 100 days of employment to only 5.5 per cent of the participatory households. Further, the state Govt. has created substantial number of assets during this one decade of implementation in different categories. However, it was observed that the rate of completion of works is very poor and it is gradually decreased over the years of implementation.Key words: MGNREGA, Employment, Asset creation, Livelihood Security, Rural Economy

scholarly journals Research on the Main Body of Rural Economic Innovation Based on the Perspective of Public Policy

2021 ◽  
Vol 275 ◽  
pp. 03066
Author(s):  
Die Hu ◽  
Menghan Hu ◽  
Yuxue Chen ◽  
Fang Yuan
Keyword(s):  
Migrant Workers ◽  
Rural Areas ◽  
Rural Economy ◽  
Main Body ◽  
Existing Problems ◽  
Skilled Personnel ◽  
Economic Innovation ◽  
The Government ◽  
To Come ◽  
High Level

Migrant workers, college students, urban workers, entrepreneurs and technical personnel who love agriculture and are willing to return to countryside are the main body of rural economic innovation. They are a new driving force for promoting the development of agricultural and rural economy and solving the problems of agriculture, rural areas and peasants. The government has issued several policies to encourage these people to start businesses in countryside. However, whether the policy measures have achieved the expected policy objectives and whether they can effectively promote rural economic innovation are a question worth discussing. Taking the case Han chuan City of Hubei Province as an example, this paper uses field study to show the characteristics of the main body of rural economic innovation and explore the practical effects and existing problems of policies for promoting rural economic innovation. The results show that the multiplier effect of the main body of rural economic innovation has not really been played out. The main reasons include the limitation of policy making, inadequacy implementation of policy and insufficient incentives. Finally, it is concluded that the government should strengthen the training of entrepreneurial farmers, create a favourable industrial and policy environment and encourage high level and highly skilled personnel to come to countryside.

scholarly journals Age Structure of Farm Owners and Managers: Problems and the Solutions Thereto in Latvia

2020 ◽  
Vol 44 (339) ◽  
pp. 15-26
Author(s):  
Aleksejs Nipers ◽  
Irina Pilvere
Keyword(s):  
Climate Change ◽  
Age Structure ◽  
Rural Areas ◽  
Policy Instruments ◽  
Value Added ◽  
World Population ◽  
The Sustainable Development ◽  
Agricultural Industry ◽  
Negative Impacts ◽  
Research Show

AbstractThe research paper presents the results of research on the situation and trends in the age structure of farm owners or managers in Latvia. The growing world population and the challenges caused by climate change make farmers reconsider their traditional farming practices. Therefore, scientists believe that the aging of farmers is a major obstacle to the sustainable development of agriculture and rural areas, as evidenced by the age structure of European Union (EU) farmers and other agricultural workers. Generation renewal is crucial for sustainable land management and food production. In 2018, according to statistical data, the share of agriculture, forestry and fisheries in total gross value added in Latvia was only 3.8%. However, these sectors were the main job creators and drivers of economic development in rural areas. Therefore, the aim of the present research is to assess trends in the age structure of farm managers and owners and the policy instruments applied in Latvia. The results of the research show that despite the policy instruments implemented in Latvia after its accession to the EU to support young farmers and promote early retirement of farm owners, the aging process of farm owners and managers occurs relatively fast. The median age of farm owners and managers in Latvia has increased from 53 years in 2009 to 57 years in 2019, which could hinder the development of the agricultural industry and prevent the new challenge of growing global food demand and the negative impacts of climate change from being tackled.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document