scholarly journals FASILITAS OLAHRAGA INTERAKTIF DI RAWA BUNGA

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 2003
Author(s):  
Jessica Jessica
Keyword(s):  
Land Use ◽  
Land Use Planning ◽  
Design Method ◽  
Interactive Technology ◽  
Third Place ◽  
The Third ◽  
Urban Study ◽  
Community Facility ◽  
Design Idea ◽  
The Government

Rawa Bunga population is constantly increased as time goes by. The increasing population in Rawa Bunga is leading to a change in land-use planning. The initial planning which create a balance between commercial and housing is forced to change into domination of housing. Although the housing community is constantly increased, but the government didn’t increased the community facility or third place in Rawa Bunga. This condition is causing a huge problem for the community to satisfy their daily basic needs. Even more, they started to occupy every vacant place for their activity and making problems for other people. The objective of this design is making a third place for the community of Rawa Bunga that can help them to socialize and interact with each other. The design method is divided into two parts, the first part is collecting data from observation, urban study, and analysis. The second part is start from the program and follow the theory of activity tipology. The design idea is a community facility or third place for interactive sport, sport and interactive technology is chosen because the community in Rawa Bunga loves sports. In addition, the third place will inserted by Betawi culture to introduce the genius loci of Rawa Bunga. Keywords:  interactive sports; Rawa Bunga; Third Place AbstrakKelurahan Rawa Bunga memiliki jumlah penduduk yang selalu meningkat seiring berjalannya waktu. Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi berdampak kepada perubahan fungsi lahan yang tidak semestinya seperti Rancangan zonasi awal yang mempunyai komposisi yang seimbang antara komersial dan hunian. Tetapi pada kenyataannya, fungsi lahan yang ada didominasi oleh hunian. Walaupun fungsi hunian bertambah, tetapi tidak diiringi pertambahan third place yang memadai. Akibatnya adalah masalah beruntun berupa kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi. Dampak yang dihasilkan adalah pelaksanaan aktivitas masyarakat di tempat – tempat yang tidak semestinya sebagai ganti fasilitas lingkungan yang tidak memadai. Tujuan dari perancangan ini adalah berusaha memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Kelurahan Rawa Bunga akan aktivitas penunjang seperti sosialisasi dan interaksi baik antar manusia maupun dengan lingkungannya melalui third place. Metode Perancangan yang dipakai dibagi menjadi dua tahap, pertama tahap pencarian data dengan metode empiris yaitu observasi, studi kota dan analisis. Tahap kedua, Tahap perancangan dimulai dari hasil yang didapat dari analisis berupa program. Program akan diolah dengan pendekatan metode desain tipologi kegiatan. Ide dari perancangan ini adalah fasilitas lingkungan atau third place dengan aktivitas olahraga yang memakai teknologi interaktif untuk membantu proses sosialisasi dan interaksi baik antar manusia maupun dengan lingkungannya. Olahraga dipilih karena masyarakat di Rawa Bunga senang dengan aktivitas yang bersifat olahraga dan tidak lupa juga disisipi elemen kebudayaan Betawi untuk memperkenalkan genius loci kawasan Rawa Bunga.

scholarly journals FASILITAS MATERIAL BANGUNAN INTERAKTIF DI PINANGSIA

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 1993
Author(s):  
Kelvin Julianto
Keyword(s):  
Building Material ◽  
Crime Rate ◽  
Design Method ◽  
Interactive Technology ◽  
Pattern Language ◽  
Main Concept ◽  
Third Place ◽  
Urban Study ◽  
Long Time ◽  
Business District

Pinangsia is a business district in West Jakarta that known as the center of economy from a long time ago. Now, Pinangsia is known as a place that sell building material. People from Pinangsia has an unique habit of leaving Pinangsia after business closing hour. Pinangsia doesn’t have another activity or function after business closing hour and leaves the district to become a dark and silent place. This situation causing the crime rate in Pinangsia to rise and change the community character from social to individualist and become caution with each other. If this condition doesn’t change, Pinangsia will become a dead and danger area at night. The purpose of this project is to revive the night activity in Pinangsia, and change the community character from individualist back to socialist who care about each other. The design method of this project start from collecting data by observation and urban study, the next step is analysing the data and design the building by referencing pattern language method. The goal of the project is creating a third place that use pinangsia’s genius loci such as building material and interactive technology as the main concept. Interactive Third Place will help the community to socialize with each other through games about  building material as the image of Pinangsia. Keywords:  interactive building material; Pinangsia; third placeAbstrakPinangsia adalah kawasan bisnis di Jakarta Barat yang terkenal sebagai kawasan sentra ekonomi sejak zaman dahulu. Pinangsia yang terkenal akan pusat perdagangan material bangunan di Jakarta, mempunyai pola penduduk yang memilih untuk berpindah meninggalkan kawasan saat aktivitas perdagangan sudah selesai. Pinangsia tidak memiliki fungsi dan aktivitas lain yang dapat menghidupkan kawasan saat malam hari. Hal ini berdampak kepada meningkatnya angka kriminalitas saat malam di kawasan Pinangsia, serta merubah sifat penduduk yang bertempat tinggal disana menjadi tertutup dan individualistis. Jika hal ini terus berlanjut, mungkin saja kawasan Pinangsia akan benar – benar menjadi kota mati di malam hari. Tujuan dari proyek ini adalah menghidupkan aktivitas masyarakat Pinangsia di malam hari, dan merubah sikap masyarakat dari tertutup dan individualis menjadi terbuka dan sosial satu dengan yang lainnya. Metode perancangan dan desain dari proyek ini dimulai dari mengumpulkan data menggunakan observasi dan studi kota, tahap berikutnya berupa analisis data dan perancangan yang mengacu kepada metode pattern language. Hasil dari perancangan ini adalah proyek third place yang mempunyai konsep yang mengambil tema Material Bangunan sebagai genius loci kawasan dan dikemas dalam teknologi interaktif. Third place interaktif akan membantu masyarakat dalam bersosialisasi lewat permainan yang menyenangkan berkaitan dengan material bangunan sebagai citra kawasan yang harus dipertahankan.  

scholarly journals La décentralisation de l'aménagement du territoire : mythe ou réalité?

2005 ◽  
Vol 27 (2) ◽  
pp. 355-370
Author(s):  
Jane Matthews Glenn
Keyword(s):  
Land Use ◽  
Land Use Planning ◽  
The Government ◽  
Role Of The Government ◽  
Planning Authority

This paper examines the tension between centralizing and decentralizing forces in systems of land use planning. Its thesis, drawn from the LaHaye Report, is that the degree of centralization of the system is directly proportional to the breadth of jurisdiction of the planning authority. While Quebec's system of land use planning is reputed to be decentralized and political, the author questions whether this assessment is correct. The role of the government under the Land Use Planning and Development Act and other specialized legislation is more in accordance with the centralized and technocratic systems advocated in earlier Quebec proposals for land use planning. This conclusion is reinforced by a consideration of the suggestions put forward in Le Choix des régions and their present-day application.

scholarly journals ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJALAN KAKI BERDASARKAN PADA PERATURAN DAERAH NO. 6 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN DI KARAWANG

2019 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
Author(s):  
Irma Garwan ◽  
Anwar Hidayat
Keyword(s):  
Land Use ◽  
Land Use Planning ◽  
Traffic Accidents ◽  
Road Traffic ◽  
Road Traffic Accidents ◽  
Road Design ◽  
Road Users ◽  
Pedestrian Accident ◽  
Road Planning ◽  
The Government

Kecelakaan bagi pejalan kaki, seperti halnya kecelakaan lalu lintas jalan lainnya, tidak bisa diprediksi dan dicegah. Negara dalam hal ini adalah pemerintah haruslah memperhatikan dalam menangani masalah keselamatan bagi pejalan kaki dengan mengimplementasikan langkah-langkah efektif. Beberapa rekomendasi meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kebutuhan semua pengguna jalan, termasuk pejalan kaki dan pengendara sepeda, ketika keputusan tentang rancangan jalan dan infrastruktur, perencanaan tata guna lahan dan layanan transfortasi. Dan dari hasil yang diteliti penulis dalam hal ini mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi resiko kecelakaan lalu lintas bagi pejalan kaki mencakup diantaranya 1). Kecepatan dan risiko kecelakaan pejalan kaki 2). Alkohol. 3) Kurangnya fasilitas pejalan kaki dalam perancangan jalan dan perencanaan tata guna lahan 4). Buruknya visibility pejalan kaki. Accidents for pedestrians, as well as other road traffic accidents, cannot be predicted and prevented. The country in this case is that the government should pay attention to the problem of safety for pedestrians by implementing effective measures. Some recommendations require the Government to consider the needs of all road users, including pedestrians and cyclists, when decisions about road design and infrastructure, land use planning and transfortation services. And from the results examined by the authors in this regard on the main factors that affect the risk of traffic accidents for pedestrians include 1). Speed and risk of pedestrian accident 2). Alcohol. 3) The lack of pedestrian facilities in road planning and land use planning 4). Poor pedestrian visibility

scholarly journals Preferensi dan Voting Behavior di Kalangan Mahasiswa Unwira Menjelang Pemilihan Umum Gubernur Provinsi NTT 2018

JAP UNWIRA ◽  
2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-18
Author(s):  
Marianus Kleden
Keyword(s):  
Voting Behavior ◽  
General Election ◽  
Religious Tolerance ◽  
Third Place ◽  
Actual Performance ◽  
The Third ◽  
Catholic University ◽  
The Future ◽  
The Government

Provincial general election to elect the governor of NTT has resulted in the installment of Victor Bungtilu Lasikodat as thegovernor of NTT and Joseph Naisoi as the vice governor. This result does not seem to accord with the expectation of the collegestudents, i.e., the students of Widya Mandira Catholic University to be specific. Through a questionnaire the students wereasked which of the candidates become their preference. It turned out that 44,77 percent of the students preferred MarianusSae-Emi Nomleni, followed by Benny Harman-Benny Litelnoni at the second place with 25,58 percent. Victor-Joseph camein the third place with 20,35 percent. Voters in the election were attracted by bombastic promises during the campaign butstudents were more attracted by the actual performance of the candidates either in the government or in the legislature. Morethan that the students are expecting that the future governor can take care of several urgent issues such as better prosperity(88,14 %), health (83,59 %), education (78,67%) and religious tolerance (78,0%) which they believed can be realized byMarianus Sae dan Emi Nomleni as their future governor and vice governor.

Coal Policy Developments in the 1990s

1995 ◽  
Vol 13 (4) ◽  
pp. 377-384
Author(s):  
Keyword(s):  
Land Use ◽  
British Columbia ◽  
Land Use Planning ◽  
Mining Company ◽  
Policy Issues ◽  
Mining Areas ◽  
Mineral Sector ◽  
Public Risk ◽  
Key Policy ◽  
The Government

Taxation, reclamation, and land use planning will be the three most important coal policy issues in British Columbia over the rest of the decade. British Columbia has reduced its profit-based taxes twice in the last five years in response to falling revenues, an increasing nonprofit tax burden, and falling coal prices. British Columbia's reclamation policy is meant to ensure that a mining company pays for reclamation of its minesite when mining is completed. For the coal sector, reclamation standards, acceptable security instruments, and the level of public risk are key policy issues that governments will have to confront. British Columbia has developed a process to resolve contentious land use issues through forward planning and public consensus. The mineral sector must limit the loss of access to potential mining areas while the government pursues its goal of doubling the size of protected areas.

scholarly journals GIS-Based Assessment of Habitat Networks for Conservation Planning in Kas-Kekova Protected Area (Turkey)

2020 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 91
Author(s):  
Dilek Tezel ◽  
Saban Inam ◽  
Sultan Kocaman
Keyword(s):  
Land Use ◽  
Spatial Analysis ◽  
Land Use Planning ◽  
Protected Area ◽  
Conservation Strategies ◽  
Biodiversity Data ◽  
Expert Opinions ◽  
Habitat Networks ◽  
The Government ◽  
Sustainable Conservation

The determination of protected area (PA) boundaries and the level of restrictions is very important for sustainable conservation, and such decisions must involve biodiversity data and assessment. In a PA, the consensus of the government and the locals is crucial to ensure protection–use balance. The PA restrictions constrain legal human activities, and the boundary determination and the restrictions should be based on various scientific analyses to achieve consensus. In this study, a GIS-based approach is proposed to utilize the biodiversity data for efficient conservation and land use planning in Kas-Kekova PA, which is among the most important PAs in Turkey. Spatial analysis methods, i.e., kernel density estimation, natural breaks classification and integrated density index, were performed for the assessment of the habitat networks using georeferenced biodiversity datasets, and the results were evaluated with respect to the actual land use data and the land ownership pattern. The developed spatial analysis approach is efficient to produce the conservation base maps required for regional land use planning, for defining sustainable conservation strategies, and to provide a widely accepted base for land use planning and biodiversity monitoring in the PA; although careful investigations and expert opinions are still required for data deficient areas.

Accessibility Mapping through Linking Land-Use Development Potentials and Planning for Cycling

2021 ◽  
Vol 47 (4) ◽  
pp. 515-540
Author(s):  
Tanu Priya Uteng ◽  
Andre Uteng
Keyword(s):  
Land Use ◽  
Land Use Planning ◽  
Macro Level ◽  
City Centre ◽  
Transport Sector ◽  
Programme Implementation ◽  
Policy Objective ◽  
Road Design ◽  
The Government ◽  
The Impact

The transport sector aims to address climate change by reducing emissions, and a key to achieving this goal is to increase uptake of sustainable modes such as walking, cycling, and public transport. Therefore, it is important to determine ways to achieve this goal and to build a portfolio of feasible reduction strategies. This study is based in Norway where the government has a clear policy objective to reduce growth in urban car traffic and assimilate future sustainable transport modes. Cycling has therefore gained importance in both policy discussions and programme implementation through providing dedicated infrastructure to increase its modal share. Ways to increase cycling can be plotted at both macro- and microlevels. At the micro-level, road design and improved conditions for cyclists can lead to an increase in cycling. At the macro-level, land-use planning can be one of the tools to promote cycling. We analyse the issue at a macro-level based on an Integrated Methodology for Land Use prognosis within Transportation Models (INMAP) which estimates the mutual eff ects of land-use plans and increased accessibility by e-bike. We assess the extent to which future growth areas, as earmarked by the strategic master plans of the cities of Oslo and Trondheim, coincide with the areas that have a high job accessibility by bicycle and e-bike. Analyses reveal that on the introduction of e-bikes in Oslo, accessibility to jobs in the city centre increases from 20,000–24,000 to over 28,000 jobs. For Trondheim, in terms of spatial expansion of accessibility for jobs, there is an extension of the catchment area from 6 km2 to 18 km2. Based on the findings, this study strongly recommends integrating the impact of e-bikes with land-use planning processes and decisions. Through active land-use management, municipalities and regional development authorities can take informed decisions to steer urban mobility in a more sustainable direction.

scholarly journals METODOLOGIA DE PLANEJAMENTO DE PAISAGENS FRAGMENTADAS VISANDO A FORMAÇÃO DE CORREDORES ECOLÓGICOS

FLORESTA ◽  
2010 ◽  
Vol 40 (1) ◽  
Author(s):  
Mariese Cargnin Muchailh ◽  
Carlos Vellozo Roderjan ◽  
João Batista Campos ◽  
Ayrton Luiz Torricillas Machado ◽  
Gustavo Ribas Curcio
Keyword(s):  
Land Use ◽  
Land Use Planning ◽  
National Park ◽  
Field Survey ◽  
Satellite Image ◽  
Aerial Photographs ◽  
Forest Patches ◽  
Fragmented Landscapes ◽  
The Third ◽  
Planning Methodology

Objetivou-se com este estudo definir uma metodologia de planejamento que possibilite a análise da estrutura de determinada paisagem e de suas características bióticas e abióticas, para a elaboração de um zoneamento adequado do uso do solo. As principais diretrizes do estudo foram a manutenção da estabilidade hídrica e o aumento da conectividade na microbacia, por meio da identificação de zonas de maior fragilidade ambiental, considerando a hidrografia, a geomorfologia, a pedologia e a distribuição dos fragmentos florestais remanescentes. A pesquisa de campo foi realizada com auxílio de imagens de satélite e fotografias aéreas em uma microbacia com 4.629,47 ha no entorno do Parque Nacional do Iguaçu, Terceiro Planalto Paranaense. Foram efetuados diferentes diagnósticos dos aspectos bióticos e abióticos, resultando em uma simulação do uso adequado do solo e no aumento da conectividade com a formação de corredor ecológico. A aplicabilidade do método foi demonstrada com a simulação de zonas para conservação e recuperação, que representaram 34,4% da área da microbacia nas zonas de menor potencial de utilização agropecuária, em função da fragilidade de seus solos. Os resultados demonstraram que ganhos ambientais significativos podem ser obtidos com a aplicação da metodologia, proporcionando o aumento da conectividade entre os fragmentos remanescentes. Palavras-chave: Fragmentação; ecologia de paisagens; conservação da biodiversidade.   Abstract Methodology for planning fragmented landscapes aiming the creation of Ecological Corridors. The purpose of this study is to develop a planning methodology which makes analyses of the structure of a certain landscape possible, as well as its biotic and abiotic characteristics in order to elaborate an adequate land use planning. Moreover, the guidelines of this study were maintenance of hydric stability and increasing of connectivity in the watershed by identification of regions with great environmental fragility, considering hydrography, geomorphology, pedology, and remaining forest patches. In field survey, satellite image and aerial photographs were used. The watershed studied has 4,629.47 ha and is located near Iguaçu National Park on the third Paraná plateau. Several biotic and abiotic aspects were distinguished in order to simulate an adequate land use and to establish a biodiversity corridor. This method was validated by simulating conservation and recovery zones, which cover 34.4% of watershed area. Such zones represent low potential regarding crops and cattle raising due to their fragile soil. Results showed the applicability of the methodology used, reflecting environmental gains, providing the increasing of connectivity among remaining forest patches. Keywords: Fragmentation; landscape ecology; biodiversity conservation.  

scholarly journals RUANG KETIGA SEBAGAI MEDIA INTERAKSI DI WIJAYA KUSUMA

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 1549
Author(s):  
Ruliana Ruliana ◽  
Maria Veronica Gandha
Keyword(s):  
Formal Education ◽  
Design Method ◽  
Social Groups ◽  
Third Place ◽  
Site Analysis ◽  
School Aged Children ◽  
The Third ◽  
Interview Methods ◽  
Local Residents ◽  
Ray Oldenburg

Based on site analysis in Wijaya Kusuma, there is social gap between two social groups which are living side by side but rarely interacting to each other because there isn’t any place to accommodate their interactions, this region’s population mostly are school-aged children and there’s a large number of schools in this region, so Wijaya Kusuma Playscape as a third place hopefully could be the answer of the problem, by using playing as a medium where can be a place for the two social groups to interact, as well as a non-formal education forum for local residents. Using observation and interview methods to collect the data and using analogy method as the design method. Using tree house as the design concept to build playful ambience and the theory of the third place by Ray Oldenburg also applied in this project. Hopefully Wijaya Kusuma Playscape could be a place where people can meet, interact, play, and learn in Wijaya Kusuma. Keywords:  interact; play; third place Abstrak Berangkat dari investigasi tapak di Kelurahan Wijaya Kusuma, berdasarkan analisis kawasan, dilihatnya ada kesenjangan sosial dimana terdapat dua golongan sosial yang hidup berdampingan namun kurang berinteraksi karena tak ada wadah yang mempertemukan, dominasi penduduk yang berusia anak sekolah dengan jumlah sekolah yang banyak pada kawasan ini, maka dibuatlah Wijaya Kusuma Playscape sebagai ruang ketiga yang diharapkan dapat menjadi jawaban dari analisis masalah yang ditemukan, dengan menggunakan media bermain dapat menjadi wadah kedua golongan sosial tersebut untuk berinteraksi, serta menjadi wadah pendidikan non-formal bagi warga sekitar. Menggunakan metode observasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data dan menggunakan metode analogi sebagai metode perancangan. Konsep perancangan menggunakan konsep rumah pohon untuk menciptakan suasana bermain yang asik dan menerapkan teori ruang ketiga dari Ray Oldenburg ke dalam perancangan. Diharapkan Wijaya Kusuma Playscape dapat menjadi tempat berkumpul, berinteraksi, bermain, dan belajar di Kelurahan Wijaya Kusuma.

Evaluation of Environmental Efficiency of Runoff Responsibility Distribution from the Perspective of Equity and Efficiency

2020 ◽  
Author(s):  
Chen Kuan Ling ◽  
Chang Hsueh Sheng ◽  
Cheng Hao Teng
Keyword(s):  
Land Use ◽  
River Basin ◽  
Land Use Planning ◽  
Catchment Area ◽  
Distribution Model ◽  
Spatial Unit ◽  
Basin Scale ◽  
Catchment Areas ◽  
The Government ◽  
The Impact

<p>In recent years, the risk of flooding disasters caused by climate change has increased, and a new concept of runoff sharing has been proposed in China. It is an operation method based on the area of ​​the catchment from the perspective of water conservancy. However, the basin area is also a spatial unit of human economic activity. Social and economic development and the distribution of runoff responsibilities clearly show a mutual measurement relationship, and the land has a certain social responsibility to handle its own runoff. How can it be distributed fairly and efficiently? The issue of responsibility for runoff sharing has become an important issue for joint initiatives in the field of soil and water. </p><p> </p><p>In the case of considering the watershed as a spatial scope, in addition to considering its own hydrological properties, there are also socioeconomic development issues that should be clarified and discussed step by step. Therefore, this study attempts to use the three-stage data envelopment analysis (DEA) method to consider hydrology The concept of interaction with the socio-economic environment takes into account the impact of exogenous factors on the allocation of runoff responsibility, and evaluates the efficiency of runoff responsibility. In view of this, from the standpoint of the government and residents sharing the runoff, this study effectively combines the different types of data of the social, economic, and ecological environments in the catchment areas to carry out a comprehensive assessment, and weighs out the optimal distribution efficiency of the overall river basin. </p><p> </p><p>This study is divided into three parts to clarify the distribution of runoff responsibilities, which are divided into: (1) Establishing an assessment framework for the distribution of river basin runoff responsibilities: Based on the analysis of the spatial unit of the catchment area, an attempt is made to integrate different regional development conditions, which can be summarized Appropriate and appropriate distribution methods; (2) Weighing the fairness and efficiency of the distribution of runoff responsibilities in the spatial unit of the watershed: Point out the current runoff responsibility distribution model and characteristics of the catchment area; (3) Attempt to develop the principles for the use of land use planning, Apply the concept of runoff responsibility to land use planning. </p><p> </p><p>Based on the results of this study, a more fair way to distribute runoff responsibilities is proposed, and a new perspective on social natural equality from the river basin scale is clarified. The key factors that affect the distribution of runoff responsibilities are clear. Efficiently undertake total runoff and provide policy planning advice. Try to discuss the issue of runoff responsibility allocation from the field of urban planning, provide river basin runoff responsibility with a planning vision, strengthen the spatial thinking of water and soil dialogue, and look forward to providing a new model of river basin governance in extreme climates. </p>

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document